Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH Ahmad Bastomi; Pinastika Prajna Paramita
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari jumlah peristiwa nikah setiap tahunnya. Upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian melalui prosedur mediasi di peradilan tampak belum optimal karena tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi pengadilan baru mencapai rata-rata 5%. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian mendalam peluang pelaksanaan mediasi perceraian di luar Pengadilan yang salah satunya adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan menggunakan penelitian normatif empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menganalisis potensi mediasi perceraian dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa meskipun mediasi perceraian melalui program Pusaka Sakinah yang dirintis pada tahun 2019 belum terlaksana secara maksimal karena dampak penyebaran Pandemi Covid-19, upaya menyelenggarakan salah satu program pilot project Kementerian Agama ini terus digalakkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan terhadap masing-masing KUA.Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Perceraian, Pusaka Sakinah The divorce rate in Indonesia has increased every year. Even the number of divorces in Indonesia on average reaches a quarter of the number of marriages every year. The government's efforts in suppressing the divorce rate through mediation procedures in the courts appear not to be optimal because the success rate of resolving civil disputes through court mediation has only reached an average of 5%. Therefore, it is necessary to have an in-depth study of the opportunities for implementing divorce mediation outside the Court, one of which is through the Office of Religious Affairs. By using empirical normative research through a sociological juridical approach, this study analyzes the potential for divorce mediation in the Sakinah Heritage Program at the Office of Religious Affairs (KUA) Kayen Kidul District, Kediri and Tanjunganom, Nganjuk. Based on the results of observations and interviews, it can be concluded that although divorce mediation through Pusaka Sakinah program which was initiated in 2019 has not been carried out optimally due to the impact of the spread of the Covid-19 Pandemic, efforts to organize one of these pilot project programs of the Ministry of Religion continue to be encouraged through training and mentoring to each KUA.Keywords: Mediation, Divorce case, Pusaka Sakinah

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM BENTUK AKTA NOTARIIL YANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Muhammad Alfan Thoriq; Reka Dewantara; Diah Aju Isnuwardhani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Kehadiran perbankan syariah melahirkan fenomena hukum berupa hukum perjanjian yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang memiliki karakteristik yang berbeda menurut hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan kekuatan pembuktian akad pembiayaan syariah dalam bentuk akta notariil dan konseptualisasi pengaturan mengenai akad pembiayaan syariah dalam bentuk akta notariil yang berkepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pеndеkаtаn peraturan pеrundаng-undаngаn dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertama: Kekuatan pembuktian akta notariil terhadap akad pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip syariah dengan penambahan kata basmalah dan kutipan ayat suci Al-Quran, berdasarkan fungsi notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, maka akad pembiayaan syariah yang dibuat dalam bentuk akta notariil adalah akta otentik sesuai kekuatan pembuktian lahiriah. Kedua: Rekonseptualisasi pengaturan mengenai akad pembiayaan syariah dalam bentuk akta notariil yang berkepastian hukum dapat dilakukan dengan legislative review yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Jalur lainnya adalah dibuatnya peraturan kebijakan (beleidregels) yang bersifat menjelaskan oleh menteri yang membidangi kenotariatan.Kata Kunci: prinsip syariah, akta notariil, pembuktian The presence of Islamic banking gave birth to a legal phenomenon in the form of contract law carried out based on sharia principles, which have different characteristics according to civil law. The purpose of this research is to analyze and find the proof strength of sharia financing contracts in the form of notarial deeds and conceptualization of arrangements regarding sharia financing contracts in the form of notarial deeds with legal certainty. The research method used in this research is normative juridical law research, the approach method used is the prescription of legislative regulations and a conceptual approach. From the results of research and discussion, it can be concluded first: The power of proof of notarial deeds against sharia financing contracts based on sharia principles with the addition of the word basmalah and quotations from the holy Al-Quran, based on the function of the notary who is given the authority to make authentic deeds, then the sharia financing contract is made. in the form of a notarial deed is an authentic deed in accordance with the strength of physical evidence. Second: Reconceptualization of regulations regarding sharia financing contracts in the form of notarial deeds with legal certainty can be carried out by means of a legislative review conducted by the legislators. Another route is the making of explanatory policy regulations (beleidregels) by the minister in charge of notary.Keywords: sharia principles, notarial deed, evidence

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2011 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN DANA DESA Faisol Faisol; Yandri Radhi Anadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Pelaksaan pengelolaan dana desa dituntut adanya sebuah tata pemerintahan yang baik yang mana salah satu aspeknya adalah akuntabilitas. Dalam realitanya kucuran dana dalam rangka pengembangan desa tidaklah sedikit, terutama empat tahun belakangan ini. Dana desa yang begitu besar diharapkan memberikan dampak kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Tentu dalam mewujudkan hal tersebut selain didukung dengan perencanaan yang baik juga perlu adanya pengawasan. Inspektorat merupakan badan yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap urusan yang berkaitan dengan pemerintah sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011. Pembentukan inspektoran merupakan sebuah terobosan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance dalam suatu sistem pemerintahan. Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki jumlah desa cukup banyak yaitu sejumlah 378 desa. Adanya jumlah desa yang sekian banyak maka diperlukan pengawasan dari lembaga perintah kabupaten malang terkait alokasi dan pengelohan dana desa. Hal ini dikarekan resiko munculnya penyalahgunaan dana desa yang hanya memberikan keuntungan sebagian kalangan tertentu.Kata Kunci: Inspektorat, Good Governace, Sistem Pemerintahan, Dana Desa The implementation of village fund management requires good governance, one of which is accountability. In reality, the disbursement of funds in the context of village development is not small, especially in the last four years. Such large village funds are expected to have a significant impact on progress in realizing community welfare, especially rural communities. Of course, in realizing this, in addition to being supported by good planning, supervision is also needed. The Inspectorate is an agency that has the function to conduct guidance, supervision and examination of affairs related to the government as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2011. The establishment of inspectors is a breakthrough in the context of realizing good governance and clean governance in a government system. Malang Regency is an area that has a large number of villages, namely 378 villages. The existence of such a large number of villages requires supervision from the Malang Regency command institution regarding the allocation and management of village funds. This is due to the risk of misuse of village funds which only benefits certain groups of people.Keywords: Inspectorate, Good Governace, Government System, Village Fund

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA Sekti Purwo Utomo; Ditha Wiradiputra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Indirect evidence adalah alat-alat bukti yang tidak terkait secara langsung dengan peristiwa atau tindakan yang dimaksud, namun berdasarkan konsistensi indikasi-indikasi yang ada dapat secara meyakinkan disimpulkan bahwa peristiwa atau tindakan yang dimaksud telah terjadi. Para pelaku usaha dan beberapa ahli menganggap bahwa KPPU dalam pembuktian hukum acara persaingan usaha telah menggunakan indirect evidence yang tidak sesuai dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU menganggap indirect evidence mempunyai kedudukan sama dengan alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui keabsahan indirect evidence dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan menganalisis indirect evidence dalam beberapa putusan serta validitasnya dalam pembuktian perkara persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang terdiri dari BW, KUHAP, HIR, UU No. 5 Tahun 1999, dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa indirect evidence yang diterapkan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan bukti awal yang digunakan KPPU untuk membuktikan praktik persaingan usaha tidak sehat. Indirect evidence sebagai pintu masuk untuk menunjukkan serta memperkuat adanya alat bukti yang terdapat dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dalam suatu kasus sebagaimana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan kerangan pelaku usaha.Kata Kunci: indirect evidence, sistem pembuktian, hukum acara persaingan usaha Indirect evidence is the tools of evidence which not directly related to the event or action in question, but based on the consistency of existing indications, it can be conclusively concluded that the event or action in question has occurred. Business actors and some experts consider that KPPU in the proof of business competition law has used indirect evidence which is not suitable in Article 42 of Law Number 5 Year 1999 and KPPU considers indirect evidence to have the same position as the indication of evidence. Therefore, this research is presented to determine the validity of indirect evidence in Article 42 of Law Number 5 Year 1999 and analyze indirect evidence in several decisions and its validity in proving business competition case. The research method used is normative juridical. The approach used is the legislation approach consisting of BW, Criminal Procedure Code, HIR, Law Number 5 Year 1999, and Commission Regulation Number 1 Year 2010 on the Procedure of Handling Cases in KPPU. The results of this study indicate that indirect evidence applied in business competition law in Indonesia is the first evidence used by KPPU to prove unfair business competition practice. Indirect evidence as an entrance to demonstrate and substantiate the evidence contained in Article 42 of Law Number 5 Year 1999 in a case consisting of witness statements, expert statements, letters and or documents, instructions, and business acts.Keywords: indirect evidence, evidentiary system, competition business competition law.

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SADAR HUKUM MELALUI SEKOLAH PEMBERDAYAAN Hisbul Luthfi Ashsyarofi; Fitria Dewi Navisa; Arfan Kaimuddin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Kawin sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang-Pasuruan bukan lagi fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan terdiri dari berbagai tingkatan sosial. Kawin sirri di Desa Kalisat menjadi hal yang wajar, namun dalam praktiknya terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan kawin sirri, dalam hal ini adalah makelar. Makelar memiliki peran ganda dalam pelaksanaan kawin sirri yaitu sebagai tukang ojek (orang yang mengantar) dan/atau perantara perkawinan antara perempuan Desa Kalisat dengan calon mempelai laki-laki. Dampak negatif dari budaya kawin sirri di Desa Kalisat adalah mudahnya perceraian, tidak ada harta gono gini sebagai implikasi hukum dari perceraian, perdagangan perempuan, dan ironisnya lagi anak dari hasil kawin sirri tidak memiliki akta kelahiran sehingga terlantar. Selain permasalahan budaya kawin sirri, masalah berikutnya di Desa Kalisat adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam rangkaian Sepeda (Sekolah Pemberdayaan) ini yang dipandang menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode sebagai berikut: memberikan penyuluhan hukum agar perempuan di Desa Kalisat paham dan sadar hukum khususnya Hukum Perkawinan dan Keluarga; memberikan penyuluhan hukum tentang Pemberdayaan Perempuan; Mensosialisasikan bahwa Kawin sirri merupakan hal yang sangat merugikan perempuan meski kawin sirri tidak dilarang agama dan implikasi dari Perkawinan Dini; melatih perempuan di Desa Kalisat untuk bertahan hidup sehingga mampu secara ekonomi (tidak berada di garis kemiskinan); Penyebaran buku saku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga; Penyebaran buku saku yang pada intinya memuat materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga.Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Sepeda (Sekolah Pemberdayaan),hukum Sirri marriage in Kalisat Village, Rembang-Pasuruan District is no longer a new phenomenon that occurs in society. In general, people who do consist of various social levels. Sirri marriage in Kalisat Village is a natural thing, but in practice there are people who take advantage of sirri marriage, in this case brokers. Brokers have a dual role in the implementation of sirri marriages, namely as motorcycle taxi drivers (people who deliver) and/or marriage intermediaries between Kalisat Village women and the prospective groom. The negative impact of the sirri marriage culture in Kalisat Village is the ease of divorce, there is no gono gini property as the legal implications of divorce, trafficking in women, and ironically again, children from sirri marriages do not have birth certificates so they are abandoned. In addition to the problem of sirri marriage culture, the next problem in Kalisat Village is the high unemployment rate, low level of education and the economy. The method used in this series of Bicycles (Empowerment Schools) which is seen as the best alternative to solve the problem is to use the following methods: providing legal counseling so that women in Kalisat Village understand and are aware of the law, especially Marriage and Family Law; provide legal counseling on Women's Empowerment; To socialize that unregistered marriage is very detrimental to women even though unregistered marriage is not prohibited by religion and the implications of early marriage; train women in Kalisat Village to survive so that they are economically capable (not in the poverty line); Dissemination of pocket books related to marriage and family law; Dissemination of pocket books which essentially contain material related to marriage and family law. Keywords: Women Empowerment, Bicycle (Empowerment School), Law

THE ESSENCE OF THE AUTHORITY OF THE NOTARY’S HONOR ASSEMBLY IN THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST NOTARY CONSUMERED CRIMINAL ACTS IN IMPLEMENTING ITS POSITION Peter Jeremiah Setiawan; Asa Intan Primanta; Gandhis Nawang Wulan; Bagas Mullanda Saputra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

One of the new provisions in Law 6/2014 is the presence of the Notary Honorary Council. There are a) it is necessary to take a photocopy of the Minutes of Dead and/or the letters attached to the Minutes of Deeds or Protocols of Notary in the Notary’s deposit; and b) call the Notary to be present of the examination related to the Notary Deed or Protocol is in the Notary’s custody, it must be with the permission of the Notary Honorary Council. It creates a dilemma in society and it is considered a form of impunity for notaries. The formulation of this research are First, what is the classification of criminal acts committed by a notary whose examiner requires the approval of an Honorary Maejis and Second, what is the essence of the authority of the Notary Honorary Council as regulated in Article 66 of Law 2/2014? This research is a legal research with a statute approach and conceptual approach. The result of this research are First, the classification of criminal acts committed by notaries whose examiner requires approval from the Honorary maejis is related to the deed or Notary Protocol is in the notary’s repository. Second, the essence of the authority of the Notary Honorary Council as regulated in Article 66 UU 2/2014 is to provide legal protection for Notaries, Parties who make deeds, and of course third parties (society) who are litigating.

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN PASAL 6 UUHT Audilia Hany Azura; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Adanya spesifik peraturan yang mengantur tentang Hak Tanggungan untuk hukum perdata Indonesia mempunyai tujuan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi sehingga kepastian hukum yang sepadan di aspek jaminan perikatan terhadap hubungan benda atas tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit bagi kreditur dapat tercapai, sebagai halnya ketentuan bagi bank untuk menawarkan kredit adalah dengan adanya jaminan itu. Pada kenyataannya, penyerahan kredit yang dilakukan bank pada umumnya tidak berarti seluruh pemberian kredit oleh bank akan berjalan lancar. Dalam perjanjian kredit, jika debitur lalai memenuhi kewajibannya, untuk menarik pelunasan piutang tersebut bank berwenang melaksanakan eksekusi objek jaminan. Hal yang dapat dilakukan bank dalam melindungi adanya kredit macet adalah dengan melakukan opsi eksekusi objek jaminan yaitu dengan Parate Eksekusi. Yang mana jika debitur wanprestasi atau cidera janji pihak bank sebagai pemegang hak tanggungan pertama berwenang untuk menjual objek hak tanggungan berdasarkan kuasanya sendiri untuk nantinya hasil penjualan tersebut diambil guna melunasi piutang.Kata Kunci: Kredit Macet, Eksekusi Hak Tanggungan, Jaminan. The specific presence of regulations that deal with the Right of Dependents to Indonesian civil law has the goal that the interests of the parties can be protected so that the legal certainty that is commensurate in the aspect of the guarantee of the engagement to the relationship of objects to land and buildings that become credit guarantees for creditors can be achieved, as well as the provision for banks to offer credit is with the guarantee. In fact, the delivery of credit made by banks in general does not mean that all credit by banks will run smoothly.In the credit agreement, if the debtor neglects to fulfill his obligations, to withdraw the repayment of the receivables the bank is authorized to carry out the execution of the object of the guarantee. The thing that banks can do in protecting the presence of bad credit is to perform the option of execution of the object of collateral, namely with Parate Execution. Which if the debtor wanprestasi or injury promises the bank as the holder of the first dependent rights is authorized to sell the object of dependent rights based on his own power for later the proceeds of the sale taken to pay off receivables.Keywords: Non Performing Loan, Mortgage Execution, Guarantee.

MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Erma Sirande; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Seiring dengan nafas pembaharuan hukum pidana, penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini. Terkait dengan penerapan restorative justice khususnya terhadap pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik belum memiliki peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal teknis dan semacamnya sehingga menyebabkan kendala-kendala dalam implementasi restorative justice itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Restoratif Justice, Pencemaran Nama Baik Along with the breath of criminal law reform, the handling of criminal cases with the restorative justice approach offers different views and approaches in understanding the settlement of a criminal act. In the view of restorative justice, the meaning of criminal action is basically the same as in the criminal law approach in general, namely attacks on individuals and society and social relations. However, in the restorative justice approach, the main victim of the occurrence of a criminal act is not the state as understood in the criminal justice system which is currently applied in the handling of criminal cases. Related to the application of restorative justice, especially against the perpetrators of criminal acts of defamation / defamation do not yet have the necessary implementing regulations related to technical matters and the like, causing obstacles in the implementation of restorative justice itself. This research is a normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results of this study indicate that the concept or approach of restorative justice must be created with a legal umbrella that has a high degree of basis and guidance for all law enforcement agencies so that it is implemented in an integrated manner, meaning that it is carried out in stages starting from the investigation, prosecution and judicial stages. For example, the police and the prosecutor's office have embraced the concept of restorative justice but judges still adhere to a legistic mindset, in cases like this the judge will issue a very normative decision so that the correctional institution is unable to apply the concept of restorative justice. Conversely, if one component does not apply the restorative justice approach or concept, the restorative justice approach or concept itself will not be well realized.Keywords: Law Enforcement, Restorative Justice, Defamation

KODE ETIK NOTARIS MENJAGA ISI KERAHASIAN AKTA YANG BERKAITAN HAK INGKAR NOTARIS (UUJN Pasal 4 ayat 2) Habib Adjie; Sri Agustini
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Akta Notaris sebagai bukti autentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis, bidang perbankan, kegiatan sosial dan sebagainya karena di dalam akta tersebut telah ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris juga terikat dengan aturan yang disebut juga dengan “kode etik Notaris” sebagai mekanisme control bagi profesi Notaris. bersikap hati-hati karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari sehingga menyebabkan Notaris dapat di hadapkan dengan proses peradilan, di mana Notaris diharuskan untuk memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Dalam sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris terkait rahasia jabatannya terdapat dalam sumpah jabatan Pasal 4 UUJN Pasal 16 huruf f UUJN dan pelanggaran atas rahasia rahasia jabatan ini diatur dalam Pasal 322 KUHP.Kata-Kunci: Kode Etik, Notaris, Hak Ingkar Notaris Notary deeds as authentic evidence have an important role in every legal relationship in public life, both in business activities, banking, social activities, and so on because the deed clearly determines the rights and obligations of the parties, so as to guarantee legal certainty and protection for the community. Notaries are also bound by a rule which is also known as the “Notary code of ethics” as a control mechanism for the Notary profession. Be careful because the negligence he makes can cause legal problems in the future so that the Notary can be confronted with a judicial process, in which the Notary is required to provide his statement or submit a photocopy of the deed. In the notary's oath of office and the notary's code of ethics contains the secret of office held by a notary who is obliged to maintain the secret entrusted to the secret of office given by law to the notary regarding the secret of his position contained in the oath of office Article 4 UUJN Article 16 letter f UUJN and violations of The secret of this position is regulated in Article 322 of the Criminal Code.Keywords: Notary, Code of Ethics, Notary's Ingar Rights

DASAR FILOSOFIS DAN KARAKTERISTIK ASAS PUBLISITAS DALAM JAMINAN KEBENDAAN Djoni Sumardi Gozali
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Salah satu asas yang penting dalam hukum jaminan kebendaan adalah Asas Publisitas. Asas ini bermakna bahwa pembebanan atas benda dengan hak jaminan harus memenuhi kewajiban mengumumkan ke masyarakat. Semua jaminan kebendaan, baik itu Gadai, Hipotek, Fidusia, maupun Hak Tanggungan harus memenuhi asas publisitas. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dasar filosofis dan karakteristik asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan temuan menunjukkan bahwa dasar filosofis asas publisitas adalah pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, yang pada akhirnya bertujuan melindungi hak orang. Karekteristik publisitas dalam jaminan kebendaan tergantung pada jenis benda yang menjadi objek jaminan kebendaan. Publisitas pada Gadai dilakukan melalui penguasaan benda Gadai oleh Penerima Gadai, sedangkan pada Hipotek, Fidusia, dan Hak Tanggungan, publisitas dilakukan dengan pendaftaran benda jaminan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA