cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nike Mutiara Fauziah
Contact Email
nikemutiarafa@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpalg@untidar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Local Governance
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144433     EISSN : 26144441     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Arjuna Subject : -
Articles 90 Documents
 4   5   6   7   8 
Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19 Sukron Mazid; Rumawi Rumawi; Wahyu Prabowo; Sholihul Hakim
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3859

Abstract

Tugas penyuluh agama yakni untuk melaksanakan bimbingan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluhan bermaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama serta mendorong untuk menjalankan dengan sebaiknya. Adapun masalah sosial kemasyarakatan, penyuluh memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah demi kemajun dan kesejahteraan serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pembangunan peradaban luhur bangsa. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama adalah peran penyuluh agama Islam adalah memberikan pembinaan bentuknya yaitu kegiatan keagamaan seperti melaksanakan pengajian, tadarusan, dan kajian keislaman. Kedua, Pelayan masyarakat di era pandemi Covid 19 saat ini sebagai motivator yang mampu memberikan jalan penuntun kearah penerangan. Penelitian ini masih harus dikaji lebih dalam terutama kepada penyuluh agama terutama dalam pelayanan pembangunan spiritual masyarakat di era pandemi Covid 19.
Efektivitas Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta Matheus Gratiano Mali
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap pelaku Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY serta pelaku Industri Kreatif dan Usaha Kecil di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih perlunya perhatian pemerintah untuk melakukanPemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya terkait persoalan dasar IKM dalam menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yakni dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.
Analisis Pengelolaan Air Bersih Berbasis Komunitas di Kelurahan Sungai Lekop Rafi Hidayat; Adji Suradji Muhammad; Imam Yudhi Prastya
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3492

Abstract

Permasalahan kesulitan mengakses air bersih di masyarakat pedesaan, membuat pemerintah berupaya untuk mengatasi persoalan air di masyarakat dengan memberikan bantuan fasilitas seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelolaa secara mandiri. fokus penelitian menganalisis dari pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop khususnya pada program SPAM, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengeloaannya. Peneliti menggunakan metode kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan penelitian 11 orang. Adapun teori yang digunakan dengan  empat pendekatan fungsi manajamen dari yaitu tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan yang dianalisis dari nilai-nilai pengembangan komunitas meliputi nilai partisipasi, pemberdayaan, kepemilikan, serta modal sosial Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan air bersih berbasis komunitas di Kelurahan Sungai Lekop belum optimal dalam pengelolaanya, ada hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanya sehingga belum mampu memberikan peningkatan terhadap kebutuhan air bersih dimasyarakat. Seperti pada tahap planning program berjalan sesuai dengan perencanaannya, pada tahap organizing komunitas belum mampu mengambil keputusan tentang kepengurusan dan biaya tarif. Lalu tahap actuating anggota komunitas kurang mampu berkoordinasi sehingga tidak mampu memecahkan masalah kedepannya. Selanjutnya tahap controlling  ketidaktegasan pengawasan dalam program, sehingga pengelola menjadi lalai dalam menjalankan tugasnya.
Peranan Istitusi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Politeknik Negeri Bandung Mia Rosmiati
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3487

Abstract

This research was conducted to analize the role of the Bandung State Polytechnic (Polban) institution in order to improve the quality of policy makers, lecturers and educational staff and students. The method used is a qualitative research design, because the researcher seeks to observe and reveal what is happening in reality and will further observe and explore the behavior of the object being studied. The results of this study indicate that Polban has carried out many activities or work programs that are devoted to the development and improvement of human resources in the campus environment, in order to reach the goals that accordance with the vision and mission of the Polban institution so that Polban’s human resources can be competitive in any field, especially the ability in information technology systems. The conclusion from this research is that institutions have a big role in improving the quality of their human resources, and this requires high commitment from policy makers where top level management plays an important role in the decision-making process regarding policies to be implemented in the Polban environment in order to achieve the goal of improving quality of human resources.
Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang) Tri Asih Wismaningtyas; Yuni Kurniasih
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3850

Abstract

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan good governance. Pemerintah didorong untuk dapat bersikap terbuka dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori informatif dan menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Tengah dalam hal transparansi badan publik adalah Pemerintah Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketercapaian implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Pemerintah Kota Semarang serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualititatif melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kelengkapan dan kemutakhiran informasi yang tertera di situs resmi Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komitmen pemerintah, kompetensi, anggaran dan fasilitas.
Pelaksanaan InovasiiPelayanan PerizinaniMelalui Program “Debat” padaiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Yesi Oktavia; Sujianto Sujianto
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4805

Abstract

Pada masa sekarang ini perizinan berusaha sudah menggunakan sistem online namun tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perizinan online masih rendah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perizinan online DinasiPenanaman Modalidan PelayanankTerpadu SatukPintu KabupatenkPasaman membuat suatu inovasi program baru yang diberi nama program DEBAT dimana DEBAT ini singkatan dari (Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan melalui program DEBAT pada DinasiPenanaman ModalidaniPelayanan TerpaduDSatu PintuDKabupaten PasamanGdan apa saja faktor penghambat pelaksanaan inovasi tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Jenis dan sumber data dalam penulisan ini ialah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data melalui tahapan mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program DEBAT bahwa secara umum Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Program DEBAT Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sudah berjalan cukup baik. Dalam penerapan inovasi menurut Rogers terdapat beberapa atribut yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan inovasi yang telah disimpulkan yaitu sebagai berikut: Keuntungan Relatif, Adapun keuntungan yang dirasakan masyarakat salah satunya yaitu biaya ongkos yang dikeluarkan untuk mengurus izin berkurang. Kesesuaian, bahwa program DEBAT ini bertujuan untuk memberi kemudahan masyarakat dalam mengurus izin dan program DEBAT ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kerumitan, dalam pelaksanaan inovasi DEBAT ini terkendala akan jaringan dan kegagapan masyarakat akan teknologi yang membuat pelayanan menjadi lebih lama dari waktu yang ditargetkan sebelumnya. Kemungkinan dicoba, Inovasi Program DEBAT telah di uji coba di Kecamatan Bonjol. Kemudahan diamati, dengan hadirnya inovasi DEBAT ini masyarakat merasa terbantu sekali dan mempermudah masyarakat memahami sistem perizinan online.
Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Binti Rhaudhatul Janah; Shilmy Purnama; Syamsuri Syamsuri
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, kendala, dan solusi dari penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas) di desa Emparu, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, dan peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang di dapatkan dari pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan gambaran penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance di desa emparu sudah cukup baik, ditandai dengan pada prinsip partisipasi terdapat pengambilan keputusan bersama, adanya pemahaman penyelenggara negara tentang partisipastif, terdapat perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli, terdapat peningkatan kritik dan saran oleh masyarakat. Pada prinsip transparansi tersedianya informasi yang memadai, meningkatnya kepercayaan masyarakat, adanya akses informasi yang mudah diperoleh. Pada prinsip akuntabilitas terdapat sanksi yang ditetapkan apabila terdapat kelalaian, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP, dan terdapat laporan pertanggungjawaban. Pada penyelenggaraannya juga mempunyai kendala seperti sulitnya mencapai suatu keputusan saat musyawarah.
Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum Suwandoko Suwandoko; Sholihul Hakim; Rizza Arge Winanta
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4807

Abstract

Hakikat negara hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait dengan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Atas putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknis analisis data menggunakan model analisis interaksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai wujud dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara dalam hal ini Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengoptimalkan supremasi hukum, dan menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Efektivitas Pembayaran Suroboyo Bus Menggunakan Sampah Botol Plastik (Studi Kasus di Rumah Kompos Rungkut Asri) Agus Widiyarta; Amrisa Nur Fajri; Hani Velia Tamimi; Nur Melywuni
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4802

Abstract

Sampah merupakan masalah kompleks yang dihadapi negara maju dan berkembang. Salah satunya adalah beberapa kota besar di Indonesia. Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.874.314 jiwa dengan laju bertumbuhan penduduk tinggi yang dapat mempengaruhi peningkayan jumlah sampah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan adanya timbunan sampah pada tahun 2017-2018. Untuk menanggapi permasalahan sampah yang ada Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Bus Surabaya. Pada 11 oktober 2018 terjadi penumpukan sampah botol plastik di rumah kompos Rungkut Asri. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui efektivitas pembayaran Suroboyo bus menggunakan sampah botol plastik. Metode yang digunakan dalam adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui berbagai macam data (triangulasi), observasi, wawancara, dan pencocokan data dengan teori. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif jika memenuhi delapan indikator menurut Siagian 1978 yaitu, kejelasan tujuan yang hendak dicapai belum optimal karena terjadi penumpukan di rumah kompos Rungkut Asri, kejelasan strategi pencapaian tujuan dengan menetapkan pembayaran Suroboyo bus menggunakan sampah plastik kurang efektif, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap untuk mengurangi sampah tidak terwujud dengan baik, perencanaan yang matang dilakukan proses pemilahan sampah botol plaastik melalui warna,tutup dan kemasan botol, penyusunan program yang tepat sampah botol plastik didistribusikan ke rumah kompos Rungkut Asri yang dilakukan 3 kali dalam seminggu hal tersebut cukup efektif, tersedianya sarana dan prasarana untuk sementara sampah hasil dari pembayaran Suroboyo bus disimpan di rumah kompos Rungkut Asri hal ini tidak efektif, pelaksanaan efektif dan efisien dalam peneglolaan sampah botol plastik tidak efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pelelangan, sistem pengawasan yang mendidik dilakukan oleh pegawai DKRTH sebagai pengendali dan penanggung jawab dalam pengelolaan sampah botol plastik.
Evaluasi Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh Pada Program TTM Studi di Kecamatan Mangoli Utara Mohbir Umasugi
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4808

Abstract

Akses dan kualitas pendidikan masih menjadi permasalahan mendasar dalam pengembangan pendidikan tinggi. Pelaksanaan kebijakan pendidikan jarak jauh dengan berbagai model diharapkan mampu memberikan akses dan kualitas pendidikan kepada seluruh masyarakat. Salah satu model tersebut yakni tutorial tatap muka (TTM). Maka tulisan bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program TTM di Kecamatan Mangoli Utara. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan tutorial, evaluasi tugas Pokjar dalam mendukung program TTM, dan evaluasi peran UPBJJ UT Ternate dalam pelaksanaan TTM. Wawancara kepada mahasiswa, pokjar, dan perwakilan UPBJJ UT Ternate, serta observasi dan studi dokumentasi terkait dengan pelaksanaan TTM akan digunakan sebagai teknik pengambilan data. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan TTM di Kecamatan Mangoli Utara sudah berjalan sesuai dengan tahapan dalam program TTM, yakni dimulai dari tahap awal tutorial, tahap inti tutorial, dan tahap akhir tutorial. Dalam pelaksanaan TTM, penilaian tutor kepada mahasiswa dinilai dari partisipasi dan tugas mahasiswa. Selanjutnya peran Pokjar di Falabisyahaya sangat maksimal dalam memberikan sosialisasi jadwal TTM, pengambilan buku mata pelajaran, dan pemberitahuan informasi akademik kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa sangat antusias mengikuti TTM. Namun, peran UPBJJ UT Ternate dalam mengiriman buku BMP masih terjadi keterlambatan, sehingga dikeluhkan oleh mahasiswa.

Page 6 of 9 | Total Record : 90

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Public Policy Analysis and Innovation Vol 7, No 2 (2023): Public Policy Analysis Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara More Issue