Garuda - Garba Rujukan Digital

REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA Dhestiani Amara Putri; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangan dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa.Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang terjadinya reformasi perpajakan serta tujuan dari reformasi perpajakan ini diadakan.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. harapan Pemerintah ini tidaklah sia-sia sebab terbukti dalam perkembangannya penerimaan pajak terus menjadi dominan. Dalam Repelita VI, dominasi penerimaan pajak kondisinya telah terbalik, yakni jumlahnya dua kali lipat bila dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari migas. reformasi perpajakan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalur lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan. Kata Kunci: Reformasi Pajak, tujuan reformasi pajak dan latar belakang reformasi pajak. ABSTRACT Tax is one of the dominant sources of state income for the survival of a nation. The purpose of this paper is to find out more about the background of the tax reform and the purpose of this tax reform. The research method used is a qualitative approach. The Government's hope is not in vain because it is proven in its development that tax revenue continues to be dominant. In Repelita VI, the domination of tax revenues has been reversed, ie the amount is doubled when compared to state revenues from oil and gas. Tax reform aims to realize the independence of the nation in financing national development by optimizing all domestic capabilities, especially in the field of taxation. Keywords: Tax Reform, tax reform objectives and tax reform background.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Hevi Dwi Oktaviani; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i2.5828

ABSTRAK Perselisihan partai politik rentan terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan sehingga tidak jarang menimbulkan dualisme kepengurusan. Akibat dari perselisihan tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik secara nasional karena partai politik memiliki peranan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik antara lain melalui mahkamah partai politik, pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik diawali melalui mahkamah partai, selanjutnya jika para pihak merasa tidak puas dengan hasil putusannya maka dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Dampak yang ditimbulkan dari perselisihan kepengurusan partai politik maka partai politik cenderung tidak akan maksimal untuk menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal itu juga akan berdampak pada menurunya elektabilitas partai politik Kata Kunci : Perselisihan, Kepengurusan, Partai Politik. ABSTRACT Political party disputes are vulnerable due to power struggles so it is not uncommon to cause dualism of stewardship. The consequences of such disputes can have an impact on political stability nationally because political parties have a very important role in the state system. There are several legal mechanisms that can be used to resolve disputes over the management of political parties, among others, through political party courts, public courts and state administrative courts. The research methods used in this research are normative juridical with a legal approach, a case approach and a conceptual approach. In this study, researchers used the source of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and high-quality legal materials. The mechanism of resolving disputes over the management of political parties begins through the party court, then if the parties are dissatisfied with the results of the ruling then they can make legal efforts to the general court and the state administrative court. The impact of disputes over the management of political parties, political parties tend not to be maximal to carry out their goals and functions. It will also have an impact on the declining electability of political parties. Keywords: Disputes, Stewardship, Political Parties.

PENERAPAN ASAS YURIDIS DAN ASAS EKONOMIS PERPAJAKAN DI INDONESIA Kharisma Salsabila; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pajak di suatu negara bersifat sebagai salah satu pemasukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sejatinya pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat serta harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan.Penelitian ini bertujuan guna untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Asas Yuridis Pada Perpajakan di Indonesia agar dalam penerapan dapat memperhatikan strategi penerapan yang dapat mengoptimalkan Penerapan Asas Yuridis dan Asas Ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diperinci menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerapan asas yuridis dan asas ekonomis berkaitan dengan pemungutan pajak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku serta dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Kata Kunci : Penerapan, Asas Yuridis Ekonomis, Perpajakan, Indonesia ABSTRACT Taxes in a country are one source of income to promote the social welfare of people in the country. Indonesia is one of the countries that places taxes as a source of state revenue. The real tax should not hamper public economy and should be able to provide the necessary legal security for a state of justice. The study aims to know and analyze the application of the juridical principle on taxes in Indonesia so that in application strategy that can optimize the application of juridical and economic principles. The study uses qualitative and elaborated methods using descriptive analysis. Research shows that the application of principles of juridical and economic principles relates to tax collections already established by current laws and can boost national and public economic in general with a high yield on tax revenues for the common good. Keywoard: Application, Economic juridical principles, Taxes, Indonesian

KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto; Muhammad Rusli Arafat
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.5723

Dalam Pemeriksaan terhadap perkara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mendapatkan kebenaran yang materill dapat dilihat dari proses-proses yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mencari bukti yang konkret terhadap perkara pidana baik pada tahap penyidikan, penyelidikan, hingga pada proses persidangan perkara diperlukannya Visum Et Repertum dengan berbentuk surat guna dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hasil Visum Et Repertum dalam persidangan. Dalam Metode penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis-normatif yang dimana diambil dari beberapa sumber buku, jurnal dan undang-undang mengenai kekuatan pembuktian visum dalam persidangan. secara khusus. Tetapi, hasil dari Visum Et Repertum dapat digunakan dalam pembuktian, karena hasil Visum Et Repertum ialah berbentuk surat keterangan dan dibuat oleh keterangan ahli. Oleh karena itu kedudukan Visum Et Repertum dalam pembuktian persidangan dapat digunakan untuk kepentingan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Kedudukan.

IMPLICATIONS OF THE CIVIL LAW LEGAL SYSTEM ON LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUU FISHING) Iqbal Kamalludin; Syarifa Khasna; Naela Syakirohtul Riskiyah
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Paper ini mengkaji tentang bagaimana karakteristik dari penyelesaian perkara suatu Negara yang menganut civil law dalam menanggulangi tindak pidana illegal unreported and unregulated fishing. Pembahasan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara yang menganut civil law, memiliki karakteristik kodifikasi sehingga hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis. Indonesia lebih khususnya dalam menangani perkara IUU Fishing mempunya yurisdiksi tersendiri yang berbeda dengan Negara lain dalam hal ini adalah Thailand. Dengan mengacu pada UNCLOS dan UU Perikanan serta UU Kelautan di bawah pemerintahan setiap Menteri yang bebrbeda kini Indonesia menerapkan penenggalaman kapal bagi kapal-kapal asing yang terbukti melakukan tindak pidana IUU Fishing.

MENINGKATNYA KEJAHATAN SOSIAL PENCURIAN AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG KIAN MERAJARELA shofi rizq najmah shabrina
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.6493

ABSTRAK Kejahatan sosial pencurian dimasa pandemi saat ini mengalami peningkatan yang signifikan dan membuat resah masyarakat sekitar. Hal ini tentunya disebabkan karena banyak para pekerja kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaannya inilah yang menjadi awal mula munculnya kejahatan sosial seperti mencuri yang tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri maupun keluarga-nya. Barang yang dicuri tersebut dapat berbentuk barang elektronik, sepeda motor, ataupun kebutuhan pokok lainnya. Tindakan kejahatan sosial inilah membuat masyarakat sekitar dan para penegak hukum menjadi geram, dikarenakan banyak kerugian yang terjadi pada masyarakat dari adanya kejadian ini. Para penegak hukum menjadi resah dan memikirkan beberapa cara agar hal ini tidak terulang secara berturut-turut. Tujuannya yaitu untuk menganalisis kejahatan sosial yang meningkat akibat pemberentian para pekerja di masa pandemi covid-19 serta meberikan penangan kasus kejahatan sosial pencurian agar tidak semakin marak terjadi. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka atau studi literatur di berbagai sumber-sumber dengan menggunakan teori konflik yang digagas oleh Marx. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya masalah kesehatan namun juga permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan sosial dan pengangguran akibat pemberhentian kerja secara paksa. Kata Kunci: Dampak pandemi Covid-19, Kejahatan Sosial, Pencurian, Para Pekerja. ABSTRACT The social crime of theft during the current pandemic has experienced a significant increase and has made the surrounding community restless. This is of course because many workers suddenly lose their jobs. The number of people who lost their jobs is the beginning of the emergence of social crimes such as stealing whose purpose is to be able to meet the needs of their own lives and their families. The stolen goods can be in the form of electronic goods, motorcycles, or other basic necessities. This social crime act made the surrounding community and law enforcers furious, because there were many losses that occurred to the community from this incident. Law enforcers became restless and thought of several ways to prevent this from happening in succession. The aim is to analyze social crimes that have increased due to the dismissal of workers during the COVID-19 pandemic and to provide handlers for social crime cases of theft so that they do not become more common. The method used is a qualitative method through a literature study approach or literature study in various sources using the conflict theory initiated by Marx. The results of this article show that the COVID-19 pandemic has had a very bad impact on people's lives, not only health problems but also other social problems such as social crime and unemployment due to forced termination of work. Keywords: Impact of the Covid-19 Pandemic, Social Crime, Theft, Workers.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Abdul Atsar; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang Paten dalam hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya adalah pihak yang memberikan pekerjaan kecuali diperjanjikan lain. Inventor dalam hal ini tenaga kerja yang menghasilkan Invensi berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan tenaga kerja/Inventor. Inventor juga mempunyai hak moral berupa hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertfikat Paten. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam hubungan kerja. Hal ini berarti bahwa terkait kepemilikan hak paten tergantung pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. UUK mengatur secara umum, hanya Objek yang diperjanjikan berupa pekerjaan saja, mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan Invensi tidak diatur secara tegas. Kata Kunci: Perlindungan, Invensi, Hubungan Kerja ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of patent holders in an employment relationship in terms of Law no. 13 of 2016 concerning Patents and Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. This type of research is normative research. The result of this research is that the Patent Holder for the invention produced by the Inventor in an employment relationship is the party providing the work unless agreed otherwise. Patent holders for inventions produced, both by employees and workers who use the data and/or facilities available in their work, are the parties providing the work unless agreed otherwise. The inventor, in this case, the worker who produces the invention, has the right to receive compensation based on the agreement made by the employer and the worker/investor. The inventor also has a moral right in the form of the right to keep his name included in the patent certificate. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower does not explicitly regulate inventions produced by workers in an employment relationship. This means that the ownership of patent rights depends on the work agreement made between the worker/laborer and the entrepreneur or employer. The UUK regulates in general, only the agreed object is in the form of work, regarding work that can produce an invention, it is not explicitly regulated. Keywords: Protection, Invention, Employment Relations.

KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DI INDONESIA Rinaldi Syahputra
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan penerbitan surat izin praktik (SIP) dokter di Indoensia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan dan pembahasan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pengertian SIP menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Pasal 76 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dokter yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian. Adapun prosedur pengurusan surat surat izin praktek dokter yaitu, setelah dokter menyelesaikan kuliahnya dokter harus mengurus surat tanda registrasi dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli konsil, setelah itu minta surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai praktek. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter merupakan kebijakan yang penting hal ini bertujuan untuk melindungi pasien dari malapraktik dokter dan untuk mewujudkan perlindungan negara terhadap warganya, utamanya bagi warga yang sakit. Kata Kunci : Kebijakan; Penerbitan; SIP ABSTRACT This study aims to examine the policy of issuing a doctor's practice license (SIP) in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical. Based on the discussion in this study, it is known that the definition of SIP according to Article 1 point 7 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice is written evidence given by the government to doctors and dentists who will practice medicine after fulfilling the requirements. Article 76 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. Doctors who already have SIP and provide medical services or provide expertise consultation. The procedure for obtaining a doctor's practice permit is, after the doctor has finished his studies, the doctor must take care of a doctor's registration certificate issued and legalized by the council, after that ask for a recommendation letter from a professional organization according to practice. The conclusion of this study is that the Policy for Issuing a Practice Permit (SIP) for doctors is an important policy, it aims to protect patients from medical malpractice and to realize state protection for its citizens, especially for citizens who are sick.. Keywords: Policy; Publishing; SIP

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Sri Jauharah Laily; Ardiansah; Iriansyah
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.6632

ABSTRAK Artikel ini “bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik yang berlangsung antara dokter dan pasien berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penulisan dalam artikel ini merupakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada awalnya hubungan perikatan antara dokter dan pasien ini di sebut sebagai transaksi terapeutik merupakan hubungan kepercayaan bersifat paternalistik, saat ini hubungan tersebut merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapetik ini merupakan suatu perikatan usaha (inspanning verbintenis) dan bukan perikatan hasil (resultant verbintenis). Meskipun demikian, dokter sebagai komponen penyedia layanan kesehatan tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik ini, yang mungkin saja diakibatkan oleh kelalaian dokter tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa hingga saat ini masih terdapat kebingungan di Indonesia, apakah pertanggung jawaban dokter terhadap kerugian pasien ini didasarkan atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, meskipun perikatan antara dokter dan pasien ini merupakan suatu perikatan usaha” (inspanning verbintenis). Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian Terapetik; Kerugian Pasien. ABSTRACT This article “aims to explain how a doctor is responsible for the losses suffered by a patient in a therapeutic agreement that takes place between a doctor and a patient based on applicable law in Indonesia. The writing method in this article is a normative juridical method. The results showed that at first the engagement relationship between the doctor and the patient was referred to as a therapeutic transaction, which was a paternalistic trust relationship, now the relationship is an agreement between the doctor and the patient that creates rights and obligations between the two. The legal relationship between doctor and patient in this therapeutic transaction is a business engagement (inspanning verbintenis) and not a resultant engagement (resultant verbintenis). However, the doctor as a component of the health service provider is still responsible for all losses suffered by the patient in this therapeutic agreement, which may be caused by the doctor's negligence. The conclusion obtained from this study is that until now there is still confusion in Indonesia, whether the doctor's responsibility for the patient's loss is based on a default or an act against the law, even though the agreement between the doctor and the patient is a business engagement” (inspanning verbintenis). Keywords: Responsibility; Therapeutic Agreements; Patient Loss

MODEL PENANGANAN KEJAHATAN TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) DALM UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DI SEKTOR EKONOMI DI ERA DIGITAL 4.0 Ari Ardian Rishadi; Mulyadi M; Payaman Simanjuntak
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.6641

ABSTRAK Penggunaan teknologi canggih di segala bidang memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan sebuah negara seperti Indonesia, khususnya di sektor ekonomi, tentunya selain berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak positif penggunaan teknologi adalah efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan manusia. Dampak negatif dari penggunaan teknologi adalah munculnya tindak kejahatan baru yang menggunakan teknologi canggih, salah satunya adalah teknologi finansial, yang dikenal dengan istilah Fintech. Pada dasarnya Fintech berfungsi sebagai penopang ekonomi masyarakat, akan tetapi karena adanya kepentingan golongan tertentu, Fintech ini dimanfaatkan sebagai alat tindak kejahatan. Tulisan ini membahas model penanganan tindak kejahatan Fintech di era digital 4.0. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa dalam menangani tindak kejahatan yang menggunakan teknologi canggih harus ditangani juga dengan menggunakan teknologi canggih. Kata kunci: model penanganan, kejahatan fintech, pembangunan nasional, sektor ekonomi, era digital 4.0. ABSTRACT The sophisticated use of technology in every sectors yield meaningful effects to the growth of a country like Indonesia, particularly in the economic sector, both in a positive and negative way. In positivity, the use of technology gives effectiveness and efficiency upon the completion of the job and assignment of human beings. On the other hand, in negativity, the use of technology affects so much to the appearance of new criminal acts, one of them, is Fintech. Basically, the function of Fintech is to support the economy of the society members, yet, due to the vested interest of several group of people, Fintech is taken for granted as a tool to commit a crime. This study discusses handling model of Fintech crime in the digital era 4.0. The research method employed is qualitative descriptive. The research finding is that in handling technology-used crimes also have to adopt technoloy as the solution. Keywords: handling model, fintech crime, national development, economic sector, digital era 4.0.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA