Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Abdi Masyarakat RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Social and Policy Issues Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Journal of Law, Poliitic and Humanities Riwayat: Educational Journal of History and Humanities RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Junadi
Universitas Bojonegoro
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Kasus Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Bojonegoro) Taufiq, Ahmad; Junadi, Junadi
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2139

Abstract

Untuk menunjang jalannya Pemerintahan Desa (Pemdes) agar berjalan stabil, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada akhir Oktober 2017 menyelenggarakan ujian calon Perangkat Desa secara masal. Ujian calon Perangkat Desa secara masal untuk mengisi 1.152 lowongan. Ujian calonPerangkat Desa diikuti 7.668 peserta dari 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Agar pengisian Perangkat Desa berjalan baik, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Namun, dalampelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya Pemerintah Desa. Sebagian Pemerintah Desa menolak hasil ujian pengisian perangkat desa, sedangkan Pemkab tetap kukuh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berlangsung efektif dan efisien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti memilih pendekatan Bridgman & Davis sebagai alat bantu mengukur kebijakan, yang mengacu pada empat indikator, yaitu input, process, outputs, dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun2017 tentang Perangkat Desa belum menjadi kebijakan publik yang ideal, sebagaimana dipersyaratkan Bridgman & Davis. Munculnya pro dan kontra di kalangan pemerintah desa dipicu tidak masuknya hak otonomi desa dan mekanisme rekrutmen di dalam Perda. Berdasar temuan di lapangan, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro untuk secepatnya mengajukan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengakomodasi hak-hak dasar dan otonomi desa sebagaimana diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta memasukkan mekanisme seleksi yang lebih fair. DPRD Bojonegoro secepatnya membahas revisi perda bersama pemerintah kabupaten, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang transparan, partisipatif, aspiratif, dan akuntabel.Keyword: Bojonegoro, Evaluasi, Perda, Perangkat, Desa
PENYULUHAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA ( BKL ) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA LANSIA TANGGUH DI KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO JUNADI
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2017): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup yang menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia (Lansia ) terus meningkat dari tahun ketahun. Ketika memasuki usia pralansia, berbagai upaya harus dipersiapkan oleh lansia itu sendiri maupun keluarga agar nantinya menjadi lansia yang sehat, aktif, mandiri ,dan produktif yang disebut sebagai lansia tangguh. Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui dan menganalisa bagaimana penyuluhan kelompok Bina Keluarga Lansia dalam mewujudkan Keluarga Lansia Tangguh Di Kecamatan Malo. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ; 1) Pembentukan kelompok BKL meliputi: Persiapan, Penggalangan kesepakatan dan Pembentukan kelompok. 2) Sasaran penyuluhan dikelompok Bina Keluarga Lansia yaitu: Sasaran langsung dan Sasaran tidak langsung. 3) Kegiatan Penyuluhan meliputi: Kegiatan utama yang dilakukan pada kelompok BKL / Kader dan Kegiatan pengembangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dan kader lansia serta masyarakat khususnya lansia di kecamatan Malo Berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa; 1) Penyuluhan Bina Keluarga Lansia sangat bermanfaat dan sudah jelas mengenai penyuluhan serta tata cara kerja kelompok BKL sehingga dapat terbentuklah kelompok kerja (pokja) BKL bagi desa-desa yang awalnya belum terbentuk dan belum diterapkan sekarang sudah diterapkan dalam masyarakat. 2) Penyuluhan Bina Keluarga Lansia secara umum sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya lansia karena sudah mendapat peluang bimbingan dan motivasi yang ditunjukkan dengan merasakan badan menjadi lebih sehat dan kuat, mandiri, produktif serta bermanfaat bagi lingkungan sehingga terwujud keluarga lansia yang tangguh di masyarakat. 3) Penyuluhan BKL berkenaan dengan kegiatan olahraga yang dirasakan oleh lanjut usia yakni kesadaran untuk melakukan senam lanjut usia di Pokja maupun dirumah, serta melakukan jalan kaki dan grak jalan disekitar lingkungan rumah.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) PADA PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA ( Suatu Studi di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ) Junadi
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2017): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala Desa merupakan pemimpin dan penanggunjawab dalam penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pada struktur tata pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua. Desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara (Kerajaan) oleh karena itu, desa mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaan itu tidak berisi pemerintahan dalam arti sempit, akan tetapi juga berisi pemerintahan dalam arti luas, sebab desa juga berkuasa atas pengadilan, perundang-undangan, kepolisian dan juga pertahanan. Jadi daerah desa mempunyai otonom yang sangat luas dari daerah-daerah yang lebih besar yang didirikan dikemudian hari.Keberhasilan dalam pembangunan Desa sangat dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat Desa yang merupakan inti pembangunan Desa. Setelah masa reformasi dirasakan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembangunan agak berkurang, bahkan pemahaman partisipasi lebih dikedepankan untuk menyoroti berbagai kelemahan dan kesalahan dari penyelenggara pemerintahan yang diaktualisasikan dengan demonstrasi dan protes yang mengarah pada bentuk anarkisme, bukan bagaimana mencari solusi pemecahan secara demokratis. Pemahaman demokratis lebih diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan tindakan tanpa berpikir dampaknya dan dapat merugikan orang lain.Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dirumuskan oleh pemerintah dalam rangka mendorong tumbuh berkembangnya partisipasi aktif masyarakat, yang salah satunya adalah adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk keberlanjutan dan pembenahan Program Instruksi Presiden dalam Pembangunan Desa (INPRES BANGDES).
EVALUASI PROGRAM DANA DESA (DD) DI DESA WOTSOGO KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN Junadi
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2018): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa sebagai pijakan pertama atau tolok ukur pembangunan di Indonesia, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Selain sebagai pijakan pertama dalam hal pembangunan, Desa juga menjadi ukuran kemajuan sebuah Negara. Ketika kesejahteraan Negara dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, suprastruktur dan hal lainnya baik, maka hal tersebut dirasakan juga oleh Pemerintah diatasnya. Namun ketika kesejahteraan di Desa tidak baik dan bahkan menurun, maka pemerintah diatasnya dapat dikatakan gagal dalam memberikan otonominya.Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 6 (bidang pembangunan desa), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Desa, meliputi : pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, dan pengembangan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pasal 8, meliputi: peningkatan investasi melalui ekonomi perdagangan, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
IMPLEMENTASI PROGRAM DANA STIMULAN RT (RUKUN TETANGGA) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2017 (Suatu studi di Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) Junadi
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2018): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumnya pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi antar aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi merupakan salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan yang ada di suatu daerah. Tehnik pengumpulan data dalam penulisan Tugas akhir ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan fokus penelitian dari hasil penelitian ini pelaksanaan progran dana stimulan di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan meliputi Perencanaan, dan pendataan. Pelaksanaan yaitu tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat jumlah. Hal ini untuk melihat sejauhmana koordinasi antar masyarakat dengan perangakat setempat dilakukan. Disarankan Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan pengawasan antar instansi, masyarakat agar program dana stimulan tersebut benar–benar dimanfaatkan untuk pembangunan di RW, RT maupun Kelurahan Babat secara tepat.
Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Kartu Identitas Anak Nur Risma Lutfiana Al Marza; Wulandari, Septi; Junadi
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9 No. 1 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v9i1.2931

Abstract

In 2019 in Bojonegoro District, child identity cards began to be issued. However, currently, some people still consider KIA to be unimportant, thus hampering the fulfillment of children's civil rights, where stakeholders have a role in conveying information about the importance of KIA. This research aims to determine all the stakeholders who contribute to implementing the child identity card program by children's rights. The case study methodology combined with qualitative research with the main research subjects are stakeholders in the Child Identity Card program in Bojonegoro District. Based on observations, especially in Bojonegoro, the role of stakeholders between the community and the government cannot be said to be good. One of the difficulties faced is the lack of community involvement in implementing KIA. Therefore, for the KIA program to be implemented as an equitable manifestation of children's rights, community and government stakeholders must work together.
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata “Waduk Bendo” di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro Nanda, Della Dwi; Suprastiyo, Ahmad; Junadi, Junadi
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 6 No 3 (2024): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i3.6280

Abstract

The concept of collaborative governance explains that basically the need to collaborate arises from the interdependent relationship between parties. The success of the tourism development process cannot be separated from the attachment between stakeholders. This research aims to describe how collaborative governance in the process of developing Bendo reservoir tourism. This research uses descriptive qualitative research methods and data collection techniques using field studies conducted directly to the research location through observation, interviews and documentation. This research uses the theory put forward (Ratner, 2012), namely: Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies For Influence, Planning Collaborative Action and refined with the success criteria (Goldsmith and Kettl, 2009: 135-136) of a collaboration in governance, namely Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources. The results showed that collaborative governance in the development of bendo reservoir tourism in bendo village, Kapas sub-district, Bojonegoro Regency has not run optimally. This can be seen from the success indicators that are not achieved, namely the absence of official written regulations that bind the collaboration process that is carried out, commitment in achieving goals that are not carried out by all stakeholders involved, limited human resources and lack of budget funds to build infrastructure. Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Tourism Development ABSTRAK Konsep collaborative governance menjelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari adanya hubungan saling ketergantungan antar pihak. Keberhasilan proses pengembangan wisata tidak lepas dari adanya keterikatan antara stakeholders. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam proses pengembangan wisata waduk Bendo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif danteknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang dilakukan secara langsung terjun ke lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan (Ratner,2012) yaitu : Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies For Influence, Planning Collaborative Action dan disempurnakan dengan kriteria keberhasilan(Goldsmith dan Kettl, 2009:135-136) sebuah kolaborasi dalam governance, yaitu Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resourch.Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan wisata waduk bendo di desa bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari indicator keberhasilan yang tidak tercapai yaitu tidak adanya peraturan tertulis resmi yang mengikat proses kolaborasi yang dijalankan, komitmen dalam mencapai tujuan yang tidak dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya anggaran dana untuk membangun sarana prasarana. Kata kunci : Collaborative Governance, Stakeholders, Pengembangan Wisata
Efektivitas Pelaksanaan Program Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19: (Studi Kasus SDN Alasgung I Kec Sugihwaras Kab Bojonegoro) Junadi
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 6 No. 1 (2022): February 2022
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v6i1.371

Abstract

Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah mengatasi masalah yang ada dipublik, terkait pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang Pendidikan dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring dengan tujuan menekan dan mencegah penyebaran virus corona di dunia Pendidikan dan mengurangi dampak covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa efetivitas pembelajaran siswa sekolah dasar pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini, penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan berfokus pada efektivitas pelaksanaan program pembelajaran secara daring. Dengan menggunakan 3 kriteria dalam efektivitas yang dikemukan oleh Richard M. Steers yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan analisis menggunakan miles & hubermen. Hasil menunjukkan bahwa Kriteria pencapaian tujuan dalam menekan laju penularan covid 19, usaha yang dilakukan baik dalam hal upaya menekan laju penularan dilingkungan sekolah dan disekitar lingkungan peserta didik. Pada kriteria integrasi berkaiatan dengan komunikasi dengan orang tua dinilai baik dengan komunikasi yang tepat dan saling terbuka. Pada kriteria adaptasi cukup baik, karena dalam pelaksanaan pembelajaran masih terjadi kendala-kendala yang mengakibatkan pembelajaran kurang maksimal.
Implementasi Nilai-Nilai Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi Covid-19: (Suatu Studi Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro) Arum Romadhoni, Wika; Junadi; Musta’ana
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 6 No. 1 (2022): February 2022
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v6i1.373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi nilai-nilai budaya kerja aparatur sipil negara pada masa pandemi covid-19 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang terdiri dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu peneliti menggunakan analisis triangulasi data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi mengkomunikasikan nilai-nilai budaya kerja yaitu sosialisasi untuk integritas, profesionalitas dan inovasi dapat dikatakan masih lemah namun dari segi tanggung jawab dan keteladanan sudah ada dan dapat dikatakan baik meskipun masih perlu untuk ditingkatkan lagi. sumber daya yang disiapkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana dan sumberdaya anggaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja integritas dapat dikatakan kuat dan sudah ada inovasi dan keteladanan yang dilakukan namun dari segi profesionalitas dan tanggung jawab masih rendah. Disposisi yang dijalankan yaitu sikap pelaksana dan insentif untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja integritas dapat dikatakan kuat selain itu profesionalitas juga baik meskipun masih terdapat hambatan dan harus dimaksimalkan, kemudian tanggung jawab dan keteladanan sudah ada namun belum begitu maksimal juga belum ada inovasi yang dilakukan. Dari sisi struktur birokrasi yang dijalankan yaitu SOP dan fragmentasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan dapat dikatakan baik meskipun jika dikaitkan dengan variabel lain masih perlu ditingkatkan lagi.
Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Muhammad Nasrullah, Azka; Taufiq, Ahmad; Junadi
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v6i2.650

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana Implementasi UU No 14 Th 2008 pada pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fokus penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik dengan indikator pada inisiatif regulasi, media transparansi informasi, kualitas informasi, kualitas pengembangan transparansi, dan teknologi informasi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teorinya George Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian implementasi UU No 14 Tahun 2008 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menunjukan sudah berjalan namun belum maksimal, dalam temuan penelitian ini ada beberapa hambatan dalam implementasinya. Masyarakat masih cukup lama untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) masih enggan dan belum bersedia memberikan informasi yang dimiliki dan menjadi kewenangannya kepada pemohon informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memberikan rekomendasi saran dalam Implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah menjadi kunci tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan transparan, dimana perlunya perbaikan proses Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara teknis khususnya pola koordinasi yang baik antara OPD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
Co-Authors Achmad Taufiq Adelia, Evi Ahmad Taufiq Ahmad Taufiq Ana Kumalasari Arum Romadhoni, Wika Cahya Lukito, Cahya Desy Alya Putri Rahmasari Enjelina, Adinda Ayu Esa Septian Fahrizal, Moch Agus Fatimmatul Munawaroh Fatimmatul Munawaroh Febriani, Tiara Ayu Surya Firmansyah Setio Aji, Boni Gustian, Huske Dwi Heny Suhindarno Herta Novianto I Putu Buda Yasa Ibrahim, Adil Hassan Ida Swasanti Inayah, Alin Nur Ira Wida Alfiyani Januwarso, Arief Laila Oktaviani Listiana Puspitasari, Heni Muhammad Miftahul Huda Muhammad Nasrullah, Azka Musa, Hussein Gibreel Musta’ana Nanda, Della Dwi Nita Anggraini, Nita Novita Sari Nur Risma Lutfiana Al Marza Nurul Huda Pria, Vico Tri Okta Puspita, Sindi Qamaruddin Qamaruddin Raden Sumiadi Rahimjon, Dilbarova Malika Retno, Diyah Norisa Rohmatin, Novi Amilia Rupiarsih Sarwadi, Gita Sawasanti, Ida Septi Wulandari SEPTI WULANDARI Septiana, Vita Nugrah Sri Kasiami Subandi, Erwan Syahrir Syahrir Uli, Aprilla Sinta WINARSIH Yuniar, Vira