Sospol : Jurnal Sosial Politik
The Social and Political Research Center (PKSP), Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang proudly presents Journal Sospol (Sospol: Jurnal Sosial Politik). Journal Sospol cordially invites researchers, academicians, and experts to submit research on sociology, communications, international relations, governance, and social welfare sciences.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Developing a Model of Women's Empowerment for Environmental Adaptation and Disaster Mitigation in Malang Regency ]]>
<![CDATA[Ruli Inayah Ramadhoan]]>;
<![CDATA[Krishno Hadi]]>;
<![CDATA[Eka Kadharpa Utama Dewayani]]>;
<![CDATA[Adi Hidayat Argubi]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.27950
<![CDATA[The damaged condition of the coastal forests in Malang Regency prompted the community to carry out conservation activities called the Green Belt Movement. This movement was initiated by the people around Sendang Biru, who are members of the Bhakti Alam Sendang Biru (BASB). The conservation movement has supported global efforts in climate change adaptation and disaster mitigation. Unfortunately, the movement is still lack of women involvement, but it is still dominated by men. This paper aims to reformulate the BASB green belt movement model by integrating gender mainstreaming in order to empowering local women in environmental adaptation and mitigation through conservation. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through interview, observation and literature study. As a form of empowering women through the Green Belt Movement by involving local women as the main actors, it is necessary to carry out intensive and massive counseling to construct awareness, provide positive affirmations and women's confidence. Furthermore, women communities’ institutionalization, increasing human resources through technical education and training programs and having economic benefits without ignoring ecological values are also considered to be necessary. Additionally, it is essential to encourage participation among stakeholders, especially government, to ensure the movement sustainability.]]>
<![CDATA[Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis Gender Online pada Akun @AwasKBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik ]]>
<![CDATA[Gandya Fitrah]]>;
<![CDATA[M. Himawan Sutanto]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.27080
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi advokasi apa saja yang digunakan @AwasKBGO—Akun lembaga advokat di bawah inisiatif SAFEnet—di berbagai platform media sosialnya dalam mengedukasi guna meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat atas bahayanya fenomena Kekerasan berbasis gender online di media sosial. Kekerasan digital berkembang mengikuti dinamika teknologi informasi pada era digital ini. salah satu jenis kekerasan digital yang sedang marak di ranah media sosial adalah kekerasan berbasis gender online atau disingkat KBGO. Contoh paling nyata dan kerap terjadi adalah mengakses, menggunakan, memanipulasi, dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa persetujuan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatanakualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ini diharapkan mendapatkan penjabaran strategi-strategi advokasi komunikasi yang pihak @AwasKBGO gunakan dalam melakukan kampanye edukasi dan aksi melawan terhadap kejahatan Kekerasan berbasis gender online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @AwasKBGO sebagai satu-satunya Lembaga advokat yang berfokus pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah menjalankan strategi advokasi komunikasi yang meliputi analisis, strategi, mobilitass, aksi, evaluasi, dan kesinambungan.]]>
<![CDATA[Permasalahan Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Penyaluran Dana Rehabilitasi Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Lalu Ary Kurniawan Hardi]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.26602
<![CDATA[Dalam menilik praktik korupsi yang merajalela selama alokasi dana pemulihan pasca gempa tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika terkait masalah korupsi di Indonesia dan dampaknya pada penegakan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari literatur online, artikel ini berusaha mengungkap implikasi teoritis dan praktis yang timbul dari perpotongan antara masalah korupsi dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menggali kasus korupsi terkait dana rehabilitasi untuk gempa tahun 2018 di Provinsi NTB. Melalui analisis data yang seksama, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi telah terbukti menghambat realisasi tiga hak asasi manusia mendasar: kebebasan untuk mengakses pendidikan, hak untuk hidup layak dengan akses ke jaminan sosial, dan kebebasan untuk menjalankan agama. Selain itu, rumitnya korupsi tidak hanya berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di NTB, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, terutama terlihat sebelum gempa tahun 2018. Persoalan ini lebih lanjut didorong oleh penegakan hukum yang lemah dalam konteks manajemen pasca bencana di Indonesia dan kurangnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.]]>
<![CDATA[Sinergitas Pemerintah dan Komunitas Desa Dalam Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Deli Serdang ]]>
<![CDATA[Mujahiddin]]>;
<![CDATA[Yurisna Tanjung]]>;
<![CDATA[Sahran Saputra]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.28286
<![CDATA[Fokus utama pada penelitian ini adalah bentuk sinergitas antara Pemerintah Desa dan Komunitas Masyarakat Desa dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Denai Lama. Pembahasan pada penelitian memberikan konstribusi pada tatanan akademis dan praktis dalam pemberdayaan masyarakat desa. Konsep kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan konsep empowerment as co-production yaitu konsep yang menekankan pentingnya nilai bersama untuk mendorong perubahan hubungan antara negara dan masyarakat lokal agar lebih setara. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan contoh bagi banyak pemerintahan desa dan komunitas masyarakat dalam membangun sinergitas pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Adapun informan penelitian yang diwawancarai adalah kepala desa, Founder Sanggar Lingkaran dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bentuk sinergitas yang dilakukan antara Pemerintah Desa Denai Lama dan komunitas masyarakat adalah bentuk sinergitas yang mendorong setiap steakholder untuk saling tumbuh bersama. Hubungan sinergitas ini menekankan pentingnya kerjasama kemitraan, di mana setiap komunitas/steakholder saling berkonstribusi untuk pengembangan sumber daya yang subtansial pada program pembedayaan masyarakat di Agrowisata Paloh Naga. Adanya bentuk sinergitas tersebut di Desa Denai Lama menjadi tanda adanya hubungan yang lebih professional, setara dan timbal balik antara Pemerintahan Desa dan komunitas masyarakat di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.]]>
<![CDATA[Digital Nomadism: Trends of European Labor Migration in Low-Cost Countries ]]>
<![CDATA[Akbar Fasya Habibilla]]>;
<![CDATA[Adhi Cahya Fahadayna]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.28608
<![CDATA[Work activities are becoming increasingly mobile as a result of advancements in information technology. European productivity is changing to more flexible work approaches with internet processes. Many productive-age citizens from European countries with high living costs engage in digital nomadism activities. This research aims to explore the pull and push factors of the digital nomadism process and determine the motives for digital nomadism activities carried out by Europeans. Using netnography analysis tools and qualitative approaches, researchers are attempting to determine what factors influence and how European workers carry out digital nomadic activity patterns in Madeira, Portugal. As a result, researchers bring forth the descriptive outcomes of the analysis. In this article, researchers conclude that digital nomadism is a practice or, more accurately, a new way of life mostly practiced by remote workers with flexible work schedules. The idea of work-life balance is equally important to digital nomads. The growth of digital platforms that increasingly enable work to be done online drives the development of digital nomadism activities. This article will also go into greater detail on several pulls and push elements, as well as numerous issues about activities for digital nomads.]]>
<![CDATA[The Implementation of Special Autonomy in Southwest Papua ]]>
<![CDATA[Evi Mufrihah Zain]]>;
<![CDATA[Salmawati]]>;
<![CDATA[Abu Halim Kopong]]>;
<![CDATA[Masni Banggu]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.29611
<![CDATA[This research aims to determine the implementation of Papua's special autonomy on the economy of the Kokoda Muslim community in Malawele Village, Aimas District, Sorong Regency, Southwest Papua Province. This research has significant social relevance because it highlights the implementation of the special autonomy policy in Papua, and provides an understanding of its impact on the local community's economy and the community in Papua has rich cultural and religious diversity. We used the Mix Method (combination research), which combined qualitative and quantitative approaches. Data collection techniques were observation, interviews with key informants, followed by distributing questionnaires to 150 Kokoda Muslims. The data were analyzed using the theory of George C. Edwards III's four public policy variables, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the implementation of special autonomy still faces obstacles and has not achieved the goals formulated based on the goals of special autonomy. Special autonomy should promise a better future for the Papuan people in general, especially communities we investigated in this study, especially in the economic sector because there are still many people who have not achieved prosperity in the special autonomous region in Malawele sub-district, especially Kokoda Muslims. The implementation of special autonomy in the economy of the Kokoda Muslim community is still very low, and welfare assistance in the economic sector has not been distributed at all. Still, there has been assistance from the regional government in the education sector.]]>
<![CDATA[Diskursus Agama dan Budaya dalam Konteks Minahasa sebagai Wujud Kritik Ideologi-Imajinasi Kolonialisme ]]>
<![CDATA[Thiosani Frinsly Kaat Kaat]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.29658
<![CDATA[Esensi artikel ini menganalisis mengenai ideologi-imajinasi kolonialisme yaitu, kekristenan sebagai agama super-power (kekuatan) yang sampai saat ini memiliki kuasa melegitimasi salah-benar tindakan masyarakat. Instrumen penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif untuk melihat bagaimana konteks melahirkan makna. Melalui studi kepustakaan untuk menemukan data-data yang mendukung. Imajinasi ideologi kolonialisme pada tubuh struktural masyarakat Minahasa telah menjadi ada dalam dirinya sendiri (in-itself). Ideologi telah menjadi kebenaran doktrin, imajinasi, agama yang menuntun masyarakat berada dalam fantasi ideologis atau kebenaran tunggal dan menolak narasi atas nama kebudayaan. Agama, khususnya kekristenan telah mendominasi masyarakat Minahasa dan mengambil alih wacana-wacana adat untuk menertibkan publik. Sedangkan narasi-narasi kultural mengalami keterpinggiran akibat dari kekerasan sistemik atas nama agama yang menjadi monster menakutkan. Lewat konsep kritik ideologi dari Zlavoj Zizek, penelitian ini secara terbuka berkontribusi mengkritik ideologi-imajinasi kolonialisme yang masih langgeng dalam tubuh struktural Minahasa. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berkesimpulan bahwa, ideologi-imajinasi kolonialisme yaitu, agama, politik imperial masih dipraktikkan dalam konteks Minahasa sehingga cenderung mengabaikan narasi-narasi kultural.]]>
<![CDATA[Manajemen Produksi Program Podcast “Action Nihil” ]]>
<![CDATA[Ardita Febrianti]]>;
<![CDATA[W Yutanti]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.29736
<![CDATA[Podcast Action Nihil merupakan sebuah program yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film yang tayang pada YouTube Resmi Lembaga Sensor Film. Podcast Action Nihil berdiri pada tahun 2022 yang memiliki tujuan awal untuk mengenalkan anggota Lembaga Sensor kepada publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan dari manajemen produksi program podcast Action Nihil Lembaga Sensor Film. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara umum, jelas dan runtut. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, observasi serta wawancara. Objek Penelitian ini adalah Manajemen Podcast Action Nihil Lembaga Sensor Film serta Subjek penelitian ini tim podcast Action Nihil dan menggunakan POAC teori George. R, Terry penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence systems) dengan studi manajemen secara efektif dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya proses produksi yang panjang untuk setiap tayangannya melalui teknik POAC agar terstruktur dan Podcast Action Nihil sudah menerapkan dan melaksanakannya dengan baik.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Berhentinya Kerja Sama Antara Pemerintah Indonesia dengan World Wildlife Fund ]]>
<![CDATA[Wildan Faisol]]>;
<![CDATA[Yuherina Gusman]]>;
<![CDATA[Sahda Nabilah Agusta]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.30321
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melandasi sikap pemerintah Indonesia dalam menghentikan kerjasamanya dengan yayasan World Wildlife Funds (WWF) Indonesia pada tahun 2020. Organisasi masyarakat sipil dalam bentuk non-government organisation (NGO) sering diposisikan menjadi salah satu penggerak dalam demokrasi. Namun pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru menunjukkan hal sebalikknya dengan memutus kerjasamanya terhadap WWF pada tahun 2020. KLHK secara tidak langsung telah membatasi ruang gerak WWF yang juga merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang aktif menyuarakan suara-suara perlindungan terhadap lingkungan. Dengan menggunakan konsep state building dari Francis Fukuyama dan new developmentalism dari Eve Warburton penulis menemukan korelasi paradigma ekonomi-politik baru Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo yang menunjukkan langkah mempriotaskan pembangunan ekonomi dengan mengorbankan penegakkan hukum atau hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Dalam artikel ini penulis meyakini bahwa pemerintah Indonesia dalam sikapnya menghentikan kerjasamanya dengan WWF dapat dimaknai sebagai kesalahan dalam mengartikan makna penguatan peran negara dengan mengabaikan nilai-nilai demokrasi demi legitimasi pembangunan ekonomi seperti yang dilakukan dengan rezim pemerintahan Orde Baru.]]>
<![CDATA[Analisis Konstruktivis Institusionalisme Pada Proses Pendirian Bank Islam di Inggris ]]>
<![CDATA[Agung Permadi]]>;
<![CDATA[Elistania]]>
<![CDATA[ Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.30452
<![CDATA[Tulisan ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan pembukaan bank Islam di Inggris. Saat pertama kali Inggris membuka bank Islam, terdapat dinamika tantangan dalam menerapkan bank Islam di Inggris. Keputusan Inggris membuka bank Islam pada tahun 2004 dianalisis menggunakan konstruktivis institusionalisme menurut Colin Hay yang mengidentifikasi 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sebuah institusi di dalam negara. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor ideasional institusi, faktor ketidakseimbangan institusi, faktor transformasi institusi, dan paradigma kebijakan. Faktor-faktor ini digunakan untuk menganalisis proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Creswell. Dengan metode ini, data yang diperoleh dianalisis secara induktif, kemudian dibuat suatu interpretasi. Analisis dalam penelitian ini melibatkan interpretasi faktor-faktor yang diidentifikasi dalam konteks keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Interpretasi ini mencakup penilaian signifikansi faktor-faktor tersebut berdasarkan kerangka teoritis dan perspektif penulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan institusional dalam keuangan Islam di London adalah hasil dari interaksi dinamis antara aktor-aktor dan lingkungan mereka. Pemerintah Inggris, institusi keuangan, komunitas Muslim, lembaga pendidikan, kelompok pemikir ekonomi Islam, dan bank serta lembaga keuangan dari negara-negara Teluk merupakan aktor-aktor yang berperan dalam dinamika keuangan Islam di London. Ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Inggris yang bukan hanya ingin menjadi terdepan dalam bank konvensional tetapi juga bank Islam. ]]>
