Articles
240 Documents
<![CDATA[Menyingkap Yang Terselubung (Catatan Perjalanan Perburuan Naskah Klasik Keagamaan Kabupaten Tidore Kepuluan, Maluku Utara) ]]>
<![CDATA[Idham, Idham]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 5 No 2 (2017): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.066 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v5i2.179
<![CDATA[Tulisan ini merupakan catatan perjalanan penelitian awal tentang pemetaan dan digitalisasi naskah klasik keagamaan. Penelitian awal dimaksudkan untuk mengetahui layak tidaknya suatu menelitian. Penelitian pada Balai Penelitian dan Pengambangan Agama Makassar dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni: penentuan judul yang diverifikasi oleh peneliti utama, pembahasan Desain Operasional (DO), pembahasan Instrumen Pengumpulan Data (IPD). Apabila semuanya sudah dianggap bagus, langkah selanjutnya adalah penjajakan awal (peneitian awal) untuk menengetahui layak tidaknya penelitian itu diadakan di daerah tersebut. Penentuan layak tidaknya tersebut ditentukan dalam seminar (seminar awal). Penjajakan awal ini diadakan sekitar delapan hari, dan selanjutnya diadakan pengumpulan data penelitian selama delapan belas hari. Adapun yang ada dalam tulisan ini adalah catatan penelitian awal penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Gaya penulisan dilakukan secara mengalir apa adanya. Penelitian awal sangat berguna untuk pengumpulan data penelitian selanjutnya. Banyak peristiwa yang tidak diprediksi sebelumnya, bahkan pemburuan data di lapangan banyak yang tidak ada atau tidak sesuai dengan metodde-metode dalam buku-buku metode penelitian, jadi perlu kelihaian dan keahlian peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan.]]>
<![CDATA[Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme) ]]>
<![CDATA[Martiningsih, Dwi]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 5 No 2 (2017): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.527 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v5i2.180
<![CDATA[Makalah ini ingin menyampaikan pendekatan teori gerakan sosial dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN melalui penguatan peran masyarakat madani. Pokok maslahnya yaitu sejauh mana peluang yang diberikan perwakilan politik pada gerakan sosial, dampak protes sosial pada partai politik dan proses-proses politik resmi, implikasi yang ditimbulkan oleh hubungan-hubungan tersebut dalam demokrasi modern. Dalam hal ini, peluang gerakan sosial melalui reformasi 1998 telah mampu meruntuhkan rezim otoritarian Orde Baru, awal baik bagi terciptanya demokrasi di Indonesia. Namun, ternyata penyakit KKN yang sudah mengakar hingga tercipta korupsi yang sistemik menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pemberantasannya. Masyarakat madani sebagai suatu alternatif kekuatan sosial perlu didorong untuk berperan dalam menyelesaikan carut marut reformasi birokrasi bangsa Indonesia. Peran masyarakat madani melalui LSM, para cendekiawan, mahasiswa, buruh, ormas-ormas, pimpinan agama, media sosial facebook/twitter, pers maupun kekuatan elemen masyarakat lain diharapkan mampu membuat pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum dan menindak pelaku KKN Lembaga-lembaga penegak hukum baik POLRI, KPK, Komisi Yudisial diharapkan mampu berperan tanpa mengabaiakna peran serta masyarakat madani.]]>
<![CDATA[Pemetaan Kapasitas Pondok Pesantren di Kabupaten Jeneponto dan Takalar ]]>
<![CDATA[Amiruddin, Amiruddin]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 5 No 2 (2017): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.306 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v5i2.181
<![CDATA[Penelitian tentang pemetaan kapasitas pesantren yang di lakukan di Kabupaten Jeneponto dan Takalar diorientasikan pada tiga aspek pemetaan yaitu: pemetaan tentang persebaran pesantren, kapasitas pengelolaan substansi pesantren, dan upaya-upaya pengembangan pemberdayaan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 24 pesantren yang tersebar pada 2 kabupaten, yang didominasi oleh pesantren dengan tipologi kombinasi. Penelusuran tentang kapasitas pesantren, dicermati pada aspek-aspek komponen utama pesantren sebagaimana yang diamanatkan oleh KMA Nomor 13 Tahun 2014, terdiri atas Kyai, Santri, Kitab Kuning, Pondok, dan Masjid/Mushollah. Kelima komponen tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh sebagian pesantren. Program pemberdayaan santri juga belum maksimal ini terlihat dari banyaknya program pemberdayaan yang tidak berkelanjutan dalam pengelolaannya serta belum terpokus pada pemberdayaan santri.]]>
<![CDATA[Pesona Kurikulum SMP Islam Terpadu ‘Al-Qalam’ Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Marannu, Baso]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 5 No 2 (2017): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.839 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v5i2.182
<![CDATA[Tulisan ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan berfokus pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Qalam Kota Kendari, khususnya pengembangan Kurikulum kekhasan bidang Pendidikan Agama Islam baik dalam pembelajaran sebagai kurikulum inti dan kurikulum lokal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Landasan, komponen dan Prinsip pengembangan kurikulum Pendidikan Agama dan keagamaan di SMP IT Al-Qalam Kendari dikembangkan dari inovasi dan kreatifitas pengelola sekolah secara mandiri yang diajarkan pada peserta didik baik secara monolitik maupun holistik (integratif) yang disusun oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP-IT ‘Al-Qalam’ Kota Kendari dan atau mengadopsi dari kurikulum yang disepakati oleh sekolah-sekolah Islam Terpadu di Indonesia yang terhimpun dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) di Indonesia. Kapasitas Pendidik yang mengajarkan pendidikan agama dan keagamaan baik secara monolitik maupun integratif sudah baik namun kapabilitasnya masih perlu dikembangkan. Rekomendasi dari penelitian ini diantaranya perlunya pemerintah terutama Kementerian Agama untuk mengkaji secara mendalam pola pengembangan kurikulum pendidikan agama dan keagamaan yang diterapkan di SMP IT secara umum terutama nilai budaya yang berkearifan lokal dan rasa nasionalisme, sesuai dengan tingkatan psikologi perkembangan anak dan tujuan pendidikan secara nasional, termasuk memberikan pelatihan bagi pengelola SMP IT untuk meningkatkan Kapabilitasnya.]]>
<![CDATA[Honor Killing dan Modernisasi Hukum Pidana di Berbagai Negara Muslim ]]>
<![CDATA[Kadir, Zul Khaidir]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 5 No 2 (2017): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.954 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v5i2.184
<![CDATA[Salah satu karakteristik negara demokratis adalah kesamaan semua orang di depan hukum. Namun, di negara-negara dimana pembunuhan karena kehormatan (honour killing) masih dipraktikkan oleh masyarakat, persamaan tidak selalu berlaku. Hal ini terutama terjadi di kalangan keluarga yang menganut sistem bahwa wanita berada di bawah kendali laki-laki. Honour killing yang merupakan praktik yang diberlakukan terhadap anggota keluarga yang melanggar kebiasaan adat yang berlaku, ditemukan di banyak negara, termasuk negara-negara Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlakuan hukum pidana terhadap pembunuhan karena kehormatan di berbagai negara Muslim. Penelitian ini menemukan perlakuan pembunuhan kehormatan bervariasi di berbagai negara Muslim dengan hukum pidana yang berbeda-beda. Indonesia misalnya, tidak mengatur pembunuhan karena kehormatan dalam pasal-pasalnya, namun memberi wewenang kepada hakim untuk mempertimbangkan dalam putusannya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara di negara-negara muslim lainnya terdapat di antaranya yang memberikan hukuman berat sebagai efek jera terhadap pelaku dan ada pula yang mengatur dalam KUHP dengan menjadikannya alasan untuk meringankan hukuman.]]>
<![CDATA[Pengkaderan Ulama di Ma’had Aly Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Mustafa, Muhammad Sadli]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 6 No 2 (2018): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.491 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v6i2.55
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengkaderan ulama di Sulawesi Selatan dengan fokus kajian Ma’had Aly DDI Mangkoso, Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengkaderan ulama di Sulawesi Selatan sebenarnya telah lama dilakukan di beberapa Pondok Pesantren. Khusus di Barru, pengkaderan ulama dalam bentuk Ma’had Aly baru dimulai sejak tahun 2013. Hingga kini masih sedang berlangsung dan belum menelurkan alumni. Masa pengkaderannya empat tahun untuk satu angkatan dengan kurikulum berupa ilmu-ilmu alat seperti ilmu lugah (bahasa) khususnya bahasa Arab, Usul Fikih, Usul Tafsir, Usul Hadis, serta Aqidah/ilmu Tauhid yang bersumber dari Kitab-kitab klasik yang dipelajari hingga tuntas dalam sistem tradisional yakni dalam bentuk pengajian halaqah. Semua mahasantri di Ma’had ini dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan. Yang unik dari sistem pendanaan di Ma’had ini adalah menggunakan pola orang tua angkat/asuh yang menyumbangkan dana setiap bulan selama program ini berlangsung meskipun tetap menerima sumbangan dari para donatur lainnya dan juga pemerintah khususnya pemerintah setempat. Kata Kunci: Ma’had Aly, Pondok Pesantren, DDI Mangkoso]]>
<![CDATA[MORFOLOGI DAN MAKNA SEMANTIK MASJID DAN MUSALA DI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Faisol, Yufni]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 2 No 1 (2014): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.795 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v2i1.123
<![CDATA[Seiring perjalanan waktu, di Minangkabau pola dan sistem penamaan masjid dan musala telah mengalami perubahan. Jika dulu, masyarakat memberikan nama masjid dengan nama daerah atau mengambil nama dari nama-nama orang terkenal, saat sekarang penamaan masjid dan musala diambilkan dan berasal dari kata-kata nuansa Islam dan menggunakan bahasa Arab. Fenomena ini muncul disebabkan semakin kuatnya motivasi kehidupan beragama masyarakatnya, khususnya di masyarakat perkotaan. Namun demikian, peningkatan motivasi dan semangat keberagamaan ini tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan keislaman khususnnya tentang bahasa Arab. Akibat kekurangan pengetahuan tentang bahasa Arab ini, terdapat kesalahan-kesalahan dalam menggunakan bahasa Arab untuk penamaan masjid dan musala. Salah satunya seperti terdapat sebuah masjid yang diberi nama ―al-Mu'atabah‖. Penamaan nama ini merupakan contoh dari kesalahan besar dalam konteks semantik, karena ―al-mu‘atabah berarti ―orang yang dicela‖. Artikel ini mencoba untuk menjelaskan kesalahan dalam penamaan masjid pada aspek morfologi, aspek semantik dan aturan penulisan (al-imla‟). Penelitian ini mengambil populasi semua nama masjid di kota Padang, Sumatera Barat. Hasil penelitian akan memberikan kontribusi kepada beberapa pihak seperti pemerintah, pengurus-pengurus masjid, dan umat Islam secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[I’jaz Alquran (Pandangan Abdul Qahir al-Jurjani) ]]>
<![CDATA[Kartini, Kartini]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 3 No 2 (2015): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.739 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v3i2.149
<![CDATA[Perkembangan balaghah sebagai satu bidang kajian bahasa Arab, tidak dapat dipisahkan dari kajian الإعجاز القرآني dengan lahirnya kitab bernama (مجاز القرآن) karya Abu Ubaidah Mu’ammar ibn al-Mutsanna (w. 209 H/213H), yang merupakan kitab pertama secara khusus mengkaji balaghah, kemudian dilanjutkan oleh banyak ahli seperti al-Jahiz dalam kitabnya (البيان والتبيين), dan puncaknya dilakukan pada masa Abdul Qahir al-Jurjani dengan pendekatan النظم (struktural) dalam karyanya (دلائل الإعجاز) dan (أسرار البلاغة). Pandangan al-Jurjani inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini, bahwa إعجاز القرآن menurut Al-Jurjani bukan pada keindahan lafaz dan makna setiap lafaz tersebut, melainkan pada struktur kalimat dan makna yang terdapat dibalik struktur kalimat tersebut. Al-Jurjani adalah seorang ahli balaghah sama seperti ahli balaghah yang lain, maka semua unsur yang dibahas dalam ilmu balagha dibahas oleh Al-jurjani seperti al-ma’ni, al-bayan, al-badi’, dan sebagainya. Kata Kunci: I’jaz Al-Qur’an, Balaghah, Al-Jurjani, Al-Bayan]]>
<![CDATA[MERAWAT MINAT BACA SISWA DI PUSAT JALUR TRANS SULAWESI (Potret Perpustakaan Madrasah Aliyah di Kabupaten Parigi Moutong) ]]>
<![CDATA[Amir, Syarifuddin]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 4 No 2 (2016): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.688 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v4i2.162
<![CDATA[Perpustakaan adalah salah satu media informasi ilmiah, dalam perkembangannya, ia terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya yaitu perpustakaan sekolah/ madrasah. Untuk menjawab tantangan zaman, perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan pengguna berupa kelengkapan sarana dan prasana serta koleksi, termasuk pula mengakomodir perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perpustakaan yang memenuhi standar. Penelitian ini mencoba memotret pengelolaan serta prospek perkembangan Perpustakaan Madrasah Aliyah di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Ada tiga madrasah yang menjadi sasaran penelitian, yaitu: MAN Sausu, MA Nurul Amanah Dolago Parigi Selatan dan MA Baiturrahman Alkhairaat Kasimbar. Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, dengan mengacu pada Standar Sarana/Prasarana, Standar Koleksi, Standar, Standar Ketenagaan, Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan dan Standar Layanan, ketiga madrasah tersebut belum memenuhi standar. Walaupun demikian, semangat mengelola dan mengembangkan tetap kuat pada ketiga madrasah tersebut. Oleh karena diperlukan kerja keras dari semua pihak terkait untuk mendukung dalam mewujudkan perpustakaan yang berkualitas.]]>
<![CDATA[Peran Orang Arab Dalam Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Maros ]]>
<![CDATA[Hamid, Wardiah]]>
<![CDATA[ PUSAKA Vol 5 No 2 (2017): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.201 KB)
|
DOI: 10.31969/pusaka.v5i2.183
<![CDATA[Sejarah telah mencatat bahwa pembawa Islam ke wilayah Nusantara adalah para pedagang dan mubalig dari negeri Arab. Mereka sangat berjasa dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam di Indonesia. Kemudian membentuk pemukiman di sepanjang wilayah di Nusantara. Keberadaan mereka di Sulawesi Selatan begitu urgen untuk ditelusuri. Penelitian ini akan mencoba untuk mendeteksi keberadaan mereka di kabupaten Maros. Untuk itu rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran persebaran keturunan orang Arab kabupaten Maros dan bagaimanasistem kelembagaan yang dibangun oleh keturunan Arab. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriftip. Hasil dari penelitian ini menunjukan keturunan Arab yang masih eksis sampai sekarang diantaranyAl Hamid, Al Idrus, Al qadri, Al Habsyi, bin Syihab, Al Mahdali, bi Faqih, Alwi dan Aidit, Assaggaf, Aidit, Al Idrus.Dan beberapa diantara mereka mengelola lembaga Pendidikan keagamaan di Sulawesi Selatan. Di Maros ada tarekat Khalwatiyah Yusuf mursyidnya adalahn marga Assegaf yang tetap eksis sampai sekarang.]]>
