cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 215 Documents
 18   19   20   21   22 
Analisis Yuridis terhadap Penolakan Perpanjangan HGB oleh Pemerintah Daerah: Studi Putusan PTUN Surabaya No. 79/G/2018 dan No. 18/B/2019 Firza Widadun Nisriro; Irfa RonaBoyd
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10600

Abstract

This research aimed to examine the legality of the rejection of the extension of the Right to Build (HGB) by the local government and to assess the level of legal protection for legal entities. This study was related to the decisions of the Surabaya Administrative Court (PTUN) No. 79/G/2018 and No. 18/B/2019. The research employed a normative juridical method, which is a legal research method focusing on the study of written legal norms.  This method was used to analyze laws and court decisions in order to address legal issues theoretically and systematically by examining the relevance between Law Number 5 of 1986 on the Administrative Court and Law Number 30 of 2014 on Government Administration. The results of the study showed that the refusal to extend the Right to Build (HGB) by the Mayor of Surabaya did not meet either formal or material requirements as stated in Van Der Pot’s theory and violated the General Principles of Good Governance (AUPB). The difference in interpretation between the first-instance and appellate courts occurred due to a paradigm shift from a formal to a substantive approach. The appellate decision of the Surabaya Administrative High Court (PT.TUN Surabaya) was considered legally stronger because it prioritized the protection of the substantive rights of the aggrieved legal entity. These findings were consistent with similar issues found in the case of HGB extension refusal for shop-house residents on municipal leasehold land (HPL) owned by the Semarang City Government, indicating the need for consistent and fair legal standards in managing regional HPL land. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas penolakan perpanjangan HGB oleh pemerintah daerah dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Badan Hukum, kajian ini berkaitan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 79/G/2018 dan Nomor 18/B/2019. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan guna menjawab isu-isu hukum secara teoritis dan sistematis dengan menelaah relevansi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan perpanjangan HGB oleh Walikota Surabaya tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana teori Van Der Pot, serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik. Perbedaan penafsiran antara pengadilan tingkat pertama dan banding terjadi karena pergeseran paradigma dari pendekatan formil menuju substansial. Putusan banding PT.TUN Surabaya dinilai lebih kuat secara hukum karena mengedepankan perlindungan terhadap hak substantif badan hukum yang dirugikan. Temuan ini sejalan dengan problematika serupa dalam kasus penolakan perpanjangan HGB warga penghuni ruko di atas tanah HPL Pemerintah Kota Semarang, yang menunjukkan perlunya standar hukum yang konsisten dan berkeadilan dalam pengelolaan tanah HPL di daerah.
Logika Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam Jasmin, Suriah Pebriyani; HL, Rahmatiah; Sultan, Lomba
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10575

Abstract

Rapid social change and the increasing complexity of modern legal issues have created serious challenges to the relevance and justice of Islamic law in the contemporary era. Many textual provisions of Islamic law often confront dynamic social realities, thereby necessitating a critical paradigm for interpreting and reconstructing the law so that it remains contextual and oriented toward the realization of public welfare (maṣlaḥah). In this context, this research becomes urgent as it explores the logic of maqāṣid al-syarī‘ah as a critical paradigm in the reconstruction of Islamic law. Maqāṣid al-syarī‘ah, which was originally understood as the normative objective of the Sharī‘ah aimed at protecting the five essential human needs (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) religion, life, intellect, lineage, and property has undergone a significant expansion in both meaning and function. In contemporary development, maqāṣid is no longer confined merely to preserving welfare but has evolved into an epistemological and critical framework for assessing the relevance, justice, and benefit of Islamic law in responding to modern social dynamics. By employing a maqāṣid-based approach, Islamic law is no longer rigidly understood through textual formalism but becomes open to reinterpretation in accordance with the principles of justice, welfare, gender equality, and respect for human rights. This study employs a qualitative method using hermeneutical analysis of both classical and modern literature. The rapid social transformation and the emergence of modern legal problems such as child marriage, gender equality, bioethics, environmental issues, and social justice emphasize the urgent need for a new paradigm in understanding Islamic law to ensure its continued relevance and fairness. In this regard, the study situates the logic of maqāṣid al-syarī‘ah as a critical paradigm for reconstructing Islamic law. Originally serving to preserve the five essential human needs (al-ḍarūriyyāt al-khamsah), maqāṣid has now evolved into an epistemological framework capable of critically evaluating and dynamically interpreting Islamic law. Findings from various studies indicate that the application of maqāṣid to contemporary issues demonstrates its potential as a bridge between normative texts and social realities, thus establishing maqāṣid al-syarī‘ah as an essential instrument in developing an Islamic legal system that is adaptive, progressive, humanistic, and contextually grounded   Perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas persoalan hukum modern menimbulkan tantangan serius bagi relevansi dan keadilan hukum Islam di era kontemporer. Banyak ketentuan hukum Islam yang bersifat tekstual sering kali dihadapkan pada realitas sosial yang dinamis, sehingga menuntut adanya paradigma kritis dalam menafsirkan dan merekonstruksi hukum agar tetap kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi urgen karena membahas logika maqāṣid al-syarī‘ah sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. Maqāṣid al-syarī‘ah yang semula dipahami sebagai tujuan normatif syariat untuk melindungi lima kebutuhan pokok manusia (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kini mengalami perluasan makna dan fungsi. Pada perkembangan kontemporer, maqāṣid tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen pemeliharaan kemaslahatan, melainkan juga sebagai kerangka epistemologis dan kritis untuk menilai relevansi, keadilan, serta kemanfaatan hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial modern. Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid, hukum Islam tidak lagi dipahami secara kaku melalui formalisme tekstual, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis hermeneutik terhadap literatur klasik dan modern.Perubahan sosial dan munculnya problematika hukum modern seperti perkawinan anak, kesetaraan gender, bioetika, lingkungan hidup, dan keadilan sosial menegaskan urgensi paradigma baru dalam memahami hukum Islam agar tetap relevan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini menempatkan logika maqāṣid al-syarī‘ah sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. Maqāṣid yang semula berfungsi menjaga lima kebutuhan pokok manusia (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) kini berkembang menjadi kerangka epistemologis yang mampu menilai dan menafsirkan hukum Islam secara lebih dinamis. Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid pada isu-isu kontemporer memperlihatkan potensinya sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga menjadikan maqāṣid al-syarī‘ah instrumen penting dalam membangun hukum Islam yang adaptif, progresif, humanis, dan kontekstual.
Pengaruh Intensitas Bermain Game Online terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Umum pada Era Pembelajaran Digital Pascapandemi Tenriangka, Andi Aulya Puji; Basri, Muh. Iqbal
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10599

Abstract

This study departs from the phenomenon of increasing internet use in the post-pandemic era of digital learning, where online entertainment activities such as playing online games become an integral part of student life, including medical students. This group is known to have a high academic burden and stress levels, so many of them make online games as a means of fatigue relief or cognitive recreation. However, behind benefits such as improved strategic thinking skills and virtual social interactions, excessive intensity of play can actually decrease the ability to concentrate and focus on learning. In a study that highlights the influence of the intensity of playing online games on the concentration of Student Learning Program of general practitioner education in the era of post-pandemic digital learning, used observational analytical approach with cross-sectional design and data collection through questionnaires regarding the frequency of play and the level of concentration of student learning. The results of the analysis using Spearman's rho test showed a significant negative correlation (p = 0.043; r = -0.233), which means that the higher the intensity of playing online games, the lower the concentration ability of students in academic activities. These findings reinforce the importance of student awareness in managing play time proportionately so that digital entertainment activities do not interfere with the effectiveness of the learning process, especially in medical disciplines that demand high precision, focus, and consistency..     Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan internet pada era pembelajaran digital pascapandemi, di mana aktivitas hiburan daring seperti bermain game online menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa, termasuk mahasiswa kedokteran. Kelompok ini dikenal memiliki beban akademik dan tingkat stres yang tinggi, sehingga banyak di antara mereka menjadikan game online sebagai sarana pelepas penat atau rekreasi kognitif. Namun, di balik manfaat seperti peningkatan kemampuan berpikir strategis dan interaksi sosial virtual, intensitas bermain yang berlebihan justru dapat menurunkan kemampuan konsentrasi dan fokus belajar. Dalam penelitian yang menyoroti pengaruh intensitas bermain game online terhadap konsentrasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Umum pada era pembelajaran digital pascapandemi ini, digunakan pendekatan analitik observasional dengan desain cross sectional serta pengumpulan data melalui kuesioner mengenai frekuensi bermain dan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Hasil analisis menggunakan uji Spearman’s rho menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan (p = 0,043; r = -0,233), yang berarti semakin tinggi intensitas bermain game online, semakin rendah kemampuan konsentrasi mahasiswa dalam kegiatan akademik. Temuan ini memperkuat pentingnya kesadaran mahasiswa dalam mengatur waktu bermain secara proporsional agar aktivitas hiburan digital tidak mengganggu efektivitas proses belajar, khususnya dalam disiplin ilmu kedokteran yang menuntut ketelitian, fokus, dan konsistensi tinggi.            
Perlindungan Peserta Magang terhadap Uang Saku: Analisis Implementasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Teori Keadilan John Rawls Nuzulul, Khansa; Author, Ahmad Nailul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10614

Abstract

This research focuses on the issue of providing allowances to internship students, analyzed through the framework of labor law regulations and John Rawls theory of justice. Undergraduate student internships are crucial for national growth because they can foster creativity and human resource potential. To improve competence and competitiveness, internship programs serve as a strategic link between institutions, students, and education. However, internship practices in Indonesia were often abused through unpaid internships or by providing very low allowances, which led to unfair treatment of interns. The Indonesian legal framework regulates internships through Law Number 13 of 2003 and examines Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Sisdiknas), which serves as the main reference in Permendikbudristek Number 63 of 2024 concerning the Implementation of Student Internships. This study uses a normative juridical approach with a qualitative analysis of relevant regulations, in which Rawl’s theory of justice serves as a normative evaluative tool in assessing the implementation of the regulations. The results show that although the legal framework is relatively clear, its implementation does not fully reflect Rawls's principles of equal opportunity and the difference principle. Unpaid internships exacerbate inequality and place a disproportionate burden on economically vulnerable groups. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pemberian uang saku kepada mahasiswa berdasarkan aturan ketenagakerjaan dan teori keadilan John Rawls. Mahasiswa magang sangat penting bagi pertumbuhan negara untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing, program magang memiliki fungsi sebagai penghubung strategis antara institusi, mahasiswa, dan pendidikan. Namun, praktik magang di Indonesia sering disalahgunakan dengan tidak dibayarnya atau dengan memberikan uang saku yang sangat rendah yang menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap peserta magang. Kerangka hukum Indonesia telah mengatur magang melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 serta mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi rujukan utama dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif di mana teori Rawls berfungsi sebagai alat evaluasi normatif dalam implementasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum relatif jelas, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Rawls tentang kesempatan yang sama dan prinsip perbedaan. Magang yang tidak dibayar memperburuk ketimpangan dan memberikan beban yang tidak proporsional pada kelompok rentan secara ekonomi
Analisis Frasa “Penguasa Umum” dalam Pasal 160 KUHP dikaitkan dengan Prinsip Lex Certa (Studi Putusan PN Bondowoso No. 26/Pid.B/2025/PN Bdw) Fitria Nursaidah; Emmilia Rusdiana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi frasa “penguasa umum” dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengaitkannya pada prinsip lex certa serta meninjau penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bdw. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Studi kepustakaan (library research) menjadi metode utama dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “penguasa umum” secara yuridis harus dipahami sebagai badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki otoritas publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 160 KUHP terhadap konflik masyarakat dengan BUMN seperti PTPN XII menunjukkan kekeliruan kategori karena BUMN berstatus sebagai badan hukum privat yang tunduk pada hukum perdata, bukan publik. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap asas lex certa dan membuka peluang kriminalisasi warga dalam konteks konflik agraria. Oleh karena itu, pemahaman yang tegas mengenai batasan “penguasa umum” diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana terhadap kebebasan berpendapat warga negara.

Page 22 of 22 | Total Record : 215

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER Vol. 24 No. 1 (2025): Juni Vol. 23 No. 2 (2024): Desember Vol. 23 No. 1 (2024): Juni Vol 22, No 2 (2023): Desember Vol. 22 No. 2 (2023): Desember Vol 22, No 1 (2023): Juni Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 16, No 1 (2017) More Issue