Articles
122 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEVELOPER YANG MELAKUKAN PENGIKATAN JUAL BELI LAHAN YANG BELUM DILUNASI ]]>
<![CDATA[trisna dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perumahan dan Pemukiman, kavling dirumuskan sebagai sebidang tanah dalam bentuk dan luas yang telah ditentukan oleh developer atau pengembang yang disepakati oleh konsumen atau pembeli. Developer sejatinya diartikan Perusahaan Pembangunan Perumahan, menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, menyebutkan pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan, yaitu suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan sarana-prasarana lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya. Pengikatan Jual Beli (PJB) biasanya dibuat di bawah tangan dan bisa dibuat karena banyak alasan-alasan yang belum terpenuhi antara kedua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli itu sendiri. Salah satu alasannya adalah seperti belum lunasnya pembayaran harga jual beli dan belum dibayarkannya pajak-pajak yang timbul karena jual beli. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum untuk melindungi hak developer yang melakukan pengikatan jual beli lahan yang belum dilunasi?, dan Apakah upaya yang bisa dilakukan developer untuk melindungi haknya yang telah melakukan pengikatan jual beli lahan yang belum dilunasi? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli dan perlindungan hukum bagi developer yang melakukan pengikatan jual beli yang belum dilunasi membutuhkan penanganan segera untuk dilakukan penelitian dalam rangka mencari solusi. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel diambil dengan cara non random sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya perlindungan hukum bagi develover yang melakukan ikatan jual beli lahan yang belum dilunasi. Perlindungan developer terhadap lahan yang sudah dilakukan pengikatan jual beli walaupun belum dilunasi merupakan suatu bentuk proses pertanggung jawaban yang dilakukan dalam pengikatan jual beli. Bentuk perlindungan hukum terhadap developer atau pengembang perumahan yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha tidak tercantum jelas pada peraturan hukum perlindungan konsumen akan tetapi hanya mengandalkan hak-hak dari developer atau pengembang perumahan atau pelaku usaha itu sendiri.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PENJAMIN/GUARANTOR (PERSONAL/CORPORATE GUARANTE)DALAM PERKARA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[issacdavids2020 PANJAITAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun para pengusaha bahwa seorang guarantor dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila personal guarantor itu tidak melaksanakan kewajibannya.Dalam ini penulis memilih putusan dengan Nomor 72/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST, putusan No. 53/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt.Sus/2010, dan Putusan No. 39K/N/1999, Putusan No. 42K/N/1999. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau personal guarantee atau borgtocht mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Dalam Pasal 1831 KUHPerdata dijelaskan bahwa seorang penjamin atau personal guarantee atau borgtocht tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Sikap hakim terhadap ketiga putusan tersebut bahwa penjamin dapat dipailitkan apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau personal guarantee.]]>
<![CDATA[URGENSI UNDANG-UNDANG FINTECH (PEER TO PEER LENDING) P2P TERKAIT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[adi silalahi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang perkembangan finansial teknologi khususnya peer to peer lending yang tumbuh subur di Indonesia. Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dinilai belum bisa memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh entitas fintech. Bahkan peraturan tersebut tidak mengurangi pertumbuhan fintech ilegal yang semakin banyak di Indonesia. Pelanggaran hukum dalam fintech semakin beresiko dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang masih meningkat hingga sekarang. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait fintech khususnya peer to peer lending. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Peran peraturan setingkat Undang-Undang sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sanksi atas pelanggaran hukum dalam fintech peer to peer lending. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa fintech dapat dipercaya dan aman untuk digunakan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA PEMBERITAHUAN DIWILAYAH JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Chairunnas Himawan]]>;
<![CDATA[Sylvana Murni Deborah Hutabarat]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah melalui penyediaan energi listrik melalui perusahaan PT PLN (Persero). Di sisi lain pemberian pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat oleh PT PLN dinilai masih belum optimal. Masalah kemudian bertambah ketika masalah pemadaman listrik mendadak menambah rumit masalah tersebut dan menjadi masalah perdata karena dinilai melanggar hak-hak konsumen, salah satunya kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yuridis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak termasuk perbuatan melanggar hukum, karena pemadaman listrik ini ini dinilai sebagai tindakan overmatch yang menyebabkan berlakunya klausa force majuere. Klausa force majuere ini pada akhirnya membebaskan PT PLN (Persero) terbebas dari tuntutan perdata akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini. Di sisi lain, upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif.]]>
<![CDATA[STRATEGI PQ4R DAN SQ3R DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS BELAJAR BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LPKA ]]>
<![CDATA[Graciella Devi Maharani]]>;
<![CDATA[Budi Priyatmono]]>;
<![CDATA[Dwika Aldo Gustamajaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v6i1.5325
<![CDATA[ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 5 huruf c mengatur bahwa narapidana termasuk Anak Pidana berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 85 ayat 2 mengatur bahwa anak berhak memperoleh hak-hak salah satunya pendidikan. Sehingga Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan juga bertanggungjawab atas upaya realisasi secara sempurna untuk menunjang keberhasilan ABH di masa yang akan datang. Maka dari itu perlu strategi yang dalam konteks pendidikan, strategi dikaitan dengan pendekatan dalam pengolahan cara mempelajari materi pada lingkungan pembelajaran. Strategi penting karena membantu mereka memahami dan memecahkan masalah dengan cara yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Strategi dapat meningkatkan pembelajaran dan membuatnya lebih cepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diperinci menggunakan analisis deskriptif. Sehingga dapat diketahui strategi yang tepat beserta implementasinya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABH. Penelitian ini ditujukan bagi penyelenggara pendidikan agar dalam implementasi kebijakan pemenuhan bagi ABH dapat memperhatikan strategi-strategi khusus yang dapat memaksimalkan pemenuhan hak pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan adalah sistem SQ3R dan P4QR dengan melibatkan tenaga pendidik terkait dan ABH. Sehingga dalam implementasinya, ABH memiliki kualitas pendidikan yang baik karena pemenuhan hak pendidikan didapatkan secara efektif dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraannya dapat terealisasi secara sempurna. Kata kunci: Strategi, Pendidikan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum ABTRACT Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections, article 5 letter c, stipulates that prisoners, including Young Offenders, have the right to education and teaching. And in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (SPPA) paragraph 85 article 2 stipulates that children have the right to obtain rights, one of which is education. Thus, the Government in carrying out education is also responsible for efforts to achieve a perfect realization to support the success of Young Offenders in the future. Therefore it is necessary to have a strategy in the context of education, the strategy is associated with an approach in the processing of how to study material in the learning environment. Strategy is important because it helps them understand and solve problems in a way that suits the situation at hand. Strategy can enhance learning and make it faster. This research uses qualitative methods and is detailed using descriptive analysis. So that it can be seen the right strategy and its implementation in fulfilling the right to education for Young Offenders. This research is aimed at education providers so that the implementation of compliance policies for Young Offenders can pay attention to specific strategies that can maximize the fulfillment of the right to education. The results showed that the strategy used was the SQ3R and P4QR systems by involving related educators and Young Offenders. So that in its implementation, Young Offenders has a good quality of education because the fulfillment of the right to education is obtained effectively and the responsibility of the Government in its implementation can be realized perfectly. Keywords: Strategies, Education, Young Offenders ]]>
<![CDATA[MENAKAR ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM BIDANG USAHA JASA PERIKLANAN ]]>
<![CDATA[Radhyca Nanda Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v6i1.5490
<![CDATA[ABSTRAK Pemanfaatan dan keterlibatan pelaku periklanan oleh perusahaan periklanan dalam industri periklanan Indonesia sudah bukan rahasia umum lagi. Adanya iklan yang sering dijumpai pada setiap iklan yang ada di televisi merupakan semacam daya tarik tersendiri untuk menarik konsumen agar membeli produk yang ditawarkan melalui iklan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara perusahaan periklanan dan pelaku periklanan terkait dengan konstruksi hubungan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik perjanjian antara perusahaan periklanan dan pelaku periklanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan patung dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kerja antara perusahaan periklanan dengan pelaku periklanan berdasarkan dan pemenuhan unsur pekerjaan, unsur perintah, dan unsur upah sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Ciri-ciri perjanjian antara perusahaan periklanan dengan pelaku periklanan antara lain perjanjian kerja dengan jenis tertentu Perjanjian Kerja Pengangkatan Sementara. Kata Kunci: Hubungan Kerja, Periklanan, Perjanjian Kerja. ABSTRACT Utilization and involvement of advertising actors by advertising companies in the Indonesian advertising industry is no longer a public secret. The existence of an advertisement that is often found in every advertisement which is on the television is a kind of special attraction to attract consumers to buy products offered through advertisements. The purpose of this study is to analyze the connection between advertising companies and advertising actors related to the construction of work relationship based on the Manpower Act and to identify and analyze the characteristics of agreements between advertising companies and advertising actors in accordance with applicable regulations. The research method used is normative legal research with the statue approach and conceptual approach. The research results in this article indicate that there is a working relationship between advertising companies and advertising actors based on and fulfilling the elements of work, elements of orders, and elements of wages as stipulated in the Manpower Act. Characteristics of an agreement between an advertising company and an advertising actor include an employment agreement with a specific type of Temporary Appointment Work Agreement. Keywords: Work Relationship, Advertisement, Work Agreement.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT DI MINANGKABAU ]]>
<![CDATA[Sal Sabilla Sabilla]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tanah ulayat di Minangkabau merupakan identitas masyarakat dan di lindungi keberadaannya oleh Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam mempertahankan keberadaannya tidak heran lagi karena sering terjadi peningkatan intensitas konflik di tengah masyarakat bahkan munculnya perkara terbesar di pengadilan adalah permasalahan tanah ulayat, pada saat ini konflik yang terjadi bukan saja melibatkan antar masyarakat tetapi juga masyarakat dengan Negara yang disebabkan oleh faktor kepentingan kedua belah pihak, bukan hanya didalam masyarakat tetapi penggunaan tanah ulayat oleh Perusahaan Swasta juga telah menciptakan perselisihan di Sumatera Barat. Menurut hukum pengadaian tanah di Indonesia untuk mendapatkan tanah ulayat tersebut Perusahaan Swasta harus menghubungi pemilik tanah (masyarakat minangkabau) sebagai subjek tanah komunal untuk membuat kontak langsung, dalam hal ini faktanya mereka sudah mendapatkan tanah dari Pemerintah Daerah tidak dari orang-orang. Korporasi telah melakukan pemukiman perselisihan tetapi tidak effisien untuk memecahkan masalah namun masyarakat juga sudah melakukan segala cara untuk berjuang mendapatkan tanah mereka. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PPAT SECARA PRIBADI TERHADAP BATALNYA AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[ahmad arizal]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tulisan ini membahas mengenai Notaris/PPAT yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun dalam perkara yang penulis bahas ini adalah penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT. PPPAT dalam menjalankan tugasnya berupa pembuatan akta otentik harus dilakukan secara cermat dan teliti. Adapun Tanggung jawab PPAT dapat digolongkan menjadi dua yaitu, Tanggung jawab etik, (berkaitan dengan etika profesi PPAT); dan Tanggung jawab hukum (tanggung jawab administratif, perdata, dan atau pidana). Tanggung jawab PPAT terhadap batalnya akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg., di dalam putusan dijelaskan bahwa PPAT tersebut telah melanggar hukum akibat tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang telah terkumpul dari kepustakaan dan mengutip buku dan peraturan perundangang-undangan yang berhubungan masalah dalam penulisan penelitian ini. Kata-kata Kunci: Notaris/PPAT; Tanggung Jawab; Akta Otentik.]]>
<![CDATA[PERANAN DALIHAN NATOLU SEBAGAI TIANG PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI PERANTAUAN: (Studi Kasus : Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Karawang) ]]>
<![CDATA[Martina Nainggolan]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang beraneka salah satunya perbedaan hukum pidana yang mereka anut antara lain suku Batak/Masyarakat Batak toba adalah masyarakat yang memiliki banyak keunikan dari bahasa, sistem pembagian warisan, sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang dijunjung tinggi yaitu Dalihan Natolu. Masyarakat tetap menjunjung adatnya dimanapun mereka berada tak terkecuali di perantauan. Dalam tulisan ini akan dibahas peran Dalihan Natolu sebagai tiang penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat batak toba di rengasdengklok dengan meneliti peranan Dalihan Natolu sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat pada Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Kabupaten Karawang Serta Bentuk Sanksi Hukum pada pelaku tindak pidana adat. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian baik terhadap asas–asas hukum yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lingkungan adat Perantauan di Rengasdengklok Karawang. Demi keseimbangan maka harus selaras demi menciptakan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan tentram di perantauan dan pastinya menjadi mediator yang selalu berusahan mendamaikan par pihak yang bersengketa atas tindak pidana. Hendaknya Lembaga Dalihan Natolu selalu bisa menjadi mediator yang berperan sangat penting bagi masyarakat batak toba di perantauan maupun tidak. Sebagai penengah yang selalu mencapai perdamaian dan tidak menimbulkan sakit hati lagi antar pihak. Kata Kunci : Dalihan Natolu, Masyarakat Batak, Perkara Pidana]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS ]]>
<![CDATA[Aryo Fadlian]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum Pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia menjaga ketertiban umum. Penegakanya dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan teori terpenting dalam ilmu hukum pidana karena dalam menerapkan ilmu hukum pidana tidak akan terlepas dari teori pertanggungjawaban pidana maka daripada itu penulis mengangkat pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normative , menggunakan litaratur dari kepustakaan dan penilitian qualitative. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda torekenbaarheid, dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu : dolus (dengan sengaja) melakukan tindak pidana, culpa(lalai) sehingga dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, tidak adanya alas an penghapusan pidana. Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang tepenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana mislanya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea).]]>
