Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"No 14 (2011): Desember"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Persfektif ]]>
<![CDATA[M Zen Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.549 KB)
<![CDATA[AbstrakAsas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai suatu asas universal yang terdapat dan berlaku pada setiap negara di dunia yang menamakan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana, dikenal adanya dua model peradilan pidana, yaitu Crime Control Model (CCM) dan Due process Model (DPM). Jaminan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dapat diberikan melalui pencantuman asas tersebut saja, karena asas praduga tak bersalah itu bersifat ” abstrak”, sehingga memerlukan implementasi lebih lanjut pada penyelenggaraan peradilan pidana. Perbedaan persfektif yang terjadi di kalangan penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim serta kalangan masyarakat mengakibatkan perbedaan pidana dan tuntutan terhadap satu perkara dengan perkara lain. Ditambah lagi pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap asas praduga tak bersalah sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan timbul pemberitaan pelaku tindak pidana secara berlebihan padahal belum tentu si tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Kata Kunci : Perbedaan persfektif ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI STANDAR HAM DALAM UU NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ]]>
<![CDATA[, Maryati]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.749 KB)
<![CDATA[AbstractDengan semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin mengemuka beberapa persoalan yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Persoalannya apakah kebijakan pesisir yang ditempuh telah sesuai dengan standar dan prinsip HAM?. Dari perspektif keselarasan dengan prinsip HAM, kelihatannya UU PWP3K telah selaras dengan prinsip-prinsip HAM tersebut. Meskipun tidak bisa dipungkiri adanya kelemahan seperti materi aturan yang mengisaratkan adanya pemihakan terhadap kepentingan pemodal kuat dibanding masyarakat pemodal kecil dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[, Suzanalisa]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.297 KB)
<![CDATA[AbstrakKekerasan seksual yang terjadi sekarang ini sebenarnya telah terjadi dari dahulu kala dan sampai sekarang tetap masih ada cuma modus operadinya saja yang berubah-ubah. Kita menemukan kondisi yang mencengangkan, dan sangat mengenaskan tentang kejahatan seksual sekarang ini, walaupun secara umum wanita sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi laki-laki ataupun perempuan, korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun jenis kelamin yang sama.Walaupun banyak tindak pidana kekerasan seksual yang telah diproses sampai Pengadilan tapi tiap kasus pelakunya tidak pernah dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) bab XIV Hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus kekeserasan seksual adalah hambatan internal dan eksternal, hambatan internal banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi institusi penegakan hukum serta mitra kerja, menimbulkan kesulitan dalam melakukan monitoring dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. ]]>
<![CDATA[PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[, Nuraini]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.706 KB)
<![CDATA[Abstrak Prinsip good governance sebenarnya merupakan prinsip yang mengetengahkan keseimbangan antara masyarakat (society) dengan negara (state) serta negara dengan pribadi-pribadi (personals). Setiap kebijakan public (public policy) harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dengan aturan main yang jelas. Ciri good governance adalah keputusan tersebut diambil secara demokratis, transparan, akuntabilitas, dan benar. Upaya mewujudkan good governance merupakan suatu prioritas dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih sejahtera, jauh dari korupi, kolusi, dan nepotisme. Konsep good governance sebagai salah satu pendekatan yang diandalkan tidak akan menjamin berkurangnya praktek korupsi, jika pejabat pemerintahan di pusat tidak memberikan teladan yang baik kepada pejabat daerah. Hal ini secara rasional dapat dibenarkan karena ekses dari dominasi pusat sebagai pusat kekusaan dan uang.]]>
<![CDATA[Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Iman Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.799 KB)
<![CDATA[AbstrakFungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan HAM. Dalam rangka itu, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik. Penyidikan dilakukan sebagai upaya proses menetapkan siapa pelaku yang melanggar hak-hak asasi tersangka namun untuk menjamin hak-hak asasi yang lebih luas dari masyarakat umum. Pelanggaran hak-hak asasi tersangka oleh penyidik dapat dibenarkan sepanjang yang dibenarkan undang-undang (KUHAP). Namun demikian tidak jarang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Polri melakukan upaya justru melanggar rambu-rambu yang digariskan oleh undang-undang. Pelaksanaan tugas kepolisian yang sesungguhnya diberikan undang-undang dalam rangka melindungi HAM sebaliknya justru melanggar HAM lainnya. fungsi dan kewenangan Polri ada beberapa tahapan baik dalam tahap penyidikan, berupa mencari keterangan dan alat bukti dan menyuruh berhenti orang yang dicurigai sedangkan dalam tahap penyidikan berupa penangkapan dan penahanan.Kata Kunci : Polri Dalam Menjalankan Fungsi dan Wewenangnya ]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHKORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Rudi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.275 KB)
<![CDATA[AbstractBerbicara mengenai pengertian Korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Apa sebab ? Karena Korporasi terminology merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (Rechtspersoon) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminology yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.Korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, dalam hukum positip sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dijatuhkan pidana. Di negeri Belanda untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu didasarkan pada Arrest “Kleuterschool Babbel” yang menyatakan bahwa perbuatan dari perseorangan/orang pribadi dapat dibebankan kepada Badan Hukum/Korporasi, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu-lintas sosial sebagai perbuatan dari Badan Hukum, lalu bagaimana di Indonesia untuk korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.Perundang-undangan di Indonesia untuk menentukan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi dapat dilihat pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undanmg Tindak Pidana Ekonomi dengan mengunakan peraturan yaitu pertama berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, kedua berdasarkan bertindak dalam lingkungan badan hukum. ]]>
<![CDATA[PERANAN DOKTER PSIKIATER DALAM MENENTUKAN STATUS KEJIWAAN TERSANGKA DALAM KAITANNYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Ruslan Abdul Gani]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.026 KB)
<![CDATA[AbstractUntuk menentukan apakah pelaku tindak pidana tersebut terganggu jiwanya atau gila bukanlah kewenangan penegak hukum (Polisi/Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim), namun yang paling berwenang adalah Psikiater. Apabila dari hasil pemeriksaan Dokter Psikiater ternyata pelaku kejahatan tersebut mengalami kejiwaan atau terganggu kesehatan hal ini tentunya akan mempengaruhi kemampuannya dalam mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam dalam membuktikan apakah pelaku tindak pidana tersebut jiwanya terganggu atau tidak, sangat diperlukan bantuan dari seorang ahli Psikiater. Key Lok: Pentingnya Dokter Psikiater Dalam menentukan status kejiwaan seseorang]]>
<![CDATA[Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Batubara ]]>
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.456 KB)
<![CDATA[Abstract Potensi pertambangan batubara membawa dampak positif dan juga berdampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan secara umum terlihat meningkat karena efek dominan dari keberadaan perusahaan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat, Struktur sosial di masyarakat juga mengalami perubahan karena masyarakat sekitar pertambangan termotivasi untuk mampu menyesuaikan perubahan struktur sosial yang disebabkan banyaknya masyarakat pendatang yang menjadi karyawan di perusahaan tambang batubara maupun masyarakat setempat yang membuka usaha di sekitar perusahaan batubara. Sedangkan dampak negatif, baik pada perubahan struktur sosial, budaya, ekonomi masyarakat maupun pada kualitas lingkungan. Pengaruh negatif struktur sosial masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan yang mungkin bisa terjadi adalah perilaku dan atau kebiasaan yang bersifat negatif seperti perjudian, kebiasaan minum-minuman keras dan pola hidup konsumtif, para karyawan yang bisa mendorong perubahan masyarakat lokal menjadi lebih konsumtif dan bila hal tersebut tidak didukung oleh perubahan kemampuan daya beli masyarakat lokal akan menyebabkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya bisa menyebabkan ketidak harmonisan (konflik sosial) antara warga di sekitar perusahaan pertambangan. Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Tidak dapat di pungkiri bahwa aktivitas pertambangan dapat dipastikan menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan. Untuk mengendalikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan tambang batubara tersebut maka diperlukan kontrol yang kuat dari seluruh steakeholder (perusahaan, pemerintah dan seluruh masyarakat). ]]>
