Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis terhadap Penolakan Perpanjangan HGB oleh Pemerintah Daerah: Studi Putusan PTUN Surabaya No. 79/G/2018 dan No. 18/B/2019 Firza Widadun Nisriro; Irfa RonaBoyd
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10600

This research aimed to examine the legality of the rejection of the extension of the Right to Build (HGB) by the local government and to assess the level of legal protection for legal entities. This study was related to the decisions of the Surabaya Administrative Court (PTUN) No. 79/G/2018 and No. 18/B/2019. The research employed a normative juridical method, which is a legal research method focusing on the study of written legal norms. This method was used to analyze laws and court decisions in order to address legal issues theoretically and systematically by examining the relevance between Law Number 5 of 1986 on the Administrative Court and Law Number 30 of 2014 on Government Administration. The results of the study showed that the refusal to extend the Right to Build (HGB) by the Mayor of Surabaya did not meet either formal or material requirements as stated in Van Der Pot’s theory and violated the General Principles of Good Governance (AUPB). The difference in interpretation between the first-instance and appellate courts occurred due to a paradigm shift from a formal to a substantive approach. The appellate decision of the Surabaya Administrative High Court (PT.TUN Surabaya) was considered legally stronger because it prioritized the protection of the substantive rights of the aggrieved legal entity. These findings were consistent with similar issues found in the case of HGB extension refusal for shop-house residents on municipal leasehold land (HPL) owned by the Semarang City Government, indicating the need for consistent and fair legal standards in managing regional HPL land. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas penolakan perpanjangan HGB oleh pemerintah daerah dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Badan Hukum, kajian ini berkaitan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 79/G/2018 dan Nomor 18/B/2019. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan guna menjawab isu-isu hukum secara teoritis dan sistematis dengan menelaah relevansi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan perpanjangan HGB oleh Walikota Surabaya tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana teori Van Der Pot, serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik. Perbedaan penafsiran antara pengadilan tingkat pertama dan banding terjadi karena pergeseran paradigma dari pendekatan formil menuju substansial. Putusan banding PT.TUN Surabaya dinilai lebih kuat secara hukum karena mengedepankan perlindungan terhadap hak substantif badan hukum yang dirugikan. Temuan ini sejalan dengan problematika serupa dalam kasus penolakan perpanjangan HGB warga penghuni ruko di atas tanah HPL Pemerintah Kota Semarang, yang menunjukkan perlunya standar hukum yang konsisten dan berkeadilan dalam pengelolaan tanah HPL di daerah.

Logika Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam Jasmin, Suriah Pebriyani; HL, Rahmatiah; Sultan, Lomba
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10575

Rapid social change and the increasing complexity of modern legal issues have created serious challenges to the relevance and justice of Islamic law in the contemporary era. Many textual provisions of Islamic law often confront dynamic social realities, thereby necessitating a critical paradigm for interpreting and reconstructing the law so that it remains contextual and oriented toward the realization of public welfare (maṣlaḥah). In this context, this research becomes urgent as it explores the logic of maqāṣid al-syarī‘ah as a critical paradigm in the reconstruction of Islamic law. Maqāṣid al-syarī‘ah, which was originally understood as the normative objective of the Sharī‘ah aimed at protecting the five essential human needs (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) religion, life, intellect, lineage, and property has undergone a significant expansion in both meaning and function. In contemporary development, maqāṣid is no longer confined merely to preserving welfare but has evolved into an epistemological and critical framework for assessing the relevance, justice, and benefit of Islamic law in responding to modern social dynamics. By employing a maqāṣid-based approach, Islamic law is no longer rigidly understood through textual formalism but becomes open to reinterpretation in accordance with the principles of justice, welfare, gender equality, and respect for human rights. This study employs a qualitative method using hermeneutical analysis of both classical and modern literature. The rapid social transformation and the emergence of modern legal problems such as child marriage, gender equality, bioethics, environmental issues, and social justice emphasize the urgent need for a new paradigm in understanding Islamic law to ensure its continued relevance and fairness. In this regard, the study situates the logic of maqāṣid al-syarī‘ah as a critical paradigm for reconstructing Islamic law. Originally serving to preserve the five essential human needs (al-ḍarūriyyāt al-khamsah), maqāṣid has now evolved into an epistemological framework capable of critically evaluating and dynamically interpreting Islamic law. Findings from various studies indicate that the application of maqāṣid to contemporary issues demonstrates its potential as a bridge between normative texts and social realities, thus establishing maqāṣid al-syarī‘ah as an essential instrument in developing an Islamic legal system that is adaptive, progressive, humanistic, and contextually grounded Perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas persoalan hukum modern menimbulkan tantangan serius bagi relevansi dan keadilan hukum Islam di era kontemporer. Banyak ketentuan hukum Islam yang bersifat tekstual sering kali dihadapkan pada realitas sosial yang dinamis, sehingga menuntut adanya paradigma kritis dalam menafsirkan dan merekonstruksi hukum agar tetap kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi urgen karena membahas logika maqāṣid al-syarī‘ah sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. Maqāṣid al-syarī‘ah yang semula dipahami sebagai tujuan normatif syariat untuk melindungi lima kebutuhan pokok manusia (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kini mengalami perluasan makna dan fungsi. Pada perkembangan kontemporer, maqāṣid tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen pemeliharaan kemaslahatan, melainkan juga sebagai kerangka epistemologis dan kritis untuk menilai relevansi, keadilan, serta kemanfaatan hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial modern. Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid, hukum Islam tidak lagi dipahami secara kaku melalui formalisme tekstual, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis hermeneutik terhadap literatur klasik dan modern.Perubahan sosial dan munculnya problematika hukum modern seperti perkawinan anak, kesetaraan gender, bioetika, lingkungan hidup, dan keadilan sosial menegaskan urgensi paradigma baru dalam memahami hukum Islam agar tetap relevan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini menempatkan logika maqāṣid al-syarī‘ah sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. Maqāṣid yang semula berfungsi menjaga lima kebutuhan pokok manusia (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) kini berkembang menjadi kerangka epistemologis yang mampu menilai dan menafsirkan hukum Islam secara lebih dinamis. Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid pada isu-isu kontemporer memperlihatkan potensinya sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga menjadikan maqāṣid al-syarī‘ah instrumen penting dalam membangun hukum Islam yang adaptif, progresif, humanis, dan kontekstual.

Pengaruh Intensitas Bermain Game Online terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Umum pada Era Pembelajaran Digital Pascapandemi Tenriangka, Andi Aulya Puji; Basri, Muh. Iqbal
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10599

This study departs from the phenomenon of increasing internet use in the post-pandemic era of digital learning, where online entertainment activities such as playing online games become an integral part of student life, including medical students. This group is known to have a high academic burden and stress levels, so many of them make online games as a means of fatigue relief or cognitive recreation. However, behind benefits such as improved strategic thinking skills and virtual social interactions, excessive intensity of play can actually decrease the ability to concentrate and focus on learning. In a study that highlights the influence of the intensity of playing online games on the concentration of Student Learning Program of general practitioner education in the era of post-pandemic digital learning, used observational analytical approach with cross-sectional design and data collection through questionnaires regarding the frequency of play and the level of concentration of student learning. The results of the analysis using Spearman's rho test showed a significant negative correlation (p = 0.043; r = -0.233), which means that the higher the intensity of playing online games, the lower the concentration ability of students in academic activities. These findings reinforce the importance of student awareness in managing play time proportionately so that digital entertainment activities do not interfere with the effectiveness of the learning process, especially in medical disciplines that demand high precision, focus, and consistency.. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan internet pada era pembelajaran digital pascapandemi, di mana aktivitas hiburan daring seperti bermain game online menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa, termasuk mahasiswa kedokteran. Kelompok ini dikenal memiliki beban akademik dan tingkat stres yang tinggi, sehingga banyak di antara mereka menjadikan game online sebagai sarana pelepas penat atau rekreasi kognitif. Namun, di balik manfaat seperti peningkatan kemampuan berpikir strategis dan interaksi sosial virtual, intensitas bermain yang berlebihan justru dapat menurunkan kemampuan konsentrasi dan fokus belajar. Dalam penelitian yang menyoroti pengaruh intensitas bermain game online terhadap konsentrasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Umum pada era pembelajaran digital pascapandemi ini, digunakan pendekatan analitik observasional dengan desain cross sectional serta pengumpulan data melalui kuesioner mengenai frekuensi bermain dan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Hasil analisis menggunakan uji Spearman’s rho menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan (p = 0,043; r = -0,233), yang berarti semakin tinggi intensitas bermain game online, semakin rendah kemampuan konsentrasi mahasiswa dalam kegiatan akademik. Temuan ini memperkuat pentingnya kesadaran mahasiswa dalam mengatur waktu bermain secara proporsional agar aktivitas hiburan digital tidak mengganggu efektivitas proses belajar, khususnya dalam disiplin ilmu kedokteran yang menuntut ketelitian, fokus, dan konsistensi tinggi.

Perlindungan Peserta Magang terhadap Uang Saku: Analisis Implementasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Teori Keadilan John Rawls Nuzulul, Khansa; Author, Ahmad Nailul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10614

This research focuses on the issue of providing allowances to internship students, analyzed through the framework of labor law regulations and John Rawls theory of justice. Undergraduate student internships are crucial for national growth because they can foster creativity and human resource potential. To improve competence and competitiveness, internship programs serve as a strategic link between institutions, students, and education. However, internship practices in Indonesia were often abused through unpaid internships or by providing very low allowances, which led to unfair treatment of interns. The Indonesian legal framework regulates internships through Law Number 13 of 2003 and examines Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Sisdiknas), which serves as the main reference in Permendikbudristek Number 63 of 2024 concerning the Implementation of Student Internships. This study uses a normative juridical approach with a qualitative analysis of relevant regulations, in which Rawl’s theory of justice serves as a normative evaluative tool in assessing the implementation of the regulations. The results show that although the legal framework is relatively clear, its implementation does not fully reflect Rawls's principles of equal opportunity and the difference principle. Unpaid internships exacerbate inequality and place a disproportionate burden on economically vulnerable groups. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pemberian uang saku kepada mahasiswa berdasarkan aturan ketenagakerjaan dan teori keadilan John Rawls. Mahasiswa magang sangat penting bagi pertumbuhan negara untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing, program magang memiliki fungsi sebagai penghubung strategis antara institusi, mahasiswa, dan pendidikan. Namun, praktik magang di Indonesia sering disalahgunakan dengan tidak dibayarnya atau dengan memberikan uang saku yang sangat rendah yang menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap peserta magang. Kerangka hukum Indonesia telah mengatur magang melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 serta mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi rujukan utama dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif di mana teori Rawls berfungsi sebagai alat evaluasi normatif dalam implementasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum relatif jelas, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Rawls tentang kesempatan yang sama dan prinsip perbedaan. Magang yang tidak dibayar memperburuk ketimpangan dan memberikan beban yang tidak proporsional pada kelompok rentan secara ekonomi

Analisis Frasa “Penguasa Umum” dalam Pasal 160 KUHP dikaitkan dengan Prinsip Lex Certa (Studi Putusan PN Bondowoso No. 26/Pid.B/2025/PN Bdw) Fitria Nursaidah; Emmilia Rusdiana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10615

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi frasa “penguasa umum” dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengaitkannya pada prinsip lex certa serta meninjau penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bdw. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Studi kepustakaan (library research) menjadi metode utama dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “penguasa umum” secara yuridis harus dipahami sebagai badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki otoritas publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 160 KUHP terhadap konflik masyarakat dengan BUMN seperti PTPN XII menunjukkan kekeliruan kategori karena BUMN berstatus sebagai badan hukum privat yang tunduk pada hukum perdata, bukan publik. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap asas lex certa dan membuka peluang kriminalisasi warga dalam konteks konflik agraria. Oleh karena itu, pemahaman yang tegas mengenai batasan “penguasa umum” diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana terhadap kebebasan berpendapat warga negara.

Pelanggaran Hak Cipta Musik dengan Tujuan Komersial di Kafe: Analisis Yuridis Kasus Mie Gacoan Bali Ni Kadek Prasetya Dewi
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.10508

The use of music as a supporting element for businesses in commercial spaces such as restaurants or cafes has become a common practice. However, a misconception has emerged among business owners who believe that a paid digital music platform subscription is sufficient for commercial music playback. This background is based on a copyright dispute between the SELMI Association and Mie Gacoan Bali regarding the commercial use of songs. The purpose of this research is to juridically analyze whether playing songs through paid platforms for commercial purposes in restaurants constitutes copyright infringement. Furthermore, this study aims to identify and explain the forms of legal liability that can be imposed on the restaurant for such actions based on the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research results indicate that licenses attached to paid digital music platforms are essentially personal and do not include the right for commercial use. Thus, Mie Gacoan Bali's actions are categorized as an infringement of the creator's economic rights. Consequently, the restaurant may face civil liability in the form of an obligation to pay compensation, and potential criminal sanctions that are subject to complaint. It is concluded that every business owner is obliged to obtain a separate commercial license to legally play music in their business premises, emphasizing that a personal platform subscription cannot replace a commercial license. Penggunaan musik sebagai elemen penunjang bisnis di ruang komersial seperti tempat makan atau kafe telah menjadi praktik umum. Namun, muncul kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha yang menganggap langganan platform musik digital berbayar sudah cukup untuk pemutaran musik secara komersial. Latar belakang ini didasarkan pada sengketa hak cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif SELMI dan Mie Gacoan Bali terkait pemutaran lagu secara komersial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis apakah pemutaran lagu melalui platform berbayar untuk kepentingan komersial tempat makan merupakan pelanggaran hak cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pihak tempat makan atas tindakan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lisensi yang melekat pada platform musik digital berbayar pada dasarnya bersifat personal dan tidak mencakup hak untuk penggunaan komersial. Dengan demikian, tindakan Mie Gacoan Bali dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta. Sebagai konsekuensinya, tempat makan tersebut dapat menghadapi pertanggungjawaban hukum secara perdata, berupa kewajiban membayar ganti rugi, dan potensi sanksi pidana yang bersifat delik aduan. Disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memperoleh lisensi komersial secara terpisah untuk dapat memutar musik secara legal di tempat usahanya, menegaskan bahwa langganan platform pribadi tidak dapat menggantikan lisensi komersial.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pemberian Suara Lebih dari Satu Kali: (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn) Rusli, Tami; Dedi Gunawan
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11354

Election violations in the form of casting more than one vote constitute a serious offense that undermines democratic integrity and the principle of one person, one vote, one value. This crime becomes more severe when it is intentionally committed by individuals who possess access and authority within the voting process. This study aims to analyze the factors causing election crimes involving multiple voting during the voting process and to examine their law enforcement based on Decision Number 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn. The research employs normative juridical and empirical approaches, with data collected through literature review and field research and analyzed qualitatively. The findings indicate that internal factors include the perpetrator’s intent, abuse of authority as a member of the Polling Station Working Committee (KPPS), low legal awareness and electoral ethics, and personal interests. External factors consist of weak supervision during voting, suboptimal polling station management, and a permissive culture toward election violations. Law enforcement against this crime was conducted through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), involving the Election Supervisory Body, the Police, and the Prosecutor’s Office, resulting in a court verdict imposing a sentence of three months’ imprisonment and a fine of IDR 5,000,000 with one month subsidiary imprisonment. This decision provides legal certainty and reinforces the integrity of election administration. Pelanggaran Pemilu berupa pemberian suara lebih dari satu kali merupakan perbuatan yang mencederai integritas demokrasi dan prinsip one person, one vote, one value. Tindak pidana ini menjadi semakin serius apabila dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang memiliki akses dan kewenangan dalam proses pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu berupa pemberian suara lebih dari satu kali pada waktu pemungutan suara serta penegakan hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal meliputi unsur kesengajaan pelaku, penyalahgunaan kewenangan sebagai anggota KPPS, rendahnya kesadaran hukum dan etika kepemiluan, serta adanya kepentingan pribadi. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan saat pemungutan suara, tata kelola TPS yang belum optimal, serta budaya permisif terhadap pelanggaran Pemilu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut telah dilaksanakan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dan berujung pada pemidanaan oleh pengadilan berupa pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda Rp5.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sehingga memberikan kepastian hukum dan memperkuat integritas penyelenggaraan Pemilu.

Penerapan Hukum Adat Aluk Todolo dalam Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Toraja Pratama, Yoland Suryamodjo
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.10610

This study aims to analyze the application of the Aluk Todolo customary law in resolving customary violations within the Toraja community and to understand the role of customary institutions in maintaining social order alongside the national legal system. This research employs a qualitative approach with an empirical legal research design. Data were collected through observation, interviews with customary leaders and community members, and documentation of customary dispute resolution practices in the Toraja area. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis to explain the mechanisms of dispute resolution based on the values, norms, and sanctions embedded in the Aluk Todolo customary law. The results show that Aluk Todolo customary law still plays a significant role in resolving customary violations within the community. The settlement process is conducted through customary deliberations involving traditional leaders, the families of the disputing parties, and local community members. The sanctions imposed are not merely punitive but also aim to restore social harmony and balance within the community. The existence of this customary legal system indicates that local legal traditions remain relevant and can coexist with state law in maintaining social order and preserving the cultural values of the Toraja people. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Aluk Todolo dalam penyelesaian pelanggaran adat pada masyarakat Toraja serta memahami peran lembaga adat dalam menjaga keteraturan sosial di tengah sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, serta studi dokumentasi terhadap praktik penyelesaian perkara adat di wilayah Toraja. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan nilai, norma, dan sanksi dalam hukum adat Aluk Todolo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Aluk Todolo masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan pemangku adat, keluarga pihak yang berselisih, serta masyarakat setempat. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mengandung nilai pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas. Keberadaan hukum adat ini menunjukkan bahwa sistem hukum lokal tetap relevan dan berjalan berdampingan dengan hukum negara dalam menjaga ketertiban serta kelestarian nilai budaya masyarakat Toraja.

Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan Model Countenance Stake dalam Konteks Kurikulum Berbasis Teknologi Digital Jumardi; Kasmah; Hasanuddin, Sultan
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.10868

Artikel ini membahas tentang Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam kontek Kurikulum berbasis Teknologi Digital, di SMP Islam Athirah Bone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan, dan model evaluasi Countenance Stake difokuskan pada tiga fase: konteks (antecedents), proses (transactions), dan hasil (outcomes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam konteks kurikulum berbasis teknologi digital (kurikulum PAI digital). Intrument yang digunakan meliputi panduan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan dari bagian konteks (antecedents) bahwa sekolah memiliki landasan kebijakan yang kuat dalam mendukung implementasi kurikulum PAI berbasis teknologi digital, sebagai bentuk komitmen institusi dalam mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Bagian proses (transactions), Proses pelaksanaan kurikulum PAI berbasis teknologi digital di sekolah berlangsung dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, seperti Canva, video interaktif, e-learning, aplikasi Al-Qur’an digital, YouTube, Muslim Pro, serta layanan kecerdasan buatan. Guru PAI menggunakan media tersebut untuk membuat pembelajaran lebih visual, menarik, dan mudah diakses siswa. Dan hasil (outcomes), Penggunaan teknologi mendorong siswa untuk belajar secara mandiri melalui akses informasi luas dan cepat. Selain itu, guru menilai bahwa media digital memiliki potensi besar dalam memperkuat nilai spiritual dan moral siswa apabila digunakan dengan benar. Selain itu terdapat kendala yaitu Minimnya pengawasan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi, misalnya mengakses konten lain di luar materi pelajaran. Hal ini mengindikasikan perlunya sistem pengawasan digital yang lebih terstruktur serta peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, penguatan regulasi, dan pendampingan guru, pembelajaran PAI digital berpotensi menjadi model pembelajaran yang relevan untuk mengembangkan generasi religius yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di era modern ini.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Label Halal Dalam Produk Makanan Akbar, Raihan Ryanta; Yazid, Imam
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11290

This study aims to analyze the form and mode of the crime of falsifying halal labels on food products in Indonesia and to examine the effectiveness of Muslim consumer protection from the perspective of positive law and Islamic criminal law (jinayah). In addition, this study aims to find out how halal label falsification is seen in Islamic sharia norms and its position in the national legal system, especially related to the protection of Muslim consumers' rights to halal product information. The research method used is normative legal research (normative juridical) with a legislative approach, a case approach, and a legal sociology approach. The research data was obtained through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials, such as laws and regulations, legal literature, ulama fatwas, the Qur'an, and Hadith. The data was analyzed using a descriptive qualitative analysis method by interpreting and comparing positive legal norms and Islamic criminal law related to halal label falsification. The results of the study show that the falsification of halal labels on food products is generally carried out through the inclusion of halal logos without an official certificate. In Islamic criminal law, this act is included in jarimah ta'zir because it contains elements of fraud and forgery. In positive law, the action violates the provisions of laws and regulations regarding halal product assurance and consumer protection.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
EKSPOSE

Contact Email
jurnalekspose@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. bone,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name EKSPOSE

Contact Email jurnalekspose@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. bone, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
EKSPOSE

Contact Email
jurnalekspose@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. bone,

Sulawesi selatan

INDONESIA