Garuda - Garba Rujukan Digital

RELEVANSI HUKUMAN MATI TERHADAP PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Naufal Al Farisy; Mitro Subroto
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.5610

ABSTRAK Hukuman mati hingga saat ini masih menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membantu peninjauan ualang penghormatan hak asasi manusia dalam upaya penjatuhan hukuman mati bagi terpidana atau tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data data serta sumber yang ada menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu dan data yang didapatkan. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukan adanya relevansi penghormatan hak asasi manusia terhadap hukuman mati. Kata kunci : Hukuman mati, narapidana, HAM, hukum ABSTRACT The death penalty is still reaping the pros and cons in society. With this research, it is hoped that it will be able to help review respect for human rights in an effort to impose the death penalty for convicts or suspects. This study uses a descriptive qualitative research method, namely by describing the data and existing sources using a literature study based on previous research and the data obtained. The results of this study indicate the relevance of respect for human rights to the death penalty. Keywords: Death penalty, prisoners, human rights, law

IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Indah Noor Ramadhani; Mitro Subroto
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.5611

ABSTRAK Narapidana atau yang biasa kita kenal dengan warga binaan pemasyarakatan Penyandang Disabilitas merupakan terpidana yang sudah dijatuhkan hukuman penjara atau kurungan sehingga menyebabkan ia kehilangan kemerdekaan serta mempunyai keterbatasan baik dari segi fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam kurun waktu yang bisa dibilang lama. Disinilah peran Lapas selaku lembaga yang mempunyai wewenang guna melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap narapidana atau warga binaan tidak terkecuali mereka dari kalangan disabilitas tentunya wajib mendapatkan aksesibilitas atas haknya terutama dari segi kesehatan guna menghindari terjadinya tindakan diskriminatif. Lapas harus menyuplai kebutuhan untuk warga binaan penyandang disabilitas seperti penyediaan obat-obatan, pusat rehabilitasi, askes jalur kursi roda di lorong sel, alat bantu narapidana penyandang difabel, penyediaan tenaga medis atau nakes yang memiliki kemampuan khusus di bidang penyakit yang dialami narapidana penyandang difabel. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui implementasi terhadap terpidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Kata Kunci : disabilitas, narapidana, pemasyarakatan ABSTRACT Convicts, also known as prisoners with disabilities, are convicts who have been sentenced to prison or confinement for a period of time that causes them to lose their independence and have limitations in terms of physical, intellectual, mental, or sensory abilities. This is where the role of prisons as an institution with the authority to provide guidance and services to prisoners or inmates comes into play; those who are disabled are, of course, required to have access to their rights, particularly in terms of health, in order to avoid discriminatory actions. Prisons must supply the needs of inmates with disabilities by providing medicines, rehabilitation centers, wheelchair lanes in cell aisles, assistive devices for prisoners with disabilities, and medical personnel or health workers with special abilities in the field of diseases experienced by prisoners with disabilities. The purpose of this research is to determine how convicted people with disabilities are treated in correctional institutions. Keywords: disability, prisoners, and correctional

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Agnes Xena; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.5612

ABSTRAK Artikel ini menguraikan hubungan antara kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan potensi daerah. Salah satu tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan, salah satunya yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pihak swasta dalam penerbitan perizinan. Pada satu sisi, peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan potensi daerah sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan suatu daerah, kemudian dengan adanya partisipasi masyarakat pemerintah berharap peningkatkan pendapatan masyarakat sekitar serta bagi aset pemerintah daerah. Pada sisi lain, masyarakat sekitar sebagai pengawas jalanya sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian dalam artikel ini menjelaskan juga bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Artikel ini menggunakan kajian literatur mengenai kewenangan pemerintahan daerah dan kajian peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pemerintahan daerah yang berlaku. Hasil kajian menyimpulkan bahwa dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah yang salah satunya adalah penerbitan perizinan tentang pengelolaan potensi daerah, disisi lain, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi suatu daerah. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Partisipasi masyarakat, Potensi Daerah. ABSTRACT This article describes the relationship between the authority local governments and participation in the management of the potential of the region. The authors argue that local government has a broad authority within its jurisdiction to manage local potentials. One of the tasks borne by government is by following the country, namely hold some of the state as organization power, one of them is given to the public and private in publishing licensing. On one side, the role of the community is very important in the management of the potential of the region as a form of concern of the community development of area, then with the participation of the community hope to increase the income of the around and for the local government assets. On the other hand, residents as a their nets a an ongoing activity. Later in this article explain also forms of public participation in the management of the potential of the region. This article use the study literature regarding the authority local governments and the study legislation about the authority local governments that applies. The results of the study concluded that extent authority local governments one of which is the licensing on the management regional potential, on the other side, required public participation in the management of potential an area. Keywords: Local Government, Public Participation, Local Potentials

KAJIAN YURIDIS MENGENAI ETIKA PROFESI HAKIM Ria Maulina; Pamungkas Satya Putra
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.5613

ABSTRAK Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim.Tujuan dalam penulisan ini sendiri untuk mengetahui apa saja yang menjadi Kode Etik dalam Profesi Hakim.Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu : Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi,Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri,Berdisplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional. Kata kunci : Hakim, Peluang dan Perilaku Hakim. ABSTRACT The judge is the main element in the court. In fact, he is synonymous with the court itself. Freedom of judicial power is often identified with freedom of judges. The purpose of this writing itself is to find out what is the Code of Ethics in the Judge's Profession. The research method used was normative juridical, namely the research conducted was descriptive research. The Supreme Court issued Judge Behavior Guidelines through the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: KMA / 104A / SK / XII / 2006 dated 22 December 2006, concerning the Code of Conduct for Judges and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 215 / KMA / SK / XII / 2007 dated 19 December 2007 concerning Guidelines for Implementing Judges' Code of Conduct. The basic principles of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges are implemented in 10 (ten) rules of conduct, namely: Be Fair, Be Honest, Be Fair and Wise, Be Independent, Have High Integrity, Responsibility, Uphold Self-Esteem, High Discipline, Have Low Behavior Heart, Be Professional.Keywords: The judge, Opportunities and Implementing Judges.

ASPEK HUKUM PELANGGARAN ATAS TINDAKAN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG SAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA Ayu Danti Noviyani; Margo Hadi Pura
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.5614

ABSTRAKDalam perkembangan yang moderen ini masih banyak penomena poligami di masyarakat oleh karena itu penulis bermaksud membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tindakan poligami, adapun akibat-akibat yang akan timbul dari pelanggaran tindakan poligami, serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, Penetilian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan, dan lain-lain, juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan sudah dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan tetapi perlindungan terhadap istri masih belum cukup memiliki perlindunga hukum yang di atur secara khusus, sedangkan perlindungan terhadap anak sudah di atur secara khusus. Kata kunci : Poligami, Perlindungan Hukum, Isti dan Anak yang sah ABSTRACT In the modern development there are still many polygamists in the community, hence the writer intended to make research with a view to the factors that led to the violation of the practice of polygamy, as for the consequences that would result from the violation of the practice of polygamy, and the legal protection of a lawful wife and child for an unlawful act of polygamy. The approach method used is the normatif juridical approach method, the normatif law suppository is the legal study by examining library material and secondary data. As for the purpose of the use of normatitic juridical approach methods in this study, there is in addition to examining existing library materials (books, magazines, newspapers, media, the Internet, published research, and so forth, of also developing cases in society as a supplement. Studies could conclude that legal protection of a lawful wife and child for unlawful ACTS of polygamy was protected by regulations of the law but that protection of the wife was not enough to have a specially arranged law protection, whereas child protection was specifically regulated. Key words: polygamy, legal protection, wife and a valid child

IDENTIFIKASI FORENSIK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN MASSAL (PESAWAT) DI TINJAU DARI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK Rafid ekkarandy; Muhammad Rusli Arafat
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dalam menunjang kehidupan manusia teknologi kian gesit maju pada perkembangan yang inovatif salah satunya dalam bidang transportasi yakni pesawat terbang Banyaknya penggunaan transportasi pesawat terbang juga tidak terlepas dari potensi kecelakaan transportasi yang terjadi maka dari itu dibutuhkan proses penyelidikan dengan cara investigasi yang bertujuan mengidentifikasi untuk medapatkan informasi dan data dari para korban serta perlu metode – metode untuk mendapatkan data informasi tentang korban kecelakaan pesawat Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mehami identifikasi korban kecelakaan massal (pesawat) berdasarkan ilmu kedokteran forensik, Kemudian, penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekаtаn konseptuаl, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. bahwasannya identifikasi korban kecelakaan massal dapat di gunakan dengan metode sidik jari, metode visual, metode medik, dan metode eksklusi. Dalam proses identifikasi harus menggunakan Operasi DVI (Disaster Victim Identification ) sebagai prosedur yang dilakukan. Dalam operasi DVI ini di lakukan lima fase untuk melakukan identifikasi dan mendapatkan data korban kecelakaan masal. Fase pertama ialah proses olah tempat kejadian perkara. Fase kedua yaitu proses pemeriksaan mayat, fase ketiga yaitu fase pengumpulan data antemortem, fase keempat yaitu fase rekonsiliasi, dan fase terakhir yaitu fase debriefing. Kata Kunci : Identifikasi, Metode, Prosedur ABSTRACT In supporting human life, technology is increasingly agile to advance in innovative developments, one of which is in the field of transportation, namely aircraft, the wide use of aircraft transportation is also inseparable from the potential for transportation accidents that occur Therefore, an investigation process is needed by means of investigation aimed at identifying to obtain information and data from victims and need methods to get information data about victims of plane crashes Writing this journal aims to understand the identification of victims of mass accidents (aircraft) based on forensic medical science Then, the research is conducted with normative juridical methods through a statutory approach, a konseptuаl short, and a comparative approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using methods of grammatical interpretation, systematic interpretation. The identification of victims of mass accidents can be used by fingerprint methods, visual methods, medical methods, and exclusion methods. In the identification process must use Operation DVI (Disaster Victim Identification) as a procedure carried out. In this DVI operation, there are five phases to identify and obtain data on victims of mass accidents. The first phase is the process of processing the crime scene. The second phase is the post-mortem examination process, the third phase is the antemortem data collection phase, the fourth phase is the reconciliation phase, and the last phase is the debriefing phase. Key words: Identification, Method, Procedure

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK Niko jensen panjaitan; Oci Senjaya
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i2.5724

ABSTRAK Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori- teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Perilaku anak apabila dilihat dari faktor-faktor korelasional dan regresional adalah sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dikarenakan oleh faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Kondisi anak yang masih berada dalam pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering memuculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan. Sifat dan hakikat perilaku jahat anak lebih kompleksitas dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa. Maka dari itu keberlangsungan hidup serta perlindungan anak dari efek negatif yang ditimbulkan dari luar diri anak perlu dijaga. Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Anak, Tindak Pidana. ABSTRACT Children entering the criminal justice system for committing violations of the law should be of special concern by law enforcement, of course, the Correctional Center has a big role in providing recommendations to the police, prosecutors, courts in the protection of children's rights. Correctional Center through Community Guidance (PK) which has the duty to conduct community research related to children involved in criminal cases as stipulated in the Children's Court Law, Correctional Center becomes one of the important elements in the process of solving criminal acts committed or involving children. This research uses normative juridical research methods, which are carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written data and documents obtained either scientific material or the like and laws and regulations related to the issues to be discussed. A child's behavior when viewed from correlational and regressive factors is very complex. This complexity is due to factors that are sourced in the psychiatric condition of the child itself. The condition of the child who is still in the formation of the soul to maturity, often raises evil behaviors that stem from psychiatric transitions. The nature and nature of a child's evil behavior is more complex than adult crime. Therefore, the survival and protection of children from negative effects caused from outside the child needs to be maintained. Keywords: Correctional Center, Children, Criminal Acts

Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Hari Agus Santoso
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Iklim investasi di suatu negara dipengaruhi oleh Undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Saat ini setiap negara bersaing dan berlomba-lomba untuk bisa menarik investor. Demikian juga Pemerintah Indonesia tidak mau ketinggalan dalam usaha memperbaiki iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan memberlakukan UU Cipta Kerja, yang mana dalam UU ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia. UU ini banyak mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru yang antara lain dapat dilihat pada Bab III "Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha" yang meliputi antara lain: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi. Pada Bab VI memuat "Kemudahan Berusaha", yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yaitu: Keimigrasian; Paten; Merek dan Indikasi Geografis; Perseroan Terbatas; Gangguan (Hinder Ordonantie); Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Wajib Daftar Perusahaan; Desa; dan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diharapkan dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini akan dapat menaikan peringkat Easy of Doing Business dan secara nyata dapat menarik investor. Keywords: UU Cipta Kerja; Investasi, Kemudahan Berusaha ABSTRACT The investment climate in a country is influenced by the laws in force in that country. Currently, every country is competing and vying to be able to attract investors. Likewise, the Government of Indonesia does not want to be left behind in efforts to improve the investment climate in Indonesia, one of which is the enactment of the Job Creation Law, which in this Law aims to facilitate business activities in Indonesia. This law changes, abolishes, or stipulates new regulations which can be seen in Chapter III "Improvement of the Investment Ecosystem and Business Activities" which includes, among others: application of risk-based Business Licensing; simplification of the basic requirements for Business Licensing; simplification of sector Business Licensing; and simplification of investment requirements. Chapter VI contains "Ease of Doing Business", which changes, deletes, or sets new settings for several provisions, namely: Immigration; Patent; Brand and Geographical Indication; Limited company; Disturbance (Hinder Ordonantie); Income tax; Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods; General Provisions and Tax Procedures; Regional Taxes and Regional Levies; Protection and Empowerment of fishermen, fish raisers and salt farmers; Company Registration Mandatory; Village; and Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It is hoped that the enactment of the Job Creation Law will be able to raise the Easy of Doing Business rating and actually attract investors. Keywords: : Employment Creation Law; Investment, Easy of Doing Business

KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM) July Wiarti; Zulkarnaini Umar
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak mengalami perkembangan, yaitu munculnya pengebirian kimia. Namun keberadaannya mengalami pro dan kontra.. Penelitian ini mengkaji masalah regulasi kebiri kimia, melihatnya dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder. Hasil yang diperoleh, ketentuannya terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 Pasal 81 (7), (8), (9) dan 81 A. Perspektif Hak Asasi Manusia, pengebirian kimia dipandang sebagai hukuman tidak manusiawi yang berdasarkan dari regulasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Perspektif Hukum Pidana Islam, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir) terhadap pelaku. Dalam hal ini penetapan sanksi hukuman kebiri dapat dikategorikan sebagai hukuman ta’zir (hukuman tambahan) yaitu hakim dapat berijtihad menemukan dan menetapkan suatu hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam al quran maupun hadis dengan pertimbangan zawajir (efek jera). Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam ABSTRACT Sanctions for perpetrators of sexual violence against children have developed, namely the emergence of chemical castration. However, its existence has pros and cons. This study examines the issue of chemical castration regulation, looking at it from the perspective of Human Rights and Islamic Criminal Law. Using normative legal research methods based on secondary data. The results obtained, the provisions are contained in Government Regulation in Lieu of Law no. 1 of 2016 Articles 81 (7), (8), (9) and 81 A. Human Rights Perspective, chemical castration is seen as an inhuman punishment based on international regulations such as the Universal Declaration of Human Rights and others. From the perspective of Islamic criminal law, the punishment of castration on pedophile convicts can provide a deterrent effect (zawajir) against the perpetrators. In this case, the stipulation of castration punishment can be categorized as ta'zir punishment (additional punishment), namely the judge can ijtihad to find and determine a law that has no punishment in both the Qur'an and Hadith with consideration of zawajir (deterrent effect).Keywords: chemical castration, sexual violence, child, human rights, islamic criminal law Keywords: Chemical Castration, Sexual Violence, Child, Human Rights, Islamic Criminal Law

Peraturan Bupati PENGAWASAN PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI DELEGASI DARI PERDA Siti12 hamimah
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dalam pembentukan pengawasan terhadap peraturan Bupati oleh DPRD belum ditemukan bagaimana pembentukannya dan bagaimana mengontrol supaya yang didelegasikan sama dengan yang dikehendaki oleh Perda, bagaimana cara untuk mengawasinya. Dalam hal ini harus ada pengawasan terhadap peraturan Kepala Daerah. Isu yang perlu dijawab adalah bagaimana seharusnya sistem pengawasan terhadap Peraturan Kepala Daerah. Untuk menemukan jawaban atas isu tersebut, maka penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Pentingnya bagi Indonesia untuk membentuk lembaga independen yang secara aktif memberikan pengawasan terhadap keseluruhan kebijakan pengaturan Pemerintah dan menumbuhkan regulasi yang berkualitas. Rekomendasi OECD ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : 1. Tidak ada lembaga yang memiliki tanggung jawab formal untuk menyediakan perspektif yang menyeluruh di Pemerintah tentang pelaksanaan kebijakan regulasi yang lebih baik 2. Sejumlah lembaga publik yang ada menunjukkan tumpang tindih tanggung jawab dalam keputusan membuat regulasi ( termasuk pengembangan alat untuk mendukung manajemen peraturan dan review formal atas proposal regulasi). Menurut OECD, dibanyak negara, pendirian a central oversight body (sebuah badan pengawas pusat) telah terbukti sangat membantu untuk memberikan fokus pada proses dan koherensi penyusunan regulasi. Kata Kunci : Delegasi, Kepala Daerah, Pengawasan, Sistem ABSTRACT In establishing the supervision of the Bupati regulation by the DPRD, it has not been found how it is formed and how to control it so that what is delegated is the same as what the Perda wants, how to monitor it. In this case, there must be supervision of regional head regulations. The issue that needs to be answered is how the oversight system should be towards Regional Head Regulations. To find answers to these issues, this paper uses a normative juridical approach, with a statutory approach. It is important for Indonesia to form an independent institution that actively provides oversight of all Government regulatory policies and fosters quality regulations. This OECD recommendation is based on the following considerations: 1. No agency has a formal responsibility to provide a comprehensive perspective in the Government on better implementation of regulatory policies 2. A number of existing public institutions show overlapping responsibilities in regulatory decisions ( including the development of tools to support regulatory management and a formal review of regulatory proposals). According to the OECD, in many countries, the establishment of a central oversight body has proven to be very helpful in focusing on the process and coherence of regulatory drafting. Keywords: Delegation, Regional Head, Supervision, System

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA