cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Positum
Published by Universitas Singaperbangsa Karawang
ISSN : 25417185     EISSN : 25417193     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ruang lingkup Jurnal Hukum Positum adalah penulisan ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 172 Documents
 14   15   16   17   18 
Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif I Putu Asti Hermawan Santosa
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i1.3007

Abstract

Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Tulisan ini akan mengkaji aplikasi mediasi penal yaitu perkara pidana yang diselesaikan dengan cara mediasi antara pelaku dengan korban, sehingga mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana sebagai perwujudan keadilan restoratif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa mediasi penal dapat diterapkan dalam konsep restorative justice sebagaimana konsep ini diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat materil dan syarat formil yang diatur dalam Surat Edaran tersebut.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Yeni Nuraeni; L. Alfies Sihombing
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i1.3009

Abstract

Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Jaminan HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Bagaimana mewujudkan jaminan HAM dalam kehidupan nyata adalah merupakan tantangan besar yang harus kita jawab dan lakukan. Jangan sampai jaminan HAM yang tercantum dalam konstitusi itu hanya bersifat normatif belaka yang bertolak belakang dengan prakteknya. Dalam system peradilan pidana saat ini masih banyak yang terabaikan HAM baik pelaku maupun korban. Dalam hal ini Secara konseptual, Restorative Justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip seperti membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.
Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta Devi Siti Hamzah Marpaung
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i1.3010

Abstract

Penyalahgunan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua sekalipun. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika oleh karena itu ketika terjadi penyimpangan terhadap anak menjadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti, mengkaji terhadap permasalahan-permasalahanberpangkal pada kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan dampak bahaya penayalahgunaan narkoba terhadap anak diantaranya dampak fisik/kesehatan, dampak psikologis, dampak sosial serta dampak terhadap pendidikan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai upaya lainnya. 
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang Endeng Deng
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i1.3011

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan bagaimana dampak hukum terhadap kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah  Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data primer diperoleh dari wawancara Staf Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung serta Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Data sekunder diperoleh membaca, mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitiatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN adalah tidak ada peningkatan kewenangan. Kewenangannya tetap sama seperti peraturan presiden yang sebelumnya mengatur BPN yaitu Perpres Nomor 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dampak positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengamanahkan pada negara untuk menyelenggarakan urusan pertanahan secara menyeruluh meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dampak negatif  kewenangan BPN dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN adalah diperlukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan agar memudahkan pelaksanaan dilapangan.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSENSI ANTARA OTORITAS PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DENGAN KONSORSIUM BIWATER INTERNATIONAL LIMITED, PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR, PT SYABATA CEMERLANG TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM Lira Ayu Ridha
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.8157

Abstract

Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian konsensi antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan konsorsium Biwater International Limited, PT. Bangun Cipta Kontraktor, dan PT. Syabata Cemerlang. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian konsensi antara Badan Pengusahaan Batam dengan PT. Adhya Tirta Batam? Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis. Perjanjian konsensi adalah perjanjian yang dibentuk oleh Pemerintah Otorita Batam bersama dengan tiga perusahaan konsorsium Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang dalam melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Dan tiga perusahaan konsorsium membentuk PT.Adhya Tirta Batam dalam melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam bersama dengan Otorita Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengushaan Batam (BP Batam).
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM BERHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Naufal Nabiil Ridwansyah; Handar Subhandi Bakhtiar
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.8979

Abstract

Pembajakan adalah istilah untuk menggambarkan segala jenis aktivitas, pengunduhan ilegal atau pemalsuan suatu karya yang dilakukan baik secara luring maupun daring. Pembajakan film diartikan sebagai penyalinan ciptaan secara tidak sah, yang dalam proses penyebarannya bertujuan supaya bisa mendapatkan keuntungan bagi perekonomiannya. Terkait permasalahan ini para pencipta sebuah karya secara khusus film merasa dirugikan dengan adanya para pelaku tindak kejahatan pembajakan film yang merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta atas karya seseorang yang disebarkan, diperjualbelikan serta digunakan tanpa adanya izin dari pemilik hak tersebut. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam mengatur mengenai pembajakan film dan untuk menganalisis mengapa pelanggaran hak cipta terutama pada bidang sinematografi masih banyak terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sudah ada hukum yang mengatur terkait Tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film di Indonesia. Selain itu, penyebab dari terjadinya Tindakan pembajakan film berkaitan dengan Faktor perekonomian, Faktor Budaya dan Faktor penegak hukum. Kata Kunci: Film, Hak Cipta, Pembajakan, Sinematografi.  
ANALISIS KETENTUAN PERANCANGAN TATA RUANG WILAYAH YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 Muhammad Huda; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.9508

Abstract

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki pandangan yang beragam untuk menciptakan tata ruang wilayah yang baik. Undang-undang tersebut menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam penggunaan lahan serta pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Selain itu, prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat juga ditegaskan, sehingga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi fokus penting dalam undang-undang tersebut. Implementasi prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam tata ruang wilayah memerlukan beberapa upaya. Upaya tersebut meliputi penyusunan rencana tata ruang berkelanjutan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, penyediaan kawasan lindung dan konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam implementasi tata ruang wilayah. Dalam konteks Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, memastikan keadilan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut
HUKUM TRANSAKSI DAN INFORMASI ELEKTRONIK BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM PELANGGARAN PERJUDIAN ONLINE Dahris Siregar
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.9816

Abstract

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, pasal 27 ayat 2, bersama dengan pasal 45 ayat 2 UU tersebut, orang yang bermain judi online dapat dipidana. Seluruh proses dari permainan online yang sesungguhnya, baik itu taruhan, bermain, dan mengumpulkan uang melalui situs web. Tindak pidana yang berkaitan pasal 27, ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur perjudian di internet. Selain itu, tindak pidana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan cara penegakan hukum menangani pelanggaran yang terkait dengan perjudian online dan hambatan yang dihadapinya. Pada penelitian ini mengacu kepada penelitian hukum dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dianggap sebagai yang tercantum dalam buku hukum (law in books) atau sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang dapat diterima. Materi primer dan sekunder merupakan dasar penelitian hukum normatif ini. Studi tentang aturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
ANALISIS SISTEM HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI: PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT, MALAYSIA, DAN SINGAPURA Herlin Priatiningsih
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.9907

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana korupsi banyak merambah ke berbagai negara di dunia. Tidak hanya negara yang tergolong miskin, negara yang tergolong kaya pun turut serta masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Penanganan sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berbagai negara di dunia sangat bervariasi, baik dari sistem hukumnya maupun tata cara kelembagaannya. Penyusunan artikel ini merupakan suatu langkah untuk mengetahui lebih dalam secara yuridis dan empiris mengenai Sistem hukum tindak pidana korupsi di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Keprihatinan HAM secara universal terhadap tindak pidana korupsi yang memberikan banyak dampak negatif terhadap ekonomi, politik, hukum, kemasyarakatan maupun stabilitas sosial, membawa penulis untuk mengkaji lebih dalam topik yang berhubungan dengan analisis sistem hukum tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut. Kajian yang diambil berupa perbandingan pendekatan hukum yang digunakan oleh ketiga negara tersebut dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga dapat terwujud keadilan HAM di masing-masing negara. Identifikasi perbedaan, persamaan, maupun dampak dari sistem hukum yang diterapkan ketiga negara turut dianalisis penulis dalam artikel ini. Melalui metode studi literatur atau analisis dengan menggunakan artikel ilmiah lain sebagai pedoman, buku-buku terkait, website, dan objek baca lainnya, penulis dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai analisis sistem hukum tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut. Kata kunci: hukum, korupsi, USA, Malaysia, Singapura ABSTRACT Corruption crimes have spread to various countries around the world. Not only impoverished nations, but also wealthy ones have become involved in the realm of corruption. The handling of corruption crimes varies greatly among different countries, encompassing differences in their legal systems and institutional procedures. This article aims to delve juridically and empirically into the legal framework of corruption crimes in the United States, Malaysia, and Singapore. The universal human rights concern over corruption crimes, which yield numerous negative impacts on the economy, politics, law, society, and social stability, compels the author to further explore topics related to the analysis of the legal systems governing corruption crimes in these three countries. The study takes the form of a comparative legal approach employed by these nations in addressing corruption crimes, with the aim of achieving human rights justice within each country. The author also examines the disparities, similarities, and repercussions of the legal systems implemented by these three countries in handling corruption crimes. Utilizing literature study methods, along with analysis of scholarly articles, relevant books, websites, and other reading materials as guidance, the author seeks to provide an understanding and insight into the analysis of the legal systems surrounding corruption crimes in these three nations. Keyword: Corruption, Legal, USA, Malaysia, Singapore
HASIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A Fina Alfiyani; Afif Muamar
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.10044

Abstract

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis tentang hasil putusan Pembagian Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Sumber kelas 1A dalam peraktek di Pengadilan Agama Sumber nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dengan Pengugat dan Tergugat sebagai Pemohon yang dalam rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat mengenai Harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama perkawinan, nafkah iddah dan mut’ah. Rumusan maslah adalah bagaimana kajian hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara nomor 7680/Pdt.G/2022/pa Sbr?. Bagaimana penyelesaian pemabagian harta bersama nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr, di Pengadilan Agama Sumber? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat. Pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Kata kunci : Hukum, Pembagian harta bersama, Pengadilan Agama

Page 16 of 18 | Total Record : 172

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 (2017): JURNAL HUKUM POSITUM Vol. 1 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM POSITUM More Issue