Garuda - Garba Rujukan Digital

FACTORS AFFECTING CONTRAPRODUCTIVE BEHAVIOR TREND OF PDAM EMPLOYEES IN PADANG, WEST SUMATERA Tun Huseno
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3141

The phenomenon of counterproductive behavior is not uncommon in the workplace, including private companies, BUMN/BUMD and government offices. Counterproductive behavior can have a negative impact on the long-term existence of the organization as it hinders the organization from achieving its desired goals. This study aims to identify the factors influencing the tendency of counterproductive behavior, namely narcissism, person job fit, person organizational environment fit and collective culture towards counterproductive behavior in PDAM (Municipal Water Utility Company) employees in Padang, West Sumatera. The sample used in this study was 155 respondents. The analytical method used is multiple linear regression analysis using the statistical t test. Based on the results of the study, it was found that narcissism indeed has a significant effect on counterproductive behavior tendencies. On the contrary, person job fit, individual suitability for the work environment and collective culture have no significant effect on counterproductive behavior. Key words: Narcissism; person - job fit, person work environment fit, Collective Culture and Counter Productive Behavior

POTRET KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DI PROVINSI JAMBI Burlian Senjaya; Mulia Akbar Santoso; Pahrudin HM
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3381

Perwakilan perempuan di parlemen khususnya di Provinsi Jambi masih sangat jauh di bawah angka minimal yaitu 30%, nyatanya keterwakilan perempuan yang lebih adil tidak hanya merupakan aspek demokratisasi, tetapi juga syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang menjadi permasalahan ialah, bagaimana kehadiran perempuan sebagai angota DPRD Provinsi Jambi?, apakah yang menjadi hal pendukung serta juga menghambat bagi perempuan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi?, serta bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan terlihat tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Masih rendahnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, menjadi semacam peringatan untuk segera disusun perencanaan untuk meningkatkan jumlah tersebut, Adanya perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya. Kata kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik; DPRD

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Irfan Setiawan; Nawawi Nawawi; Ayu Widowati Johannes; Gradiana Tefa
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3444

Peningkatan kemampuan pegawai negeri sipil (PNS) adalah elemen integral dari manajemen PNS. Peningkatan kemampuan ini bertujuan agar PNS dapat memiliki keterampilan yang sejajar dengan standar yang telah ditetapkan. Fenomena terkait pengembangan kompetensi yang menjadi tantangan bagi Kabupaten Tangerang. Berdasarkan identifikasi masalah berdasarkan tupoksi organisasi perangkat daerah terlihat masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian. Melihat Fenomena yang telah tersebut maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data primer yang dikumpulkan berasal dari wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini, yaitu pegawai yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Tangerang. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles & Huberman. Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tangerang belum berjalan efektif karena kurangnya kerjasama dengan PNS di Kabupaten Tangerang, pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat yang masih kurang optimal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih kurang efektif, adanya intervensi politik dalam pelaksanaan mutasi, dan kurangnya motivasi yang diberikan kepada PNS Kabupaten Tangerang. Sehingga BKPSDM Kabupaten Tangerang perlu membangun kerjasama dengan melakukan sosialisasi dan peninjauan langsung ke lapangan terkait kondisi pengembangan kompetensi PNS, memaksimalkan aplikasi SIMPEG dan SIDAK untuk mengefektifkan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat, meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan diklat serta melaksanakan pengelolaan mutasi berdasarkan prinsip meletakan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kata kunci; Aparatur; Kompetensi; Pengembangan Sumber Daya Manusia.

HARAPAN PEMERATAAN MENGHADIRKAN KESENJANGAN: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KOTA TANJUNGPINANG Novi Winarti; Khairi Rahmi; Rizky Octa Putri Charin
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3579

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang merupakan kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang. Namun implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang memunculkan beberapa fenomena, yaitu adanya 2 (dua) sekolah dasar yang tutup pada awal tahun 2023, kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Adanya mekanisme zonasi juga menjadikan akreditasi sekolah tidak berarti, banyak atau sedikit jumlah siswa bukan berdasarkan kualitas dari sekolah tersebut melainkan hanya berdasarkan jarak tempuh. Beberapa fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan William Dunn, sehingga penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, kebijakan ini belum berhasil mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kedua, meskipun menggunakan sistem online/daring, efisiensi sumber daya manusia dan waktu tercapai, tetapi ketidakmerataan jumlah sekolah menyebabkan efisiensi ini menjadi tidak signifikan. Ketiga, mekanisme penerimaan siswa baru masih menimbulkan beragam kontroversial karena masih banyak tindakan kecurangan yang terjadi. Keempat, dampak kebijakan tidak tersebar secara merata di Kota Tanjungpinang, dengan sejumlah sekolah yang kelebihan siswa dan lainnya harus ditutup karena minim siswa. Kelima, walaupun merespons kebutuhan awal, kebijakan ini masih memunculkan beberapa masalah dan respon positif dari target grup lebih dominan daripada respon negatif. Keenam, sistem zonasi PPDB belum tepat sasaran karena kriteria zonasi belum jelas dan transparansi pelaksanaannya masih rendah. Kata kunci; Dampak; Kebijakan; Sistem Zonasi; Pendidikan

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KOTA PALANGKARAYA Andika Restu Putra; Mutiar Fitri Dewi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3618

Saat ini telah terjadi perubahan dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satunya dalam bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan izin pembangunan gedung. Penelitian ini yang dilakukan memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan mendeskripsikan faktor penghambat implementasi aplikasi yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif induktif. Teori yang digunakan dalam menganalisis data yaitu Teori Implementasi dari Edward III. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SIMBG pada Dinas PUPR Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sudah diterapkan, namun masih belum optimal pada aspek: 1) Komunikasi, yaitu kurangnya sosialisasi; 2) Sumber Daya yaitu kurangnya SDM sesuai keahlian; dan 3) Disposisi, berupa kurangnya insentif. Terkait dengan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi, memberikan pelatihan teknis bagi pegawai yang menangani aplikasi SIMBG tersebut, dan memberikan insentif untuk memotivasi pegawai. Kata kunci: Implementasi; Sistem Informasi; Manajemen Bangunan.

BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH B. Hari Saptaning Tyas; Safitri Endah Winarti; Triyanto Purnomo Raharjo; Condrodewi Puspitasari
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3653

Dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bantul bernomor 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022 mewajibkan seluruh kalurahan (nomenklatur desa di Daerah Istimewa Yogyakarta) di wilayah Kabupaten Bantul dalam perencanaan dan penganggaran kalurahan harus mengacu pada surat edaran tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam pencapaian visi Kabupaten Bantul berdasarkan prioritas daerah. Sehingga, pemerintah kalurahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang belum tentu sesuai dengan prioritas kalurahan. Metode eksplanatif digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan diantaranya melalui wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kalurahan. Hasil penelitian adalah adanya relasi kuasa dominatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan sesuai tugasnya sebagai pembina dan pengawas kalurahan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kabupaten Bantul menggunakan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebagai Dana Insentif Kalurahan (DIKal) untuk memberi reward pada kalurahan yang berkinerja baik dalam mengusung prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan reorganisasi dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Sinkronisasi program maupun kegiatan antara kabupaten dengan kalurahan cenderung merugikan kalurahan karena penyampaian peraturan mengenai apa yang harus dilakukan kalurahan dikeluarkan di akhir tahun, sementara proses perencanaan desa sudah berjalan sejak bulan Juni. Selain itu, pemakaian dana desa untuk sinkronisasi, mengorbankan aspirasi masyarakat dan kalurahan yang muncul di Musyawarah Kalurahan. Kata kunci; Supradesa; Desa; Sinkronisasi; Dana Desa; Prioritas Daerah.

KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN: STUDI KASUS INDONESIA DAN NORWEGIA DALAM PENGELOLAAN SUMBER ENERGI BERKELANJUTAN Kiki Apriliyanti; Darlin Rizki
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3684

Negara Nordik telah menjadi teladan bagi negara-negara yang akan melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Norwegia merupakan salah satu negara yang berhasil dengan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 98% dari kebutuhan energi nasional. Keunggulannya membuat negara ini pun melakukan kampanye hijau hingga mencetuskan program NICFI dan REDD+ terkait upaya pengurangan karbon dan deforestasi sebagai tindak lanjut transisi energi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi energi baru terbarukan pun telah bekerja sama dengan Norwegia tentang program transisi energi ini. Namun, sejak adanya banyak perbedaan antara kedua negara, maka kebijakan dalam bidang yang sama pun harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara, sehingga output yang dihasilkan berbeda. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan energi baru terbarukan Indonesia dengan perbandingan negara-negara Kawasan Nordik yang dinilai telah mampu memanfaatkan energi terbarukan secara optimal dengan mempertimbangkan upaya pengurangan karbon, deforestasi dan dampak lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di mana sumber data didapat dari regulasi energi baru terbarukan kedua negara dan penelitian terdahulu terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan energi baru terbarukan berbasis kebijakan keamanan energi, Norwegia lebih unggul terkait pembatasan dan pencadangan energi, sedangkan untuk diversifikasi Indonesia lebih beragam potensinya. Akan tetapi, dalam tindak lanjut dampak lingkungan pasca transisi Indonesia dan Norwegia memiliki perbedaan. Cadangan energi yang dimilikinya mengantarkan Norwegia menjadi suplier bagi negara adidaya, sedangkan Indonesia cenderung memanfaatkan sumber dayanya sesuai dengan kepentingan nasional. Kata kunci: Indonesia; Norwegia; Kebijakan; Energi Terbarukan

THE EFFECT OF SELF-EFFICACY AND WORKLOAD ON EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH MEDIATING VARIABLES OF JOB SATISFACTION Reza Farly Salampessy; R. Adjeng Mariana F
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3744

The purpose of this study is to determine the impact of self-efficacy and workload on employee performance through the mediating variables of job satisfaction in regional financial and asset management institutions in West Java Province. The importance of knowing and analyzing employee performance is the fundamental reason for government activities and government goals in West Java Province to be achieved optimally. This study adopted a quantitative approach using primary and secondary data. The research data was collected using a questionnaire-form instrument, measured using Likert scale. The sample of this study included 122 government officials as respondents. The collected data is then analyzed gradually, starting from testing the validity and reliability of the question items on the research instrument, then testing classical assumptions so that the data can be used for the next stage. Additionally, the data were analyzed by conducting multiple regression to determine the direct impact of self-efficacy variables and workload on employee performance. The path analysis used in this study aimed to identify the indirect effects of self-efficacy variables and workload on employee performance through job satisfaction variables. The research results show that self-efficacy and workload have a significant impact on employee performance, with a determination value of 67.4%. Job satisfaction can have a positive and significant impact of 11.4%. The analysis results of the job satisfaction variable path can mediate the impact of self-efficacy and workload on employee performance. Key words: Self-Efficacy; Workload; Job Satisfaction and Performance.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA