cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Positum
Published by Universitas Singaperbangsa Karawang
ISSN : 25417185     EISSN : 25417193     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ruang lingkup Jurnal Hukum Positum adalah penulisan ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 172 Documents
 14   15   16   17   18 
IMPLEMENTASI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP MARAKNYA FENOMENA BULLYING DITINJAU DALAM PERSFEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Arkianti Anindita Putri; Dewi Ratnadewanti; Kamila Khaerunisa; Sheika Dwi Nabila; Nadia Rastika Alam; Yenny Febrianty
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.10071

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, berarti setiap tingkah lakunya menimbulkan perbuatan hukum yang harus dipertanggung jawabkan, apabila dilanggar maka akan diberi sanksi. Namun diketahui bahwa masih sering terjadi ketimpangan di masyarakat, khususnya di jenjang pendidikan sehingga menimbulkan fenomena sosial. Salah satunya fenomena bullying yang kerap kali terjadi, dan dialami pada anak-anak dibawah umur, meski tidak menutup kemungkinan terjadi pada kalangan lainnya. Bullying ini, tidak hanya terjadi melalui perkataan, kekerasan fisik, ataupun perbuatan yang menyinggung secara tidak langsung tapi juga terjadinya di dunia maya (cyber bullying). Maraknya fenomena bullying menimbulkan pertanyaan terkait implementasi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap maraknya fenomena bullying yang terjadi. Pada karya ilmiah ini di pergunakan penelitian secara kuantitatif, metode ini dilakukan secara sistematis dan melalui data-data yang di peroleh dari suatu fenomena. Pada metode yang diterapkan ini akan ditonjolkan proses, tahapan, data, dan juga mengkaji dari dokumen atau buku yang berkaitan dengan karya yang akan diteliti. Maraknya fenomena bullying ini menandakan bahwa peraturan mengenai bullying ini belum berjalan dengan baik, terlebih dengan banyaknya faktor yang mendukung
ITIKAD BAIK PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA: STUDI PEMBANGUNAN PASAR PROKLAMASI DI KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG Endeng
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.10471

Abstract

Saat ini pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah mayoritas dilakukan melalui sistem kerjasama dengan pihak swasta dengan pola Built Operate Transfer (BOT) atau dalam ketentuan perundangan dikenal dengan Bagun Guna Serah (BGS). Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam membangun pasar proklamasi sebagai tempat relokasi pedagang pasar rengasdengklok yang akan dijadikan ruang terbuka hijau dilakukan dengan sistem Bangun Guna Serah yang wujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama para pihak. Itikad baik para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama mutlak diperlukan. Pihak yang tidak melaksanakan perjanjian kerjsama dinilai sebagai pihak yang tidak beritikad baik. Asas itikad baik para pihak merupakan dasar dalam melakukan perjanjian Kerjasama, yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama, para pihak dapat melakukan mediasi dan musyawarah dan dapat melakukan gugatan ke pengadilan jika terjadi kebuntuan dalam hal kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
Pertanggungjawaban Negara Atas Pencemaran Laut Lepas Yang Mencemari Negara Lain Menurut Perspektif UNCLOS 1982 Fadhil Muhammad Indiyarto
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13170

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban negara dalam kasus pencemaran laut lepas (high seas pollution) yang berdampak pada zona laut negara lain serta kewenangan mengadili dalam sengketa transboundary pollution. Permasalahan berangkat dari praktik pembuangan limbah ke laut lepas oleh pelaku usaha untuk menghindari jeratan hukum nasional, yang pada akhirnya dapat mencemari wilayah laut negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa negara dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terdapat atribusi, seperti pemberian izin atau persetujuan terhadap tindakan pencemaran, serta adanya pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah diratifikasi, khususnya UNCLOS 1982. Prinsip no harm, due diligence, dan polluter pays menjadi dasar dalam menetapkan kewajiban negara atas kerugian negara lain yang terdampak. Adapun kewenangan mengadili pada kasus ini pada tahap awal dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa damai atau non-litigasi, sesuai dengan Piagam PBB. Namun, apabila upaya damai gagal, forum litigasi yang berwenang adalah International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) sebagaimana diatur dalam Annex VI Pasal 21 UNCLOS 1982. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun laut lepas tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun, dampak pencemaran lintas batas tetap menimbulkan pertanggungjawaban hukum internasional bagi negara yang terkait.
Kajian Yuridis Pekerja Sektor Informal Dalam Perspektif Keadilan Christian Rivaldi; Imam Budi Santoso; Wiwin Triyunarti
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13217

Abstract

Informal workers in Indonesia have not yet obtained their fundamental rights, which the state is obligated to guarantee. Although they are the largest contributors to the national economy, informal workers continue to face discrimination in terms of wages and social protection, as these aspects are not yet regulated by law. This study aims to advocate for state responsibility in fulfilling and accommodating the rights of informal workers through comprehensive legislation, particularly concerning fair wages and social security. Using a normative juridical method with a statutory approach, this research proposes a renewed concept of inclusive social security for all workers, based on Article 34(2) of the 1945 Constitution, which mandates the state to provide social welfare for all citizens. The proposed model draws inspiration from the United Nations’ Universal Health Coverage (UHC) framework to ensure more equitable protection for Indonesia’s informal labor sector. Keywords: Informal Workers, National Social Security, Universal Health Coverage, Wages.
Problematika Kedudukan Dan Kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara Dalam Konteks Demokrasi Indonesia Yassir Arafat; Fawaid Fawaid
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13238

Abstract

The relocation of Indonesia’s capital city to East Kalimantan, as regulated by Law No. 3 of 2022, presents major constitutional and democratic challenges. The Nusantara Capital Authority, a non-elective body with a “ministerial-level” status, wields extensive powers in governance, licensing, and investment without a local legislative oversight mechanism such as a regional council (DPRD). This institutional design creates legal ambiguity, concentrates executive power, and risks violating the principles of checks and balances and popular sovereignty enshrined in the 1945 Constitution. Moreover, land acquisition processes in the IKN area reveal weak protection of indigenous rights and disregard for the free, prior, and informed consent (FPIC) principle, resulting in spatial injustice and weakened social legitimacy. Using a normative legal approach that combines statutory, conceptual, and historical analyses, this study concludes that the current institutional model of the Capital Authority is inconsistent with the principles of democratic rule of law and good governance. The study recommends revising the IKN Law to clarify the legal status and limit the authority’s powers, while establishing a local legislative body to ensure accountability, public participation, and protection of indigenous rights. Keywords: Nusantara Capital Authority; Constitutional Democracy; Public Accountability.
Kewenangan Atributif Jaksa dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin dalam Menjaga Ketertiban Umum Fadli Rahman Wahidi; Anizar Ayu Pratiwi; Andi Rima Febrina Sari
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13247

Abstract

Marriage is a relationship between a man and a woman within a household, legally recognized as husband and wife. The State Attorney (Jaksa Pengacara Negara or JPN), as a functional official, is granted unlimited authority not only in the criminal sphere but also in annulling marriages if they do not have permission according to the provisions of the Marriage Law. The writing methodology in this scientific work is the normative juridical method and library research. This research shows that marriage annulment can be done if the following conditions are not met: the marriage registrar and the person performing the marriage do not have the right or are not authorized, there is still a valid marriage status or the person is in the iddah period when the marriage is performed, there are fewer than two witnesses, the marriage was performed under pressure or threat, and the person is not of legal age to marry according to the law. The role of the prosecutor as a law enforcer and in accordance with statutory provisions gives them authority in civil matters. The prosecutor can file for annulment of the marriage by acting as the petitioner without being required to use a special power of attorney. Keywords: State Attorney; Marriage Without Permission; Marriage Annulment.
Ius Constituendum Urun Dana untuk Badan Usaha Non-Badan Hukum Muhammad Asrul Maulana; Gabriella Novena Winarta
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13269

Abstract

The development of crowdfunding in Indonesia presents legal challenges related to organizer regulations that do not comply with existing provisions, especially for non-legal entities such as social communities, maatschap, or faith-based organizations. Financial Services Authority Regulation No. 57/POJK.04/2020 requires crowdfunding organizers to be established as Indonesian legal entities such as Limited Liability Companies (PT) or cooperatives. However, many crowdfunding practices are carried out by non-formal entities that are not legally recognized, creating a legal vacuum that has the potential to lead to legal uncertainty, misuse of funds, and violations of investor rights. This article proposes the importance of ius constituendum to regulate non-legal entities in crowdfunding activities, with an approach that is more responsive to social and technological dynamics. More flexible regulations are needed to align socio-economic practices with the existing legal system, thereby creating a fair and inclusive legal environment for all forms of crowdfunding activities.
Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum Tia Ludiana; Agi Attaubah Hidayat; Diding Jalaludin
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13270

Abstract

This paper aims to explore techniques in legal reasoning. The method used in this paper is a literature review. Various literature such as books, scientific articles, research results, case studies/notes and the like will be analysed to obtain a complete picture of legal reasoning techniques. Deductive reasoning is used to draw specific conclusions from general rules, inductive reasoning to draw general conclusions from specific facts, and abductive reasoning to construct hypotheses from incomplete facts. Each method has its own advantages and disadvantages, which contribute to the flexibility and adaptability of law in different situations. Deductive reasoning offers legal certainty, inductive reasoning allows for the development of new laws, and abductive reasoning helps to deal with uncertainty in legal investigation and interpretation.
Solusi Kompensasi PHK Massal Honorer BLUD Di RSUD Soewondo Pati: Alfi Olivia Wahyu Febrylian; Moh Arifin
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13278

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 216-220 honorer non-medis di RSUD RAA Soewondo Pati pada 1 Juli 2025 tanpa kompensasi meskipun masa kerja rata-rata 15-20 tahun mengungkap ketidakpatuhan total terhadap Pasal 16 PP No. 35/2021 dan pelanggaran Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, diperburuk perekrutan 330 karyawan baru via outsourcing tanpa bukti efisiensi APBD serta demo 100 ribu warga pada 13 Agustus 2025 dengan kerugian Rp6,93 miliar. Penelitian normatif doktrinal dengan studi kasus ini bertujuan mengkaji kepatuhan PHK terhadap kewajiban kompensasi PKWT dan hak pekerjaan layak, serta mengidentifikasi celah hukum seperti legal void pada Peraturan Bupati BLUD Pati dan conflict of norm dengan regulasi nasional. Metode mencakup library research bahan primer (laporan Pansus DPRD, media kredibel) dan sekunder (UUD 1945, UU No. 13/2003, jurnal), dianalisis yuridis melalui inventarisasi, interpretasi, dan komparasi norma HAM. Hasil menunjukkan pelanggaran mutlak kompensasi (nol rupiah), dampak ekonomi-sosial-hukum, serta novelty sebagai preseden pertama BLUD non-medis pasca efisiensi 2025. Kesimpulan merekomendasikan revisi Perbup BLUD Jateng wajibkan kompensasi 6 bulan plus pelatihan ulang bagi 1,9 juta honorer nasional, pengawasan DPRD, sanksi administratif, dan class action PHI Semarang untuk pemulihan hak retroaktif.
Reformulasi Mekanisme Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kesehatan Berbasis Perlindungan Korban dalam Omnibus Law Kesehatan jajang arifin
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13515

Abstract

Terdapat peluang bagi pembentuk undang-undang untuk mendorong penggunaan mekanisme keadilan restoratif sebagai ius constituendum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Permasalahan ditetapkan untuk mencari jawaban terhadap ketentuan dan batasan mekanisme keadilan restoratif dalam Omnibus Law Kesehatan, serta peluangnya terhadap penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan sesuai dengan kriteria Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan melalui mekanisme keadilan restoratif dalam Omnibus Law Kesehatan bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk perselisihan akibat timbulnya kerugian yang disebabkan karena tindakan tenaga medis/kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Bentuk kesalahan tenaga medis/kesehatan yang diajukan untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif dalam Omnibus Law Kesehatan adalah kesalahan-kesalahan tenaga medis/kesehatan yang berkaitan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada pasien dalam keadaan darurat, dan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Page 17 of 18 | Total Record : 172

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 (2017): JURNAL HUKUM POSITUM Vol. 1 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM POSITUM More Issue