cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 9   10   11   12   13 
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN NAMA DENGAN PERKUMPULAN YANG SUDAH TERDAFTAR Stela Firman; R. Ismala Dewi; Enny Koeswarni
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1858

Abstract

Abstrak Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan antara lain membuatkan akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum. Permenkumham No. 3 Tahun 2016. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perkumpulan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017 didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mempergunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian tersebut untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta memahami norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis serta penelitian juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan undang-undang dan teori. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan yang mempunyai persamaan nama pada pokoknya terhadap purkumpulan yang sudah terdaftar bedasarkan putusan nomor 579 K/PTUN/2019. Adapun hasil analisisnya yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum saja akan tetapi, pembatalan terhadap status badan hukum tersebut hanya sebatas akta pendirian perkumpulan biasa saja yang tidak memperoleh status badan hukum.Kata kunci: Badan Hukum; Perkumpulan; Surat keputusan Abstract The role of a notary in the process of establishing an association includes making a deed of establishment of an association and registering it with the Ministry of Law and Human Rights if you want the association to be a legal entity. Permenkumham No. 3 of 2016. Article 1 number 1 defines an association as a legal entity which is a collection of people established to realize certain common goals and objectives in the social, religious, and humanitarian fields and not to share profits with its members. Ormas in Law no. 16 of 2017 is defined as an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. To answer this problem , the author uses normative juridical research where the research is to examine legal principles and written legal sources and understand the legal norms and nature of written legal sources and the research also uses legal materials, namely primary and secondary legal materials that use laws and theories. The problem raised in this research is regarding the legal consequences of the cancellation of the Decree concerning the ratification of legal entities of associations that have the same name in principle against purkumpulans that have been registered based on decision number 579 K/PTUN/2019. The results of the analysis are that the Decree issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia only revoked the status of a legal entity, however, the cancellation of the status of the legal entity was only limited to the deed of establishment of an ordinary association that did not obtain the status of a legal entity.Keywords: Association; Decree, Legal Entity;
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMBUAT AKTA OLEH NOTARIS brilian pratama; Happy Warsito; Herman Adriansyah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1640

Abstract

Notaris merupakan Pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik. Dalam melaksakanan kewenanganya notaris seringkali mendapatkan masalah bail dipengadilam maupun diluar pengadilan terkait akta yang di buatnya. Sehingga notaris dituntut haru lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi prinsip kehati-hatian  Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta? Bagaimana  akibat hukum terhadap notaris yang lalai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta? dengan metode penelitian empiris penelitian ini akan meleliti berdasarkan keadaan yang pernah terjadi dan dialami langsung oleh notaris secara langsung dan bersumber dari narasumber yang berbeda pula. Dari hasil penelitian bahwasnaya notaris menerapkan prinsip hati-hati dengan cara memeriksa keaslian data dan surat-surat yang ada pada saat penghadap atau clien notaris berhdapan. Selain itu penempatan sidik jari pada minuta juga merupakan salah satu langkah bagi notaris dalam melakukan penandatangan dan pentuk tindakan hati-hati untuk melaksanakan pembuatan akta. selain itu dalam menjalankan tugasnya notaris harus selalu melakukan pemeriksaan terhadap akta yang di buat, pemeriksaan pertama dilakukan oleh staff yang membuat, lalu notaris akan mengkoreksi redaksi-redaksi lainnya serta isi akta. langkah selanjutnya notaris membacakan akta di depan hadapan penghadapsecara langsung sehingga penghadap mengerti isi akta dan saling terbuka maksud dan tujuannya di buatkan perjanjian menggunakan akta tersebut. Era digital saat ini sebgaian notaris juga telah menambahkan foto sebagai lampiran pada minuta bahwa telah melakukan transasi sebagaimana yang seharusnya. Sehingga dapat menjadi bukti pendukung apabila terjadi permasalahan di kemudian
KEPASTIAN HUKUM AKTA E-RUPS YANG DIBUAT NOTARIS MENURUT ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO Muhammad Iqbal
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1729

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya membentuk masyarakat informasi (information society) melalui internet. Dewasa ini kegiatan perusahan menuntut kita untuk beradaptasi dengan TIK. Salah satunya dengan diselenggarakannya RUPS secara elektronik. Penyelenggaran RUPS secara elektronik tersebut diatur secara teknis dala Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut menegaskan juga bahwa risalah RUPS secara elektronik harus dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris. Maka hal ini memberikan kewenangan Notaris membuat akta yang kegiatannya dalam bentuk digital. Dalam dunia Notaris sendiri sebnarnya sudah mencoba untuk membuka diri terhadap kemajuan TIK, namun NOtaris sejauh ini tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN dan berpegang teguh dengan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional). dengan dibenturkannya antara kemajuan TIK dan tradisional apakah akan menjadi masalag terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepastian Hukum akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana keberadaan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo terhadap penyelenggaraan akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan metode analisis yang diterapkan adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah berdasarkan kepastian hukum e-RUPS yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo bahwa risalah akta yang dibuat Notaris tersebut tetap memiliki kepastian hukum dan aktanya berbentuk akta autentik.
KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PUTUSAN MK No: 69 /PUU/XIII/2015) Muhammad Rendy Rifki Putra; Heru Susetyo; Afdol Afdol
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1393

Abstract

Seringkali akibat hukum dari perkawinan khususnya perkawinan campuran yang mana para pihak mendapatkan halangan untuk melakukan perbuatan hukum terutama untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia dikarenakan terjadinya pembulatan harta Bersama dengan warga negara asing dimana peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan di Indonesia menganut asas Nasionalisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai subyek hukum yang dapat boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia. Untuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sedangkan dalam perkawinan campuran apabila suami/isteri yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak atas tanah tersebut, maka pasangannya yang berkewarganegaraan asing turut pula menjadi pemilik karena masuk dalam harta bersama. Persoalan ini timbul bagi para pihak perkawinan campuran sehingga penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dimana bersumber dari bahan-bahan hukum sekunder untuk memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Ahsanul Rizky Ramadhan; Firman Muntaqo; Iza Rumesten
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1799

Abstract

Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilinya sendiri. Namun, saat ini masih ada oraang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena diadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya ditelantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan tidak berkeadilan serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengakaji mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar berdasarkan peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta faktor-faktor penyebab penelantaran tanah hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analaisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dismipulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanh terlantar menurt Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tenang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan, yaitu inventarisasi tanah, identifikasi tanah, peringatan terhadap pemegang hak dan penetpan tanah terlantar. Akbat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara.
KEWENANGAN NOTARIS MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI Firman Floranta Adonara; Ayu Citra Santyaningtyas
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1864

Abstract

The regulation in the Marriage Law Chapter 29 Verse (1) after Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 has been change into the process of marriage agreement. In the marriage agreement that legalized into Constitutional Court Number 69/PUU/XII/2015 can only be made before the marriage takes place. However, when the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 arrives, a marriage agreement can be made as long as the marriage has taken place. The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU/XII/2015 also gives a new authority to the Notary to be able to ratify the marriage agreement. Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 has provided changes after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 regarding the form of the marriage agreement in the form of a written agreement and must be ratified by the employee The marriage registrar has often been misinterpreted as an authentic deed, resulting in disharmony of implementing regulations related to the form of the marriage agreement.
PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS JIKA TERDAPAT PEMALSUAN TANDA TANGA ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG Ardita Aprillia Julaija; Joni Emirzon; Kms. Abdullah Hamid
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1623

Abstract

AbstrakPemerintah mengeluarkan Peraturan untuk mencegah perluasan penyakit COVID-19 dengan cara Pemberantasan Sosial Berskala Besar. Dengan adanya penyakit dan peraturan ini maka masyarakat menjadi kesulitan melakukan kegiatan seperti biasanya. Tak terkecuali Notaris dan PPAT, yang diharuskan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik yang harus langsung berhadapan dengan para penghadap. Terlebih lagi dengan penghadap yang datangnya beranggotakan banyak orang ataupun salah satu penghadap yang tidak bisa berhadapan langsung dengan Notaris karena jarak antar kota ataupun penyakit COVID-19 yang menghalangi untuk datang langsung.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanda tangan elektronik di Indonesia, Cara pembuatan akta otentik oleh Notaris jika menggunakan media video conference dan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung, dan pertanggungjawaban Notaris apabila terdapat pemalsuan pada dokumen pendukung oleh penghadap secara elektronik dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan:  1. Tanda tangan elektronik sendiri diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik junco Peraturan Pemerintah 2.  Belum ada aturan mengikat dalam UUJN mengenai tanda tangan elektronik maka tanda tangan elektronik belum memungkinkan karena didalam akta partij diwajibkan seorang Notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak, 3. Pertanggungjawaban Notaris jika ada pemalsuan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung oleh penghadap. Seorang Notaris tidak dapat dijatuhi hukuman dikarenakan Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak.
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PRAKTIK PELAKSANAAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Rizki Noviyanti; Mada Apriandi Zuhir; Arman Lany
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelaksanaan akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  dan untuk menganalisis kedudukan pemberi fidusia dalam pratik pelaksanaan akta jaminan fidusia. Jenis penelitian hukum normatif yang sumber datanya  sekunder. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang- Undangan, Konseptual dan Kasus, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam praktik pelaksanaan akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  belum sepenuhnya menerapkan asas keseimbangan yang merupakan dasar dalam membuat perjanjian dan dalam menjalankan jabatannya, Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 huruf m Undang- Undang Jabatan Notaris. Adapun kedudukan pemberi fidusia kedudukan pemberi fidusia dalam praktik pelaksanaan akta jaminan fidusia ada faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan pemberi fidusia adalah  penyalahgunaan keadaan merupakan dimana akta jaminan fidusia dibuat tanpa adanya posisi tawar-menawar antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Sehingga menimbulkan itikad tidak baik dari penerima fidusia yang tidak memberi kesempatan kepada pemberi fidusia dan  beberapa klausula dalam akta jaminan fidusia menunjukkan bahwa penerima fidusia bersikap lebih dominan dari pemberi fidusia. Pengaturan yang memberikan rasa adil bagi pemberi fidusia dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, bahwa  seharusnya notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia tersebut harus memperhatikan asas keseimbangan sebagaimana dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia yang berpatokan dalam KUHPerdata yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang berkaitan salah teori kontrak tawar-menawar dari  yang merupakan indikator dari asas keseimbangan. Asas keseimbangan bagian dari asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan perbuatan, isi, dan pelaksanaan akta jaminan fidusia. Untuk mencapai keadilan dalam pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris terutama berkaitan dengan klausula-klausula, Notaris harus haruslah membuat akta perjanjian fidusia selaras  berdasarkan asas-asas umum perjanjian salah satunya  asas keseimbangan menurut Herlien Budiono agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan yang mana isi klausula-klausula perjanjian tersebut diketahui penerima dan pemberi fidusia.
PERSYARATAN MODAL MINIMUM BAGI PT PMA DI INDONESIA: PERLUKAH? Luh Putu Yeyen Karista Putri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2093

Abstract

Persyaratan modal minimum bagi PT PMA menghambat investasi asing dan berdampak negatif bagi daya saing Indonesia. Disisi lain, persyaratan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara persyaratan tersebut dengan kewajiban berdasarkan perjanjian investasi internasional. Persyaratan tersebut bertentangan dengan national treatment, tetapi tidak semua perjanjian investasi internasional yang melibatkan Indonesia memuat klausula tersebut. Beberapa perjanjian mengatur pengecualian dimana negara dapat memberikan perlakuan berbeda terhadap investor asing atas dasar perlindungan kepentingan publik. Indonesia menjustifikasi persyaratan tersebut untuk mencegah investor asing menguasai sektor vital, melindungi UMKM dari persaiangan tidak imbang, dan melindungi kepentingan kreditor. Akan tetapi, lemahnya pengawasan menyebabkan maraknya penggunaan perjanjian nominee untuk menyiasati persyaratan ini. Besaran modal minimum yang ditetapkan tidak proporsional karena diberlakukan untuk semua bidang usaha tanpa mempertimbangkan karateristiknya. Persyaratan ini memberatkan karena investor wajib memenuhi nilai investasi minimum Rp. 10 Miliar diluar tanah dan bangunan. Pengawasan melibatkan notaris dan sistem yang terintegrasi akan mendorong kepatuhan terhadap persyaratan ini. Pemerintah juga dapat melindungi kepentingan nasional dengan memberdayakan UMKM dan menggunakan kriteria yang lebih relevan seperti mewajibkan inestor asing menggunakan teknologi ramah lingkungan atau berkontribusi secara sosial. 
PERKEMBNGAN POLITIK HUKUM BIDANG JASA KONSTRUKSI MENGHADAPI PERSAINGAN DALAM GLOBALISASI DAN PASAR BEBAS Meria Utama; irsan irsan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2160

Abstract

Indonesia terus melakukan pembangunan dibidang konstruksi secara massive pada saat ini. Dalam kegiatan pembangunan tersebut terdapat keterlibatan pihak asing dalam pembangunan di Indonesia ini dikarenakan banyaknya kegiatan konstruksi di Indonesia yang tidak bisa di kerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dikarenakan adanya keterbatasan dari sisi inovasi, modal, metode dan ilmu serta material dan peralatan, serta keunikan dan tingkat kesulitan dari rancangan bangunan itu sendiri. Apalagi saat ini telah masuk zona Masyarakat Ekonomi Asia  dan Globalisasi Konstruksi serta pasar bebas, mau tidak mau kerjasama dengan pihak asing atau dengan negara perlu dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, perlu untuk di teliti bagaimana politik hukum yang jelas di bidang konstruksi dalam menjaga kepentingan bangsa Indonesia khususnya dibidang kerjasama dengan pihak asing, dan bentuk kerjasama yang bagaimanakah yang sebaiknya dipilih oleh pihak indonesia terkait dengan pembangunan kontruksi dalam skala besar. Dalam menjawab permasalahan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau doktrinal dan komparasi serta futuristik. Harapannya kepentingan indonesia lebih terjaga dengan antisipasi bentuk hukum dan kerjasama dalam pembangunan ini.

Page 11 of 17 | Total Record : 167

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Volume 4 Nomor 2 November 2015 Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue