Articles
172 Documents
<![CDATA[Resiko dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Sherly Ayuna Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v3i2.2893
<![CDATA[Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana risiko bagi pekerja anak dibawah umur dan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak menjadi payung hukum bagi pekerja anak. Strategi mengatasi permasalahan pekerja anak dapat dilakukan melalui proses penyadaran, penyediaan program antara (intermediate program) guna menjembatani antara proses penyadaran dan penghapusan pekerja anak, serta proses eliminasi pekerja anak yang dimulai dari penghapusan sektor-sektor kerja terburuk.]]>
<![CDATA[Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Rahmi Zubaidah]]>;
<![CDATA[Indah Laily Hilmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v3i2.2894
<![CDATA[Saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Penelitian ini memfokuskan pada peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam pencegahan dan penindakan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Bandung dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data yang digunakan berupa normatif-kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam pencegahan dan penindakan peredaran peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah melakukan pemeriksaan terhadap sarana Produksi dan Distribusi produk Kosmetik dan Bahan Berbahaya termasuk pengawasan iklan dan label, sampling dan pengujian produk serta penyidikan yang berada di Provinsi Jawa Barat.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Endeng Deng]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v3i2.2895
<![CDATA[Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang berfihak kepada fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa fakir miskin diatur oleh negara dalam tatanan hukum yang sistematis. Kabupaten Karawang sebagai salah satu provinsi di Jawa Barat yang padat penduduknya, sekarang ini menghadapi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan adalah amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Tulisan ini akan mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengentaskan kemiskinan dalam setiap program pembangunan yang dijalankannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Karawang telah memiliki komitmen untuk mengentaskan kemiskinan.]]>
<![CDATA[Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan ]]>
<![CDATA[Hanna Faridah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v3i2.2896
<![CDATA[Sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena Undang-undang perbankan yang lama sudah tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Jenis tindak pidana Perbankan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan UU Perbankan. Dibandingkan dengan UU Perbankan yang lama, UU Perbankan yang baru memuat banyak perubahan terutama didalam ketuntuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan.]]>
<![CDATA[Akar Konflik Pertanahan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v3i2.2897
<![CDATA[Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi akar pertanahan konflik secara umum dan apa yang menjadi akar konflik pertanahan secara khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa akar konflik pertanahakan secara umum adalah adanya tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit, nilai ekonomis tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap sedangkan penduduk bertambah, dan kemiskinan. Sedangkan akar konflik pertanahan secara khusus diantaranya menyangkut masalah sengketa atas keputusan pengadilan antara lain tidak diterimanya keputusan pengadilan oleh pihak yang bersengketa, keputusan pengadilan yang tidak dapat diksekusi karena status penguasaan dan pemilikannya sudah berubah, keputusan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap status objek perkara yang sama, dan adanya permohonan tertentu berdasarkan keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. ]]>
<![CDATA[Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat setelah Perubahan UUD 1945 dalam Pengisian Jabatan Presiden ]]>
<![CDATA[Dudung Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v3i2.2898
<![CDATA[Implementasi konsep kedaulatan rakyat setelah adanya perubahan Undang- Undang Dasar 1945 dalam pengisian jabatan presidan telah tertuang dalam Undang- undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 1 ayat (2) yakni kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. Dalam kaitanya dengan pengisian jabatan presiden setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka tentang pengisian jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (1) bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Rakyat Indonesia harus dapat sebesar-besarnya memanfaatkan adanya jaminan kedaulatan rakyat dalam pengisian jabatan presiden yaitu melalui pemilu secara langsung, melalui pemilu ini rakyat diberikan seluas-luasnya hak untuk memilih pemimpin yang dianggap bisa membawa masyarakat dan negara Indonesia kearah tujuan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kematian oleh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Holyness N. Singadimedja]]>;
<![CDATA[Agus Mulya Karsona]]>;
<![CDATA[Wandi Pramudya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v3i2.2899
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak pekerja untuk memperoleh Jaminan Kematian(JKM) pada perusahaan yang dinyatakan pailit dan mengetahui tanggung jawab perusahaan yang telah menunggak iuran Jaminan Kematian dan telah dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif dengan menggunakan aspek-aspek normatif (yuridis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pekerja untuk memperoleh JKM pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit yakni dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan putusan MK No.67/PUU-XI/2013 dengan didahulukan pembayaran haknya. Jika hak atas JKM belum diperoleh, pekerja akan mendapat pelunasan dari direksi yang menyebabkan perusahaan pailit. Jika masih belum juga memperoleh haknya, pekerja dapat menggugat pemberi kerja dan mengajukan gugatan mengenai perselisihan hak agar dapat memperoleh ganti kerugian dari pemberi kerja, dan tanggungjawab yang dapat dibebankan pada perusahaan tersebut yakni dengan tanggungjawab pidana berdasarkan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan dan perdata dengan unsur kesalahan.]]>
<![CDATA[The Role of Academics in Corporate Social Responsibility to Increase Business Capacity of Micro Small and Medium Enterprises ]]>
<![CDATA[Teguh Tresna Puja Asmara]]>;
<![CDATA[Tarsisius Murwadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v4i1.3004
<![CDATA[Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia has a significant role in national economic development. In addition to supporting the economic growth and providing job opportunities, MSMEs also takes a role in distributing development results. Based on Statistics Indonesia (BPS) in 2016, from a total of 59,693,791 business units in Indonesia, 99.89 percent is MSMEs and its contribution to Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP) reached 62.5 percent, workforce absorption up to 95 percent and its contribution to exports non-oil and gas up to 16.45 percent. However nowadays, MSMEs has to face some problems. One of which is related to capital and business development. The capital and business development issues can be solved through Corporate Social Responsibility (CSR) program. Yet, CSR requires a suitable strategy for a successfull and effective implementation. This research is analytical descriptive using normative juridical approach. The results showed that the implementation of CSR could not be felt optimally in order to develop MSMEs. The concept of CSR implementation by the collaboration of stakeholders is expected to provide a solution so that CSR can be implemented appropriately and effectively. One of the stakeholders in CSR is the academics, where CSR in a broad sense can also be a Community Service Program in Universities.]]>
<![CDATA[Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam ]]>
<![CDATA[Dedi Pahroji]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v4i1.3005
<![CDATA[Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam sistem hukum waris Islam dan secara khusus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan serta untuk memahami kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem Hukum Waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatiF dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Waris Islam dihubungkan dengan perlindungan masyarakat muslim dalam hal warisan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan warisan yang sesuai dengan hukum waris Islam sangat dipengaruhi oleh ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya karena pengembangan hukum Islam (Tahrij al-ahkam ‘alanash qanun) dalam putusan (yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang pembangunan materi hukum melalui aturan yang tertulis. Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam, anak tiri dan anak angkat dapat dimasukkan dalam kelompok ashabah sababiyyah karena terdapat ‘illat (kausa hukum) yang sama dengan konsep al-wala’.]]>
<![CDATA[Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara ]]>
<![CDATA[Hernadi Affandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v4i1.3006
<![CDATA[Perubahan UUD 1945 yang memasukkan materi muatan hak asasi manusia semakin menegaskan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak atas kesehatan di dalamnya. Ketentuan tersebut masih bersifat umum, sehingga memerlukan penjabaran dan pengaturan lebih lanjut ke dalam undang-undang. Selain itu, perlu pula mengetahui implementasi dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Penelitian ini memfokuskan kepada dua masalah, yaitu: pertama, bagaimanakah pengaturan hak atas kesehatan di Indonesia setelah perubahan UUD 1945; kedua, bagaimanakah realisasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan setelah perubahan UUD 1945.]]>
