Garuda - Garba Rujukan Digital

Main Hakim Sendiri atas Nama Kesusilaan: Tinjauan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia terhadap Praktik Penggerebekan Warga di Rumah Sewa Aswar, Andi; Andi Pananrangi, Asia; Andi, Reza Alief; Abrar, Ahmad Nugraha
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11324

This study examines the practice of community raids against unmarried couples residing in boarding houses and rented housing, which are often justified in the name of enforcing moral norms. Although such practices are framed as efforts to maintain social order, they raise serious legal concerns when conducted without lawful authority and due process. This study aims to analyze the practice of community raids from the perspectives of criminal law and human rights and to assess whether such actions constitute taking or enforcing the law into one’s own hands, which in modern terms is commonly referred to as vigilantism. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through the examination of relevant legislation, legal doctrines, and scholarly opinions related to criminal law and human rights. The findings indicate that community raids lack legal authority, may give rise to criminal liability, and violate fundamental human rights, particularly the right to privacy and protection from arbitrary actions. The study emphasizes the necessity of clear normative boundaries on community participation in enforcing morality to ensure consistency with the rule of law and human rights protection. Fenomena penggerebekan oleh warga terhadap pasangan bukan suami istri di kost dan kontrakan kerap dibenarkan atas dasar penegakan norma kesusilaan. Praktik tersebut, meskipun berangkat dari nilai moral dan ketertiban sosial, menimbulkan persoalan hukum serius ketika dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penggerebekan warga dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia serta menilai apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk main hakim sendiri (eigenrichting). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggerebekan warga tidak memiliki dasar kewenangan hukum, berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, serta melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penelitian ini menegaskan perlunya pembatasan normatif terhadap peran warga dalam menjaga ketertiban dan norma kesusilaan agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Optimizing Vocational School Revenue through Regional Public Service Agency Implementation: The Principal’s Strategic Role Puspitaningsih, Arin Ika; Wulandari, Elis Dwi; Faizah, Nurul; Şaban, Ömer; Mernawati, Mernawati
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11446

This study examines the principal’s leadership role in formulating strategies to increase Regional Public Service Agency (RPSA) revenue in Vocational High Schools. Employing a descriptive qualitative approach at SMKN 2 Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia, data were gathered through observation, interviews, and documentation. The analysis followed a framework of data collection, data condensation, data display, and drawing/verification, facilitated by NVivo software. The findings show the principal primarily acts as a manager driving strategic initiatives to optimize revenue generation. These initiatives include strategic planning, corporate partnerships, human resources empowerment, and product and service innovation. These strategies improved financial outcomes, with the 2024 RPSA budget realization exceeding the target by 16.6%. Furthermore, transparent and accountable financial management, supported by systematic monitoring and evaluation, reinforces institutional trust and sustainability. Practically, this study highlights the importance of integrating instructional, managerial, and entrepreneurial (hybrid) leadership to optimize financial autonomy and sustain revenue generation in vocational schools. Penelitian ini mengkaji peran kepemimpinan kepala sekolah dalam merumuskan strategi peningkatan pendapatan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di SMKN 2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan, dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah terutama berperan sebagai manajer yang mendorong inisiatif strategis untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan. Inisiatif tersebut meliputi perencanaan strategis, kemitraan dengan dunia usaha/industri, pemberdayaan sumber daya manusia, serta inovasi produk dan layanan. Strategi ini meningkatkan kinerja keuangan, yang ditunjukkan oleh realisasi anggaran BLUD tahun 2024 yang melampaui target sebesar 16.6%. Selain itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang didukung oleh monitoring dan evaluasi secara sistematis, memperkuat kepercayaan serta keberlanjutan institusi. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan dalam mengoptimalkan otonomi keuangan serta menjaga keberlanjutan pendapatan di sekolah menengah kejuruan.

SINKRONISASI NILAI SIRI' DALAM BUDAYA BUGIS DENGAN PRINSIP HIFZ AL-IRDH DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Haq, Islamul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 22 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.11643

This study aimed to formulate a tripartite reconciliation model that synchronizes the Bugis customary value of Siri' with the principles of Islamic criminal law (Jinayah) and the positive law of Indonesia within the framework of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. This research employed a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach, with data collected through structured library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials. The validity of legal materials was tested through textual criticism and theoretical triangulation techniques. The findings revealed that the Siri' value in Bugis culture shared a strong philosophical convergence with the principle of Hifz al-Irdh in Islamic law, as both placed human dignity as a legally protected object. The study also confirmed that the Diyat and Afw mechanisms in Jinayah were functionally equivalent to restitution and restorative justice under the new Criminal Code, while the Tudang Sipulung deliberation tradition was structurally parallel to the Sulh mediation in Islam and restorative justice procedures under Prosecutor Regulation No. 15 of 2020. These findings established that no principled contradiction existed among the three legal systems in resolving honor-based disputes, and that their integration into a tripartite model offered the most effective and humanistic solution for criminal law enforcement in South Sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model rekonsiliasi tripartit yang mensinkronkan nilai Siri' dalam budaya Bugis dengan prinsip hukum pidana Islam (Jinayah) dan hukum positif Indonesia dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta pengumpulan data melalui penelusuran pustaka terstruktur yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Siri' memiliki titik temu filosofis yang kuat dengan prinsip Hifz al-Irdh dalam hukum Islam, di mana keduanya menempatkan kehormatan manusia sebagai objek hukum yang wajib dilindungi. Mekanisme Diyat dan Afw dalam jinayah terbukti setara secara fungsional dengan restitusi dan keadilan restoratif dalam KUHP Baru, sementara tradisi musyawarah Tudang Sipulung secara struktural identik dengan mediasi Sulh dalam Islam dan prosedur keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Ketiga sistem hukum tersebut tidak memiliki pertentangan prinsipil dalam penyelesaian delik kehormatan, sehingga integrasinya dalam model tripartit merupakan solusi yang paling efektif dan berkeadilan bagi penegakan hukum pidana di Sulawesi Selatan.

Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Normatif terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Manab, Abd.; Agustin, Arie Mardika Nurma
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11628

This study aimed to analyze the legal framework and strategic policies for preventing corruption crimes in Indonesia, particularly through the implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK). The research employed a normative juridical method with a qualitative descriptive approach through library research. Data were collected from primary legal materials, including laws and regulations, as well as secondary materials such as books, journal articles, official reports, and institutional documents. The data were analyzed using statutory, conceptual, and analytical approaches to examine the effectiveness of anti-corruption prevention regulations. The results showed that Indonesia had established a relatively comprehensive legal framework for corruption prevention through various laws, government regulations, and presidential regulations. The National Strategy for Corruption Prevention focused on three priority sectors, namely licensing and trade governance, state finance, and law enforcement with bureaucratic reform. However, the effectiveness of implementation remained constrained by weak institutional coordination, bureaucratic overlap, low legal awareness, and governance challenges. Therefore, strengthening institutional synergy, transparency, accountability, and continuous public participation was essential to optimize corruption prevention efforts in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan kebijakan strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen kelembagaan. Data dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk menilai efektivitas regulasi pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam upaya pencegahan korupsi melalui berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memfokuskan kebijakan pada tiga sektor prioritas, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih birokrasi, rendahnya kesadaran hukum, dan tantangan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sinergi kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik secara berkelanjutan menjadi penting untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi di Indonesia.

Perlindungan Hak Legitieme portie Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata Menurut KUH Perdata Nani Suciati; Azhar Syarif; Andi Dewi Nurhalisa
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11361

The inter vivos transfer of property through gifts by a testator is a legally recognized act under the Indonesian Civil Code. However, such transfers often generate legal disputes when they encroach upon or exhaust the legitieme portie of statutory heirs, thereby undermining equitable inheritance distribution. This study aims to examine the legal status of gifts that violate the legitieme portie and to analyze the legal remedies available to heirs for restoring their rights. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by jurisprudential analysis. The findings indicate that gifts infringing upon the legitieme portie are not null and void ipso jure, but are subject to reduction through the mechanism of inkorting, as regulated under Articles 920–929 of the Civil Code. Nevertheless, judicial practice reveals a tendency to directly annul such gifts without applying the reduction mechanism, reflecting inconsistency between legal doctrine and its application. Moreover, the protection of the legitieme portie is not self-executing and requires active legal action by the affected heirs. This study contributes by clarifying the normative framework of inkorting and providing practical guidance for judges, notaries, and legal practitioners in resolving inheritance disputes in a more consistent and proportionate manner. Pemberian hibah oleh pewaris semasa hidup merupakan perbuatan hukum yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Namun, dalam praktik, hibah sering menimbulkan permasalahan hukum ketika mengurangi atau menghabiskan hak legitieme portie ahli waris, yang berimplikasi pada ketidakadilan dalam pembagian warisan. Penelitian ini brtujuan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan hibah yang melanggar legitieme portie serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh ahli waris untuk memperoleh pemulihan haknya menurut KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh analisis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hibah yang melanggar legitieme portie tidak batal demi hukum, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme inkorting sebagaimana diatur dalam Pasal 920 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan kecenderungan putusan yang langsung membatalkan hibah tanpa melalui mekanisme pengurangan, sehingga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara norma hukum dan penerapannya. Perlindungan hukum terhadap legitieme portie bersifat tidak otomatis dan menuntut peran aktif ahli waris untuk mengajukan upaya hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperjelas konstruksi normatif inkorting serta kontribusi praktis sebagai pedoman bagi hakim, notaris, dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa hibah secara lebih proporsional dan sesuai dengan sistematika KUH Perdata di Indonesia.

Analisis Penerapan Delik Penyertaan Pada Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga BBM Ilegal Tanpa Izin Usaha: (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020 /PN Mrt) Siska Oktaviani; Emmilia Rusdiana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11496

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) dalam menafsirkan unsur penyertaan (deelneming) pada tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak illegal tanpa izin usaha, putusan nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt yang dimana hakim mayoritas menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan perbuatan penyertaan sedangkan hakim dissenting menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur penyertaan meskipun terdapat pelaku utama yang masih berstatus DPO sehingga terdakwa tetap bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan futuristik. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji ratio decidendi dalam putusan pengadilan, sedangakan Pendekatan futuristik yaitu untuk menelaah arah perkembangan dan implikasi penerapan unsur penyertaan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan pendapat hakim dissenting lebih sejalan dengan perkembangan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional yaitu adanya kontribusi nyata dan kesadaran pelaku terhadap tindak pidana yang terjadi maka perbuatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan pada Komunitas Adat Rongkong Kabupaten Luwu Utara Nasrah Hasmiati Attas
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11534

The recognition of indigenous peoples constitutes an important issue in the management of natural resources and environmental governance in Indonesia. The existence of indigenous communities is not only related to the protection of their traditional rights but also plays a significant role in maintaining ecosystem sustainability through environmental management practices based on local wisdom. This study aims to analyze the process of recognizing indigenous communities in the Rongkong area, North Luwu Regency, and to examine the potential of such recognition as an instrument for sustainable environmental management. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted using the theoretical frameworks of legal pluralism and environmental governance to understand the relationship between state law and customary law in natural resource management. The results show that the indigenous communities in Rongkong continue to maintain customary regulatory systems governing land use, forest management, and social relations within the community. However, the formal recognition of indigenous communities in the region is still at the proposal stage and has not yet obtained legitimacy through regional regulations. This condition results in the absence of legal certainty for customary-based natural resource management practices within the national legal system. Therefore, accelerating the recognition of indigenous communities through regional government policies becomes a strategic step to strengthen the protection of indigenous peoples’ rights while supporting sustainable environmental management in the Rongkong region. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan isu penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Keberadaan masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak tradisional, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui praktik pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, serta mengkaji potensi pengakuan tersebut sebagai instrumen dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori legal pluralism dan environmental governance untuk memahami hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Rongkong masih mempertahankan sistem aturan adat yang mengatur pemanfaatan lahan, pengelolaan hutan, serta hubungan sosial dalam komunitas. Namun demikian, pengakuan formal terhadap masyarakat adat di wilayah tersebut masih berada pada tahap pengusulan dan belum memperoleh legitimasi melalui regulasi daerah. Kondisi ini menyebabkan praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat belum memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, percepatan pengakuan masyarakat adat melalui kebijakan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah Rongkong

Penerapan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Obat Bahan Alami Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hafizah Novianti; Ine Fauzia; Ikhwan Aulia Fatahillah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11639

The circulation of illegal natural medicine products containing pharmaceutical chemicals (BKO) poses a serious threat to consumer safety in Indonesia, as evidenced by the surge in the discovery of 206 illegal products in 2025. This study aims to analyze the implementation of consumer legal protection and the civil liability mechanisms for business operators regarding the circulation of illegal natural medicine products containing BKO based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. A descriptive-analytical method with an empirical-juridical approach was employed through interviews with the Bandung BPOM, the Bandung City BPSK, and business operators. The research results indicate that consumer legal protection has a sufficiently strong normative foundation; however, its implementation remains suboptimal due to the inconsistent application of the strict liability principle and the expanding distribution of illegal products via digital platforms. Compensation mechanisms through the BPSK and District Courts are procedurally available but face structural obstacles, including low public legal awareness, the difficulty of identifying anonymous online sellers, and weak enforcement of court decisions. Strengthening regulations on digital platforms, expanding the scope of the BPSK, and consistently applying strict liability are urgently needed to bridge the gap between das sollen and das sein. Peredaran produk obat bahan alami ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) menjadi ancaman serius bagi keselamatan konsumen di Indonesia, sebagaimana tercermin dari lonjakan temuan 206 produk ilegal secara nasional pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perlindungan hukum konsumen dan mekanisme pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas peredaran produk obat bahan alami ilegal yang mengandung BKO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan melalui wawancara dengan BPOM Bandung, BPSK Kota Bandung, dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, namun implementasinya belum optimal akibat penerapan prinsip strict liability yang tidak konsisten dan semakin meluasnya distribusi ilegal melalui platform digital. Mekanisme ganti rugi melalui BPSK maupun Pengadilan Negeri tersedia secara prosedural, tetapi menghadapi kendala struktural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya mengidentifikasi penjual anonim daring, serta lemahnya eksekusi putusan. Penguatan regulasi platform digital, perluasan jangkauan BPSK, dan penerapan strict liability secara konsisten mendesak dilakukan guna menjembatani kesenjangan antara das sollen dan das sein.

Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Mochamad Yuzar Rauf; M. Asro; Muhammad Amin
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11640

The circulation of alcoholic beverages in Bandung has reached alarming levels, with the RSUD Kota Bandung recording 152 alcohol poisoning cases in 2024 and Polrestabes data showing 67% of fatal traffic accidents involving teenagers occurred under the influence of alcohol. Local Regulation No. 10 of 2024, particularly Article 6 Paragraph (5), was enacted as a normative response, mandating identity verification for consumers aged at least 21 years. This study aims to analyze the implementation, operational barriers, and policy evaluation of the age verification requirement through the perspective of Siyasah Dusturiyah. The researcher applied a juridical-empirical approach using descriptive-analytical methods to examine how the law functions within social reality. Data were collected through in-depth interviews with authoritative sources and participatory observation. The research findings reveal that the identity card verification mechanism functions effectively only in formal businesses with structured management, while small retailers tend to disregard the obligation for economic gain. Disproportionate supervisory capacity and the proliferation of online transactions constitute the main structural barriers weakening regulatory enforcement. A Siyasah Dusturiyah review regards this regulation as a legitimate manifestation of the government's authority to protect rationality (hifz al-'aql) and progeny (hifz al-nasl), yet calls for strengthened cross-sectoral collaboration and digital oversight to ensure public welfare objectives are optimally achieved. Peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung telah mencapai tingkat mengkhawatirkan: RSUD Kota Bandung mencatat 152 kasus keracunan alkohol sepanjang 2024, sementara data Polrestabes Bandung menunjukkan 67% kecelakaan lalu lintas fatal yang melibatkan remaja terjadi di bawah pengaruh alkohol. Kondisi ini menuntut penguatan regulasi yang diwujudkan melalui Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024, khususnya Pasal 6 Ayat (5) tentang kewajiban verifikasi usia minimal 21 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, hambatan operasional, dan evaluasi kebijakan verifikasi usia tersebut melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Peneliti menerapkan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis guna menelaah bekerjanya hukum dalam realitas sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber otoritas dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi usia berjalan efektif hanya pada usaha formal yang memiliki manajemen terstruktur dan kekhawatiran terhadap sanksi, sementara pedagang eceran cenderung mengabaikan kewajiban tersebut. Kapasitas pengawasan yang tidak proporsional dengan luas wilayah serta maraknya transaksi daring menjadi hambatan struktural yang melemahkan efektivitas penegakan regulasi. Tinjauan Siyasah Dusturiyah memandang regulasi ini sebagai manifestasi sah kewenangan pemerintah dalam melindungi akal (hifz al-'aql) dan keturunan (hifz al-nasl), namun menuntut penguatan kolaborasi lintas sektor dan pengawasan digital agar tujuan kemaslahatan publik tercapai secara optimal.

Religious Tolerance in Indonesia: Overview Systematic Literature Review Ahmad Irfan; Rena Latifa; Al Mudzill
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11650

The increasing tension of religion and violence globally in the last decade has become a stimulus for various countries in the world to anticipate the negative impacts that can be caused. Indonesia has made religious moderation a supporting factor for national development by making tolerance one of the indicators of religious moderation. This study aims to determine the development of research, author development, co-authorship networks, clusters and research trends on religious tolerance in Indonesia and to find out the definition and indicators of religious tolerance in the last 5 years by utilizing systematic literature review. The literature search was conducted using Proquest and PRISMA through the keywords 'religious tolerance', and 'Indonesia', so that 44 journal articles were found from 2020 to 2023. This study found that there was an increase in the development of religious tolerance research in Indonesia in terms of the quantity of research and the scope of topics from the collaborative author network. This shows that religious tolerance in Indonesia in the last 5 years has become a concern for various stakeholders, so that research on religious tolerance in Indonesia needs to continue to be carried out using various scientific disciplinary approaches and adjusting to the times so that Indonesia's plurality can be maintained as a strength in nation, state and religion. Ketegangan yang meningkat antara agama dan kekerasan secara global dalam satu dekade terakhir telah menjadi stimulus bagi berbagai negara di dunia untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul. Indonesia menjadikan moderasi beragama sebagai faktor pendukung pembangunan nasional dengan menetapkan toleransi sebagai salah satu indikator moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian, perkembangan penulis, jaringan penulis bersama, klaster, dan tren penelitian tentang toleransi beragama di Indonesia serta untuk mengetahui definisi dan indikator toleransi beragama dalam lima tahun terakhir dengan memanfaatkan tinjauan literatur sistematis. Pencarian literatur dilakukan menggunakan Proquest dan PRISMA melalui kata kunci 'toleransi beragama' dan 'Indonesia', sehingga ditemukan 44 artikel jurnal dari tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat peningkatan perkembangan penelitian tentang toleransi beragama di Indonesia baik dari segi jumlah penelitian maupun cakupan topik dari jaringan kolaborasi penulis. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia dalam lima tahun terakhir menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan, sehingga penelitian tentang toleransi beragama di Indonesia perlu terus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar keberagaman Indonesia dapat dipertahankan sebagai kekuatan dalam bangsa, negara, dan agama.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
EKSPOSE

Contact Email
jurnalekspose@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. bone,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name EKSPOSE

Contact Email jurnalekspose@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. bone, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
EKSPOSE

Contact Email
jurnalekspose@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. bone,

Sulawesi selatan

INDONESIA