Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 50 No 1 (2024)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[BUREAUCRATIC REFORM THROUGH ORGANIZATIONAL RIGHTSIZING ]]>
<![CDATA[Denny Iswanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.3619
<![CDATA[The essence of bureaucratic reform is the demand for very fundamental changes to the government bureaucratic structure which has so far been seen as having many internal problems within it. Bureaucratic reform aims to build organizations that are agile and oriented towards public services with a focus on improving bureaucratic institutions. Bureaucratic reform by all regional apparatus including the Regional Planning, Research and Development Agency (BAPPELITBANGDA) of Pasuruan Regency indicates that regional apparatus are obliged to prepare organizational institutions appropriately, both in terms of size, main tasks, and functions and also appropriate for use. One of the Pasuruan Regency government's efforts in institutional reform is to change the nomenclature of Regency Regional Apparatus from BAPPELITBANGDA to Regional Research and Innovation Agency (BAPPERIDA). The type of research used by researchers is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are secondary data and the data analysis techniques used are interactive analysis techniques. The research results show that BAPPELITBANGDA Pasuruan Regency has combined elements of planning, research, and development by following the latest nomenclature. This change impacts the main tasks and functions of BAPPELITBANGDA which does not focus on development planning alone. Still, research and development is one of its main tasks and functions, even though research and development is not yet running optimally. With changes in size and function in the context of rightsizing, it can provide a more appropriate bureaucratic structure, so that the Rightsizing Organization structure can have the right function and size so that it can improve organizational performance. Keywords: Bureaucratic Reform; Rightsizing; Nomenclature Change.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESIAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENGHADAPI IMPLEMENTASI DELAYERING ]]>
<![CDATA[Virginia Dewi Iswandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4023
<![CDATA[Keberhasilan implementasi suatu perubahan dipengaruhi oleh tingkat kesiapan individu maupun kolektif serta bagaimana implikasi perubahan tersebut pada lingkungan kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pegawai untuk berubah pada organisasi sektor publik dengan konteks perubahan delayering. Data penelitian terbagi menjadi dua, data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 225 pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang sedang dalam proses implementasi kebijakan delayering, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara terhadap pejabat struktural di lingkungan BPPK yang nantinya akan terdampak delayering. Pengolahan data dilakukan dengan Structural Equation Method (SEM) berbasis Covariance-Based Structural Equation Modelling (CBSEM) dengan aplikasi LISREL, sementara data kualitatif diolah dengan aplikasi RQDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum change beliefs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah, namun secara rinci tidak semua dimensi dalam change beliefs menunjukkan pengaruh yang sama. Dimensi change efficacy dan principal support memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah. Sedangkan dimensi lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Hal ini menjadi indikasi bahwa kedua faktor tersebut memegang peranan yang paling penting pada keberhasilan implementasi inisiatif delayering pada objek penelitian. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan analisis kesiapan pegawai dalam menghadapi delayering pada instansi pemerintahan lainnya atau untuk jenis jabatan lainnya. Kata Kunci: Kesiapan Pegawai Untuk Berubah; Change Beliefs; Delayering; Sektor Publik.]]>
<![CDATA[PERIZINAN EKSPOR SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DENGAN IMPLEMENTASI CITES DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Annisa Nurfadjri]]>;
<![CDATA[M. Syaprin Zahidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4033
<![CDATA[Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES di Indonesia. CITES merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia telah menimbulkan permasalahan terkait perdagangan satwa secara ilegal yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang berada pada daftar terancam punah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman secara lebih jelas tentang bagaimana sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan implementasi CITES di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES yang diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022. Dalam mengatur perdagangan satwa liar yang terancam punah pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui implementasi CITES. Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan memastikan bahwa ekspor yang dilakukan diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem spesies satwa liar. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memonitoring izin resmi ekspor satwa liar yang termasuk dalam Appendix II dengan membatasi dikeluarkannya izin ekspor untuk menjaga spesies satwa liar. Adapun syarat perizinan kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukan legalitas asal usul spesies. Kata kunci: CITES; Ekspor; Satwa Liar; Perizinan; PE-TASL]]>
<![CDATA[RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN ]]>
<![CDATA[Sutiyo Sutiyo]]>;
<![CDATA[Petrus Polyando]]>;
<![CDATA[Florianus Aser]]>;
<![CDATA[Teguh Ilham]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4064
<![CDATA[Sistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Adat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai, aturan, dan tradisi setempat yang dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur interaksi, menyelesaikan persoalan, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang.Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua; Adat; Kelembagaan]]>
<![CDATA[ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA) ]]>
<![CDATA[Anindita Primastuti]]>;
<![CDATA[Afif Syarifudin Yahya]]>;
<![CDATA[Afni Nooraini]]>;
<![CDATA[Alma’arif Alma’arif]]>;
<![CDATA[Murtir Jeddawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4077
<![CDATA[Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah. Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.]]>
<![CDATA[TRACKING THE ROLE OF LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA AS AN INFORMAL DEMOCRATIC INSTITUTION IN THE LOCAL POLITICAL ARENA IN SUMBAWA ]]>
<![CDATA[Johan Wahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4092
<![CDATA[This study aims to explain how informal democratic institutions, such as aristocracy and customary institutions, interact with formal democratic institutions within the framework of modern state institutions. This study was conducted in the Sumbawa Regency by considering the Lembaga Adat Tana Samawa (Tana Samawa Customary Institution) which is the embodiment of the revitalization of the Sumbawa Sultanate as an informal democratic institution. This study aims to further trace how aristocracy in Sumbawa, represented by Tana Samawa Customary Institution (LATS), plays a role in local democracy. This study uses Helme and Levitsky's analytical framework to examine how informal institutions are positioned relative to formal institutions as seen in four typologies; (1) complementary informal institutions, (2) accommodating informal institutions, (3) competing informal institutions, and (4) substitutive informal institutions. By interviewing Sumbawa LATS administrators, Sumbawa regional leaders, and document studies, this research shows that LATS Sumbawa Regency can complement the role of formal institutions and accommodate formal institutions. Keywords; Informal Democracy, Formal Democracy, Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Sumbawa]]>
<![CDATA[PERUBAHAN BUDAYA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH ADANYA PANDEMI COVID 19 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ]]>
<![CDATA[Siti Zulaika]]>;
<![CDATA[Abdul Ravi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4126
<![CDATA[Pandemi COVID-19 membuat manusia terlalu nyaman dengan bekerja dari rumah (WFH), mengakibatkan pekerja melupakan tugas dan kedisiplinan saat pandemi mereda. Kembali bekerja di kantor (WFO) tidak disukai banyak pekerja, terutama generasi muda yang enggan meninggalkan kenyamanan tiga tahun bekerja di rumah. Penelitian ini menganalisis perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Kalimantan Utara, setelah pandemi COVID-19. Metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan dua tema utama perubahan budaya kerja: perubahan lingkungan kerja (teknologi, fasilitas, motto organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem penghargaan) dan perubahan perilaku individu (ketidakpatuhan terhadap waktu dan berpakaian). Kesimpulannya, Penelitian ini mengidentifikasi 25 label dari 7 kategori terkait perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil pasca pandemi COVID-19.Kata Kunci: Perubahan Budaya Kerja, Pegawai Negeri Sipil, Pandemi Covid 19]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN SUMEDANG REGENCY ]]>
<![CDATA[Herman Suryatman]]>;
<![CDATA[Ella Lesmanawaty Wargadinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4138
<![CDATA[This research was aimed at providing a detailed overview of the current e-government implementation in Sumedang Regency, developing scenarios and alternatives for sustainable e-government implementation, assessing its roles in enhancing community welfare by 2030 and formulating e-government strategies for the next six years based on constructed scenarios. Qualitative methods, specifically exploratory descriptive research using scenario planning analysis by Woody Wade were employed. Data analysis utilized the SOAR tool framework. The research results showed that first, the future of e-government in Sumedang Regency hinges on two dimensions: Digital leadership and digital literacy. Second, there are four developed scenarios for e-government implementation: Cloudy, Bright, Storm, and Rain. The first scenario was the Cloudy scenario, which is a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is strong, but the digital literacy of state officials and citizens is low. The second is the Bright Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is strong and the digital literacy of state officials and citizens is high. The third is the Storm Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is weak and the digital literacy of state officials and citizens is low. The fourth, is the Rain Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is weak, but the digital literacy of state officials and citizens is high.Keywords: E-Government; Digital Leadership; Digital Literacy; Scenario Planning]]>
<![CDATA[BUREAUCRATIC REFORM THROUGH ORGANIZATIONAL RIGHTSIZING: (Study on Changes in the Nomenclature of the Regional Planning, Research And Innovation Agency (Bapperida) of Pasuruan Regency) ]]>
<![CDATA[Iswanto, Denny]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.3619
<![CDATA[The essence of bureaucratic reform is the demand for very fundamental changes to the government bureaucratic structure which has so far been seen as having many internal problems within it. Bureaucratic reform aims to build organizations that are agile and oriented towards public services with a focus on improving bureaucratic institutions. Bureaucratic reform by all regional apparatus including the Regional Planning, Research and Development Agency (BAPPELITBANGDA) of Pasuruan Regency indicates that regional apparatus are obliged to prepare organizational institutions appropriately, both in terms of size, main tasks, and functions and also appropriate for use. One of the Pasuruan Regency government's efforts in institutional reform is to change the nomenclature of Regency Regional Apparatus from BAPPELITBANGDA to Regional Research and Innovation Agency (BAPPERIDA). The type of research used by researchers is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are secondary data and the data analysis techniques used are interactive analysis techniques. The research results show that BAPPELITBANGDA Pasuruan Regency has combined elements of planning, research, and development by following the latest nomenclature. This change impacts the main tasks and functions of BAPPELITBANGDA which does not focus on development planning alone. Still, research and development is one of its main tasks and functions, even though research and development is not yet running optimally. With changes in size and function in the context of rightsizing, it can provide a more appropriate bureaucratic structure, so that the Rightsizing Organization structure can have the right function and size so that it can improve organizational performance. Keywords: Bureaucratic Reform; Rightsizing; Nomenclature Change.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESIAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENGHADAPI IMPLEMENTASI DELAYERING: (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan) ]]>
<![CDATA[Iswandari, Virginia Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4023
<![CDATA[Keberhasilan implementasi suatu perubahan dipengaruhi oleh tingkat kesiapan individu maupun kolektif serta bagaimana implikasi perubahan tersebut pada lingkungan kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pegawai untuk berubah pada organisasi sektor publik dengan konteks perubahan delayering. Data penelitian terbagi menjadi dua, data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 225 pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang sedang dalam proses implementasi kebijakan delayering, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara terhadap pejabat struktural di lingkungan BPPK yang nantinya akan terdampak delayering. Pengolahan data dilakukan dengan Structural Equation Method (SEM) berbasis Covariance-Based Structural Equation Modelling (CBSEM) dengan aplikasi LISREL, sementara data kualitatif diolah dengan aplikasi RQDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum change beliefs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah, namun secara rinci tidak semua dimensi dalam change beliefs menunjukkan pengaruh yang sama. Dimensi change efficacy dan principal support memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah. Sedangkan dimensi lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Hal ini menjadi indikasi bahwa kedua faktor tersebut memegang peranan yang paling penting pada keberhasilan implementasi inisiatif delayering pada objek penelitian. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan analisis kesiapan pegawai dalam menghadapi delayering pada instansi pemerintahan lainnya atau untuk jenis jabatan lainnya. Kata Kunci: Kesiapan Pegawai Untuk Berubah; Change Beliefs; Delayering; Sektor Publik.]]>
