Garuda - Garba Rujukan Digital

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA E-COURT DITINJAU DARI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN KUH PERDATA kinasih, Elisabet sekar; sulistyo, al qodar purwo
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6221

Penelitian ini menganalisa perlindungan hukum bagi pengguna e-Court dalam melindungi hak-hak pihak berkepentingan serta menelaah upaya hukum yang relevan untuk optimalisasi penggunaannya di Indonesia, mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara Secara Elektronik dan KUH Perdata. Hadirnya e-Court dimaksudkan sebagai solusi peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan efisien dengan memastikan perlindungan hak melalui akses yang setara, perlindungan data pribadi, dan pengakuan atas bukti elektronik. Pasal 4, 7, 10, dan 14 dalam PERMA ini menetapkan hak akses yang sama bagi penggugat maupun tergugat, keamanan data pribadi, validitas bukti elektronik, serta hak memantau perkara secara daring. Pengaturan tersebut tidak hanya mendukung asas keadilan dan transparansi tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses fisik ke pengadilan. Dalam upaya menjamin kelancaran sistem ini, sejumlah ketentuan hukum telah diterapkan, termasuk ketentuan banding dan kasasi secara daring serta mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan sidang yang efisien. KUH Perdata memperkuat ketentuan ini dengan menjamin kesetaraan hak, keamanan data, dan keabsahan bukti. Berdasarkan kajian normatif, e-Court menyediakan kemudahan dalam akses dan waktu penyelesaian, tetapi masih dihadapkan pada kendala aksesibilitas bagi masyarakat dengan keterbatasan teknologi, keabsahan bukti elektronik, dan perlindungan data pribadi. PERMA No. 7 Tahun 2022 mencoba menjawab tantangan tersebut dengan memberi panduan hukum bagi pelaksanaan peradilan elektronik. Dengan sinergi antara regulasi dan infrastruktur, e-Court memiliki potensi besar untuk memberikan akses peradilan yang lebih inklusif, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan e-Court yang lebih optimal dan adil di Indonesia.

Perlindungan Hukum dan Tantangan Pendanaan Start-Up oleh Modal Ventura Asing di Indonesia Nugroho, Handika Faqih
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6209

Di era ekonomi digital, start-up memegang peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dominasi modal ventura asing dalam pendanaan start-up menciptakan tantangan hukum yang signifikan. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi start-up yang didanai oleh modal ventura asing, dengan fokus pada celah regulasi dan ketidakseimbangan daya tawar. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 dan Undang-Undang Penanaman Modal, serta membandingkannya dengan praktik terbaik dari negara maju.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah menyediakan kerangka hukum untuk keterlibatan modal ventura asing, kurangnya standar minimum kontrak dan pengawasan yang efektif menimbulkan risiko bagi start-up. Pendiri sering menghadapi eksploitasi kekayaan intelektual dan kehilangan kendali strategis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan regulasi yang menitikberatkan pada perlindungan hak start-up, pengawasan kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Selain itu, penguatan literasi hukum di kalangan pendiri start-up sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam negosiasi kontrak.Penelitian ini merekomendasikan adopsi praktik terbaik internasional, peningkatan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengembangan regulasi berbasis keadilan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem start-up Indonesia yang berkelanjutan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Bachruddin, Salman Zahir
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6179

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang membawa senjata tajam, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK. Kasus ini melibatkan seorang anak yang berusia 13 tahun dan berstatus pelajar yang didakwa membawa senjata tajam (golok dan gir motor) dalam konteks perseteruan antar kelompok remaja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, di mana pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana serta perlindungan anak, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak tersebut melanggar hukum, hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sanksi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk membina anak agar tidak mengulanginya. Selain itu, barang bukti berupa gir sepeda motor dimusnahkan dan anak dibebankan biaya perkara. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah kekerasan yang melibatkan anak, serta perlunya penegakan hukum yang memperhatikan hak anak.

Analisis Kesesuaian Cross-Border dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 terhadap Teori Ekonomi Keynesian sebagai Pendukung SDGs dan Maqāṣid Asy-Syarīah Nabilah, Deva; Fakhiroh, Zakiyatul
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6222

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dibangun berdasarkan konstitusi dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan; ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal. Dalam sektor perdagangan di Indonesia terdapat aturan mengenai Cross-Border yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 disebutkan aturan mengenai transaksi lintas negara menggunakan media e-commerce minimal pembelanjaan USD 100, namun adanya ketidak seimbangan dari kebijakan tersebut yang menjadi keluhan pada konsumen selaku pembeli yang menjualkan kembali produk tersebut, karena dinilai produk yang dijual di luar negeri relatif lebih murah dan lebih berkualitas, contohnya adalah barang elektronik dari China yang berhasil menguasai pasar gawai di Indonesia. Hal ini terjadi karena diminimalisirkan biaya upah dengan hanya 20% dari total biaya produksi, bahan baku yang murah, minimnya alokasi untuk pengelolaan limbah. Melalui penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berdasarkan kenyataan terhadap perspektif teori Keynesian sebagai pendukung SDGs dan maqāṣid asy-syarīah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan.

Perlindungan Hukum dan Tantangan Pendanaan Start-Up oleh Modal Ventura Asing di Indonesia Nugroho, Handika Faqih
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6213

Di era ekonomi digital, start-up memegang peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dominasi modal ventura asing dalam pendanaan start-up menciptakan tantangan hukum yang signifikan. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi start-up yang didanai oleh modal ventura asing, dengan fokus pada celah regulasi dan ketidakseimbangan daya tawar. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 dan Undang-Undang Penanaman Modal, serta membandingkannya dengan praktik terbaik dari negara maju.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah menyediakan kerangka hukum untuk keterlibatan modal ventura asing, kurangnya standar minimum kontrak dan pengawasan yang efektif menimbulkan risiko bagi start-up. Pendiri sering menghadapi eksploitasi kekayaan intelektual dan kehilangan kendali strategis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan regulasi yang menitikberatkan pada perlindungan hak start-up, pengawasan kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Selain itu, penguatan literasi hukum di kalangan pendiri start-up sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam negosiasi kontrak.Penelitian ini merekomendasikan adopsi praktik terbaik internasional, peningkatan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengembangan regulasi berbasis keadilan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem start-up Indonesia yang berkelanjutan.

Dilema Short Selling Terhadap Saham Syariah : Tinjauan Kepastian Hukum Di Bursa Efek Indonesia Putra, Reinan Syah Budianto Chai; Hidayah, Astika Nurul
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6287

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap saham syari’ah yang terlibat dalam mekanisme short selling pada Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi investor. Meskipun short selling memberikan manfaat seperti meningkatkan likuiditas pasar,tetapi juga berpotensi menimbulkan volatilitas dan manipulasi harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan analisis deskriptif untuk menyebarkan penerapan norma hukum positif. Penelitian ini menyoroti pentingnya positivisasi Fatwa DSN-MUI terkait larangan short selling pada saham syariah untuk menciptakan landasan hukum yang mengikat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya penguatan regulasi dalam melindungi investor dari potensi kerugian akibat transaksi short selling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI, meskipun memiliki daya normatif di kalangan umat Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa integrasi ke dalam hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan investor di pasar modal syariah Indonesia.

Analisis Kesesuaian Cross-Border dalam Permendag No.31 Tahun 2023 terhadap Teori Ekonomi Keynesian sebagai Pendukung SDGs dan Maqāṣid Asy-Syarīah Nabilah, Deva; Fakhiroh, Zakiyatul; Musanna, Khadijatul; Sultan4, Benny
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6362

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dibangun berdasarkan konstitusi dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Dalam sektor perdagangan di Indonesia terdapat aturan mengenai Cross-Border yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 disebutkan aturan mengenai transaksi lintas negara menggunakan media e-commerce minimal pembelanjaan USD 100, namun adanya ketidak seimbangan dari kebijakan tersebut yang menjadi keluhan pada konsumen selaku pembeli yang menjualkan kembali produk tersebut, karena dinilai produk yang dijual di luar negeri relatif lebih murah dan lebih berkualitas, contohnya adalah barang elektronik dari China yang berhasil menguasai pasar gawai di Indonesia. Hal ini terjadi karena diminimalisirkan biaya upah dengan hanya 20% dari total biaya produksi, minimnya alokasi untuk pengelolaan limbah. Melalui penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berdasarkan kenyataan terhadap perspektif teori Keynesian sebagai pendukung SDGs dan maqāṣid asy-syarīah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, indikator capaian maqāṣid asy-syarīah terhadap SDGs ada pada poin ke 8: 1. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, termasuk berkonsentrasi pada industri yang menawarkan upah dan kesejahteraan tinggi, dengan kriteria Ḥifẓ Al-Māl, dengan memelihara harta dalam peringkat tahsīniyyāt. dan 2) Mendorong formalisasi dan pertumbungan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dan menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifivitas dan inovasi. dengan kriteria Ḥifẓ An-Nafs dengan memelihara jiwa dalam peringkat darūriyyāt.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hariyadi

Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota padang,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hariyadi

Contact Email hariefamily@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address -

Location Kota padang, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hariyadi

Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota padang,

Sumatera barat

INDONESIA