cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 10   11   12   13   14 
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG - UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI Citra Dewi Saputra; Mila Surahmi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2470

Abstract

Ketentuan umum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi tentunya perlu dibuat sebuah kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak yaitu pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.. Kontrak Kerja Konstruksi tersebut menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun Pemerintah selama terselenggaranya proses pembangunan. Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut, sering dijumpai wanprestasi dari kontraktor berupa terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut. Namun tidak jarang pula pemerintah wanprestasi dalam melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai prestasinya. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jurnal ini membahas mengenai pengaturan serta aspek-aspek terkait Kontrak Kerja Konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bilamana diketahui Kontrak Kerja Konstruksi itu dapat berakhir dan seperti apa tanggung jawab para pihak serta bentuk pertanggungjawabannya dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKATA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK Toni Abdullah; Firman Muntaqo; Amin Mansur
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1620

Abstract

ABSTRAKProses pemeliharan data pendaftaran tanah seperti jual beli hak atas tanah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang masih sering dilakukan dalam pengalihan hak atas tanah, pengalihan hak atas tanah dapat di lakukan dengan pembuatan akta autentik oleh PPAT sebagai media pengalihannya. Sering kali dalam proses peralihan hak atas tanah dilakukan dengan menggunakan surat kuasa namun pada surat kuasa tersebut memuat klausula kuasa mutlak yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada. Permasalahan pada penelitian ini berkaitan dengan apa Akibat Hukum dari akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan surat Kuasa Mutlak, bagaimana Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak, serta bagaimana konsep ideal mengenai larangan penggunaan surat kuasa mutlak dan sanksi hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengenai akibat hukum dari akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan surat Kuasa Mutlak,  menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan surat Kuasa Mutlak dan menganalisis mengenai konsep ideal mengenai larangan penggunaan surat kuasa mutlak dan sanksi hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih saja terjadi praktik menyimpang yang dilakukan oleh pejabat negara mengenai penggunaan surat kuasa mutlak terkait jual beli hak atas tanah, seharusnya pejabat negara yang mengerti tentang larangan tersebut  dan menolak segala jenis permohonan pembuatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang didasari dengan surat kuasa mutlak tersebut. Penggunaan kuasa mutlak sejatinya bertentangan dengan peraturan yang ada karena berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat menjadi sumber permasalahan.
STUDI KOMPARASI TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI INDONESIA DAN MALAYSIA Rizka Nurliyantika; Ros Amira bt Mohd Ruslan; Iza Rumesten; Muhammad Syahri Ramadhan; Neisa Angrum Adisti
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2471

Abstract

Kenotariatan mengenal dua stelsel hukum yakni Kontinental dengan sistem Civil Law dan Anglo-Saxon dengan sistem Common Law. Praktik notaris telah berkembang sesuai dengan waktu, tempat serta politik hukum dan kesadaran hukum di negara masing-masing. Indonesia dengan sistem hukum Civil Law, mengatur tugas dan wewenang notaris sesuai Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini akan dikomparasikan dengan peraturan terkait Notary Public di Malaysia dalam hal tugas dan wewenang. Malaysia sebagai negara dengan system hukum Common Law memiliki perbedaan dalam mengatur tugas dan kewenangan Notary Public dan hal ini tertuang dalam Notaries Public Act 1959 (Revised 1973). Pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaturan jabatan notaris di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana perbedaan tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa perbedaan tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan sistem hukum yg ditetapkan di dalam konstitusi dan disesuikan dengan kondisi masing-masing negara yang salah satunya adalah faktor kolonialisasi. 
PERLUASAN MAKNA UNSUR BERHADAPAN DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS SESAAT DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 Auryn Drake Untono
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1916

Abstract

Sejak diterbitkannya peraturan himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 Nomor 67/36-III/PP-INI/2020 bagi setiap Notaris untuk dapat berkerja dari rumah (work from home) dan jaga jarak (physical distancing) memberikan permasalahan bagi tugas dan jabatan Notaris yaitu dalam penandatanganan akta sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Permasalahan tersebut memberikan perluasan makna unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris karena adanya pertentangan hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi sumber hukum utama bagi jabatan Notaris itu sendiri dengan himbauan COVID-19 yang diterbitkan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu beranjak dari peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur lebih lanjut dan mengecualikan penandatanganan akta dapat dilakukan tanpa hadir/berhadapan secara fisik dan himbauan COVID-19. Hasil Penelitian yang ditawarkan penulis adalah dengan menggunakan asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dan asas Preferensi maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat berlaku mutlak baik sesaat maupun sesudah pandemi. Selain itu, dapat dilakukan revisi kembali ketentuan pasal tentang unsur berhadapan dalam penandatanganan akta yang mewajibkan Notaris hadir atau berhadapan secara fisik dengan penghadapnya sekalipun terdapat peraturan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Penelitian ini pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap keabsahan dan kepastian hukum bagi tugas dan jabatan Notaris itu sendiri.Kata Kunci: Berhadapan; Notaris; Penandatanganan Akta
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS Almi Qodarrahman; Febrian Febrian; Anna Sagita
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2434

Abstract

Abstrak:Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Notaris memiliki wewenang dan kewajiban yang apabila wewenang dan kewajiban tersebut dilanggar atau disalahgunakan oleh Notaris maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat terkait pemalsuan tanda tangan penghadap oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan berdasarundang-undang, karya ilmiah, buku-buku,dan  jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian inimenggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. yang menyimpulkan : 1. Ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta autentuk dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu: Aspek lahiriah (uitwendige bewijskracht), Aspek formil (formele bewijskracht), Aspek materiil (materiele bewijskrach Ketiga aspek tersebut merupakan suatu syarat dari kesempurnaan dari akta Notaris sebagai suatu akta yang autentik. 2. Notaris harus memiliki prinsip kehati-hatian ketika membuat akta autentik untuk mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris. 3. Ketika notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan. Namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil. <w:LsdException Lo
PARADIGMA KELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Saut Parulian Panjaitan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2220

Abstract

Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian strategis dan penting dalam mendukung pembangunan nasional, karena dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perkembangan sosial. Salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi melalui Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi yang mengatur mengenai kelembagaan partisipasi masyarakat dimaksud, yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), ternyata mengaturnya secara top-down. Oleh karena itu, perlu dikaji perubahan paradigma kelembagaan partisipasi masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini.Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, kajian ini menemukan bahwa pardigma kelembagaan LPJK yang pada walnya bersifat bottom-up sebagai wadah partisipasi masyarakat, kini menjadi semacam governmental body yang   bercirikan : (a) dibentuk oleh Menteri, (b) dibiayai melalui APBN, dan (c) hanya berada di Ibu Kota Negara, (d) menjalankan sebagaian kewenangan Pemerintah Pusat, (e) berada di bawah Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri, (f) kepengurusannya harus mendapatkan persetujuan DPR, dan (g) menjalankan tugas dan fungsi registrasi, lisensi, akreditasi, penyetaraan, dan penetapan ahli. Pada bagian lain ditemukan pula bahwa baik secara formalitas dan prosedur, peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jasa Konstruksi bertentangan dengan perintah undang-undang dimaksud. Sehingga oleh karenanya, dapat diajukan mekanisme judicial review kepada Mahkamah Agung.
Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun Fernando Fernando; Firman Muntaqo
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2866

Abstract

Abstrak: Notaris memiliki peran penting dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit di sektor perbankan Dengan adanya Pencantuman Klausula kuasa menjual objek hak tanggungan pembelian pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun pentingnya untuk ditinjau dari sudut asas keseimbangan terutama bagi notaris yang memiliki kewajiban untuk seimbang atas akta otentik yang dibuatnya Dalam tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimana Dasar Hukum, Kedudukan, Peran Notaris dan pengaturan Hukum  dimasa yang akan datang terkait Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Sudut Asas Keseimbangan, Penelitian ini sendiri dilakukan secara normatif. Hasil peneltiain tesisi ini berbentuk Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dari Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun diselenggarakan atas pertimbangan prinsip kehati-hatian perbankan dan UUHT, Penjualan secara dibawah tangan yang diatur oleh UU ialah ditetapkan oleh pemilik angunan/debitur terkait dengan Pencantuman Klausula kuasa menjual objek hak tanggungan pembelian pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun harus memuat frasa “itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”, Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan hukum dan kewajibannya untuk seimbang atas Akta Otentik yang dibuat, dibutuhkan pembaharuan hukum dan modernisasi dibagian pelelangan umum serta peran aktif dari pihak otoritas jasa keuangan dalam menerbitkan aturan yang sifat tegas dan imperatif. Diharapkan nantinya kepada pihak bank dapat memberikan pengaturan yang jelas dan lebih memberikan perlindungan hukum yang diwujudkan pada keseimbangan dalam perjanjian kredit, bagi pihak pemerintah hendaknya memberikan sosialiasai penjelasan lebih jelas terkait dengan  Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun termasuk meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam menerbitkan aturan yang sifatnya tegas dan imperatif sehingga dapat dipatuhi bagi pihak kreditur/perbankan.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Satuan Rumah Susun; Peran Notaris; Klausula Kuasa Menjual; Hak Tanggungan; Abstract:Notaries have an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector With the inclusion of the clause of the power to sell the object of the purchase of the right to purchase in the credit agreement for the purchase of apartment units, it is important to be viewed from the point of balance principle, especially for notaries who have the obligation to balance the authentic deed they make. In this paper will discuss about How the Legal Basis, Position, Role of Notaries and future legal arrangements related to the Inclusion of the  Power of Attorney Clause to Sell Objects of Liability in the Credit Agreement for the Purchase of Flats Unit Viewed from the Principle of Balance, this research itself was carried out normatively.  The results of this research  are in the form of The results of the study show that  the legal basis for  the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Objects of Liability Clause in the Credit Agreement for the Purchase of Flats Unit is  carried out in consideration of the principle of banking prudence   and the UUHT, Underhand sales regulated by Law are determined by the collateral owner / debtor related to the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Objects Clause  The purchase liability in the credit agreement for the purchase of apartment units must contain the phrase "it will be able to obtain  the highest price that benefits all parties.", the role of Notaries in providing legal counseling and their obligations to be balanced on the Authentic Deeds made, legal reform and modernization are needed in the  public auction section and the active role of the Financial Services Authority in issuing rules that are firm and imperative.  It is hoped that later the bank can provide clear arrangements  and provide more legal protection which is manifested in the balance in the credit agreement, for the government should provide a clearer  explanation socialization related to the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Dependent Objects Clause in the Credit Agreement for the Purchase of Flats  including improving regulatory and supervisory functions through the Financial Services Authority in issuing rules that are firm and imperative so that they can be complied with by creditors/banks.Keywords: Credit Agreemen; Flats Unit; Notary Role;  Power of Attorney to Sell Clause; Liability;
KEDUDUKAN AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS YANG SEDANG DALAM MASA TAHANAN Samuel Dharma Putra Nainggolan; Kholilur Rahman; Abraham Sridjaja; Jamalum Sinambela
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2573

Abstract

The notary in carrying out his position must remember that the deed made by or before him is an authentic deed that becomes a document/state archive, and the agreement stated therein becomes a law for those who make it. The important role of a Notary in making a deed is inseparable from the possibility of actions that are contrary to the propriety prevailing in the society in carrying out the duties and functions of a Notary. A notary who is currently in detention as long as he has not been dismissed as a notary is still capable of making an authentic deed, but in terms of propriety, this is not justified. UUJN contains sanctions against Notaries who are proven to have committed violations, during this period the Deeds made downgraded from Authentic Deeds to Underhanded Deeds. This legal research uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In this context, it is concluded that the Notary is temporarily dismissed from his position because he is currently undergoing a detention period. After the temporary dismissal period ends due to the detention period, the Notary will be rehabilitated after the temporary dismissal period ends. The rehabilitation in question implies that the notary concerned is activated and returned to his original position. Therefore, if the notary is returned to his original position, the deed made by the notary is authentic. In this case, if the detention period is more than 6 months, while the temporary dismissal period has ended, the notary has authority according to his functions and duties.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM INVESTASI VIRTUAL CURRENCY Fitria Dewi Navisa
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2692

Abstract

Abstrak: Didalam era digital 4.0 sekarang ini terdapat banyak sekali perubahan-perubahan atau kemajuan dalam bidang teknologi terutama dalam kegiatan penanaman modal atau biasa disebut dengan berinvestasi. Para investor dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk aset digital yaitu Virtual Currency, yang mana nantinya para investor berharap jika dikemudian hari harga dari Virtual Currency tersebut akan naik dan menguntungkan. Namun dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency ini masih terlihat cukup lemah dalam sisi hukumnya, karena dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency para investor tidak memiliki sebuah bukti riil ataupun surat-surat yang menjelaskan bahwa mereka adalah investor dari Virtual Currency tersebut dan nantinya jika terjadi sesuatu diluar dugaan maka para investor tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah untuk sekarang kurang pergarakannya dalam menentukan peraturanperaturan yang akan mengatur tentang investasi virtual. Padahal jika dikaji lebih dalam peminat dari Virtual Currency terlihat cukup banyak dan mayoritas generasi muda menganggap investasi tersebut sebagai cara investasi kekinian. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian normatif yang bermaksud untuk menjelaskan dan mengkaji berbagai literatur, aturan perundang-undangan, dan contoh kasus dari berita yang terkait dengan penelitian. 
URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK M Ilham Dwi Putranto; Amin Mansyur
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2645

Abstract

Sebagai respon terhadap pandemi covid-19, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang dimana hal ini menjadi suatu terobosan baru dalam pelayanan pendaftaran tanah, namun hal ini justru menyebabkan pelayanan pendaftaran tanah sempat terhambat dan ketidakpastian antar pelaksana hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah urgensi, hambatan, dan bagaimana seharusnya penerapan sertipikat elektonik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, hambatan, dan bagaimana seharusnya implementasi sertipikat elektronik dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan teknik purposive sampling. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa penerapan sertipikat tanah elektronik dapat menghemat biaya, waktu dan dapat mengurangi korupsi yang dilakukan oleh oknum Badan Pertanahan Nasional serta untuk beradaptasi dengan digitalisasi di era globalisasi saat ini. Hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi sertipikat tanah secara elektronik ialah kurangnya sarana yang ada, ketidakhadiran petunjuk teknis bagi petugas BPN, dan tidak terpenuhinya kualitas sumber daya petugas BPN. Agar penerapan sertipikat tanah secara elektronik dapat berjalan dengan baik, diperlukan peningkatan keamanan dalam sistem elektronik milik pemerintah,sosialiasi lebih lanjut terhadap masyarakat dan praktisi hukum, serta diperlukan petunjuk teknis bagi petugas ATR/BPN agar dalam melaksanakan tugasnya lebih terstruktur dan terarah.

Page 12 of 17 | Total Record : 167

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Volume 4 Nomor 2 November 2015 Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue