cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 19   20   21   22   23 
Main Hakim Sendiri atas Nama Kesusilaan: Tinjauan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia terhadap Praktik Penggerebekan Warga di Rumah Sewa Aswar, Andi; Andi Pananrangi, Asia; Andi, Reza Alief; Abrar, Ahmad Nugraha
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11324

Abstract

This study examines the practice of community raids against unmarried couples residing in boarding houses and rented housing, which are often justified in the name of enforcing moral norms. Although such practices are framed as efforts to maintain social order, they raise serious legal concerns when conducted without lawful authority and due process. This study aims to analyze the practice of community raids from the perspectives of criminal law and human rights and to assess whether such actions constitute taking or enforcing the law into one’s own hands, which in modern terms is commonly referred to as vigilantism. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through the examination of relevant legislation, legal doctrines, and scholarly opinions related to criminal law and human rights. The findings indicate that community raids lack legal authority, may give rise to criminal liability, and violate fundamental human rights, particularly the right to privacy and protection from arbitrary actions. The study emphasizes the necessity of clear normative boundaries on community participation in enforcing morality to ensure consistency with the rule of law and human rights protection.   Fenomena penggerebekan oleh warga terhadap pasangan bukan suami istri di kost dan kontrakan kerap dibenarkan atas dasar penegakan norma kesusilaan. Praktik tersebut, meskipun berangkat dari nilai moral dan ketertiban sosial, menimbulkan persoalan hukum serius ketika dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penggerebekan warga dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia serta menilai apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk main hakim sendiri (eigenrichting). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggerebekan warga tidak memiliki dasar kewenangan hukum, berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, serta melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penelitian ini menegaskan perlunya pembatasan normatif terhadap peran warga dalam menjaga ketertiban dan norma kesusilaan agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Optimizing Vocational School Revenue through Regional Public Service Agency Implementation: The Principal’s Strategic Role Puspitaningsih, Arin Ika; Wulandari, Elis Dwi; Faizah, Nurul; Şaban, Ömer; Mernawati, Mernawati
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11446

Abstract

This study examines the principal’s leadership role in formulating strategies to increase Regional Public Service Agency (RPSA) revenue in Vocational High Schools. Employing a descriptive qualitative approach at SMKN 2 Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia, data were gathered through observation, interviews, and documentation. The analysis followed a framework of data collection, data condensation, data display, and drawing/verification, facilitated by NVivo software. The findings show the principal primarily acts as a manager driving strategic initiatives to optimize revenue generation. These initiatives include strategic planning, corporate partnerships, human resources empowerment, and product and service innovation. These strategies improved financial outcomes, with the 2024 RPSA budget realization exceeding the target by 16.6%. Furthermore, transparent and accountable financial management, supported by systematic monitoring and evaluation, reinforces institutional trust and sustainability. Practically, this study highlights the importance of integrating instructional, managerial, and entrepreneurial (hybrid) leadership to optimize financial autonomy and sustain revenue generation in vocational schools.   Penelitian ini mengkaji peran kepemimpinan kepala sekolah dalam merumuskan strategi peningkatan pendapatan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di SMKN 2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan, dengan bantuan perangkat lunak NVivo.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah terutama berperan sebagai manajer yang mendorong inisiatif strategis untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan. Inisiatif tersebut meliputi perencanaan strategis, kemitraan dengan dunia usaha/industri, pemberdayaan sumber daya manusia, serta inovasi produk dan layanan. Strategi ini meningkatkan kinerja keuangan, yang ditunjukkan oleh realisasi anggaran BLUD tahun 2024 yang melampaui target sebesar 16.6%. Selain itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang didukung oleh monitoring dan evaluasi secara sistematis, memperkuat kepercayaan serta keberlanjutan institusi. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan dalam mengoptimalkan otonomi keuangan serta menjaga keberlanjutan pendapatan di sekolah menengah kejuruan.
SINKRONISASI NILAI SIRI' DALAM BUDAYA BUGIS DENGAN PRINSIP HIFZ AL-IRDH DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Haq, Islamul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 22 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.11643

Abstract

This study aimed to formulate a tripartite reconciliation model that synchronizes the Bugis customary value of Siri' with the principles of Islamic criminal law (Jinayah) and the positive law of Indonesia within the framework of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. This research employed a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach, with data collected through structured library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials. The validity of legal materials was tested through textual criticism and theoretical triangulation techniques. The findings revealed that the Siri' value in Bugis culture shared a strong philosophical convergence with the principle of Hifz al-Irdh in Islamic law, as both placed human dignity as a legally protected object. The study also confirmed that the Diyat and Afw mechanisms in Jinayah were functionally equivalent to restitution and restorative justice under the new Criminal Code, while the Tudang Sipulung deliberation tradition was structurally parallel to the Sulh mediation in Islam and restorative justice procedures under Prosecutor Regulation No. 15 of 2020. These findings established that no principled contradiction existed among the three legal systems in resolving honor-based disputes, and that their integration into a tripartite model offered the most effective and humanistic solution for criminal law enforcement in South Sulawesi.   Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model rekonsiliasi tripartit yang mensinkronkan nilai Siri' dalam budaya Bugis dengan prinsip hukum pidana Islam (Jinayah) dan hukum positif Indonesia dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta pengumpulan data melalui penelusuran pustaka terstruktur yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Siri' memiliki titik temu filosofis yang kuat dengan prinsip Hifz al-Irdh dalam hukum Islam, di mana keduanya menempatkan kehormatan manusia sebagai objek hukum yang wajib dilindungi. Mekanisme Diyat dan Afw dalam jinayah terbukti setara secara fungsional dengan restitusi dan keadilan restoratif dalam KUHP Baru, sementara tradisi musyawarah Tudang Sipulung secara struktural identik dengan mediasi Sulh dalam Islam dan prosedur keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Ketiga sistem hukum tersebut tidak memiliki pertentangan prinsipil dalam penyelesaian delik kehormatan, sehingga integrasinya dalam model tripartit merupakan solusi yang paling efektif dan berkeadilan bagi penegakan hukum pidana di Sulawesi Selatan.

Page 23 of 23 | Total Record : 223

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER Vol. 24 No. 1 (2025): Juni Vol. 23 No. 2 (2024): Desember Vol. 23 No. 1 (2024): Juni Vol 22, No 2 (2023): Desember Vol. 22 No. 2 (2023): Desember Vol 22, No 1 (2023): Juni Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 16, No 1 (2017) More Issue