cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Positum
Published by Universitas Singaperbangsa Karawang
ISSN : 25417185     EISSN : 25417193     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ruang lingkup Jurnal Hukum Positum adalah penulisan ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 4   5   6   7   8 
TINJAUAN YURIDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE (GRAB) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Budi Santoso, Imam; Desya Caesaryo, R. Robby; Saepul Rohman, Roni
Jurnal Hukum Positum Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i1.3177

Abstract

Pengangkutan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena selain berguna untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, pengangkutan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur pada suatu wilayah. Saat ini semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada berkembangnya metode pelayanan dalam dunia pengangkutan. Salah satunya ialah munculnya layanan transportasi berbasis online. Salah satu perusahaan transportasi online yang terkenal di Indonesia adalah Grab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengemudi transportasi online (Grab) mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya transportasi online menjadi fenomena yang luar biasa terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar. Karena mereka melaksanakan langsung dampak dari keberadaan transportasi online tersebut. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi transportasi online (Grab) dengan PT. Grab Taxi Indonesia. Dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk kedalam perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tidak ada perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan kemitraan antara PT. Grab Taxi Indonesia dengan pengemudi Grab karena ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur upah, dengan demikian pengemudi bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT. Grab Taxi Indonesia dengan pengemudi Grab yang ada hanya hubungan kemitraan dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Sehingga pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja tidak dapat menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Polri dan Rumah Sakit Sukanto Kramatjati: Tinjauan Program Polmas di Indonesia dalam Bidang Kesehatan dan Pengobatan Rosalina Albertina Labobar
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3322

Abstract

Menurunnya kinerja anggota POLRI beberapa tahun yang lalu yang menyebabkan hilangnya citra POLRI di masyarakat membutuhkan sebuah terobosan untuk memperbaiki citra POLRI yang hilang tersebut. Salah satu dari terobosan tersebut adalah pengadopsian konsep Polmas dalam tubuh organisasi Polri. Konsep Polmas tersebut kemudian diejawantahkan kedalam pranata kesehatan yaitu pendirian Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati. Dari pendirian Rumah Sakit Polri Sukanto tersebut ditemukan adanya perbaikan-perbaikan yang berujung pada kembalinya citra POLRI di masyarakat melalui kinerja para anggota POLRI. Rumah Sakit POLRI Sukanto dimiliki sepenuhnya oleh POLRI dan mempekerjakan anggota POLRI sebagai tenaga medis dan sebagian lagi dari anggota masyarakat. Sehingga, dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwa penerapan konsep Polmas di organisasi POLRI sangatlah efektif dalam mengembalikan citra POLRI yang menurun beberapa tahun tersebut sebagai sebuah penyelesaian masalah ditubuh POLRI.
Tanggung Jawab Hukum Legal Auditor dalam Akuisisi Perusahaan Sudjana - Sudjana
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3367

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk  menentukan hubungan hukum antara Legal Auditor dengan klien (pihak pelaku akuisisi perusahaan) dan tanggung jawab hukum Legal Auditor terhadap  obyektivitas Laporan Legal Audit.  Hasil kajian menunjukan bahwa (1) Hubungan hukum antara Legal Auditor dengan klien adalah perjanjian untuk melakukan jasa tertentu dan termasuk kategori “inspannings verbintenis,” artinya “hasil” bukan tujuan utamanya,  tetapi  memiliki ciri khas yaitu harus memperhatikan faktor subyektif dari Legal Auditor  (standar profesi), seperti  kompetensi, obyektif, transparan, obyektif, keterbukaan  dan  menjaga kerahasiaan; (2) Tanggung jawab hukum Legal Auditor  berdasarkan  hukum perdata karena wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) dan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Namun tidak menutup kemungkinan dituntut secara hukum pidana apabila berbuat curang atau menyesatkan dalam melaporkan hasil audit (Legal Report). Sedangkan prinsip tanggung jawab hukum Legal Auditor terhadap klien didasarkan atas presumtion of liability dan risiko audit (audit risk).
Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar Rachmad Irodad
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3397

Abstract

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman membawa dampak yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Di zaman ini, kemudahan akses informasi antar wilayah bahkan negara menjadi sangat cepat dan menguntungkan berbagai lapisan masyarakat. Namun di balik perkembangan teknologi ini, muncul pula berbagai kelemahan yang menyebabkan kejahatan jenis baru yang mengikut perkembangan zaman dan teknologi. Hak cipta potret sebagai salah satu kekayaan intelektual yang saat ini penyebarannya sangat cepat dan banyak melalui internet dan media sosial, membawa masalah baru dalam hal penanggulangnya, hal ini dikarenakan sulitnya untuk melacak para pengguna website atau media sosial atau orang lain yang menggunakan potret tersebut kearah negatif atau merugikan pemegang hak ciptanya akibat kemudahan akses dalam mendapatkan potret tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji beberapa aturan hukum untuk melihat mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta potret dan menemukan kekurangan dalam aturan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan salah satu bentuk perlindungan yang mampu mengurangi penyalahgunaan potret ini yaitu dengan mencegah kemudahan akses untuk mendapatkan potret tersebut.
Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyedia Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Firman Novianto
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3409

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin dan syarat atau standar keamanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bitcoin ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bitcoin telah dinyatakan sebagai komoditas, maka dari itu pemilik bitcoin dapat menuntut kerugian berdasarkan ketentuan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti, kemudian untuk melindungi pemilik bitcoin pedagang aset kripto wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System), ISO 27017 (Cloud Security) dan ISO 27018 (Cloud Privaxy) sebagai standar keamanan penyelenggara transaksi elektronik.
Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online Hendro Nugroho
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3482

Abstract

Perusahaan-perusahaan berbasis financial technology (fintech) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahu 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis fintech di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan. Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis fintech tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan fintech di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis fintech ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen fintech di Indonesia.
Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Nindya Tien Ramadhanty; Djanuardi D; Eidy Sandra
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3483

Abstract

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan. Permasalahannya adalah ketika seseorang ingin beristri lebih dari seorang terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan PNS menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan menginventarisir, menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlakunya ketentuan peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Hasil dari penelitian ini perkawinan siri tidak sah menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perkawinan siri sah menurut Hukum Islam. Akibat hukum dari perkawinan siri ini adalah anak akan dinggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, dan waris dengan ayah biologisnya hanya berhak atas wasiat wajibah.
Kajian tentang Kebijakan Justice Collaborator dalam Kaitannya dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Agus Eka Mahardika
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3519

Abstract

Munculnya peran justice collaborator di Indonesia tidak terlepas dari adanya pro dan kontra  salah satunya dalam hal pemberian remisi bagi narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yutidis empiris untuk menganalisis peraturan hukum menyangkut kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan justice collaborator dan kaitannya dengan pemberian remisi bagi narapidana serta menganalisis permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kendala dalam regulasi yang mengatur kebijakan justice collaborator dan pemberian remisi, masih adanya perbedaan pandangan antara penegak hukum yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam ruang lingkup pemasyarakatan selaku pelaksana ketentuan undang-undang.
Kontra antara Legem dan Ius pada Peristiwa Bom Bali I Fransiskus Saverius Nurdin
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3521

Abstract

Sejatinya hukum itu adalah manusia sendiri. Jika peradaban manusia mengalami perubahan secara otomatis hukum juga mengikutinya. Noumenalitas hukum adalah Ius (adil) bukan Legem (undang-undang). Legem hanya artikulasi nilai dari Ius. Penelitian ini hendak mendeskripsikan dasar ambruknya primaritas Legem (Asas Legalitas Hukum Pidana) pada peristiwa tindak pidana terorisme Bom Bali I. Bom Bali I bukan merupakan Mala Prohibita tetapi Crimina Extra Ordinaria. Hal tersebut menyebabkan munculnya pro dan kontra bahwa Bom Bali I tidak boleh dituntut dengan menderogasi/ retro aktif Legem, disisi lain wajib dituntut dengan menderogasi Legem atas dasar Ius dan pertimbangan kemanusiaan (HAM). Penelitian ini merupakan penelitin hukum normatif/ doktrinal (library research) menggunakan pendekatan filsafat dan undang-undang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa ambruknya Legem disebabkan Legem memiliki kelemahan fundamental secara ontologi dan teleologis. Sehingga Ius tampil sebagai pemenang mengantar Criminal Extra Ordinaria Boom Bali I menjadi Mala Prohibita.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME DI ERA GLOBALISASI DENGAN PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN PHILIPINA Linda Suci Rahayu; Dyah Ayu Riska Musa; Dararida Fandra Mahira
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.4202

Abstract

ABSTRAK Kemajuan teknologi yang disebabkan oleh globalisasi memberikan banyak kemudahan pada masyarakat dalam beraktifitas. Globalisasi juga membuat batas dan jarak antara tidak terlihat, oleh karena itu negara-negara di dunia dapat saling terhubung. Disisi lain globalisasi memberikan dampak negatif bagi dunia, yaitu munculnya kejahatan lintas negara (transnational crime). Salah satu kejahatan lintas negara (transnational crime) yang menganggu di berbagai negara adalah pencucian uang (money laundering). Pencucian uang (money laundering) merupakan tindakan memproses hasil tindak kriminal untuk menyamarkan asal tindakan ilegal, dan mengubah keuntungan dari kegiatan ilegal dan korupsi menjadi aset yang seolah-olah legal. Diberbagai negara di dunia pencucian uang (money laundering) menjadi kejahatan lintas negara yang rumit dan sulit diselesaikan. Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, untuk membandingkan pengaturan tentang pencucian uang (money laundering) di Indonesia, Singapura, dan Filiphina. Dari hasil penelitian ini akan mengkaji perkembangan Money Laundering di era saat globalisasi dan pengaturan tentang Money Laundering di Indonesia, Singapura, dan Philipina. Kata Kunci: Globalisasi, Money Laundering, Transnational Crime ABSTRACT Technological advances caused by globalization provide many conveniences to people inactivity.Globalization also makes the borders and distances between invisible, therefore the countries of the world can be interconnected. On the other hand, globalization harms the world, namely the emergence of transnational crime. One of the most disturbing transnational crimes in various countries is money laundering. Money laundering is an act of processing the proceeds of crime to disguise the origin of illegal acts, and converting profits from illegal activities and corruption into seemingly legal assets. In various countries in the world money laundering becomes a complex and difficult cross-border crime to solve. In this journal, the authors used statutory approach methods and legal comparisons, to compare money laundering arrangements in Indonesia, Singapore, and Filipina. The results of this study will examine the development of Money Laundering in an era when globalization and arrangements on Money Laundering in Indonesia, Singapore, and the Philippines. Keywords: Globalization, Money Laundering, Transnational Crime

Page 6 of 13 | Total Record : 122

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 (2017): JURNAL HUKUM POSITUM Vol. 1 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM POSITUM More Issue