cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 2087295X     EISSN : 26142813     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Negara Hukum is a journal containing various documents, analyzes, studies, and research reports in the field of law. Jurnal Negara Hukum has been published since 2010 and frequently published twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 245 Documents
 14   15   16   17   18 
Back Pages JNH Vol. 10 No. 2 Tahun 2019 Harris Sibuea
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.142 KB)

Abstract

Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP (The Urgency of Rearranging Regulations on Criminal Act of Presenting Prevention of Pregnancy’s Device in the Criminal Code Bill) prianter jaya hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.336 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1341

Abstract

One of the norms in the Criminal Code Bill that receives public attention is the matter of regulating criminal act of presenting a device to prevent pregnancy or contraception. This norm is actually a rearrangement, because this act substantially has been regulated in Article 534 of the Criminal Code that is currently still valid. However, if the provisions were compared, each has a very different construction. The problem is that the rearrangement of these norms is currently being rejected by various elements of the society, including non-government organizations and community advocacy groups, especially those working in the field of counselling to prevent sexually transmitted diseases. This study concludes that the decision to rearrange the norm is not intended to ensnare those working in the field of family planning and health education. Religious values and moral considerations are the reasons behind the need to rearrange the article related to prevention of pregnancy's device. The construction of the article also shows the spirit of the drafter of the Criminal Code Bill in the context of child protection. AbstrakSalah satu norma dalam RUU KUHP yang mendapat perhatian publik adalah pengaturan perbuatan pidana mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan atau alat kontrasepsi. Norma ini sesungguhnya merupakan pengaturan kembali, karena secara substansi perbuatan ini sudah diatur dalam Pasal 534 KUHP yang saat ini masih berlaku. Kedua ketentuan tersebut jika dibandingkan konstruksi pasalnya sudah sangat berbeda satu sama lainnya. Pencantuman kembali norma tersebut, saat ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya lembaga-lembaga swadaya dan advokasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penyuluhan pencegahan penyakit menular seksual. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengaturan kembali perbuatan tersebut sebenarnya bukan ditujukan untuk menjerat mereka yang bekerja di bidang keluarga berencana dan penyuluhan kesehatan, melainkan karena pertimbangan nilai dan moral keagamaan yang menjadikan pasal terkait alat pencegah kehamilan itu menjadi penting untuk tetap diatur kembali. Konstruksi pasal juga menunjukkan semangat perumus RUU KUHP dalam rangka perlindungan anak.
Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Electronic Registration of Business Post-Issuance of the Government Regulation Number 24 of 2018) Irna Nurhayati; Karina Dwi Nugrahati Putri; Veri Antoni; Sulistiowati Sulistiowati; Nindyo Pramono
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.257 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1351

Abstract

Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services/Online Single Submission (GR OSS) marks a new chapter on the effort to improve the ease of doing business (EoDB) in Indonesia. This paper analyses whether or not it is expedient to integrate business registration into the Ministry of Law and Human Rights (MoLHR) to support Indonesia’s EoDB; and examines the legality of the GR OSS from the perspective of the hierarchy of laws. The paper concludes that the integration of business registration into the MoLHR to support Indonesia’s EoDB has already been positive, considering that MoLHR is a part of the executive branch, and the registration process is a part of the government administration that should be exercised by the executive. From the perspective of Law Number 12 of 2011, especially ones related to the hierarchy of laws, the GR OSS that also regulates the registration of business is, in fact, contradict with provisions of business registration based on the Commercial Code and Law on Mandatory Company Registration. However, provisions through GR OSS is with logical reasoning based on the principle of expediency, that GR OSS is considered a strategic move to accelerate business data gathering and to improve Indonesia’s EoDB. AbstrakPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (PP OSS) menandai babak baru kemudahan berusaha di Indonesia. Artikel ini mengkaji, tepat atau tidaknya pendaftaran badan usaha diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia; dan legalitas PP OSS. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa, pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sudah tepat mengingat bahwa Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif, dan proses pendaftaran merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogianya dilakukan oleh eksekutif. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan, PP OSS yang juga mengatur pendaftaran badan usaha merupakan materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan pendaftaran perusahaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun, pengaturan melalui PP merupakan alasan logis atas dasar asas kemanfaatan, mengingat PP OSS ini digunakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat perolehan data badan usaha dan percepatan peningkatan kemudahan berusaha.
Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees) Novianti Novianti
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.845 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1343

Abstract

The existence of asylum seekers and international refugees is a problem in Indonesia and until now Indonesia has not ratified the 1951 Convention and the 1967 Protocol on the Status of Refugees. Although the two has not yet ratified, the Government has issued Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees as mandated by Article 27 of the Law on Foreign Relations. For that reason, the problem discussed in this paper is on how to regulate the handling of refugees and how to implement Presidential Regulation on the Handling of International Refugees. The result of the study indicates that the regulations related to the handling of international refugees is not in accordance with international law and the Law Number 6 of 2011 on Immigration. According to the Presidential Regulation the process of returning the refugees is either voluntary return or deportation. The choices are not in conflict with Indonesia's obligation to uphold refugee protection standards and the principle of non-refoulement. Therefore, it is necessary to harmonize the Presidential Regulation and the Law on Immigration. AbstrakKeberadaan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri menjadi persoalan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun belum meratifikasi kedua ketentuan internasional tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai amanat dari Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sehubungan dengan itu, permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan penanganan pengungsi luar negeri dan bagaimana implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait penanganan pengungsi dari luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan Perpres tersebut, proses pemulangan pengungsi dilakukan pilihan secara sukarela atau deportasi. Hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menjunjung tinggi standar pelindungan pengungsi dan prinsip non-refoulement. Oleh karena itu, perlu harmonisasi antara Perpres tersebut dan UU Keimigrasian.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan (Implementation of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 Related to the Position of Workers' Wages in Bankruptcy) Luthvi Febryka Nola
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.119 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1348

Abstract

The position of creditors plays an important role in bankruptcy. The position would fortunate the creditors in receiving immediate payment, but unfortunately would also burden the creditors with unpaid debt settlement. Prior to the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, the positions of creditors were separatist, preferred and concurrent creditors. Workers' wages are included in preferred creditors. However, the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 has changed the position of creditors and put workers’ wages higher than other creditors. The decision also positioned other workers’ rights in a dominant compared to other preferred creditors. Therefore, this paper discusses Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 from the perspective of the strength of binding decisions and their implementation to relevant stakeholders. As for the results of the discussion, it can be seen that the Constitutional Court Decision has binding force once it was decided. However, because the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 brings consequences for several laws, related laws need to be adjusted. At present, adjustments have not yet been made, and as a result, the implementation of the Decision is challenged with uncertainty, injustice, ineffectiveness, uselessness, and law smuggling. AbstrakKedudukan kreditor memegang peranan penting dalam kepailitan. Kedudukan akan membuat kreditor mendapatkan pembayaran terlebih dahulu namun juga dapat membuat kreditor tidak mendapatkan perlunasan hutang. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013, kedudukan kreditor adalah kreditor separatis, preferen dan konkuren. Upah pekerja termasuk dalam kreditor preferen. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengubah posisi tersebut dan meletakkan posisi upah buruh di atas kreditor lainnya. Putusan ini juga memposisikan hak pekerja lain pada posisi utama dibandingkan kreditor preferen lainnya. Oleh karena itu tulisan ini membahas Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dari perspektif kekuatan mengikat putusan dan implementasinya terhadap stakeholders terkait. Adapun dari hasil pembahasan dapat diketahui putusan MK memiliki kekuatan mengikat begitu diputuskan hanya saja karena Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 berpengaruh terhadap sejumlah undang-undang (UU) membuat UU terkait tersebut perlu disesuaikan. Saat ini penyesuaian belum dilakukan dan akibatnya dalam implementasi putusan terjadi ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakefektifan, ketidakmanfaatan, dan penyelundupan hukum.
Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone) Harris Y. P. Sibuea
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.655 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1344

Abstract

The Government faces a number of challenges in the development of the Tourism Special Economic Zone (SEZ). That challenges to include deliverance of the land acquisition process and the absence of genuine solutions to reduce conflicts. The focus of the problem on this paper is on the legal aspects of the deliverance of land acquisition in the Tourism SEZ. This paper is based on normative juridical research on Mandalika SEZ and Tanjung Kelayang SEZ. The results of this research found that the Tourism SEZ based on Presidential Regulation is a part of national strategic projects that were legally adjusted as objects of public interest in accordance with Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest. The research also shows that the process and mechanism of land acquisition deliverance in Mandalika SEZ and Tanjung Kelayang SEZ have caused land conflicts. The government still tries to continue the development of Tourism SEZ even though land conflicts would take a long time to solve and have to go through compensation negotiations’ process with the community. AbstrakNegara menghadapi sejumlah permasalahan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Permasalahan tersebut menyangkut pelaksanaan proses pengadaan tanah dan belum adanya solusi untuk meredam konflik. Fokus permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah pada KEK pariwisata. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif pada KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang. Hasil penelitian menemukan bahwa KEK Pariwisata atas dasar Peraturan Presiden termasuk proyek strategis nasional yang disesuaikan secara legislasi menjadi objek kepentingan umum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan. Pemerintah berupaya untuk tetap melaksanakan pembangunan KEK pariwisata meskipun penyelesaian konflik pertanahan memakan waktu panjang dan harus melewati proses negosisasi ganti rugi dengan masyarakat.
Front Pages JNH Vol. 10 No. 2 Tahun 2019 Harris Sibuea
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.424 KB)

Abstract

Back Pages JNH Vol. 11 No. 1 Tahun 2020 Harris Sibuea
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Erderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?) Puteri Hikmawati
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1551.709 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v11i1.1583

Abstract

The Criminal Code Bill which has been approved by the House of Representatives and the Government, but has been delayed on its legalization, contains provisions to eliminate imprisonment for elderly over 75 years. Protection of the elderly is a human right because it belongs to vulnerable groups, such as children. For children in conflict with the law, restorative justice has been applied with diversion, where a solution is sought by involving the offenders, victims and the community. This article is written with normative juridical research method that examines the elimination of imprisonment for elderly criminal offenders in criminal law reform; with a question on achievability of restorative justice, which is expected to enrich criminal law extensive knowledge. This issue is important because the Criminal Code has not yet regulated the protection of elderly criminal offenders. Based on the results of the study, the judge was given an alternative sentence to impose a criminal fine to the elderly as a substitute for imprisonment, with due regard to the objectives and guidelines for punishment, as well as under strict conditions. Thus, restorative justice for elderly criminal offenders can't be achieved. The application of restorative justice should be carried out with regard to the rights of victims to obtain compensation. Therefore, there is a need for readiness of laws and regulations, law enforcement officers, and the community. The community needs to be given an understanding that, children and the elderly are vulnerable groups, and their rights are guaranteed by the 1945 Constitution. With age as their major factor, elderly are exposed to social, economic and health limitations. AbstrakRUU KUHP yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, namun ditunda pengesahannya memuat ketentuan untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara bagi lansia di atas usia 75 tahun. Pelindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia karena termasuk dalam kelompok rentan, seperti halnya anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diterapkan keadilan restoratif dengan diversi, dimana diupayakan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Penulisan artikel dengan metode penelitian yuridis normatif ini mengkaji peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia dalam pembaruan hukum pidana, dapatkah keadilan restoratif tercapai?, yang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini penting, mengingat KUHP belum mengatur pelindungan terhadap pelaku tindak pidana lansia. Berdasarkan hasil kajian, hakim diberikan alternatif pemidanaan untuk menjatuhkan pidana denda bagi lansia sebagai pengganti pidana penjara, dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan, serta syarat-syarat yang ketat. Dengan demikian, keadilan restoratif bagi pelaku lansia, tidak dapat tercapai. Penerapan keadilan restoratif hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, perlu kesiapan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Terhadap masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa, anak dan lansia merupakan kelompok rentan, yang haknya dijamin oleh UUD 1945. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan.
Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism) Agus Suntoro
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1048.375 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v11i1.1371

Abstract

The upsurge of terror attacks in various regions of Indonesia in 2018, gave rise to the government and parliament effort to immediately revise Law No. 15 of 2003, which was considered inadequate in eradicating criminal acts of terrorism. The awareness of all parties involved ultimately accelerates the dynamics of the legislation process. Finally, on June 21, 2018 President Joko Widodo passed Law No. 5 of 2018 as a stronger basis in eradicating criminal acts of terrorism and seeking to proportionally protect human rights. Against those backgrounds, this study will look at (a) the legislation process in the formation of Law No. 5 of 2018, and (b) review of the practice of human rights principles and norms of Law No. 5 of 2018. This study uses a qualitative method, with descriptive normative presentation. Primary data sources are based on interviews with the Chairperson of the Working Committee of Bill on Terrorism, human rights activists, and government representatives. The results of this study indicate that legally in the legislation process Law No. 5 of 2018 fulfills the established procedures, but the principles and norms of human rights have not become the main reference in the formation of legal material, especially the issue of arrest, detention, the changing from material to formal offences, interception, and inconsistency of criminal justice system through military involvement. Based on this, we need to encourage a limited revision of Law No. 5 of 2018, so that the eradication of terrorism is stronger and human rights principles are respected, as an embodiment of a democratic rule of law. AbstrakPeningkatan aksi teror pada 2018, mendorong pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 yang dinilai tidak cukup memadai dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Kesadaran semua pihak telah mempercepat proses legislasi dan pada 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 5 Tahun 2018. UU hasil revisi ini diharapkan lebih memperkokoh dasar pemberantasan tindak pidana terorisme dan melindungi HAM secara lebih proposional. Bertitik tolak pada hal tersebut, kajian ini akan melihat proses legislasi dalam pembentukan UU No. 5 Tahun 2018 dan meninjau penerapan asas dan norma HAM dalam UU No. 5 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian deskriptif normatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Panja RUU Terorisme, aktivis HAM, dan perwakilan pemerintah. Hasil kajian menunjukkan, secara legal formal, proses legislasi UU No. 5 Tahun 2018 memenuhi prosedur yang ditetapkan, namun dari aspek substansial masih belum sepenuhnya selaras dengan asas dan norma HAM, terutama persoalan penangkapan, penahanan, perubahan delik materiil menjadi formil, penyadapan, dan inkonsistensi criminal justice system melalui pelibatan militer. Berdasarkan hal tersebut, revisi terbatas terhadap UU No. 5 Tahun 2018 perlu dilakukan agar penegakan hukum pemberantasan terorisme lebih kuat dan HAM dijunjung tinggi sebagai perwujudan negara hukum demokratis.

Page 16 of 25 | Total Record : 245

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024 Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024 Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023 Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022 Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021 Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020 Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020 Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019 Vol 10, No 1 (2019): JNH VOL 10 NO. 1 Juni 2019 Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018 Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017 Vol 7, No 2 (2016): JNH VOL 7 NO. 2 Tahun 2016 Vol 7, No 1 (2016): JNH VOL 7 NO. 1 Tahun 2016 Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 1 (2010) More Issue