Garuda - Garba Rujukan Digital

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN DAS CITARUM MELALUI PROGRAM CITARUM HARUM DALAM PENANGANAN LAHAN KRITIS DI HULU DAS CITARUM KECAMATAN KERTASARI, KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024-2025 Rahmah, Fania Jamilatul; Deliarnoor, Nandang Alamsah
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4822

Program Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkankan partisifatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Abstract The Citarum Harum Program is a strategic policy initiated by the government in response to environmental degradation in the Citarum River Basin, particularly in the upstream area of Kertasari District. This region has experienced the largest expansion of critical land in Bandung Regency, which significantly increases the risk of environmental disasters suchas floods, droughts, and landslides—threatening the sustainability ofthe Citarum River as a vital life source for the community. This study aims toevaluate the policy for managing critical land based on William N. Dunn’s six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research findings indicate that the implementation of the Citarum Harum Program has succeeded in rehabilitating critical land, improving water quality, and increasing community participation in environmental conservation. However, it still faces challenges such as limited budget and personnel, as wellas unequal distribution of benefits. The evaluation of the program in Kertasari District shows success in terms of effectiveness, responsiveness, and appropriateness, while weaknesses remainin efficiency, adequacy, and equity. Therefore, the program can generally be categorized as successful, though not yet fully optimal. To maximize its outcomes, it is necessary to strengthen cross-sectoral coordination, increase the number and productivity of field personnel, expand the scope of program interventions, and integrate evaluation results as the basis for policy formulation.

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Mitra Pengusaha Kualifikasi Kecil dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur di Kabupaten Sorong Sutikno, Sutikno; Irawan, Agustinus Purna; Murtiana, Endah
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4951

(Factors Affecting the Performance of Small Business Partners in Infrastructure Project Development in Sorong Regency) Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang memberikan kelonggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung hingga dengan nilai penggadaan mancapai maksimal dua miliar rupiah, hal ini membuka peluang bagi keterlibatan pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil dalam proyek infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan di kabupaten sorong, Papua Barat Daya. Konsekuensi implementasi kebijakan ini menemui berbagai tantangan. Minimnya pengetahuan teknis dan manajerial dari para penyedia jasa pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil seringkali menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR), maraknya praktik subkontrak tidak resmi, hingga mutu konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis. Tingkat kepuasan masyarakat pun rendah akibat cepat rusaknya infrastruktur yang dibangun. Pemerintah daerah belum memiliki instrumen evaluasi yang terukur untuk menilai kinerja proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha pengusaha lokal dengan dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor penyebab rendahnya kualitas pekerjaan oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil, sehingga dapat disusun strategi dalam mengatasi rendahnya kualitas serah terima pekerjaan. Melalui metode kualitatif dalam bentuk literature review dan indepth interview penelitian ini menghasilkan faktor yang dianggap mempengaruhi rendahnya kualitas serah terima proyek oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penyusunan indikator kinerja berbasis faktor yang dihasilkan. Abstract The special autonomy policy, which provides flexibility in the procurement process for goods and services, including direct appointments with procurement values reaching a maximum of two billion rupiah, has opened up opportunities for the involvement of local entrepreneurs with low qualifications in infrastructure projects, particularly road construction in Sorong Regency, Southwest Papua. The implementation of this policy has faced various challenges. The lack of technical and managerial knowledge among service providers with low qualifications often results in work that does not comply with the Terms of Reference (TOR), the prevalence of informal subcontracting practices, and construction quality that does not meet technical standards. Public satisfaction is also low due to the rapid deterioration of the infrastructure being built. The local government does not yet have a measurable evaluation instrument to assess the performance of projects carried out by local entrepreneurs with low qualifications. This study aims to explore the factors causing the low quality of work carried out by local entrepreneurs with low qualifications, so that strategies can be developed to address the low quality of work handovers. Through qualitative methods in the form of literature reviews and in-depth interviews, this study produces factors that are considered to influence the low quality of project handovers by local entrepreneurs with low qualifications. This research can be utilized by local governments in developing strategies for compiling performance indicators based on the resulting factors.

Collaborative Governance dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabuparen Garut Atika, Sitti Nurmahida; Samugyo Ibnu Redjo; Dede Sri Kartini
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5306

(Collaborative Governance in Efforts to Accelerate Stunting Reduction in Garut Regency) Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah melakukan kolaborasi lintas sektor sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan collaborative governance dalam proses kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dengan teknik penentuan informan dilakukakn secara purposive, Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) yang terdiri atas empat tahapan: assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal dengan adanya berbagai kendala di setiap tahapannya, seperti ketidaksesuaian pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, kurangnya aturan dasar kolaborasi, dan hambatan dalam tata kelola serta keberlanjutan program. Abstract The high rate of stunting in Garut Regency has prompted the local government to engage in cross-sector collaboration as mandated by Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. However, the stunting rate in Garut Regency has increased again in 2023. This study aims to analyze the stages of collaborative governance in the process of collaboration in handling stunting in Garut Regency. The method used is qualitative with a case study type, with data collection through documentation and interviews, using purposive informant selection techniques. The theory used is Morse and Stephens' (2012) collaborative governance, which consists of four stages: assessment, initiation, deliberation, and implementation. The results of the study show that the collaboration process has not been optimal, with various obstacles at each stage, such as stakeholder incompatibility, limited resources, lack of basic collaboration rules, and obstacles in governance and program sustainability. These findings provide recommendations for improving collaboration governance so that efforts to reduce stunting can be more effective and sustainable.

Analisis Instrumen Debt to Equity Ratio sebagai Upaya Menangkal Thin Capitalization dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BKPM dan KPP PMA) Rahmi, Notika; Pohan, Chairil Anwar; Sunarmin; Andrayanti, Iin; Yuwono, Budhi; Dinnie, Cut
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.3533

(Analysis of Debt to Equity Ratio Instruments as an Effort to Counter Thin Capitalization in Increasing Tax Revenue in Indonesia (Case Study of Companies Registered with the BKPM and KPP PMA) Peraturan di Indonesia menyatakan biaya bunga yang dapat dikurangkan sebagai pengeluaran, sementara dividen tidak dapat dibiayakan membuat investor lebih cenderung berinvestasi dalam pinjaman daripada berinvestasi dalam modal. Akibat praktik ini, banyak perusahaan yang membiayai usahanya dengan pinjaman daripada modal atau yang biasa disebut thin capitalization. Praktik ini merugikan negara karena akan mengikis basis pajak nasional atau mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk mengendalikan praktik thin capitalization, pemerintah telah membuat kebijakan mengenai rasio utang terhadap ekuitas, yaitu rasio antara utang dan modal yang telah ditetapkan pada 4:1. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara di lapangan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang memiliki rasio utang terhadap modal di atas 4:1. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa metode rasio utang terhadap ekuitas cukup efektif dalam mencegah praktik thin capitalization, tetapi masih belum optimal karena masih ada beberapa wajib pajak yang memiliki rasio utang terhadap modal di atas 4:1. Penulis merekomendasikan agar pemerintah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa wajib pajak memahami kebijakan tersebut. Abstract The existence of provisions in Indonesia regarding interest costs that can be allowed as a deduction, while dividends do not make investors more inclined to invest in loans rather than investing in capital. The result of this practice is that many companies will emerge that finance their companies with loans rather than capital or what is usually called thin capitalization. This practice is detrimental to the state because it will erode the national tax base or reduce state revenues from the tax sector. To control the practice of thin capitalization, the government has made a policy regarding the debt to equity ratio, namely the ratio of the amount between debt and capital which has been set at 4:1. This research was conducted qualitatively and data collection was carried out by interviews in the field using descriptive analysis methods. The research results show that there are still several taxpayers who have a debt to capital ratio above 4:1. The conclusion that can be drawn is that the debt to equity ratio method is quite effective in preventing the practice of thin capitalization, but it is still not optimal because there are still some taxpayers who have a ratio between debt and capital above 4:1. The author recommends that the government should be more active in conducting outreach and ensuring that taxpayers understand the policy.

Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Kebonan Kabupaten Lumajang Ibrahim, Maulana Malik; Herzegovina, Rani Nurul Laili; Sobri, Wardatuz
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4520

(Governance in Improving Public Services at the Kebonan Village Office, Lumajang Regency) Upaya administratif seperti pencatatan data yang tertib, digitalisasi, dan standardisasi prosedur sangat penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan administrasi yang baik, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Kebonan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengetahui tingkat kapasitas kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tata kelola desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Kebonan Kecamatan Kiakah Kabupaten Lumajang. Dalam konteks pergeseran paradigma otonomi daerah, yang menekankan pada pembangunan daerah dan peIayanan yang optimal, peneIitian ini menyoroti pentingnya kinerja aparat desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Abstract To increase the efficacy and efficiency of village governance, administrative initiatives including routine data recording, digitization, and procedure standardization are essential. Good administration leads to speedier, more transparent, and more accountable public services. This study attempts to establish the level of village government capacity in providing services to the Kebonan community. The method employed in this study is a qualitative approach involving in-depth interviews, observation, and analysis of relevant documents. This was done to determine the village government's governance in enhancing public services and the level of village government performance capacity. This study intends to explore village government in improving public services in Kebonan Village, Kiakah District, Lumajang Regency. This study emphasizes the significance of village officials' performance in compliance with Law Number 6 of 2014 within the framework of the evolving paradigm of regional autonomy, which places an emphasis on regional development and effective service delivery.

Institutional Analysis and Development Pada Kebijakan Pupuk Bersubsidi: Studi Penyusunan RDKK di Kabupaten Bojonegoro Ismail, Hasan; Achluddin Ibnu Rochim; Na’sha Presly Caurelysia; Cindy Karunia Pratama Putri
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4733

(Institutional Analysis and Development in Subsidized Fertilizer Policy: A Study of RDKK Preparation in Bojonegoro Regency) Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro dengan fokus pada proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai tahap krusial dalam menentukan akurasi distribusi pupuk kepada petani. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan mengunakan Model Institutional Analysis and Development sebagai pisau analisi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat antusiasme tinggi dari petani terhadap program subsidi, proses penyusunan RDKK masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan administratif. Hambatan tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan petani, usia lanjut, ketidaktahuan dalam pengisian formulir, serta keterbatasan jumlah penyuluh pertanian yang menyebabkan ketergantungan tinggi dan beban kerja berlebih. Selain itu, integrasi data kependudukan yang buruk antarinstansi menyebabkan banyak petani gagal terdaftar dalam sistem E-RDKK, sehingga tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. Ketimpangan data ini berimplikasi pada ketidaktepatan perencanaan dan alokasi pupuk, yang dapat memicu konflik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan integrasi sistem E-RDKK, peningkatan jumlah penyuluh secara porposional dan peningkatan kapasitas petani. Abstract This study examines the implementation of the subsidized fertilizer policy in Bojonegoro Regency, with a particular focus on the preparation process of the Definitive Plan for Group Needs (RDKK) as a crucial stage in ensuring the accuracy of fertilizer distribution to farmers. Employing a qualitative approach, the research utilizes Institutional Analysis and Development as an analytical lens. The findings reveal that despite high enthusiasm among farmers for the subsidy program, the RDKK formulation process continues to face numerous structural and administrative challenges. These include low levels of education among farmers, advanced age, limited knowledge in completing required forms, and an insufficient number of agricultural extension officers, resulting in high dependency and excessive workloads. Furthermore, the poor integration of population data across government institutions has led to the exclusion of many eligible farmers from the E-RDKK system, preventing them from receiving subsidized fertilizer allocations. This data inconsistency undermines planning accuracy and allocation fairness, potentially triggering local-level social conflicts. Therefore, improvements are needed in the integration of the E-RDKK system, proportional increases in the number of agricultural extension officers, and capacity-building initiatives for farmers.

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DIJALAN LEMBAH ANAI TAHUN 2024 Ulkhaira Adhian Maharani, Natasya; Ibnu Redjo, Samugyo; Yani Yuningsih, Neneng
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4837

(Government Coordination to Prevent Traffic Accident On Lembah Anai Road Province of West Sumatera In 2024) Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berjalan cukup efektif karena lancarnya proses komunikasi yang dilakukan antar instansi dan masyarakat, prosedur yang mengikat, terdapatnya pemberian insentif dan kegiatan timbal balik. Namun, masih perlu dirancangnya kalender pemerintahan yang mengikat seluruh instansi dan kepatuhan dari masyarakat atas prosedur yang telah ditetapkan. Abstract Traffic accidents are a major road problem and the leading cause of death in Indonesia. Therefore, the government, which has the responsibility to prevent traffic accidents and protect the public, must take action to ensure traffic safety, particularly on Lembah Anai Road, which is heavily traveled by the public. This road, which connects Padang City and Bukittinggi City, is vulnerable to factors contributing to traffic accidents, particularly human, environmental, and road factors. However, the government's obligation to prevent traffic accidents cannot be fulfilled by a single party, given the numerous factors contributing to traffic accidents. Effective coordination is necessary to prevent traffic accidents on Lembah Anai Road in West Sumatra Province. The researchers' results indicate that government coordination in preventing traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatra Province, in 2024 was quite effective due to smooth communication between agencies and the public, binding procedures, incentives, and reciprocal activities. However, a government calendar that binds all agencies and ensures public compliance with established procedures remains a need.

Dinamika Kolaborasi Pemerintahan Dalam Pencegahan Perundungan melalui Program Zero Bullying di SMPN Kota Bandung Tahun 2023 - 2024: (Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 –2024) Zebua, Kerenhapukh Valentina; Kartini, Dede Sri; Bintari, Antik
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4838

(Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 –2024) Meningkatnya kasus kekerasan termasuk perundungan pada lingkungan satuan pendidikan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu bentuk implementasinya adalah Program Zero Bullying yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung. Program ini merupakan bentuk pelayanan publik sekaligus respon konkret terhadap isu perundungan yang terus terjadi di sekolah. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai aktor utama dalam program tersebut. Dengan menggunakan teori Collaborative Governance Regimes dari Emerson et al. (2012) penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja tim berjalan dengan cukup baik dan menghasilkan praktik pencegahan yang terarah. Kendati demikan, masih ada dinamika dan tantangan, terutama pada aspek penguatan kapasitas bersama, kesenjangan pemahaman antaraktor, serta keterbatasan legitimasi kelembagaan, yang tercermin dari belum optimalnya dukungan regulasi dan komitmen lintas sektor. Abstract The increasing number of violence cases in educational settings has prompted the Indonesian government to issue Ministerial Regulation No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. One of its implementations is the Zero Bullying Program initiated by the Bandung City Government. This program serves as a form of public service and a concrete response to the ongoing issue of bullying in schools. This study focuses on the collaboration among local government, educational institutions, and the School-Based Task Force for the Prevention and Handling of Violence (TPPK) as the main actors of the program. Using the Collaborative Governance Regime theory developed by Emerson et al., this research analyzes the dynamics of inter-actor collaboration. The findings indicate that the collaboration has been relatively effective in producing structured prevention efforts. However, challenges remain, particularly in strengthening joint capacity, bridging actor-level understanding gaps, and overcoming institutional legitimacy issues, reflected in the lack of regulatory support and cross-sectoral commitment.

Strategies of the Pandeglang Regency Government in Enhancing the Tourism Potential of Cikoromoy Natural Springs in 2024: (Strategies of the Pandeglang Regency Government in Enhancing the Tourism Potential of Cikoromoy Natural Springs in 2024) Amin, Fikri Fakhrial; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Sutisna, Jajang
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4864

Penelitian ini menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam pengembangan potensi pariwisata Pemandian Alam Cikoromoy tahun 2024 dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan tiga dimensi manajemen strategi David, yaitu strategi, penerapan, dan penilaian strategi. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, serta informasi dari pengelola, pengunjung, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi telah mengacu pada dokumen perencanaan daerah dan pusat, namun belum komprehensif dan partisipatif. Penerapan strategi belum efektif karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, serta belum adanya pengembangan produk wisata baru. Penilaian strategi telah dilakukan secara rutin, tetapi belum menjadi dasar perbaikan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan Pemandian Alam Cikoromoy belum berjalan optimal dan memerlukan pembenahan menyeluruh pada aspek perumusan, penerapan, dan penilaian strategi agar pembangunan pariwisata daerah dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Abstract This study analyzes the strategy of the Pandeglang Regency Government, particularly the Department of Tourism and Culture, in developing the tourism potential of Cikoromoy Natural Bath in 2024 using a descriptive qualitative approach. The analysis is based on three dimensions of strategic management proposed by David, namely strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. Data were collected through interviews, literature review, and information from managers, visitors, and the local community. The results indicate that strategy formulation has referred to regional and national planning documents; however, it has not been comprehensive and participatory. Strategy implementation has not been effective due to limited budgets, human resources, facilities, and the absence of new tourism product development. Strategy evaluation has been conducted regularly, but it has not yet served as a basis for sustainable improvement. This study concludes that the development strategy of Cikoromoy Natural Bath has not been optimally implemented and requires comprehensive improvements in strategy formulation, implementation, and evaluation to achieve effective and sustainable regional tourism development.

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023 (Local Government Strategy In Poverty Alleviation In Cirebon Regency Through Community Based Enterprise Groups (KUBE) In 2023) Sabrina, Vania Vinka; Sagita, Novie Indrawati
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4892

(Local Government Strategy in Poverty Alleviation in Cirebon Regency through Community Based Enterprise Groups (KUBE) in 2023) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pemberian bantuan pengembangan ekonomi kepada KUBE yang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Bantuan untuk KUBE yang seharusnya dibudidayakan dan dikelola secara kolektif ternyata tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Teori yang digunakan adalah teori strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan (2009) berdasarkan 5 tahapan, meliputi purposes, environments, directions, actions, dan learning dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan purposes telah ditetapkannya tujuan yang jelas dan lahir dari realitas masyarakat, tetapi tujuan belum tercapai. Tahapan environments terkait kondisi lingkungan yang menjadi penghambat. Tahapan directions belum terdapat adanya sosialisasi dan arahan yang jelas kepada pelaksana strategi. Tahapan actions dalam pelaksanaannya terdapat kendala, seperti partisipasi anggota, kurangnya komunikasi, belum terbangunnya struktur dan kapasitas kelembagaan di desa dan keterbatasan alokasi anggaran. Terakhir, tahapan learning, tidak adanya tindak lanjut evaluasi evaluasi pengadaan pendampingan khusus untuk KUBE. Abtract This research was motivated by the issue of providing economic development assistance to KUBE, which is one of the local government's efforts in Cirebon Regency to address poverty issues. The assistance intended for KUBE, which should be cultivated and managed collectively, has not been implemented as intended. The theory used is Geoff Mulgan's (2009) theory of government strategy based on five stages, including purposes, environments, directions, actions, and learning, using qualitative research methods with data sourced from research results through literature studies and field studies through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that in the purposes stage, clear objectives were established and derived from community realities, but these objectives have not been achieved. The environments stage is related to environmental conditions that act as barriers. The directions stage lacks clear socialization and guidance for strategy implementers. The actions stage faces challenges such as member participation, insufficient communication, the absence of institutional structure and capacity in the village, and budget allocation limitations. Finally, the learning stage lacks follow-up evaluations for specialized accompaniment programs for KUBE.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rudi Kristanto

Contact Email
zonapurple@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
maryismo@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rudi Kristanto

Contact Email zonapurple@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official maryismo@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rudi Kristanto

Contact Email
zonapurple@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
maryismo@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA