Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Articles
167 Documents
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v9i2.630
<![CDATA[Abstrak:Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga dalam hal ini pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting untuk menunjang misi pembangunan Presiden. Mengingat pentingnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna pembangunan maka secara hukum harus dibarengi dengan adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak. Persoalannya dalam hal ini kontrak yang pada awalnya dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum kini justru dengan instrument hukum yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi justru dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontrak yang seharusnya masuk dalam domain hukum perdata menjadi dimungkinkan masuk dalam ranah hukum pidana. Banyaknya pelaku usaha yang menghadapi persoalan pidana terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi justru dipandang sebagai hambatan pembangunan dan investasi yang disebabkan karena ketidakpastian hukum.Kata kunci: Kepastian Hukum; Kontrak; Pekerjaan Konstruksi; Hambatan Pembangunan ]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Tri Nugroho Akbar]]>;
<![CDATA[Hendra Hendra]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1189
<![CDATA[Untuk memutus perkara pidana diperlukan dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana. Dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa (in dubio pro reo). Namun, pada praktiknya asas ini seringkali tidak diimplementasikan. Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No.201/Pid.B/2009/PN.SBS. yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pontianak No.55/Pid/2010/PT.PTK namun dianulir oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010. Oleh sebab itu fokus permasalahannya adalah bagaimanakah urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimanakah penerapan asas in dubio pro reo dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menghindarkan salah pemidanaan karena jika terjadi salah pemidanaan sama halnya dengan menghilangkan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup. Penerapan asas in dubio pro reo pada putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 telah diterapkan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah melalui logika hukum terkait dengan keterangan saksi yang tidak kompeten. ]]>
<![CDATA[PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Robiatul Adawiyah]]>;
<![CDATA[Rumawi Rumawi]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i1.672
<![CDATA[The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms. ]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA ]]>
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1172
<![CDATA[Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak saja berdampak positif tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah terbitnya sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Sertipikat Ganda ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan bidang tanah, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal mencari keadilan, apakah upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya sertipikat ganda tersebut ?. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Sertipikat Ganda setelah pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut, dikarenakan sertipikat merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Karena itu, jika ada warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya sertipikat ganda, maka dapat menempuh upaya administratif terlebih dahulu berupa: Upaya Keberatan dan Banding Administratif. Upaya Keberatan diajukan kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sertipikat tersebut, sedangkan Upaya Banding Administratif diajukan kepada atasan dari Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan sertipikat tersebut. Jika masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang adil dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam tenggang waktu yang dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2018.]]>
<![CDATA[SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK ]]>
<![CDATA[Pratiwi Ayuningtyas]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v9i2.637
<![CDATA[Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat, alat bukti yang digunakan oleh notaris pembutannya tertulis. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, notaris harus patut dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris dituntun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelangaran yang diperbuatnya. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Notaris yang melakukan pelanggaran tidak semerta-merta di beri hukuman, dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.". Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENCANTUMAN SYARAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[rahmat hidayat munir]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1272
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) menjadi syarat sah balik nama warisan pada sertipikat Hak Atas Tanah. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pencantuman Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) sebagai salah satu syarat proses balik nama sertipikat Hak Atas Tanah karena Pewarisan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar mengenai permasalahan Pencantuman Syarat Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Pewarisan. Populasi dan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan mencantumkan syarat SKB PPh yang diberlakukan oleh Kantor Pertanahan Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa kepala/badan atau instansi harus berdasarkan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik. (2) Pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif. Dalam batal demi hukum terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksi berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternatif kedua memakai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA INDENTITAS PALSU DARI PARA PIHAK SEDANGKAN NOTARIS YANG DIGANTIKAN MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Wetta Depriani]]>;
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Agus Trisaka]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i1.949
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu data dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia dan untuk menganalisis hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sumber datanya sekunder. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang, Pedekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukumnya ialah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dalam bentuk pengawasan praktik profesi Notaris, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI) serta perlindungan hukum dari diri Notaris Pengganti itu sendiri untuk memberikan pembuktian apa memang benar Notaris Pengganti memang tidak mengetahui identitas palsu dari para pihak . Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak antara lain: dari segi Notaris yang digantikan, dari segi pembuktian, dari segi para pihak yang tidak dapat dihadirkan secara lengkap. Mengenai perlindungan Notaris pengganti dalam hal notaris yang digantikan meninggal dunia sebelum cuti berakhir terhadap pemalsuan identitas para pihak dapat dilakukan: notaris pengganti harus meningkatkan kecermatan dan kehati-hatian mengenai akta yang dibuatnya dan perlunya aturan tegas mengenai perlindungan hukum bagi notaris. Kata kunci: Identitas palsu, Notaris Pengganti, Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI SELAKU DEBITUR TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PERSERO) ]]>
<![CDATA[Abidah El-Khalieqy]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1015
<![CDATA[Persoalan mengenai asuransi masih senantiasa menghantui masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga asuransi ini sering kali timbul karena mereka tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomis dari apa yang mereka perjuangkan, seolah hak mereka diberantas padahal kesalahan mereka yang lalai membaca kontrak premi asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus.Penyelesaian permasalahan megenani klaim asuransi jiwa yang ditolak tidak mendapatkan jalan keluar yang cukup baik karena dalam proses pelaksanaannya, perjanjian asuransi terkonsep dan baku pada apa yang tertera dalam premi asuransi yang dibeli, seharusnya dalam proses pembelian premi, antara perusahaan asuransi dan pengguna asuransi saling terbuka, dan perusahaan asuransi memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat awam yang juga menggunakan jasa asuransi dapat memahami prosedur dan isi dari kontrak yang diperjanjikan, karena ketika klaim asuransi ditolak maka yang dirugikan adalah pengguna asuransi karena telah menaruh harap yang besar pada asuransi namun tidak dapat meminta pemenuhan haknya. Persoalan ini berakibat pada munculnya rasa tidak percaya masyarakat akan lembaga asuransi serta menimbulkan rasa ketidakadilan dimana masyarakat pengguna asuransi sudah membayar premi namun tidak bisa memanfaatkannya, disinilah letak ketentuan peratruran hukum seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bukan malah statis hingga merugikan masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Indah Febriani]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1577
<![CDATA[Hukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat meupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM ORANG HILANG (MAFQUD) TERHADAP HARTA BENDA DAN PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM ISLAM ]]>
<![CDATA[Agung Widya Yudhistira]]>;
<![CDATA[agung widya yudhistira]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1229
<![CDATA[Mafqud is a person whose news is interrupted so that his life and death are not known. There are so many catastrophic events experienced by humans, be it natural disasters or accidents that can claim lives, so that some of these victims can be identified as dead and some whose whereabouts are unknown or missing. With this condition, there is confusion in determining the legal status, inheritance rights and who can inherit the property of the missing person. Therefore, the main problem in this study is how to determine the legal status of missing persons (mafqud), what are the legal consequences of the occurrence of missing persons on property for both heirs and heirs (mafqud), as well as the role of a notary in the distribution of the inheritance of missing persons (mafqud). ). This research is a normative research that is descriptive and explanatory with a statutory approach, cases, and uses secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection of this research was carried out by means of a literature study. Based on the results of the discussion of the main issues, the following conclusions can be drawn: in determining the legal status of the missing person (mafqud) it is through the determination of the Religious Court that the mafqud is considered dead based on applicable laws and regulations both from KHI and the opinion of priests from various schools of thought. Regarding the assets of the mafqud, it is suspended or detained until the time limit according to the regulations and the existence of a court order. The role of a notary in this inheritance is to make a Certificate of Inheritance Rights (SKHM) in accordance with his authority in the Law on Notary Positions.]]>
