Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"No 21 (2015): JUNI 2015"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM BAGI HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN PUTUSANNYA ]]>
<![CDATA[Sumaidi Sumaidi]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.172 KB)
<![CDATA[Aparat penegak hukum mengalami kendala dalam proses pengumpulan alat-alat bukti yang sah terhadap suatu perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang –Undnag Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka dibutuhkan keterangan ahli dalam pemenuhan kebenaran materiil, membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana bagi aparat penegak hukum. maka oleh Undang-Undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para Hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut. Ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHAP. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter ahli kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan di Pengadilan terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai alat-alat bukti yang amat minim. Cara untuk dapat mengetahui dan membantu mendapatkan bukti pada perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan Visum et Repertum. Pada prakteknya Visum et repertum merupakan alat bukti yang masuk sebagai keterangan ahli jika Visum et repertum ini dibuat oleh seseorang dokter yang ditunjuk sesuai keahliannya. sehingga visum et refertum memiliki kekuatan pembuktian bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusannya terhadap suatu perkara pidana. Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Visum Et Refertum]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERAN KPK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[M Rudi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.248 KB)
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam masyarakat dan sangat memprihatinkan, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan baik tingkat bawah apalagi kalangan atas yang sangat merugikan. Penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional sebelum tahun 2002 terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Untuk itulah dibentuk suatu lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen dan bebas dari pengaruh manapun. Berdasarkan visi yang dicanangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai harapan dan keinginan yang cukup mulia yakni ingin mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Namun jelas, ini bukanlah tugas yang mudah. Peran aktif masyarakat beserta kesungguhan dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, juga perbaikan dan pemberdayaan instansi dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Semua itu harus berjalan seiring, saling bahu membahu dalam memberantas penyakit kronis ini. Kata Kunci : Law, Prevention of Corruption]]>
<![CDATA[POLITISASI PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM BINGKAI PLURALISME INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nazifah Nazifah]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.648 KB)
<![CDATA[Pluralisme merupakan kata yang sering digunakan untuk mendeskripsikan Indonesia. Sebagai negara, Indonesia tidak hanya plural dalam hal budaya dan tradisi, akan tetapi juga dalam hal agama, kepercayaan dan golongan agama yang tersebar luas di seluruh nusantara. Persoalan hubungan antara negara dan agama telah dianggap selesai ketika kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara muncul kembali seiring dnegan perkembangan otonomi daerah di mana daerah diberikan kekuasaan untuk mengembangkan sendiri peraturan daerahnya. Bertolak dari fakta bahwa perda merupakan nilai masyarakat daerah yang dipositifkan, dalam perjalanannya telah memunculkan perda yang beraneka warna, salah satunya adalah perda yang bernuansa agama yang kemudian lebih dikenal dengan istilah perda syariah. Perda syariah pada kenyataannya bukan hanya instrumen kebijakan yang mutakhir dengan daya kerja yang jitu sehingga dengan begitu saja dapat mencegah dan menghindarkan masyarakat dari bahaya distorsi nilai, namun oleh kalangan tertentu dijadikan komoditas politik. Perda syariah yang seharusnya merupakan upaya untuk menempatkan nilai agama sebagai nilai transeden yang luhur, tetapi malah membawa nilai agama yang substansial menjadi sekedar formalisme, simbolisme yang dengan vulgar mengusung identitas agama di ruang publik. Selain dapat menimbulkan kontroversi yang memicu ketegangan dan konflik sosial, perda syariah apabila tidak dirumuskan dengan benar dikhawatirkan dapat menjadi alat politisasi agama yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Kata Kunci: Pluralisme, Perda Syariah, Politisasi]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Zulfikar]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.335 KB)
<![CDATA[Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah dan adanya akumulasi konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swsata lainnya. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (Hak Menguasai Negara) diperhadapkan dengan Hak Asasi Warga Negara, khusunya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Sengketa dan konflik pertanahan sekarang ini lebih banyak konflik dan sengketa vertical yaitu konflik dan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang. Secara sepintas, yang terlihat memang konflik horizontal antara masyarakat dengan pengusaha/investor dan atau badan usaha milik Negara (BUMN). Namun dibalik itu, sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan Negara yang ‘melindungi’ para pengusaha dan badan usaha milik Negara. Benturan ini tidak perlu terjadi jika politik pertanahan dan politik hukum pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara Hak Menguasai Negara dengan Hak Asasi Manusia karena kedua-duanya diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Kata Kunci : Penyelesaian, Konflik, Pertanahan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIDANA MARKETING MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk ]]>
<![CDATA[Sigit Somadiyono]]>;
<![CDATA[Tresya Tresya]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.977 KB)
<![CDATA[Salah satu cara pemasaran produk bank yang dilakukan seorang marketing adalah memberikan kredit atau pembiaayan. Kredit atau pembiayaan adalah penyedian uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seorang marketing menyeleksi calon nasabah untuk diberikan kredit atau pembiayaan dengan beberapa pertimbangan kepercayaan, tenggang waktu, tingkat risiko dan objek kredit karena seorang marketing harus menjaga nasabahnya agar tidak terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit atau pembiayaan tidak dapat kembali pada waktunya. Kredit atau pembiayaan bermasalah di perbankan itu disebabkan beberapa faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak – pihak yang terlibat dalam proses kredit atau pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan atau disebabkan oleh faktor lain. Kata Kunci : Tanggung Jawab Marketing, Pembiayaan Bermasalah]]>
<![CDATA[IMPLIKASI ASAS LEGALITAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
<![CDATA[Supeno Supeno]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.135 KB)
<![CDATA[Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda sudah tentu akan mendapatkan pengaruh dalam berbagai macam sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara termasuk juga dalam sistem hukumnya, Belanda sebagai negara yang menganut Civil Law System memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, salah satu asas hukum yang sangat berpengaruh tersebut adalah asas legalitas, asas legalitas ini sangat mempengaruhi cara berfikir penegak hukum di Indonesia yang memiliki implikasi yang luas terhadap penegakan hukum dan keadilan. Asas legalitas yang kaku berdampak kurang memberikan rasa keadilan di Indonesia, karena nilai-nilai hukum warisan Belanda tidak mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Key Note : Asas legalitas, penegakan hukum, keadilan]]>
<![CDATA[SUATU TELAAH TENTANG KEBERADAAN ANAK SUMBANG DALAM MEWARIS DI LIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT. ]]>
<![CDATA[Imam Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.178 KB)
<![CDATA[Adat merupakan refleksi dari kepribadian dan salah satu refleksi dari jiwa bangsa dari abad ke abad. Setiap bangsa di dunia memiliki adat sendiri yang tidak sama satu sama lain, tergantung pada tempat dan waktu. Perbedaan ini adalah aspek yang paling penting sebagai identitas suatu bangsa. Tingkat peradaban, atau cara hidup modern tidak mampu menghilangkan kebiasaan yang ditemukan dalam masyarakat adat. Dalam proses kemajuan zaman, kebiasaan menyesuaikan diri sesuai dengan kemajuan masyarakat.. Kata Kunci : Keberadaan Lembaga tradisional]]>
<![CDATA[KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.975 KB)
<![CDATA[Dalam artikel ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, perjanjian internasional (Piagam ASEAN), makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Berdasarkan hasi pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, sebagai suatu negara anggota ASEAN sudah saatnya Myanmar tunduk terhadap Piagam ASEAN yang telah disepakati secara bersama oleh sepuluh negara angota ASEAN yang lainnya serta terbentuknya Badan HAM ASEAN digunakan sebagai suatu pedoman untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Asia Tenggara khususnya kepada Etnis Rohingya di Mynmar. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Etnis Rohingya, Piagam ASEAN dan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN]]>
