Al Ahkam
Jurnal Al-Ahkam adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2 kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki visi yang terdepan dalam menyebarluaskan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Al-Ahkam menerima naskah artikel berupa hasil penelitian, resensi buku, pemikiran hukum yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Fokus jurnal ini rumpun ilmu hukum, hukum Islam, politik hukum.
Articles
218 Documents
<![CDATA[Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Husen, Ahmad]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 15 No. 1 (2019): Januari-Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v15i1.1853
<![CDATA[Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, istilah Peraturan Presiden tidak dikenal. Istilah yang digunakan adalah Keputusan Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Bentuk penelitian ini ialah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keputusan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Pasca undang-undang tersebut diberlakukan maka implikasi yuridis dari peraturan presiden terhadap sistem perundang-undangan adalah harus di judicial review melalui Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung dengan catatan pengujian tersebut dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas peraturan presiden.Kata kunci: Eksistensi; Peraturan Presiden; Implikasi Yuridis Terhadap Sistem Perundang-Undangan]]>
<![CDATA[Rumah Tanpa Uang Muka bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menurut Hukum Administrasi Negara ]]>
<![CDATA[Bayu Gusmaizal Chanra]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v15i2.2390
<![CDATA[The need for housing (house) is a very important basic need besides the clothing and food needs. Especially if the house is livable and is purchased at an affordable price. The Regional Government is obliged to provide easy housing for low income community. The form of convenience provided is in the form of house without a down payment or better known as DP 0 Rupiah house. The DP 0 rupiah house program is a program of the Provincial Government of DKI Jakarta that aims to make it easier for residents who do not yet have a house to own their own property but are hampered by a substantial DP problem. Based on the foregoing, related to the financing policy adopted by the Provincial Government of DKI Jakarta in the form of a DP 0 rupiah house program needs to be analyzed comprehensively according to state administrative law.Keywords: low income community, DP 0 rupiah house, state administrative law.]]>
<![CDATA[Transaksi Emoney terhadap Layanan Gopay pada Aplikasi GoJek Perspektif Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Sukma Indra]]>;
<![CDATA[Zuliana Rofiqoh]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v15i2.2176
<![CDATA[Advances in science and technology can have many effects on changes in people's behavior and habits. This makes people need something that is fast, easy and simple to support their every activity, as well as in terms of payment. A safer, faster and more efficient payment system is found in the Go-Pay service provided by Go-Jek. Payment system through Go-Pay is a solution that is needed by the community. However, there is something rather strange when viewed from the perspective of Islamic economics. By using a normative approach and qualitative data analysis, the results in this study conclude that payments using the Go-Pay balance in the Go-Jek application can be used by Muslim communities with the note that Go-Pay must be in accordance with the principles of shari'ah that are avoided from ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, and transactions on illicit or immoral objects. In addition, the existence of Go-Pay is included in the protection of assets (hifdz al mâl) and has a positive impact on the movement of the Indonesian economy.]]>
<![CDATA[Konsep al Maslahah al Mursalah dalam Perspektif Ekonomi pada Era Revolusi Industri 4.0 ]]>
<![CDATA[Abdul Hadi]]>;
<![CDATA[Hadi Peristiwo]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v15i2.2402
<![CDATA[Maslahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu, maslahah mursalah juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia, agar sesuai dengan maqashid syariah ammah (pemeliharan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), dan satu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara tersebut, maka dinamakan maslahah. Konsep maslahah mursalah tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga masalah ekonomi (muamalah). Dalam hal ini maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dari sisi bidang usaha ekonomi pada era Revolusi Industri 4.0.Kata Kunci :al-maslahah al-mursalah, ekonomi, revolusi industri 4.0]]>
<![CDATA[Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif ]]>
<![CDATA[Ahmad Wijaya]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v15i2.2191
<![CDATA[Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah mengetahui Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi antar lembaga kementerian negara dalam susunan kabinet presidensial Indonesia dan mengetahui Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi dan singkronisasi Kementerian Negara Guna Mewujudkan Kabinet Yang Efektif. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan kasus (case Approach). Bahwa Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi antar kementerian dalam susunan kabinet presidensial Indonesia tidak diatur secara jelas atau bahkan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara kongkrit mengenai Koordinasi maupun singkronisasi, baik yang dilakukan kementerian Koordinator terhadap kementerian yang berada di dalam bidang koordinasinya maupun kementerian yang lain diluar bidang Koordinasinya masing-masing, termasuk juga terkait dengan koordinasi antar kementerian koordinator. Bahwa urgensi pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi dan singkronisasi kementerian negara guna mewujudkan kabinet yang efektif adalah sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja kementerian sebagai eksekutor pembangunan nasional, adapun urgensinya adalah: pertama, mempertegas prinsip negara hukum; kedua, penguatan Lembaga Kementerian negara; ketiga, mengefektifkan fungsi Kementerian Koordinator; keempat, menghilangkan ego sektoral Menteri dalam memimpin Kementerian.Kata Kunci: Pengaturan Hukum; Koordinasi; Singkronisasi; Kementerian Negara]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Individu Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Informasi Elektronik dalam Perspektif HAM ]]>
<![CDATA[Ahmad Fajar]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v15i2.2069
<![CDATA[Perkembangan teknologi saat ini menimbulkan masalah yang besar terhadap hak individu dalam menyampaikan pendapat. Secara universal Hak Asasi Manusi (HAM) telah menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dalam segala aspek kehidupan, tetapi saat ini banyak pengguna terjerat kasus pidana karena telah menyampaikan pendapat dengan media teknologi. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sering dijadikan alat untuk menghakimi individu jika menyampaikan pendapat yang kritis. Menyampaikan pendapat secara obyektif dan kritis semestinya tidak dapat dipidanakan. Regulasi telah memberikan batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat agar hak individu dapat dipenuhi. Regulasi tersebut tetap menjunjung tinggi nilai HAM agar terwujud keselarasan antara hak dan kewajiban asasi.Kata kunci: Hak individu, Pendapat, Informasi Elektronik, Hak Asasi Manusia (HAM)]]>
<![CDATA[Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi ]]>
<![CDATA[Moh. Fadhil]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v15i2.2203
<![CDATA[Dalam membangun sistem hukum yang baik, dibutuhkan tiga variabel penting sebagai motor penggerak legitimasinya yakni formulasi hukum, administrasi hukum dan penegakan hukum. Dalam reformulasi UU KPK, terlihat adanya proses delegitimasi terhadap administrasi dan penegakan hukum. Padahal formulasi hukum sebagai domain politik hukum harus dapat membangun administrasi hukum dan penegakan hukum yang baik sehingga bekerja secara komplementer. Lahirnya UU KPK 2019 justru cacat prosedur akibat lahir dari rezim konfigurasi politik yang delegitimatif terhadap pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, tulisan ini ingin memahami eksistensi KPK dalam koridor politik hukum antikorupsi dan kondisi delegitimasi pemberantasan korupsi di Indonesia pasca berlakunya UU KPK 2019. Hasil pembahasan menerangkan bahwa terdapat beberapa pasal yang kontradiktif, kaburnya kedudukan KPK antara lembaga independen atau lembaga subordinasi eksekutif, kedudukan Dewan Pengawas yang ambigu, miskonsepsi penyadapan, domestikasi penyidik dan pegawai KPK menjadi ASN, penyidik Kepolisian di bawah koordinasi institusi asal dan kewenangan SP3 dengan jangka waktu dua tahun. Adapun yang dapat dilakukan untuk menjawab problematika tersebut adalah dengan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan melalui Perppu.]]>
<![CDATA[Mekanisme Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Hukum ]]>
<![CDATA[Iin Ratna Sumirat]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 16 No. 1 (2020): Januari-Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v16i1.2586
<![CDATA[Negara hukum (Rechtsstaat) adalah konsep yang berparadigma bahwa Negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan ialah undang-undang yang pada gilirannya berdiri tegak diatas kebenaran hukum undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar. Negara hukum dan demokrasi merupakan mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua mekanisme tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memeberikan landasan dan mekanisme keukuasaan berdasarkan prinsip kesamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia tetapi hukum]]>
<![CDATA[Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional ]]>
<![CDATA[Dian Maryati]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 16 No. 1 (2020): Januari-Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v16i1.2537
<![CDATA[Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan badan yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD penyelenggara SPAM Regional di tingkat Provinsi saat ini masih dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka diperlukan perubahan bentuk hukum PDAB tersebut menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Sebagai konsekuensi atas pemilihan bentuk hukum yang dipilih, BUMD penyelenggara SPAM Regional harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Sehingga dengan memahami implikasi bentuk hukum BUMD dan memahami kedudukan hukum BUMD dalam hukum publik dan hukum privat diharapkan BUMD dapat melakukan tata kelola BUMD yang baik, serta mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata Kunci: Kedudukan, BUMD, air minum, regional]]>
<![CDATA[Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya: Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid Tome]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 16 No. 1 (2020): Januari-Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v16i1.2558
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini difokuskan pada persoalan pembentukan perangkat daerah berlandaskan asas pembentukannya. Asas pembentukan perangkat daerah menjadi prinsip bagi pemerintah daerah dalam merekonstruksi kembali organisasinya menjadi organisasi yang responsif terhadap perubahan dalam upaya menggerakan roda pembangunan daerah dan pemberian layanan yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat susunan perangkat daerah yang dibentuk belum didasarkan pada asas pembentukannya. Salah satunya adalah susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari belum terakomodirnya urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada perangkat daerah. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan melebihi kapasitas yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemetaan kembali susunan perangkat daerahnya. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan perubahan terhadap Perda No. 11 Tahun 2016. Kata Kunci: Asas; Perangkat Daerah; Pemerintah Abstract This research focused on the issue of the formation of regional apparatus based on the principles of their formation. The principle of forming regional apparatus is a principle for regional governments in reconstructing their organizations into organizations that are responsive to change in an effort to move the wheels of regional development and provide good services. This study uses a type of normative legal research with a statute approach. The results of the study show that there is an arrangement of regional instruments that have been formed that have not been based on the principles of their formation. One of them is the organizational structure of the regional apparatus of the Gorontalo Provincial Government. This can be seen from the lack of accommodation of government affairs in the field of labor in the regional apparatus. In addition, there are regional apparatus that carry out government affairs exceeding the capacity ordered by statutory provisions. Therefore, it is expected that the Gorontalo Provincial Government will re-map the composition of the regional apparatus. The step that must be taken is to make changes to Local Regulation No. 11 of 2016. Keywords: Principle; Regional Apparatus; Government.]]>
