Journal of Public Administration and Local Governance
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Articles
90 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Pelayanan Prima di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk ]]>
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>;
<![CDATA[Shafira Ayu Permatasari]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4803
<![CDATA[Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan wajib yang wajib diberikan adalah pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pelayanan prima di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan analisis data. Hasil analisis yang sudah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa dari segi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak serta kewajiban dapat berjalan dengan baik diikuti oleh pemikiran yang positif dari pihak pelayanan publik dan pengunjung sebagai konsumen di Mal Pelayanan Publik Nganjuk ini. Namun, terdapat perbaikan yang harus dilakukan pihak pelayanan publik, terutama dari sisi fasilitas pendukung.]]>
<![CDATA[Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Taiba Smart di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Widia Andriani]]>;
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4804
<![CDATA[Penelitian ini berbicara tentang penguatan kelembagaan lokal BUMDes. Melihat bahwa Kelembagaan BUMDes Taiba Smart Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang memiliki hambatan dalam menguatan kelembagaannya seperti jenis usaha yang dijalankan BUMDes masih terbatas, lemahnya kemampuan kelembagaan di bidang manajemen administrasi BUMDes, keterbatasan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung keberhasilan BUMDes, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan mikro BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taiba Smart di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Taiba Smart di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum optimal hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal dalam kelembagaan BUMDes serta kurangnya sumber daya manusia pengelola.]]>
<![CDATA[Implementasi Perubahan Kedudukan Kelurahan Menjadi Perangkat Kecamatan (Studi pada Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi) ]]>
<![CDATA[Husni Husni]]>;
<![CDATA[Mela Sari]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5656
<![CDATA[Perubahan nomenklatur Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, berdampak pada tugas pokok kelurahan sebagai organisasi Pemerintahan terdekat dimasyarakat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diperlukan upaya yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyikapi kondisi dari perubahan yang terjadi pada organisasi kelurahan, agar kelurahan dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. Dengan berubahnya status Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, maka berubah pula status penggunaan anggaran, dimana anggaran Kegiatan Kelurahan sepenuhnya berada di Kecamatan. Hal ini dapat berdampak bagi kinerja Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Kelurahan, yang menjadi sektor Pelayanan paling dekat ke masyarakat. Ketika Kelurahan menjadi Perangkat Daerah dan memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari APBD, Kelurahan dapat berinovasi dan dapat menggunakan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang) ]]>
<![CDATA[Rizza Arge Winanta]]>;
<![CDATA[Sholihul Hakim]]>;
<![CDATA[Anisa Setya Arifina]]>;
<![CDATA[Annisa Nurul]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5651
<![CDATA[Pengembangan desa wisata bertujuan sebagai salah satu hal yang dapat menambah pemasukan bagi dana desa selain itu dengan adanya pengembangan desa wisata diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan diri dan saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan desa. Desa Wisata Ngawen menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang memiliki berbagai potensi baik dari wisata alam, buatan, kuliner maupun kebudayaan. Namun meskipun memiliki berbagai potensi wisata, dalam pengembangannya masih ditemukan beberapa hal yang menghambat di samping hal-hal yang mendorong pengembangannya. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan 4 cara yakni FGD (Focus Group Discussion), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Ngawen memiliki berbagai potensi wisata dan pada hakikatnya desa wisata ini berbasis pada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakatnya sudah diajak dan mau untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata ini. Namun, meskipun demikian masih ada beberapa faktor yang dikhawatirkan akan menghambat proses pengembangan desa wisata Ngawen.]]>
<![CDATA[Pemetaan Potensi Wisata Kampung Berbasis Masyarakat di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ]]>
<![CDATA[R.M. Mahendradi]]>;
<![CDATA[Yuni Kurniasih]]>;
<![CDATA[Tri Asih Wismaningtyas]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5657
<![CDATA[Pengembangan wisata kampung akan bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Kecamatan Magelang Tengah merupakan kawasan dengan potensi wisata yang prospektif untuk dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peta potensi wisata berbasis masyarakat di Kecamatan Magelang Tengah dan menganalisis upaya pemerintah Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dalam mengembangkan wisata kampung berbasis masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu survey, wawancara, focus group discussion (FGD), observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan wisata berbasis masyarakat yang dapat dipetakan di Kecamatan Magelang Tengah telah sesuai dengan aspirasi masyarakat di masing-masing RT dan RW yang dijadikan percontohan. Hal ini dibutkikan dari aspek-aspek perencanaan pembangunan, kelembagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pengusahaan, pemasaran dengan menggunakan teknologi dan media sosial serta aspek partisipasi masyarakat sudah sesuai. Kemudian dari segi kesiapan sumber daya manusia menurut jumlah penduduk usia produktif rata-rata mendukung terbukti pada saat pemetaan saling berkontribusi. Tingkat keamanan cukup kondusif sehingga layak untuk diselenggarakan wisata kampung. Tingkat ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat di kedua obyek wisata kampung tersebut sangat membutuhkan peningkatan pendapatan. Kegiatan dalam organisasi kampung masing-masing sudah berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Simeulue ]]>
<![CDATA[Dia Musfira]]>;
<![CDATA[Safrida Safrida]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5652
<![CDATA[Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok atau individu untuk menikmati keindahan suatu tempat. Dengan keberadaan pariwisata dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Ini penelitian dilakukan di Kabupaten Teupah Selatan pada Restorasi Mangrove dan Pusat Pembelajaran (PRPM) bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Simeulue. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan telaah sumber pustaka seperti ilmiah jurnal, buku, dan laporan penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Pemerintah bertindak sebagai pendukung dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh tempat wisata dan masyarakat, sehingga pemerintah berperan peranan penting dalam pengembangan destinasi wisata di bidang infrastruktur, bidang lingkungan, jaringan dan kelistrikan. Kendala yang dialami oleh pemerintah adalah anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan destinasi wisata. Pada Pusat Pembelajaran dan Restorasi Mangrove (PRPM) perlu dilakukan pemerintah ulasan lebih lanjut tentang objek wisata ini, pemerintah dapat mengevaluasi kembali sehingga dapat difungsikan kembali sebagai destinasi wisata di Kabupaten Simeulue]]>
<![CDATA[Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru ]]>
<![CDATA[Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5658
<![CDATA[Penelitian memfokuskan pada proses demokratisasi pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia melalui analisis pada beberapa peraturan terkait dengan pengaturan dari pemerintahan desa di Indonesia, yang dimulai pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 pada masa Orde Baru berkuasa, lalu pada Undang- Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya metodelogi dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskripstif dengan menggunakan metode library research, yang menggunakan pendekatan teori desentralisasi, demokrasi dan pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses demokratisasi pemerintahan desa di Indonesia, baru dimulai pada pasca reformasi dengan keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai kedudukan desa, yang terdapat pada Bab XI, pada bab tersebut terdapat beberapa aturan yang menjelaskan mengenai perubahan institusional pada Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). lalu dilanjutkan pada Undang-Undang No 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari Undang-undang sebelumya, dijelaskan pada bab yang sama, Bab XI bagian ketiga mengenai kedudukan dan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Terakhir dengan keluarnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya, bahwa desa memiliki hak otonomi dan kewenangan dalam penyelenggaran pemerintahan yang lebih demokratis.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahagunaan Kebebasan Pers ]]>
<![CDATA[Wahyu Prabowo]]>;
<![CDATA[Indira Swasti Gama Bhakti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5653
<![CDATA[Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) mengatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kebebasan pers merupakan kondisi dimana peran pers tidak boleh dihalangi baik dalam hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Seperti yang telah disebutkan di atas pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasinya. Hal ini bisa dilakukan apabila sejalan dengan kepentingan pers dan tidak merugikan pihak lain baik itu narasumber, korban, pelaku, saksi atau bahkan pembaca. Perlindungan hukum bagi narasumber terhadap kebebasan pers diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu pengaturan mengenai Kewajiban Koreksi dan Hak Koreksi.Adanya peran pimpinan redaksi Surat Kabar Jawa Pos dalam perlindungan narasumber terhadap kebebasan pers yakni peran dewan pers yang mendampingi narasumber dalam pelaporan atas kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh narasumber. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah key informan, informan, tempat penelitian dan dokumen.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah: Studi Kerja Sama Tiga Daerah di Provinsi Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Mohbir Umasugi]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5654
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama tiga daerah di Provinsi Maluku Utara yaitu antara Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Penelitian ini fokus mengkaji berbagai program yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah dari tahun 2017-2019. Pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif digunakan untuk mengambarkan permasalahan secara obyektif tentang pelaksanaan kerja sama tiga daerah. Data primer diambil melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari kajian dokumen kerja sama ini digunakan untuk analisis permasalahan di lapangan dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasilnya ditemukan bahwa kesepakatan kerja sama yang ditandatangai tiga kepala daerah dalam bentuk MoU (Memorandum Of Understanding) ini tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dalam dokumen kerja sama. Hanya Pemerintah Kota Ternate yang melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama. Sedangkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum memasukan secara spesifik program kegiatan kerja sama di dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan 2019. ]]>
<![CDATA[Community Based Tourism Pada Destinasi Wisata Nepal Van Java ]]>
<![CDATA[Sujatmiko -]]>;
<![CDATA[Fadlurrahman -]]>;
<![CDATA[Ari Mukti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5649
<![CDATA[Destinasi wisata Nepal van Java dikembangkan oleh masyarakat Dusun Butuh dengan mengusung konsep keindahan pemandangan pemukiman bersusun dan warna-warni yang mirip dengan suasana di Negara Nepal. Tingginya antusiasme wisatawan untuk mengunjungi destinasi ini, telah mendorong masyarakat untuk lebih serius menggarap potensi wisata dengan membentuk kepengurusan, mengajukan legalitas perijinan, serta mempersiapkan spot dan sarana prasarana pariwisata. Oleh karenanya perlu dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan Community Based Tourism (CBT) pada destinasi wisata Nepal van Java. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, berlokasi di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan dipilih secara purposif yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Nepal van Java sesuai dengan prinsip dan dimensi CBT. Terdapat persoalan pada aspek partisipasi masyarakat dimana kepala dusun mendominasi penyusunan konsep pada pada awal pengembangan untuk menghindari gejolak penolakan dan pro kontra dari masyarakat.]]>
