Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"No 19 (2014): Juni"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PERSIMPANGAN JALAN ]]>
<![CDATA[Said Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.589 KB)
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan agar warga masyarakat secara bebas dan bertanggungjawab dapat memilih dan menemukan pimpinan daerah yang akan dapat memajukan dan meningkatkan daya saing daerahnya demi kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat yang bresangkutan. Jikalau politik hukum diartikan sebagai garis kebijakan resmi negara dalam menentukan tujuan suatu kebijakan dan cara mencapainya, maka pemilihan kepala daerah secara langsung nampaknya belum mampu mengekspresikan sebagai sarana (instrument) yang tepat bagi rakayt Indoneisa yang secara umum tingakt pendidikan dan penghasilannya relative rendah. Kondisi ini tentu berpengarih terhadap kemandirian dan integritas pemilih dalam menentukan pilihannya, di satu sisi dan mahalnya biaya pemlihan langsung juga berbanding terbalik dengan jumlah rakyat miskin dan langkanya lapangan pekerjaan. Kata kunci : Politik Hukum, Pemilihan Kepala Daerah]]>
<![CDATA[PERAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN HARI DI WILAYAH HUKUM POLRES MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Islah Islah]]>;
<![CDATA[Sugiarto Sugiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.486 KB)
<![CDATA[Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pembuktian dengan menggunakan sidik jari dilakukan karena sidik jari tidak akan mengalami perubahan selama hidup manusia dan sidik jari pada setiap manusia tidak sama kecuali dalam keadaan yang tidak wajar misalnya jarinya terbakar sedemikian rupa sehingga membuat hilangnya garis-garis papilar atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tangannya terpotong. Kata Kunci : Sidik Jari, Tindak Pidana Pencurian]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN MASUKNYA KETETAPAN MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Masriyani Masriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.183 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan implementasi atas pemberlakuan Ketetapan MPR sebagai hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dalam uraian tulisan ini mencoba menelaah ; analisis terhadap dasar pertimbangan masuknya ketetapan MPR dalam hierarki perundang-undangan, dalam sistem perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Perubahan tersebut berimplikasi pula pada produk hukum (ketetapan MPR) dimana produk hukum yang dilahirkan MPR setelah dilakukan peninjauan hanya bersifat penetapan (beschiking) dan bersifat mengatur ke dalam (internal regulation). Dan menurut Pasal 2 dan 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 masih dinyatakan berlaku. Adapun kedudukan ketetapan MPR menurut UU No. 12 Tahun 2011 yang ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kerancuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia karena ketetapan MPR yang dimaksud mengandung ketidakpastian secara hukum. Sebagai produk hukum dari lembaga negara tentu mempunyai implikasi hukum layaknya produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Kata kunci : ketetapan MPR, dasar pertimbangan, hierarki perundang-undangan]]>
<![CDATA[PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. ]]>
<![CDATA[Herma Yanti]]>;
<![CDATA[Yusmanila Yusmanila]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.979 KB)
<![CDATA[Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah diharapkan dapat memainkan peranan yang dimilikinya agar kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dapat direalisasikan. Begitu pula di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaiamana peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah tersebut serta kendala-kendala dan upaya dilakukan untuk mengatasinya. Kata kunci : Peranan, Pamong Praja, Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[Posisi dan Implemetasi Pancasila dalam Pembangunan/ Pembaharuan Hukum Nasional, Pendidikan Hukum Nasional dan Budaya Hukum Nasional. ]]>
<![CDATA[Muslih Muslih]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.017 KB)
<![CDATA[Sebagai bekas daerah koloni Belanda dalam waktu yang sangat lama, maka Indonesia telah mengalami akulturasi dalam sistem sosial politik termasuk sistem hukum yang cenderung positivistik. Sejak Indonesia merdeka dan memilih Pancasila sebagai Dasar Negara, maka sistem hukumnya-pun harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pembangunan nasional secara berjkelanjutan yang menempatkan Pancasila sebagai titik sentral, sekaligus tujuan.Kata kunci : ketetapan MPR, dasar pertimbangan, hierarki perundang-undangan]]>
<![CDATA[Analisis Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[muhammad Badri]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.685 KB)
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi dalam tindak pidana korupsi dengan rumusan masalah “Bagaimanakah Analisis Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang syarat penahanan terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana, tidak terdapat parameter yang terukur atau kriteria yang jelas mengenai mengapa seseorang harus ditahan. Ketentuan penetapan penahanan yang sebaiknya diterapkan terhadap tersangka tindak pidana korupsi agar mampu meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi adalah berupa penguatan terhadap ketentuan penetapan tersangka. Kata Kunci : Analisis Sanksi, Korupsi, Penetapan Penahanan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ATAS KARYAWAN PT. CANTIKA MANDIRI PRATAMA DENGAN PT. JAMSOSTEK CABANG JAMBI ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>;
<![CDATA[Madya Madya]]>;
<![CDATA[Rusniah Bt Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.101 KB)
<![CDATA[Perjanjian jaminan pemeliharaan kesehatan yang diadakan antara PT. Cantika Mandiri Pratama dengan PT. Jamsostek Cabang Jambi adalah perjanjian asuransi kesehatan yang diikat dalam surat perjanjian pertanggungan kesehatan karyawan.Setelah diikat dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama, maka kedua belah pihak harus melaksanakan seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian tanpa harus mengurangi atau melebihi.Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan dari PT. Jamsostek Cabang Jambi adalah pada saat pemberian dana kepada karyawan yang mengajukan klaim pemeliharaan kesehatannya. PT. Jamsostek Cabang Jambi wajib menyerahkan dana jaminan pemeliharaan kesehatan pada saat karyawan mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun dalam kenyataan, pada pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan terdapat adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu PT. Jamsostek Cabang Jambi hingga merugikan pihak karyawan PT. Cantika Mandiri Pratama.Karyawan hanya merupakan objek dari perjanjian pertanggungan pemeliharaan kesehatan yang diadakan antara PT. Cantika Mandiri Pratama dengan PT. Jamsostek Cabang Jambi, sangat dimungkinkan kurang atau tidak adanya perlindungan hukum terhadap karyawan dalam hal penerimaan jaminan pemeliharaan kesehatannya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan]]>
