cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 215 Documents
 18   19   20   21   22 
Dasar Pemberat Dan Peringan Tindak Pidana Narkotika Anak Dalam Putusan Pengadilan Zebua, August Delta; Adhari, Ade
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8842

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan alasan pemberat dan peringan dalam tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan memerlukan penanganan yang tegas namun tetap berkeadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti peran pelaku dalam jaringan peredaran narkotika, dampak terhadap korban atau masyarakat, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, alasan peringan dapat mencakup pengakuan bersalah, sikap kooperatif selama proses hukum, serta keadaan pribadi pelaku seperti usia muda atau tekanan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum alasan pemberat dan peringan diatur secara eksplisit dan implisit dalam undang-undang, namun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh interpretasi hakim. Dalam hal tersebut, pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam UU Narkotika dengan mempertimbangkan faktor pemberatan dan peringanan hukuman. Pemberatan diberikan jika pelaku berperan besar dalam peredaran narkotika, melibatkan anak-anak, atau menyebabkan dampak sosial luas. Sementara itu, peringanan diberikan untuk pelaku yang kooperatif, menyesali perbuatannya, atau dianggap korban yang membutuhkan rehabilitasi 
Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang Suhala, Ahmad Wildan; Supriyadi, Aditya Prastian; Huda, Miftahul
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan. Sound horeg merupakan usaha penyewaan sound system dengan volume tinggi yang sering digunakan dalam acara karnaval, namun penggunaannya menimbulkan kebisingan berlebihan yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha sound horeg memiliki kesadaran hukum yang rendah, ditandai dengan penolakan terhadap batas maksimal kebisingan 60 desibel dan kurangnya pemahaman mengenai perizinan serta sanksi yang berlaku. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum antara lain adalah keterbatasan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, tingkat pendidikan yang rendah, budaya usaha yang sudah terbentuk, faktor ekonomi yang mendorong pelaku usaha mengabaikan aturan demi kelangsungan bisnis, serta pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Dampak dari rendahnya kesadaran hukum ini meliputi gangguan ketertiban umum, masalah kesehatan masyarakat, dan potensi konflik sosial antara pelaku usaha dan warga sekitar. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, serta kolaborasi antara pemerintah aparat kepolisian, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dengan pembinaan dan pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku usaha sound horeg secara berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan usaha yang tertib dan harmonis di Kecamatan Gondanglegi
Analisis Tematik Hadis tentang Kerjasama Modal dalam Perspektif Syariah Hafid, Abd.; Ahmad, Arifuddin; Kara, Aisyah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.9060

Abstract

This research aims to analyze capital cooperation as discussed in several Hadith collections. Therefore, it employs the maudhui (thematic) method to examine various Hadiths concerning capital cooperation found across different Hadith compilations. This examination delves into the ontological, epistemological, and axiological aspects of Hadiths on capital cooperation, specifically how they manifest social worship in economic activities as a form of social responsibility. The findings indicate that there are approximately 50 Hadiths related to capital cooperation that use the term "al-syarikah" (الشركة) and around 12 Hadiths that use the term "al-ikhtilath" (الإختلاط). In Islamic jurisprudence literature, the practice of "capital cooperation" is categorized under al-syirkah, which in Indonesian is translated as "perserikatan" or "perkongsian" (partnership or association). The term al-syirkah in al-Munjid is defined as al-ikhtilath, meaning "to mix" or "to blend." Islam views cooperation as a means of mutual assistance in driving human productivity, which holds the value of social worship. Consequently, it is crucial to maintain, preserve, and foster cooperation to achieve human well-being in both this world and the hereafter. Capital cooperation, as a primary medium for achieving shared prosperity, also serves as an implicit prohibition against hoarding capital. A Muslim who possesses wealth is commanded to assist others as a form of social responsibility. This research recommends that everyone distribute a portion of their capital to help those who lack it in running their businesses, as a form of humanitarian social responsibility.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama modal dalam beberapa kitab Hadis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode maudhui (tematik) dalam mengkaji beberapa hadis tenteng kerjasama modal yang tersebar di beberapa kitab hadis, baik secara Ontologis, Epitemologis dan Aksiologis mengenai hadis kerjasama modal dalam mengejawantahkan aspek ibadah sosial pada aktifitas ekonomi, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan kerjasama modal dengan menggunakan lafal al-syarikah berjumlah kurang lebih 50 buah8 dan yang menggunakan lafal al-ikhtilath berjumlah kurang lebih 12 buah.9 Kerjasama dalam literatur fikih dikatakan bahwa praktek “kerjasama modal” termasuk dalam bentuk al-syirkah (الشركة), yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan “perserikatan” atau “perkongsian”. Term al-syirkah dalam al-Munjid diartikan dengan al-ikhtilath (الإختلاط),2 artinya; ber-campur. Islam memandang bahwa kerjasama sebagai sarana tolong menolong dalam menggerakakan produktifitas kehidupan manusia yang bernilai ibadah sosial, sehingga sangat penting dijaga,dipelihara dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat; Kerjasama modal, sebagai medium  utama dalam memenuhi kesejahteraan bersama, sekaligus sebagai isyarat larangan menimbun modal, seorang muslim yang memiliki harta diperintahkan untuk membantu orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitan ini merekomendasikan agar setiap orang mendistribusikan sebagian modal  mereka untuk membantu sesamanya yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosail kemanusiaan.
Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya S, Samsidar; M, Marilang; Akmal, Andi Muhammad
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.9517

Abstract

Marriage in the context of Islamic law in Indonesia has an important position and is an integral part of religious, socio-cultural and legal life in society. Islamic law regulates various aspects of marriage, including harmony, conditions, rights and obligations of husband and wife. In Indonesia, the application of Islamic law in marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The marriage process in Islamic law includes the consent of both parties, the presence of a guardian, witnesses and a dowry as one of the conditions for the validity of the marriage. However, the practice of Islamic law in marriage is often influenced by the diverse cultural and social contexts in Indonesia, which can lead to differences in interpretation and implementation in various regions. This research aims to analyze how Islamic law is implemented in marriage in Indonesia, the challenges faced, and its impact on society. Results The implementation of Islamic law in marriage in Indonesia has many complex aspects, with significant challenges. Although there is potential to provide protection and justice, successful implementation is highly dependent on community understanding, legal interpretation, and support from relevant institutions. The impact on society can be positive or negative, depending on how this law is applied and understood in the existing social and cultural context. By understanding this legal framework, it is hoped that it can provide deeper insight into the role of Islamic law in strengthening family institutions and maintaining social harmony in society. Indonesia.Perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dan menjadi bagian integral dari kehidupan agama, sosial budaya dan hukum di masyarakat. Hukum Islam mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Proses perkawinan dalam hukum Islam mencakup persetujuan kedua belah pihak, adanya wali, saksi dan mahar sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Meskipun demikian, praktik hukum Islam dalam perkawinan seringkali terpengaruh oleh konteks budaya dan sosial yang beragam di Indonesia, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam perkawinan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat.Hasil Implementasi hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia memiliki banyak aspek yang kompleks, dengan tantangan yang signifikan. Meskipun ada potensi untuk memberikan perlindungan dan keadilan, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman masyarakat, interpretasi hukum, dan dukungan dari lembaga terkait. Dampaknya terhadap masyarakat bisa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana hukum ini diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang ada Dengan memahami kerangka hukum ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum Islam dalam memperkuat institusi keluarga dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Indonesia
IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DAN RAHMATAN LIL ALAMIN (P5RA) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN BONE Herpiana, Andi; Halidin, Ali; M., Mujahidin; A., Chairullah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.8696

Abstract

This study is a field research aimed at describing the implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project with the concept of Rahmatan lil ‘Alamin (P5RA) at the Madrasah Ibtidaiyah level in Bone Regency. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection. The subjects of the study include five institutions: MIN 2 Bone, MIN 7 Bone, MIN 8 Bone, MI Pondok Pesantren Modern Bone Macope, and MI Syamsu Rasyidi. The findings reveal that: (1) The implementation of P5RA is guided by the Decree of the Minister of Religious Affairs (KMA) Number 450 of 2024, which serves as a framework for curriculum implementation at Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, and Madrasah Aliyah Kejuruan. (2) The stages of P5RA implementation in the observed madrasahs include the formation of a project facilitator team, identification of school readiness, planning of dimensions, themes, and time allocation, module development, and reporting and assessment. Theme selection is based on the specific needs of each institution, with a focus on "Sustainable Living" and "Local Wisdom." (3) Supporting factors include school readiness, student enthusiasm, parental support, and the availability of facilities and infrastructure. Conversely, inhibiting factors involve the need for project adjustments and occasional challenges in accessing necessary materials or tools.
Sanksi Tindak Pidana penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial Dalam Pasal 219 KUHP Perspektif hukum Pidana Islam Sari, Yuliana; Khosim, Ali; Najmudin, Deden
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.10015

Abstract

Tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dapat berupa menista, fitnah, ataupun persangkaan palsu. Penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial menjadi isu hukum yang kontroversial. Karena banyak orang beranggapan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Oleh karena itu penelitian mengenai penghinaan terhadap kepala negara di media sosial sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi dari penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP dan Hukum Pidana Islam, dan mengetahui dampak dan akibat hukum dari tindak pidana penghinaan Kepala Negara di media sosial. Metode yang dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan melakukan pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan Undang-Undang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan kepala negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP bukan bertujuan sebagai pembungkam aspirasi rakyat, walaupun ada kalimat yang menyebabkan multitafsir, dan dari segi sanksi dapat menimbulkan over-penalizing. Serta menurut hukum islam itu sendiri tindakan ini bukanlah tindakan yang di perbolehkan sehingga masuk kedalam kategori ta’zir. hal itu dilakukan untuk menghinadari dampak dari tindak pidana tersebut seperti gangguan stabilitas politik. 
Analisis Strategis ADR sebagai Alternatif Litigasi dalam Sengketa Kontrak Bisnis Sutanmitrano, Dendely Wiyan
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.10287

Abstract

Dispute resolutions in business contracts through litigation had often time being time consuming, non-cost effective and influenced the relationship between the parties involved. ADR like negotiation, mediation and arbitrage offered a more efficient and flexible strategy. This article aims to analyse ADR strategically as an alternative for litigation, focusing on cost efficiency, strategy planning and normative support in the Indonesian legal system. Through normative legal approach and literature studies, it is found that ADR provide practical benefits by protecting business relations and speeds the conflict resolution progress. UU No. 33 Tahun 1999 and the freedom to contract rightfully supported the application of ADR. With a proper planning, ADR can be a legal strategy that benefits business owners. One of its key advantages is its possibility to mend strained relationships and create the potential for future business opportunities between the parties involved, fostering long-term cooperation. However, ADR is not without its limitations. ADR may be ineffective in situations involving significant power imbalances, as stronger parties may influence the outcome unfairly. Nevertheless, with proper planning and careful consideration of the dispute’s nature, ADR can serve as a strategic legal tool for business owners, balancing efficiency with the preservation of commercial relationships. Ultimately, the choice between ADR and litigation should be guided by both economic and strategic considerations.
Maslahah and Justice in Islamic Inheritance: A Normative and Jurisprudential Inquiry Munawaroh, Hifdhotul; Akmal, Haerul; Diana, Rashda; Kurniawan, Cecep Soleh
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.9990

Abstract

Provisions in the transfer of property from people who died to those who were left behind, by the Fuqaha' are named as al-faraid, and or in Indonesia it is better known as Islamic inheritance law. The concept of justice in the distribution of inheritance is still a topic of discussion among the public. The zahir provisions of the Koranic texts that give men a larger share of inheritance than women and ignore equality pose a complicated problem faced by Muslims in various countries. This is because of the invisible Maslahah that is obtained by each heir. This study aims to analyze the concept of benefit in justice contained in Islamic inheritance law to answer contradictory arguments in determining benefit in the form of justice in Islamic inheritance law. This research is a literature review/research with documentation as a data collection method. Philosophical and normative approaches are being used in analyzing data, especially Islamic legal norms which are sourced from the Koran and Hadith. The results of this study indicate that in the distribution of inheritance, Islam is very concerned and even prioritizes the principles of Maslahah and justice for each heir. There is no assumption that Islamic inheritance law does not apply fairly and leads to discrimination against women, because justice has been proven on the side of benefit in the practice of dividing Islamic inheritance.
Menakar Perlindungan Anak Korban KDRT: Perspektif Indonesia dan Norwegia Taufik, Ficqhi
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.10253

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan yang berfokus pada studi terhadap bahan hukum tertulis. Tujuan dari penelitian adalah untuk membandingkan perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dan Norwegia. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam mekanisme perlindungan anak, khususnya pada optimalisasi peran lembaga perlindungan anak. Di Norwegia, lembaga tersebut berperan aktif secara preventif melalui identifikasi dini anak berisiko, memungkinkan intervensi lebih cepat dan efektif. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan lembaga serupa di Indonesia untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih responsif dan terpadu.
Transformasi Gaya Hidup Aktif di Era Digital: Analisis Literatur pada Pendidikan Jasmani Sekolah Akbar, Andi Khemal; Mulyaningsih, Eka
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.10315

Abstract

The advancement of digital technology has significantly influenced various aspects of life, including a shift in students’ lifestyles toward increased sedentary behavior. This article aims to analyze the transformation of students’ active lifestyles in the digital era and its implications for physical education practices in schools. Using a library research approach and content analysis of relevant literature, findings indicate a negative correlation between intensive digital technology use and students’ physical activity levels and interest in physical education. However, digitalization also presents pedagogical opportunities, such as the integration of gamification, fitness applications, and project-based learning, which can enhance student participation and motivation. The study highlights the importance of adaptive, relevant, and digital-friendly teaching strategies in physical education. It recommends a transformation of curricula and instructional methods to maintain physical education’s relevance in promoting healthy lifestyles amid digital dominance. Thus, physical education can play a strategic role in balancing technological advancement with students’ physical well-being. Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan gaya hidup siswa yang semakin sedentari. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi gaya hidup aktif siswa di era digital dan implikasinya terhadap praktik pendidikan jasmani di sekolah. Melalui pendekatan studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap literatur relevan, ditemukan bahwa penggunaan teknologi digital secara intensif berkorelasi negatif dengan tingkat aktivitas fisik dan minat siswa terhadap pelajaran jasmani. Namun demikian, digitalisasi juga menawarkan peluang pedagogis, seperti integrasi gamifikasi, aplikasi kebugaran, dan pembelajaran berbasis proyek yang mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa. Hasil kajian menunjukkan pentingnya strategi pembelajaran yang adaptif, relevan, dan digital-friendly dalam pendidikan jasmani. Penelitian ini merekomendasikan transformasi kurikulum dan metode pengajaran pendidikan jasmani yang lebih kontekstual agar tetap mampu membentuk gaya hidup sehat di tengah dominasi teknologi. Dengan demikian, pendidikan jasmani dapat berperan strategis dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan digital dan kesehatan fisik siswa.

Page 20 of 22 | Total Record : 215

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER Vol. 24 No. 1 (2025): Juni Vol. 23 No. 2 (2024): Desember Vol. 23 No. 1 (2024): Juni Vol. 22 No. 2 (2023): Desember Vol 22, No 2 (2023): Desember Vol 22, No 1 (2023): Juni Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 16, No 1 (2017) More Issue