cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 7 Nomor 1, Juli 2023" : 19 Documents clear
ASPEK PEMIDANAAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TURUT SERTA (DEELNEMING) MELAKUKAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 100/PID.B/2022/PN.TJK) Hartono, Bambang; Anggalana, Anggalana; Zhifa, Ersha Nadhia
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4558

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, faktor kebiasaan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (mens rea) dengan menggadaikan tanpa izin sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara, mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan dan memepertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa selama persidangan, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah   dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo Hasanah, Alfiyyah Nur; Ikhwan, Muhammad; Dilova, Gisha
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4553

Abstract

Recidive pada buku hukum dimaknai sebagai pengulangan kejahatan, yaitu suatu peritiwa bagi orang yang pernah di pidana karena pernah melaksanakan suatu tindakan pidana kejatahan, kemudian melakukan lagi tindak pidana. Residivis terjadi pada hal yaitu orang yang melakukan kejahatan dan sudah diberikan tindakan pidana dengan hakim yang mempunyai kekuasaan tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosial dan ekonomi. Adapun permaslahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berstatus residivis ? serta bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak?. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo saat mengadili kasus yang berkaitan tentang residivis pada anak selain itu melihat bagaimana pengaturan mengenai pemidanan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kasus anak dengan status residivis di Pengadilan Negeri Muara Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang berstatus residivis dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Adapun pengaturan yang dilakuan pada anak yang bererkara mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti) Irianto, Kartika Dewi; Suryamizon, Anggun Suryamizon Lestari; adriaman, mahlil; Kasman, Reta Permata
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4569

Abstract

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jaminan fidusia antara PT. Reksa Finance yaitu Badan Usaha Khusus guna melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa yang dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sepakat mengadakan perjanjian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang akan jatuh tempo setiap bulannya, namun ternyata Tergugat tidak menepati janji untuk membayar angsuran setiap bulannya. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan (library research) dengan metode analisis kualitatif. Putusan pengadilan terhadap penyelesaian kasus perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jaminan fidusia terdapat dalam Paraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait pertimbangan hakim yang mengabulkan beberapa petitum dikarenakan penggugat tidak jelas dalam perkara kasusnya maka dari itu penggugat diharuskan melengkapi berkas dalam perkara ini agar pertimbangan hakim dapat berjalan sesuai Undang- Undang yang berlaku. Dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan ini yaitu menolak sebagian gugatan penggugat dan menerima sebagian gugatan dari penggugat, yaitu dikarenakan mengenai sipenggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak mengajukan saksi,tidak mengajukan alat bukti maupun hal-hal lain yang diajukan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor : 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.) Afandi, Aris Nur
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4564

Abstract

Upaya penindakan pelanggaran dan kejahatan lalu lintas untuk dilakukan penyidikan telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penyidik Pembantu, yang dijelaskan dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b memiliki wewenang yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang tersebut, kecuali untuk melakukan penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h. Penahanan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memberikan pelimpahan wewenang. Berdasarkan putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bks, semua elemen tuntutan jaksa telah terbukti dan terpenuhi, sehingga terdakwa harus dianggap bersalah secara sah dan meyakinkan. Tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman atau tanggung jawab pidana yang dihadapinya. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa telah dipertimbangkan dengan matang sebelum majelis hakim membuat keputusan. Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus ini, majelis hakim telah sepenuhnya menunjukkan keadilan terhadap masyarakat, negara, dan terdakwa.
ASPEK HUKUM TENTANG DUALISME KEDUDUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI KEPALA DESA Syafwar, Robi
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4559

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah berlangsung hampir sepuluh tahun sejak disahkanya UU Desa dan pemerintahpun sudah mengucurkan Dana Desa sejak tahun 2015, yang terus mengalami peningkatan. Posisi strategis dalam mengelola dana desa dalam jumlah besar mendorong minat warga desa untuk menjadi kepala desa, namun apakah setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Kepala Desa, sebut saja seseorang PNS, apakah dapat berpartisipasi dalam pilkades, karena akan berpotensi dualisme atau rangkap jabatan jika terpilih. Fokus penelitian ini adalah: Pertama, melihat bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan kepala desa; Kedua, apakah ASN dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan kepala desa dan untuk mengetahui dapatkah ASN dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL TRAVELLO SEBAGAI PENYEDIA JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia) Dilova, Gisha; Badri, Ainul; Febrianda, Efni Astry
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4554

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello, dimana telah terjadi wanprestasi antara pemilik mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah dengan pihak Yayasan Andalas Cendekia. Rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello? (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil tarvello? (3) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travelo? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini : (1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello di Yayasan Andalas Cendekia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi. (2) Hambatan yang terjadi adalah pihak pemilik mobil travello tidak memberikan kondisi mobil yang baik, kurangnya komunikasi, pihak pemilik mobil travello yang memutus perjanjian ditengah masa berlaku dan tidak adanya aturan mengenai pemutusan perjanjian di tengah masa berlaku beserta dengan sanksinya. (3) Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa musyawarah atau mufakat untuk mencari perdamaian. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello terjadi wanprestasi yang diakibatkan kurangnya pemahaman para pihak terhadap perjanjian tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM KUHP NASIONAL Febriani, Lola; Isnawati, Muridah
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4570

Abstract

Perbuatan cabul dewasa ini menjadi perhatian khusus dikarenakan perbuatan tersebut termasuk kejahatan seksual yang cukup meresahkan di masyarakat kita, sehingga mengakibatkan aktivitas seksual sesama jenis ini menyimpang dari yang seharusnya Perilaku cabul yang dilakukan antar orang dewasa sesama jenis telah diatur di KUHP yang bisa menjadi acuan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP nasional dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach).  Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesame jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2)
PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA MOJOKERTO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Firmansyah, Puguh Ega; Babussalam, A Basuki
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4565

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang berbagai aspek terkait narkotika, termasuk rehabilitasi bagi penyalahguna. Salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan upaya rehabilitasi narkotika adalah Kota Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah Kota Mojokerto telah menjalankan program rehabilitasi yang meliputi pengobatan medis, terapi perilaku, dan reintegrasi sosial untuk membantu penyalahguna narkotika pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi narkotika di Kota Mojokerto. Hal tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, serta stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, termasuk peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah yang penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan dan hambatan, melalui upaya peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan kerjasama antarinstansi, diharapkan program rehabilitasi dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika serta membantu para penyalahguna untuk pulih dan berkontribusi kembali dalam masyarakat.
DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM FIKARLIA, FIKARLIA; JALALUDDIN, JALALUDDIN
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4560

Abstract

Disparitas yaitu perbedaan putusan yang di jatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama, Hakim dalam menjatuhkan putusan sering terjadi disparitas atau adanya perbedaan dalam suatu putusan dalam kasus yang sama. Seperti dalam kasus tindak pidana Narkotika dimana ada pelaku yang bernama Ridwan My di jatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas ) tahun sedangkan pelaku yang bernama Iskandar Bin Juned Alias Ucok di jatuhi hukuman 16 (enam belas) tahun penjara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika. Metode yang digunakan ialah metode normatif empiris. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa terjadinya disparitas terhadap putusan nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan putusan nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, terdapat di pertimbangan hakim bahwa di dalam pertimbangan hakim adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Jadi di dalam putusan terdakwa yang bernama Ridwan my menurut pertimbangan hakim bahwa terdakwa yang bernama Ridwan my belum menikmati hasil dari kejahatannya karena terdakwa l belum menerima upah dari pekerjaan mengepres ganja, sedangkan terdakawa yang bernama Iskandar Bin Juned Alias Ucok sudah menikmati hasil dari kejahatannya, terdakwa tersebut telah menerima uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Saudara Arhas.
PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (PA) PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Azani, Muhammad; Basri, Hasan; Rinaldi, Aurora Putri; Nibrasullah, Nibrasullah
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4555

Abstract

Rumusan masalah yang Penulis rangkum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di  Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?  Tujuan dari penelitian adalah untuk  Mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan  adalah studi lapangan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan merupakan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun.  Hambatan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah  Faktor tidak terpenuhinya kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan yang berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan Faktor kurangnya alat bukti, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak, sehingga putusan dinyatakan ditolak. Upaya mengatasi  Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan  terkait dengan  hambatan   tidak terpenuhi berkedudukan hukum pemohon, Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc, putusan hakim akan berbunyi permohoan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) yang itu berarti perkara tersebut mengandung cacat formil. Upaya mengatasi hambatan terhadap kurangnya alat bukti adalah  dapat memberikan kesempatan perbaikan oleh pemohon dengan mengajukan kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya.

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 More Issue