cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 215 Documents
 17   18   19   20   21 
Analisis Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif HTN dan HAN Ansar, Lukman; H, Hasmiyati
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.6781

Abstract

The President's position regarding the right to campaign in Indonesia's General Election (Pemilu) involves key issues under Constitutional Law (Hukum Tata Negara) and Administrative Law (Hukum Administrasi Negara). The right to vote and be elected is fundamental but can be limited by legal regulations, particularly in campaign participation. From the perspective of Constitutional Law, the role of state organs, including the President, is to ensure a fair and transparent election while maintaining neutrality and preventing the misuse of state resources for political gain. Administrative Law ensures that the President adheres to legal limits, preventing the abuse of power for personal or political purposes. Violating these restrictions can lead to legal consequences. Strict adherence to legal rules, ethical standards, and oversight by bodies like KPU, Bawaslu, and DKPP is essential to safeguard a fair electoral process. Kedudukan Presiden terkait hak berkampanye dalam Pemilu di Indonesia melibatkan isu-isu penting dalam Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak fundamental yang dapat dibatasi oleh peraturan, terutama terkait kampanye. Dalam perspektif HTN, Presiden harus memastikan Pemilu berjalan adil dan transparan, serta menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik. Dalam HAN, Presiden harus mematuhi pembatasan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum. Kepatuhan terhadap peraturan dan pengawasan oleh lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP sangat penting untuk menjaga integritas Pemilu.   
Jilbab Dalam Hukum Islam Interpretasi Ulama Klasik Dan Kontemporer S, Samsidar; Hasan, Hamzah; Haddade, Abdul Wahid; Abdullah, Fahri
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.7706

Abstract

This article explores the views of classical scholars on the hijab, based on the Quran and Hadith, as well as the principles of Sharia that regulate women's attire and modesty. The article then analyzes how contemporary thinkers have adapted and interpreted the laws of hijab in social and cultural contexts. By comparing the perspectives of both groups of scholars, this article aims to provide a comprehensive understanding of the position of the hijab in Islamic law, as well as the challenges and dynamics faced by Muslim women in the modern era. The research findings indicate that the hijab is a religious commandment that must be followed by Muslim women. It serves to protect the body and, most importantly, as a duty for Muslim women to cover their modesty to be preserved from slander. By wearing the hijab, a woman demonstrates her commitment to the religious and cultural values of Islam. It also acts as a shield against unwanted gazes and inappropriate treatment from others. The hijab is part of worship and devotion to Allah, reflecting adherence to religious teachings. The wearing of the hijab is aimed at maintaining the honor and dignity of Muslim women, keeping them free from disturbances, and making them easily recognizable. The requirements for wearing the hijab include covering the entire body except for what is ordinarily visible, such as the face and hands, being thick, being loose, and not resembling men's clothing. Dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pandangan ulama klasik mengenai jilbab yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur aurat dan busana perempuan. Selanjutnya, artikel ini menganalisis bagaimana pemikiran kontemporer telah mengadaptasi dan menafsirkan hukum jilbab dalam konteks sosial, budaya. Dengan membandingkan perspektif kedua kelompok ulama, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi jilbab dalam hukum Islam, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh perempuan Muslim di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jilbab merupakan ajaran agama yang harus dipatuhi oleh perempuan muslimah, berfungsi untuk melindungi tubuh dan yang terpenting sebagai kewajiban khususnya wanita muslimah menutup aurat agar terpelihara dari fitnah dengan mengenakan jilbab, seorang wanita menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai agama dan budaya Islam begitu halnya sebagai pelindung dari pandangan yang tidak diinginkan dan perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Jilbab adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah, mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama bahwa pemakaian jilbab terpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan, lebih mudah dikenali. Adapun syaratnya, antara lain: harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak muka dan telapak tangan, harus tebal, harus longgar, dan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki
Analisis Yuridis Harta Gono Gini Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Syarif, Azhar
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.6756

Abstract

The purpose of this research is to understand the legal concepts underlying the regulation of joint marital property (harta gono gini) and to examine the perspective of Islamic law on the division of this property. The type of research conducted is normative legal research. According to Peter Mahmud Marzuki, normative research is the process of finding legal rules, legal principles, or legal doctrines to address the legal issues faced. The results of this study indicate that the division of joint marital property based on customary law concepts is influenced by the kinship system adopted, which may be matrilineal, patrilineal, or parental customary systems. According to religious legal concepts, for Muslims, the provisions regarding joint marital property are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), while for non-Muslim communities, the provisions of the Civil Code (KUH Perdata) apply. Islamic Sharia law views a clear distinction between the property of husband and wife. The KHI, which is the legal outcome of scholars, considers that the merging of property occurs within marriage using the concept of partnership (syirkah), and acknowledges the existence of joint marital property through the approach of ‘urf (customs and traditions). The distribution of joint marital property in the KHI is regulated to be divided equally, which, although lacking a firm basis, fulfills the concept of justice and is an application of the theory of maqashid sharia to protect five basic interests, including the welfare of individuals, property, and descendants of each couple. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum yang mendasari pengaturan harta gono gini dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta gono gini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normative adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian harta gono gini berdasarkan konsep hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut yaitu sistem sistem matrilineal, sistem patrilineal atau sistem adat parental. Berdasarkan konsep hukum agama maka bagi orang Islam, berlaku ketentuan harta gono gini yang diatur dalam KHI, sementara itu bagi masyarakat non muslim berlaku ketentuan KUH Perdata. Hukum  syariah Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. KHI yang merupakan hasil hukum para ulama memandang bahwa pencampuran harta terjadi dalam perkawinan dengan menggunakan konsep syirkah, dan mengakui keberadaan harta gono gini melalui pendekatan ‘urf (adat dan kebiasaan). Pembagian harta gono gini di dalam KHI diatur dengan dibagi sama rata/seperdua, aturan tersebut walaupun tidak mempunyai dasar tetapi memenuhi konsep keadilan dan merupakan aplikasi dari teori maqashid syariah untuk menjaga lima kemaslahatan pokok diantaranya adalah menjaga kemaslahatan diri, harta dan keturunan masing-masing pasangan
Penerapan Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Pemahaman Keislaman Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Awaluddin, A. Fajar Awaluddin; Ahmadi, Maswan; Arfandi, Muh. Alif; Irwang, Irwang; Rezki, Rezki
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.7299

Abstract

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji pembelajaran kitab kuning berbasis digital, namun tergolong sedikit pengkajian pada peningkatan pemahaman kognitif bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan studi kitab kuning berbasis digital dalam peningkatan pemahaman kognitif mahasiswa Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Sebanyak 38 mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab mengajukan diri sebagai peserta (25 perempuan, 13 laki- laki; 20–21 tahun) secara kooperatif. Data dikumpulkan dari artefak kerja siswa, observasi kelas, catatan diskusi di kelas, dan wawancara semi terstruktur. Berlabuh dalam analisis berbasis digitalisasi kitab kuning, temuan menunjukkan bahwa Pertama, konsep perencanaan pembelajaran kitab kuning berbasis digital yang dapat diikuti: a. Capaian Pembelajaran, b. Pemilihan Materi, c. Pemilihan Platform atau Aplikasi Digital, dan d. Proses Evaluasi.. Kedua, langkah-langkah yang terlibat dalam penerapan pembelajaran Kitab Kuning berbasis digital pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone di antaranya: a. Digitalisasi Kitab Kuning, c. Konten Interaktif, c. Fasilitas Pencarian dan Referensi, d. Forum Diskusi dan Bimbingan, dan e. Aksesibilitas Fleksibel. Ketiga, efektivitas pembelajaran Kitab Kuning berbasis digital dalam meningkatkan pemahaman kognitif mahasiswa prodi PAI di anntaranya: a. Aksesibilitas, b. Kolaborasi, c. Evaluasi yang Variatif. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menginspirasi metode pembelajaran kitab kuning yang berbasis digital  untuk mempromosikan nilai-nilai lain seperti moral, budaya, dan sejenisnya.
Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila melalui Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia Sugirman, Andi
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.6773

Abstract

This study aims to analyze the role of local government administration in strengthening and implementing the principles of the Pancasila Law State in Indonesia. The Pancasila Law State, as the ideological and legal foundation of Indonesia, requires all government activities to be based on law and Pancasila values. Through a normative juridical approach, this research examines how local governments, through their policies and actions, can play a key role in realizing the ideals of the Pancasila Law State. The findings indicate that despite a supportive legal framework, there are significant challenges in its implementation, including issues of corruption, nepotism, and bureaucratic inefficiency. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity and integrity of local government officials and increase public participation to ensure the effective implementation of Pancasila principles. This study recommends strategic steps to enhance the role of local governments in this context, including improving transparency, accountability, and inter-agency coordination.
Tracing Themes of the Prophet’s Preaching in the Qur’an Tartibun Nuzul Perspective Djidin, M
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.7394

Abstract

The aim of this research was to trace and analyze the themes of the Prophet Muhammad's preaching based on the order of revelation. This study explored the thematic evolution of the Prophet's messages during the Mecca and Medina periods and assessed their relevance to the da'wah context of the time. Using a qualitative, literature-based method with a Tartibun Nuzul approach, the findings revealed that the early da'wah focused on aqidah and monotheism, gradually expanding to include social, ethical, and sharia law issues in response to the evolving dynamics of Arab society. This research provided a new perspective on the Prophet's da'wah strategy and its implications in a modern context.
Analisis Penggunaan Aplikasi RuangGuru dalam Meningkatkan Kesiapan Siswa Menghadapi UTBK Islam, Naila Rif'atul; Octavia, Cindy Mustika; Alya, Rafeyfa; Nareswari, Rana Alliya
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penggunaan aplikasi Ruangguru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan siswa dalam menghadapi UTBK. Siswa yang telah mengikuti bimbingan belajar merasa lebih percaya diri dan siap mengikuti UTBK. Sebagai hasil penelitian ini pada analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara intensitas penggunaan aplikasi Ruangguru dan tingkat kesiapan siswa, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berada jauh di bawah ambang batas 0.05. Artinya, semakin tinggi frekuensi dan kualitas penggunaan aplikasi Ruangguru, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi UTBK, baik dari segi pemahaman materi, kepercayaan diri, maupun capaian hasil latihan atau try out. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitif dengan menggunakan instrument penelitian penggumpulan data menggunakan kuesioner yang di olah secara statistic. Kemudian data yang dikumpul menggunakan triangulasi. Selanjutya, data di analisis dengan menggunakan indikator penelitian tentang aplikasi apa saja yang terdapat dalam ruang guru yang disesuaikan dengan materi persiapan UTBK.
Analisis Hak Reproduksi Wanita Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Hakim, Bawon Nul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8681

Abstract

Women's reproductive rights are fundamental human rights recognized both internationally and nationally. This study aims to analyze the protection of women's reproductive rights within the framework of Indonesian positive law, focusing on Law No. 17 of 2023 on Health, along with other related regulations such as the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Law. Using a normative juridical approach, this research examines the regulatory gaps and challenges in the implementation of reproductive rights, especially in rural and remote areas. The findings indicate that despite existing legal frameworks, there are significant inconsistencies in the enforcement and accessibility of reproductive health services, compounded by cultural norms and patriarchal structures. Issues such as child marriage, limited access to quality healthcare, and inadequate legal protection for vulnerable groups, including sexual violence survivors and women with disabilities, highlight the complexity of safeguarding reproductive rights. This study recommends legal harmonization, improved healthcare access, and comprehensive reproductive education to ensure better protection and fulfillment of women's reproductive rights in Indonesia. Strengthening these aspects is crucial to uphold women's health, autonomy, and dignity in accordance with universal human rights standards.Hak reproduksi wanita merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan diakui baik secara internasional maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak reproduksi wanita dalam kerangka hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta regulasi terkait lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji kesenjangan regulasi dan tantangan dalam implementasi hak reproduksi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang berlaku, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan aksesibilitas layanan kesehatan reproduksi, yang diperburuk oleh norma budaya dan struktur patriarki. Permasalahan seperti perkawinan anak, akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas, serta perlindungan hukum yang kurang memadai bagi kelompok rentan, termasuk penyintas kekerasan seksual dan perempuan penyandang disabilitas, menggambarkan kompleksitas dalam melindungi hak reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, peningkatan akses layanan kesehatan, dan edukasi reproduksi yang komprehensif untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak reproduksi wanita di Indonesia. Penguatan aspek-aspek ini penting untuk menjaga kesehatan, otonomi, dan martabat wanita sesuai dengan standar hak asasi manusia universal.  
Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Extraordinary Crime (Analisis Empiris dan Maqashid Syariah) Fadhilah, Nurul; Arake, Lukman; Nawawi, Jumriani; Sari, Dewi Arnita; Makkarateng, Ma'adul Yaqien
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8735

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan pembebasan bersyarat bagi pelaku extraordinary crime di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dengan pendekatan yuridis empiris dan tinjauan Maqashid Syariah. Fokus utama adalah implementasi prosedural pemberian pembebasan bersyarat dan prinsip keadilan dalam hukum Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif dan Maqashid Syariah, pembebasan bersyarat tetap menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan. Implikasinya mencakup pentingnya optimalisasi kebijakan tanpa intervensi serta perlunya sosialisasi publik mengenai perbedaan prosedur bagi pelaku extraordinary crime agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran keadilan hukum.
Pidana Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Konseptual Dan Implementasi Jonathan, Michael; Silalahi, Wilma
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8825

Abstract

Pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai inovasi hukum yang menawarkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi dibandingkan dengan penjara. Pidana pengawasan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana, terutama bagi mereka yang dianggap tidak berbahaya, untuk menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan. Proses ini diharapkan dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang menjadi masalah serius di Indonesia. Namun, implementasi pidana pengawasan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pelaku terhadap kewajiban pengawasan, stigma sosial, serta kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Diperlukan adanya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Page 19 of 22 | Total Record : 215

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER Vol. 24 No. 1 (2025): Juni Vol. 23 No. 2 (2024): Desember Vol. 23 No. 1 (2024): Juni Vol. 22 No. 2 (2023): Desember Vol 22, No 2 (2023): Desember Vol 22, No 1 (2023): Juni Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 16, No 1 (2017) More Issue