Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Articles
166 Documents
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Sri Endah Indriawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1074.582 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.337
<![CDATA[Practice bribery case concerning reclamation jakarta uncovered bays where the chairman of the Jakarta City Council Commission D associated with Mohamad Sanusi PT. Agung Podomoro, which makes ironic developer PT. Ocean estuary Wisesa subsidiary PT.AGUNG Podomoro Lan has been marketing the property, Jakarta Bay Reclamation sticking due to the discovery of the alleged bribery practices to the chairman of City Council Commission D of Jakarta, Mohamad Sanusi PT. Agung Podomoro, the bribe was suspected as the discussion of two draft Regional regulations (draft) on the North Coast Capital Reclamation. Here Giving Bribes suspected of violating Article 5 paragraph (1) letter a or Article 5, paragraph (1) or Article 13 of Law No. 31 of 1999 as amended in Act No. 20 of 2001 on the eradication of Corruption junto Article 55 paragraph (1) to 1 junto Article 64 paragraph (1) Criminal Code. This study intends to show the facts of corruption and money laundering. research methods with qualitative research approach based on secondary and primary data. The first study showed, was not done due to corruption and transparency monitoring data is not so up to do both, corruption repressive epektif not sufficient deterrent effect against perpetrators. Keywords: Law Imporcement, Effectifity, Corruption ]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN BERSTATUS TENAGA KERJA ASING ]]>
<![CDATA[Yuli Iskandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.418 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3178
<![CDATA[Globalisasi telah menimbulkan tuntutan dunia kerja baik didalam negeri maupun diluar negeri, hal ini memberikan dampak terhadap lalu lintas orang diantara negara-negara di dunia dan tentu berimplikasi terhadap bagaimana sebuah negara mengatur orang asing yang ingin tinggal di negara tersebut. Terlebih lagi jika warga negara asing tersebut melakukan pernikahan campur dengan warga negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Warga negara asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan kawin campur dengan warga negara Indonesia dan memiliki hak bekerja di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang merupakan kajian normatif dengan dengan dekskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan Pertama, pemerintah belum secara nyata dalam mengimplementasikan politik hukum tentang orang asing sebagai tenaga kerja asing. Kedua, Aturan hukum warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran banyak disimpangi secara hukum.]]>
<![CDATA[ESENSI PAHAM KONSEP KONSTITUALISME DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN ]]>
<![CDATA[Bactiar .]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.756 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.342
<![CDATA[Studies in this study is the notion Essence Constitutionalism in the Context of the Implementation of the constitutional system. Constitutionalism for modern states as an inevitability. In the idea of constitutionalism, the constitution is the embodiment of supreme law that must be obeyed by all parts of the country. This study uses normative juridical research. Philosophical meaning of this understanding, first, the power must be limited, Second, the implementation of the power held by general agreement that crystallized into the constitution, and Third, the exercise of power always requires accountability within the framework of the constitution . Keywords: Essence, Constitualism, Contitutional System ]]>
<![CDATA[PELANGGARAN MEREK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ]]>
<![CDATA[Ari Widiarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1074.59 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.332
<![CDATA[Dalam era modern sekarang ini dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional, peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha. Merek sebagai salah satu karya Intelektual memiliki peranan penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu pemsahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor l4 tahun 1997 tentang Merek, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek terdaftar dari perbuatan melawan hukum, karena sering terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar baik merek dagang maupun jasa sebagai usaha persaingan yang tidak sehat. Pelanggaran Merek yang kerap terjadi seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. Keadaan seperti ini tentu saja tidak hanya akan merugikan pemilik merek, tetapi juga akan merugikan para konsumen.Kata Kunci: Pelanggaran, Merek, Melawan Hukum]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Airlangga Justitia]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3174
<![CDATA[Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), harus dikaji ulang guna melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat penyelesaian perkara di luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan; dan reformulasi kebijakan Hukum Pidana dalam mengimplementasikan hakikat penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara korban dan pelaku kejahatan. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan kajian kepustakaan yang dikuatkan data lapangan. Hasil penelitian menunjukan Hakikat penyelesaian di luar pengadilan adalah restoratif justice. sistem yang dianut oleh KUHAP adalah retributive justice yang titik perlindungannya adalah pelaku tindak pidana (offender oriented) bukan restorative justice. Rekonseptualisasi dan Rekoordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan, agar tercipta suatu penegakkan hukum yang berlandaskan keadilan semua untuk semua.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN DARI UPAYA SITA JAMINAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[I Made Dermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.856 KB)
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2283
<![CDATA[ABSTRAKKondisi yang menyebabkan pihak kreditor mengantisipasi dan menyelamatkan asset perseroan terhadap ketidakmampuan debitor dalam melakukan pembayaran utangnya yang salah satunya adalah membuat jaminan kebendaan yaitu dengan membuat hak tanggungan sebagai salah satu jaminan yang diakui oeh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemasangan hak tanggungan sebagai hak kebendaan dapat ditempuh dengan melakukan upaya hukum yaitu membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan sehingga pihak bank selaku kreditor preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atas objek Hak Tanggungan dari upaya sita jaminan oleh pihak ketiga dan kreditor berhak untuk melakukan lelang objek jaminan atau melakukan parate eksekusi yang didasarkan pada perjanjian antara pihak kreditor dan pemilik tanah tersebut Kata Kunci: Upaya Hukum; Hak Tanggungan; Kepailitan; Sita Jaminan ]]>
<![CDATA[PENDEKATAN HUKUM DALAM MENGATASI MASALAH E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Heri Lilik Sudarmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5607
<![CDATA[Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dalam e-commerce. Sejauh ini, berbagai penelitian dilakukan dan menyebutkan bahwa dari segi hukum bisnis masalah dalam e-commerce yang ada di Indonesia adalah customer protection yang belum memadai, regulasi pemerintah terutama penetapan pajak, tingginya biaya pemakaian data center dan penggunaan domain kode negara atau .id, transaksi jual beli yang masih rawan tindak penipuan, rendahnya jaminan kepastian hukum terhadap pelaku e-commerce, dan ancaman cyber security. Metode penelitian yang digunakan adalah berdasarkan pendekatan yuridis normatif mengenai aspek hukum bisnis melalui internet. Orisinalitas penelitian dapat ditelaah dari model pengembangan strategi dari hasil kajian hukum, penelitian terdahulu dan artikel terkait yang relevan saat ini. Melihat e-commerce terus berkembang, tentunya solusinya pun akan terus mengalami inovasi baru. Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan e-commerce di Indonesia terutama bagi para stakeholder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kepatuhan hukum. Solusinya yaitu menjamin keamanan transaksi e-commerce misalnya melalui asuransi, menciptakan lembaga bantuan upaya hukum bagi pengguna teknologi dan pemilik teknologi apabila terjadi pelanggaran transaksi e-commerce dan dukungan dari regulasi pemerintah terutama sanksi yang tegas merupakan salah satu kunci mengatasi masalah dalam e-commerce.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP PENGGUNA VAPE (ROKOK ELEKTRIK) DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5613
<![CDATA[Perlindungan kesehatan masyarakat untuk memperoleh lingkungan sehat adalah bagian melindungi hak asasi manusia. Wujud perlindungan tersebut dengan membuat kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. akan tetapi terjadi perdebatan terkait penerapannya pada pengguna vape (rokok elektrik). Tujuan dari kajian penelitian artikel ini untuk memecahkan permasalahan terkait penggunaan vape (rokok elektrik) pada Kawasan Tanpa Rokok di kabupaten Badung. Penulisan artikel ilmiah ini dikaji dengan metode normatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menemukan vape (rokok elektrik) secara konsep sama dengan rokok dalam Peraturan Dearah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017. Secara normatif kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap vape (rokok elektrik) sama dengan rokok konvensional.]]>
<![CDATA[TURUNNYA KEKUASAAN REZIM ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK ]]>
<![CDATA[Halimah Humayrah Tuanaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5470
<![CDATA[Konflik merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Perbedaan kepentingan antara kelompok penguasa orde baru dan kelompok masyarakat yang didominasi, telah menghasilkan konflik yang berujung gejolak kekerasan. Walaupun secara konseptual konflik memiliki dampak positif dalam menghadirkan perubahan sosial di masyarakat, namun analisa atas tumbangnya rezim orde baru perlu dilakukan guna mencari formula terbaik dalam menyikapi konflik kekuasaan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Serangkaian kebijakan yang diambil oleh kelompok penguasa orde baru dalam merespon konflik menjadi masalah yang akan dianalisa pada penelitian ini, sekaligus mencari solusi efektif yang dihasilkan dari penggunaan antithesis konsep teori konflik dalam memandang tumbangnya rezim orde baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif, serta menggunakan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan; pertama, hal-hal yang menjadi cikal bakal tumbangnya rezim orde baru menurut asumsi teori konflik, seperti dominasi kelompok penguasa orde baru atas pembentukan dan penegakan hukum; tertutupnya ruang negosiasi untuk mencapai konsensus atas konflik kepentingan yang ada; dan lain sebagainya, telah membawa perubahan sosial atas nama reformasi. Kedua, penggunaan antithesis konsep teori konflik, menunjukkan adanya solusi dalam upaya menyikapi konflik kekuasaan, diantaranya dengan membuka ruang-ruang negosiasi dalam menghasilkan konsensus dari berbagai kelompok kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[REFLEKSI HUKUM ZAKAT DIGITAL PADA BAZNAS DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK ]]>
<![CDATA[Pertiwi Utami]]>;
<![CDATA[Tulus Suryanto]]>;
<![CDATA[Ruslan Abdul Ghofur]]>;
<![CDATA[M Nasor]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5608
<![CDATA[Peneliti melakukan kajian pengetahuan hukum digital zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan hukum Islam terhadap penggunaan layanan digital zakat dan bagaimana implementasi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik pada manajemen zakat digital. Dengan menggunakan metodologi hukum Islam, peneliti ingin memberikan wawasan baru dari segi kajian hukum ekonomi dan keuangan syariah dengan pendekatan tersebut. Dari hasil analisis dan pembahasan, mengungkapkan bahwa hukum penggunaan teknologi digital sendiri diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, selama serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunanya. Sedangkan implementasi prinsip-prinsip syariah pada digital zakat baik penghimpunan dan penyaluran zakat sudah cukup baik.]]>
