Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsep Warani Dalam Pendidikan Islam: Integrasi Nilai Keberanian Lokal Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik B, Burhanuddin
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10325

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep warani sebagai nilai kearifan lokal yang relevan dalam pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Dengan menggunakan metode penelitian library research, kajian ini menelusuri makna warani dalam budaya Bugis yang tidak hanya dimaknai sebagai keberanian fisik, tetapi juga mencakup keberanian moral, spiritual, dan sosial. Nilai ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep syaja’ah dalam Islam, yaitu keberanian yang dilandasi oleh keimanan dan akal sehat. Kajian ini juga menyoroti praktik warani para tokoh lokal di Tanah Bone sebelum masuknya Islam, yang menunjukkan keberanian dalam menegakkan nilai-nilai adat dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai warani ke dalam Pendidikan Agama Islam dapat memperkuat pembentukan karakter peserta didik yang berani, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pelibatan nilai-nilai lokal dalam proses pendidikan sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan pendidikan karakter berbasis Islam.

Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi Sulfian, A. Sultan
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.10329

Indonesia continues to face an alarming and persistent surge in agrarian disputes, which not only strain the legal system but also threaten social stability and economic development. The urgency to address these conflicts through non-litigation mechanisms has never been greater, especially as conventional judicial processes often prove time-consuming and inaccessible to vulnerable communities. This study aims to analyze the optimization of the National Land Agency's (BPN) role in resolving agrarian disputes through mediation and examine the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This research is important because agrarian disputes are a persistent problem in Indonesia and have broad impacts from both legal, social, and economic aspects. If mediation can be optimized by the BPN, this will certainly reduce the burden on the community and the judicial system in Indonesia. This research is a normative legal study that uses secondary data sources and is conducted with an approach to legal norms, legal principles, and legal theory. The results of this study indicate that land dispute resolution requires a management approach that is oriented not only toward legal certainty but also toward justice and expediency. In this context, the National Land Agency (BPN), as the institution responsible for land affairs, plays a strategic role, particularly in providing an effective and efficient dispute resolution mechanism through mediation. With the issuance of Minister of ATR/BPN Regulation Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases, the BPN has a strong legal basis to carry out its mediation function in handling and resolving land cases. However, the effective implementation of this policy still faces various obstacles, both in terms of human resources, limited technical regulations, and minimal public understanding. Therefore, concrete steps are needed, such as strengthening institutional capacity, improving the competence of BPN mediators, strengthening regulatory aspects, and increasing public participation so that the goal of dispute resolution through mediation can be optimally achieved. Indonesia saat ini menghadapi lonjakan sengketa agraria yang mengkhawatirkan dan terus-menerus, yang tidak hanya membebani sistem hukum tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi. Urgensi untuk menangani konflik ini melalui mekanisme non-litigasi semakin mendesak, terutama karena proses peradilan konvensional sering kali memakan waktu dan sulit diakses oleh masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa agraria melalui mediasi serta mengkaji Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini penting karena sengketa agraria merupakan masalah yang terus berulang di Indonesia dan berdampak luas dari aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Jika mediasi dapat dioptimalkan oleh BPN, hal ini tentu akan mengurangi beban masyarakat dan sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan dilakukan dengan pendekatan terhadap norma hukum, asas hukum, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan pendekatan manajemen yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan memiliki peran strategis, khususnya dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien melalui mediasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, BPN memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi mediasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan. Namun, implementasi kebijakan ini secara efektif masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia, keterbatasan regulasi teknis, maupun minimnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi mediator BPN, penguatan aspek regulasi, dan peningkatan partisipasi publik agar tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat tercapai secara optimal.

Status Hukum Nafkah Bagi Anak Angkat: Studi Kritis Prinsip Fikih dan Regulasi Nasional Senen, Yulianti; Mayyadah; Nurinayah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10352

The process of child adoption, principally, adoptive parents have an inherent obligation to provide for the adopted child, including daily basic needs, education, and healthcare. This obligation includes fulfilling basic daily needs such as clothing, food, and shelter, as well as ensuring the child’s education and healthcare. The fulfillment of these needs is not only material but also encompasses care, affection, and moral guidance so that the child can grow and develop optimally. This responsibility is comprehensive and must be carried out continuously to ensure the welfare and future of the adopted child, allowing them to have equal opportunities as other children. However, in practice, the implementation of this financial obligation often encounters various challenges. Some adoptive parents do not fully understand the responsibilities attached to their status as caregivers, resulting in the financial support not being provided adequately. On the other hand, economic limitations are also a major factor that hinders the optimal fulfillment of the adopted child’s needs. This indicates a gap between the legal provisions and the practices occurring in the field. Therefore, this research was conducted to thoroughly examine the practice of child adoption and the implementation of financial responsibilities using an empirical legal research method with a case study approach. The research findings indicate that the majority of child adoptions are carried out informally without court approval, while the provision of financial support generally follows the principles of Islamic law and the positive legal framework in Indonesia. Pada prinsipnya, dalam proses pengangkatan anak, kewajiban memberikan nafkah kepada anak angkat merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua angkat. Kewajiban ini meliputi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan, serta aspek pendidikan dan pemeliharaan kesehatan anak. Pemenuhan tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, dan pembinaan moral agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanggung jawab ini bersifat menyeluruh dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan demi menjamin kesejahteraan serta masa depan anak yang diangkat, sehingga ia memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Beberapa orang tua angkat tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab yang melekat pada status mereka sebagai pengasuh, sehingga kewajiban nafkah tidak dilaksanakan secara maksimal. Di sisi lain, keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor utama yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan anak angkat tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam praktik pengangkatan anak dan pelaksanaan kewajiban nafkah, menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengangkatan anak dilakukan secara nonformal tanpa penetapan pengadilan, sementara pemberian nafkah umumnya mengikuti prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah: Studi Kasus di Polres Parepare Andi Febiyanti; Anwar, Alfiansyah; Haq, Islamul; R, Rasna
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10412

This study discusses law enforcement against online gambling practices within the jurisdiction of the Parepare Police Resort, viewed from the perspectives of positive criminal law and Islamic criminal law (fiqh jinayah). The increasing spread of online gambling has caused social unrest and created challenges for law enforcement in combating and prosecuting such activities. This research aims to analyze the effectiveness of the police in enforcing the law, the obstacles they encounter in the legal process, and the extent to which these efforts align with the principles of law. A qualitative method was used, with data collected through interviews, documentation, and direct observation. The findings show that law enforcement still faces several challenges, including limited digital facilities, lack of inter-agency cooperation, and low public legal awareness. In addition, the complexity of online gambling networks, which often involve cross-regional and international connections, further complicates police efforts. In fiqh jinayah, online gambling is classified as a jarimah ta’zir, where the punishment is determined by the authorities (ulil amri) to protect public interest and maintain social order. Therefore, synergy between positive legal approaches and Islamic legal principles is essential for effectively addressing online gambling, ensuring justice, and creating a strong deterrent effect for offenders while safeguarding society as a whole. Penelitian ini membahas penegaka hukum terhadap praktik judi online dalam wilayah hukum Polres Parepare, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (fiqih jinayah). Maraknya penyebaran judi online telah menimbulkan keresahan sosial dan menciptakan tantaga bagi aparat penegak hukum dalam memberantas dan menindak aktivitas tersebut. Penelitia ini bertujua untuk menganalisis efektivitas polisi dalam menegakkan hukum, hambatan yang mereka hadapi dalam proses hukum, dan sejauh mana upaya tersebut sesuai denga prinsip-prinsip hukum. Metode penelitian yang digunakan Adalah kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas digital, kurangnya kerja sama antarisntansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kompleksitas jaringan judi online yang sering melibatkan koneksi lintas daerah maupun internasional semakin memperumit upaya kepolisian. Dalam fiqih jinayah, judi online digolongkan sebagai jarima ta’zir, di mana bentuk hukuman ditentukan oleh pihak berwenang (ulil amri) untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan hukum positif dan prinsip hukum Islam sangat penting untuk secara efektif menegakkan keadilan, dan menciptakan efek jera yang kuat baik bagi pelaku, sekaligus melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Penentuan Batas Waktu Pewaris Yang Mafqud Era 4.0 : Studi Pandangan Hakim PA Kota Medan Alvina Dwi Juliantika Putri; Azwani Lubis
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10460

Determining the time limit for a missing heir is a crucial issue in Islamic inheritance law and Indonesian legislation. In Islamic law, there are differing opinions among scholars regarding the waiting period for declaring a missing person deceased, ranging from four years to depending on the judge's ijtihad. Meanwhile, the Civil Code provides a provision of up to five years, while the Compilation of Islamic Law (KHI) does not explicitly regulate this, so judges play a crucial role in determining the status of missing. This research used a qualitative method with a case study approach at the Medan City Religious Court, through interviews with judges and a review of court decisions. The results show that judges determine the status of missing heirs by considering the circumstances of the disappearance, evidence, witnesses, and search efforts made by the heirs. Mafqud inheritances may not be distributed before legal certainty is achieved to protect their rights. In the era of the industrial revolution 4.0, digital technology also influences the process of determining mafqud, particularly through digital footprints, population data, and electronic evidence that can strengthen judges' considerations. However, technological advances also pose new challenges, such as the presence of digital assets in inheritances. Therefore, collaboration between Islamic law, Indonesian positive law, and the use of modern technology is necessary to ensure that the determination of mafqud status is fair, wise, and relevant to current developments.

Sanksi Ta’zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari’ah Daiyatul Mardiyah; Noor Azizah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10501

This research emphasizes the importance of synergy between positive law and Islamic criminal law in formulating policies that protect perpetrators while maintaining public order. Silver men, which are individuals who paint their entire body with metal paint and appear in public spaces to beg, have become a common sight in various major cities in Indonesia. This practice not only poses health risks due to exposure to hazardous chemicals, but also raises social and legal problems. Based on article 504 of the Criminal Code, begging in public places is a criminal offense that can be punished with imprisonment. However, a positive legal approach focuses more on enforcement than coaching. This study aims to analyze the self-exploitation behavior of silver humans from the perspective of Islamic criminal law with a focus on ta'zir sanctions and the principles of maqashid shari'ah. The research method used is a normative approach with qualitative analysis of fiqh literature, maqashid shari'ah and relevant laws and regulations. The results of the study found that the self-exploitation behavior of silver humans is contrary to the five main goals of sharia: to protect religion (hifz al-din), soul (hijz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), heredity (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Therefore, the imposition of ta'zir sanctions that are educational and rehabilitative in nature is more appropriate to create benefits, rather than just imprisonment as stipulated in the Criminal Code. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi dari hukum positif dan hukum pidana islam dalam merumuskan kebijakan yang melindungi pelaku sekaligus menjaga ketertiban umum. Manusia silver yaitu individu yang mengecat seluruh tubuhnya dengan cat logam dan tampil diruang publik untuk mengemis, telah menjadi pemandangan umum diberbagai kota besar Indonesia. Praktik ini tidak hanya menimbulkan resiko kesehatan akibat paparan bahaya kimia berbahaya, tetapi juga memunculkan permasalahan sosial dan hukum. Berdasarkan pasal 504 KUHP mengemis ditempat umum merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kurungan. Namun pendekatan hukum positif lebih menitikberatkan pada penindakan daripada pembinaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku eksploitasi diri manusia silver dari perspektif hukum pidana islam dengan fokus pada sanksi ta’zir dan prinsip maqashid syari’ah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap literature fiqih, maqashid syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku eksploitasi diri manusia silver bertentangan dengan lima tujuan utama syariat: menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hijz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, penjatuhan sanksi ta’zir yang bersifat mendidik dan rehabilitative lebih sesuai untuk menciptakan kemaslahatan, dibandingkan sekedar hukuman kurungan sebagaimana diatur di KUHP.

Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Hakim, Bawon Nul; Yuliana, Wahida
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10485

This research is motivated by the urgency to assess the legality, effectiveness, and juridical implications of Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the Free Nutritious Meal (MBG) Program. The program represents one of the government’s strategic efforts to improve public nutrition, particularly among school-aged children, while reflecting the state’s commitment to human capital development. However, the regulation raises legal concerns as it was enacted without explicit support from sectoral legislation serving as its primary legal foundation. This condition creates potential issues related to the limits of executive authority, possible disharmony with existing laws in education, health, and social sectors, and challenges in ensuring accountability in state budget management. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the conformity of Presidential Regulation 83 of 2024 with Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation and the principles of good governance. The findings reveal that, although formally valid, the regulation presents substantive legal and administrative vulnerabilities that may affect the program’s implementation effectiveness. Therefore, strengthening the legal framework through comprehensive legislative support, enhancing inter-sectoral regulatory harmonization, and establishing an integrated and participatory monitoring system are essential. Theoretically, this research contributes to the discourse of administrative law concerning presidential discretion and accountability, while practically it provides policy recommendations for developing a transparent, accountable, and socially equitable national nutrition governance system Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk menilai keabsahan, efektivitas, dan implikasi yuridis dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah, sekaligus mencerminkan komitmen negara terhadap pembangunan sumber daya manusia. Namun, regulasi ini menimbulkan persoalan hukum karena diterbitkan tanpa dukungan undang-undang sektoral yang eksplisit sebagai dasar hukum utama. Kondisi tersebut menimbulkan potensi pergeseran batas kewenangan eksekutif, risiko disharmonisasi dengan peraturan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta tantangan dalam akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah kesesuaian Perpres 83 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perpres ini sah secara formal, secara substantif terdapat kerentanan hukum dan tata kelola yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan landasan hukum melalui dukungan legislasi yang komprehensif, harmonisasi antarperaturan sektoral, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi dan partisipatif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana hukum administrasi negara mengenai batas diskresi dan tanggung jawab Presiden, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program gizi nasional yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial

Upaya Pendidik Dalam Menstimulasi Pengembangan Kreativitas Menggunakan Media Loose Parts Pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Lestari Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Hamzah, Sartika; Magvira Ulfa; Sarea, Muh. Syahrul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10390

This study aims to examine educators’ efforts in stimulating the development of creativity through loose parts media for children aged 5–6 years at TK Lestari, Tanete Riattang District, Bone Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors in this process. Early childhood creativity is a skill that can be developed through appropriate stimulation. One approach to stimulating creativity is the use of loose parts media open ended or flexible materials that can be used in various ways to produce unique and interesting outcomes that foster creativity in children. This research adopts a qualitative approach with a phenomenological design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving the principal, educators, and learners as research subjects. The study focuses on the role of educators as guides and motivators in stimulating children's creativity through the stages of exploration, experimentation, and creative production. The findings reveal that educators guide children by providing initial examples and accompanying them flexibly without restricting their creative process. As motivators, educators offer support through verbal appreciation, praise, and the creation of an enjoyable learning environment. Supporting factors include the availability of materials, engaging learning approaches, and institutional support. Inhibiting factors identified include limited facilities, lack of storage space, and differences in children’s ability to respond to activities. Nonetheless, these challenges are addressed by educators through creative, adaptive, and solution oriented strategies Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pendidik dalam merangsang perkembangan kreativitas melalui media loose parts pada anak usia 5–6 tahun di TK Lestari, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Kreativitas anak usia dini merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan melalui stimulasi yang tepat. Salah satu pendekatan untuk merangsang kreativitas adalah penggunaan media loose parts, yaitu bahan terbuka atau fleksibel yang dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menghasilkan karya unik dan menarik yang mendorong kreativitas anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang melibatkan kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik sebagai subjek penelitian. Studi ini memfokuskan pada peran pendidik sebagai pembimbing dan motivator dalam merangsang kreativitas anak melalui tahapan eksplorasi, eksperimen, dan produksi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik membimbing anak dengan memberikan contoh awal dan mendampingi secara fleksibel tanpa membatasi proses kreatif mereka. Sebagai motivator, pendidik memberikan dukungan melalui apresiasi verbal, pujian, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Faktor pendukung meliputi ketersediaan bahan, pendekatan pembelajaran yang menarik, dan dukungan lembaga. Faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain fasilitas yang terbatas, kurangnya ruang penyimpanan, dan perbedaan kemampuan anak dalam merespons aktivitas. Meskipun demikian, tantangan tersebut diatasi oleh pendidik dengan strategi yang kreatif, adaptif, dan berorientasi pada solusi.

Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan dalam Kelangkaan BBM: Peran KPPU dan Regulasi Impor Satu Pintu Kurnia, Galih Pradana; Meizaroh; Febrianto, Mochamad Akbar; Marasabessy, Rizqy Maulana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10554

The limited supply of Fuel Oil (BBM) often has wide-ranging effects on the economy, including transportation, production costs, and price stability. To ensure fuel availability, the government implemented a single-window import policy as stipulated in the Ministry of Energy and Mineral Resources Circular Letter No. T-19/MG.05/WM.M/2025. However, this policy has the potential to create monopolistic practices, as imports must be conducted through PT Pertamina as the sole distributor. This study aims to analyze the effectiveness of competition law enforcement in the context of BBM scarcity, focusing on the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and the single-window import policy. The research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach, analyzing relevant legal frameworks, the theory of legal effectiveness, and the principles of fair business competition. The results show that while the single-window import policy enhances distribution efficiency and government oversight, it also risks reinforcing Pertamina’s dominance and limiting private sector participation. In conclusion, stronger coordination between KPPU and policymakers is required to ensure that BBM import regulations align with fair competition principles while maintaining national energy security in an equitable and sustainable manner.

Gender Planning Dalam Hukum Islam: Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Syaikh Ali Jum’ah Aisyah, Sri; Yaswirman; Fitri, Devianty
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10498

The issue of gender planning, particularly in the form of planning to determine the sex of a fetus, is a contemporary issue arising from the rapid development of medical science and technology. From an Islamic legal perspective, this issue has given rise to differing views among Islamic scholars. This paper aims to analyze and map the characteristics of Shaykh Ali Jum'ah's Islamic legal thought and examine his methods istinbath. The law he used in establishing gender planning law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, based on a literature study of the works of Sheikh Ali Jum'ah, the opinions of contemporary scholars, maqashid al-syari'ah, and fiqh al-waqi'. The results show that Sheikh Ali Jum'ah displays a moderate style of thinking (wasathiyah).Sheikh Ali Jum'ah is of the opinion that the original law of everything is permissible, so gender planning is permitted as long as it complies with sharia. This permissibility is individualized so as not to cause social imbalance. Sheikh Ali Jum'ah's ijtihad method in this matter is based on istishlahi,namely the preservation of welfare and the prevention of harm.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
EKSPOSE

Contact Email
jurnalekspose@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. bone,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name EKSPOSE

Contact Email jurnalekspose@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. bone, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
EKSPOSE

Contact Email
jurnalekspose@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. bone,

Sulawesi selatan

INDONESIA