PALAR (Pakuan Law review)
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PIHAK YANG MEMPUBLIKASIKAN MATERI MEDIASI SEBAGAI KRITERIA BENTUK PERBUATAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Rika Destiny Sinaga]]>;
<![CDATA[Rosida Diani]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.8283
<![CDATA[AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan wajib mengikuti mediasi dengan itikad baik namun ada juga pihak yang tidak mengikuti mediasi dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik mempunyai bentuk-bentuk yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Perbuatan tidak beritikad baik dalam mediasi akan mempengaruhi jalannya proses mediasi karena mengakibatkan tidak lancarnya proses mediasi sehingga mediasi dapat menjadi gagal. Kegagalan mediasi banyak ditemukan dalam praktek mediasi di pengadilan seperti pihak yang mempublikasikan mediasi tanpa kehendak pihak lain. pihak yang telah mempublikasikan mediasi tanpa kehendak pihak lain yang mengakibatkan kegagalan mediasi menimbulkan permasalahan apakah pihak yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain dapat dijadikan kriteria sebagai bentuk pihak yang tidak mempunyai itikad tidak baik dan bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi?. Untuk menjawab permasalahan maka digunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain seharusnya dapat menjadi bentuk perbuatan yang tidak beriktikad baik karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Pengugat dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat secara bersama-sama tidak mempunyai itikad baik menimbulkan akibat hukum terhadap putusan akhir yaitu putusan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Kata kunci : Mediasi, Itikad Baik, Perkara Perdata.AbstrakThe purpose of this study is to explain that parties to civil litigation in court are obliged to participate in mediation in good faith, but there are also parties who do not participate in mediation in bad faith. Bad faith has forms that have been regulated in Article 7 paragraph (2) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts. Acts of not having good faith in mediation will affect the course of the mediation process because it results in the mediation process not running smoothly so that mediation can fail. Mediation failures are often found in mediation practices in courts such as parties who publish mediations without the will of the other party. parties who have published mediation without the will of the other party resulting in mediation failure raises the issue of whether the party who has published mediation material without the will of the other party can be used as a criterion as a form of a party that does not have bad faith and what are the legal consequences for the parties who do not have good faith in mediation? To answer the problem, normative legal research is used. Based on the results of the study, a party in mediation who has published mediation material without the will of the other party should be a form of action that is not in good faith because it is not in accordance with the provisions of Article 5 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts and based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts, the Plaintiff and the parties, namely the plaintiff and the defendant jointly did not have good faith resulting in legal consequences for the final decision, namely the decision with a lawsuit was declared unacceptable by the Case Examining Judge while the defendant who did not have good intentions was subject to the obligation mediation payment. Keywords: Mediation, Good Faith, Civil Cases ]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI ASAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ]]>
<![CDATA[Ridwan Dilapanga]]>;
<![CDATA[Fenty Usman Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Nur Mohamad Kasim]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.7849
<![CDATA[AbstrakPrinsip Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dan tak terkecuali untuk organisasi perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pada pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa prinsip akuntabilitas yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diwilayah Kota Gorontalo masih mengalami kesulitan utnuk mencapai titik terbaik dalam penilaian meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami trend peningkatan pada sub-komponennya. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana wujud akuntabilitas yang ada di pemerintah kota gorontalo dalam hal penilaian kinerja individu dan organisasi. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan akuntabilitas organisasi yang ada di pemerintah kota gorontalo kedepannya serta memberikan informasi yang mendalam untuk kepentingan penelitian berikutnya Kata Kunci : Akuntabilitas; Organisasi Perangkat Daerah; Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Abstract The principle of accountability is crucial for any organization, including local government entities. This research aims to analyze and understand the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in realizing the principle of accountability in local government. The research methodology employed is a Normative Empirical approach using a case study. The research findings indicate that the accountability principle assessed by the central government through the Government Performance Accountability System (SAKIP) in the Gorontalo City area still faces challenges in achieving the optimal evaluation point, despite showing improvement in its sub-components in recent years. The research also provides an overview of the existing accountability practices in Gorontalo City regarding individual and organizational performance assessments. This study can contribute to the future development of organizational accountability in Gorontalo City's government and provide in-depth information for future research purposes Keyword : Accountability; Local Government Organization; Government Internal Supervisory Apparatus. ]]>
<![CDATA[GAGASAN IDEAL PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK HAK PRIVASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suryani Intan Pratiwi Puwa]]>;
<![CDATA[Fenty Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Erman Rahim]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.7939
<![CDATA[AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia dan menganalisis dan mengkonstruksikan gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan “statute approach”, pendekatan komparasi “comparative approach”, dan pendekatan konseptual “conceptual approach”. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat pengecualian hak subjek data pribadi yang meliputi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Kelemahanya, pengecualian tersebut tidak dijabarkan secara detail mengenai batasan dan mekanismenya, sehingga potensi yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaannya. Adapun perihal transfer data transfer Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang tidak mencantumkan persetujuan subyek data sehingga mengakibatkan hak privasi pemilik data pribadi diabaikan dan tidak memiliki nilai tambah bagi perlidungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain. Kata Kunci : Perlindungan; Data Pribadi; Hak Privasi. AbstractThe purpose of this study is to identify and analyze personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia and to analyze and construct the ideal idea of personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia. The type of research used is Normative Law research, using a statutory approach "statute approach", a comparative approach "comparative approach", and a conceptual approach "conceptual approach". Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data there are exceptions to the rights of personal data subjects which include the interests of national defense and security; the interests of the law enforcement process; public interest in the context of administering the state; the interest of supervising the financial services sector, monetary, payment systems, and financial system stability carried out in the context of administering the state; or statistical interests and scientific research. The weakness is that these exceptions are not spelled out in detail regarding the limitations and mechanisms, so that the potential for what occurs is abuse of power in its implementation. As for data transfers, transfers of personal data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia do not include data subject consent, resulting in the privacy rights of owners of personal data being ignored and having no added value for the protection of personal data, both domestically and in other countries. Keyword : Protection; Personal data; Privacy Rights .]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENGATURAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DARI MASA KE MASA ]]>
<![CDATA[Nur Fathimah Azzahra Syafril]]>;
<![CDATA[Fitriani Ahlan Sjarif]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.8152
<![CDATA[AbstractThis article examines the legal politics of regulating public participation in the formation of laws in Indonesia over the time and its implementation. This research is a normative legal research, with library research data collection method. From the perspective of legal politics, normative arrangements regarding public participation in the formation of laws shows a positive progressivity where public participation in the formation of laws is regulated clearer and more comprehensive, especially from the meaning and what participation is to be achieved in the formation of laws. The meaning and participation to be achieved is meaningful participation achieved through fulfilling the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained. However, although normatively there is a progressivity in regulatory aspect, there are still problems at the implementation level. Among them is the promulgation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which serves as the correction to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is a wrong approach which actually ignores the importance of public participation in the formation of a law. Keywords: Public Participation, Legal Politics, Laws, Government Regulations in Lieu of Laws AbstrakArtikel ini mengkaji politik hukum pengaturan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dari masa ke masa dan implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Dari perspektif politik hukum, pengaturan normatif mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang menunjukkan progresivitas dimana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang diatur semakin jelas dan komprehensif terutama dari makna dan partisipasi apa yang ingin dicapai dalam pembentukan undang-undang. Makna dan partisipasi yang ingin dicapai sesuai pesan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu meaningful participation yang diharapkan dapat memenuhi right to be heard, right to be considered, dan right to be explained terlihat telah di akomodir. Meskipun secara normatif terdapat peningkatan dalam pengaturan, namun sayangnya diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perbaikan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru mengabaikan pentingnya partisipasi publik dalam sebuah pembentukan undang-undang. Kata Kunci: Partisipasi Publik, Politik Hukum, Undang-Undan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DAN KEILMUWAN HUKUM SERTA RELEVANSINYA DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Yenny Febrianty]]>;
<![CDATA[Mustika Mega Wijaya]]>;
<![CDATA[Mustaqim .]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.8282
<![CDATA[AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terhadap gagasan terkait paradigma hukum serta konsep yang disampaikan sejumlah pakar harus dikaji dan/atau ditelusuri dari kondisi politik maupun sosial kemasyarakatan yang melatar belakangi dimana para ahli itu hidup. Berdasarkan hal tersebut paradigma yang dikemukakan ahli pikir dapat ditentukan relevansinya guna memahami konstitusi saat ini yang begitu berbeda keadaan maupun struktur sosialnya dengan latar belakang sosial dimana paradigma itu diungkapkan oleh pakarnya. Maka dari itu pada makalah ini penulis meneliti serta menguji masalah yang dirumuskan mengenai perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum dari masa ke masa guna mewujudkan nilai keadilan serta konsep hukum progresif dalam relevansinya mewujudkan nilai keadilan. Pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder. Hasil pembahasannya menunjukkan kajian ilmu hukum dapat diterangkan dalam dua jenis yang berbeda. Kata Kunci: Teori Hukum, Keilmuwan Hukum, Nilai Keadilan AbstractThe purpose of this research is to provide an understanding of ideas related to legal paradigms and concepts conveyed by a number of experts that must be studied and/or traced from the background political and social conditions in which the experts live. Based on this, the relevance of the paradigm put forward by the thinker can be determined in order to understand the current constitution which is so different in its circumstances and social structure from the social background in which the paradigm was expressed by the expert. Therefore, in this paper the author examines and examines the problem formulated regarding the development of legal theory and legal scholarship from time to time in order to realize the value of justice and the concept of progressive law in its relevance to realizing the value of justice. The approach uses normative juridical methods whose sources come from secondary data. The results of the discussion show that the study of law can be explained in two different ways. Keywords: Legal Theory, Legal Scholars, Value of Justice]]>
<![CDATA[KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (SEX TOYS) DI ONLINE SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Jacky Afrinanda]]>;
<![CDATA[Lola Yustrisia]]>;
<![CDATA[Riki Zulfiko]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.8324
<![CDATA[AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa undang-undang Pornografi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan Untuk melindungi,memelihara serta mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia agar terciptanya Masyarakat yang bermoral, beretika,berkepribadian luhur,menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam bermasyarakat. Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam cara yang dilakukan orang untuk melakukan transaksi Jual Beli yang berbau Pornografi salah satunya Alat Bantu Seks (Sex toys) melalui media Online. Penelitian hukum normatif menjadi fokus penelitian ini. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual serta hukum yang ada untuk menilai masalah hukum saat ini. Penulis menemukan bahwa Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan dan menyinggung pada jual beli pornografi Alat bantu (Sex toys) melalui internet.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan jual beli Alat bantu Seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop. Rumusah Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kegiatan Jual Beli alat bantu seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Bagaimana Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop. Kata Kunci: Pornografi, Alat bantu Seks ( Sex toys),jual beli, Online Shop. AbstractThe purpose of this study is to explain that the law on pornography issued by the Government of Indonesia is Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This law was issued with the aim of protecting, maintaining and realizing protection for the people of Indonesia in order to create a society that is moral, ethical, has a noble personality, uphold the values of Belief in the One and Only God. and uphold the dignity in society. Along with the times, various methods are used by the public to carry out buying and selling transactions that smell pornographic, one of which is sex toys through online media. Normative legal research is the focus of this research. This study uses the context approach as well as the existing legal approach to assess existing legal issues. The author finds that the Pornography Law can be applied and can be applied to buying and selling pornographic sex toys via the internet. The purpose of this research is to find out whether the buying and selling of sex toys is prohibited by the pornography law and to find out the sanctions. crimes against sellers of sex toys in online stores. The problem in this study is whether the activity of buying and selling sex toys violates the Pornography Law and what are the criminal sanctions against sellers of sex toys in online shops. Keywords: Pornography, sex toys, buying and selling, online shop.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Ari Wuisang]]>;
<![CDATA[Roby Satya Nugraha]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.8358
<![CDATA[ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk mjelaskan bahwa Pemaknaan KAN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) masih menampakkan adanya ketidakjelasan atau bahkan kekeliruan konsep. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perumusan ulang atau penormaan yang jelas (tidak ambigu), agar terdapat kepastian hukum dalam perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya dalam hal masyarakat hendak menggugat pemerintah ke PTUN akibat dilakukannya tindakan pemerintahan berupa Keputusan Administrasi Negara (KAN) dan tindakan faktual pemerintah yang dianggap merugikan. penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kata kunci : keputusan administrasi negara, peradilan tata usaha negara, tindakan pemerintahan. ABSTRACTThe purpose of this research is to explain that the meaning of KAN in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP) still reveals a lack of clarity or even a misunderstanding of the concept. Therefore, it is necessary to re-formulate or standardize that is clear (unambiguous), so that there is legal certainty in legal protection for the people, especially in the case that the public wants to sue the government to the Administrative Court due to government actions in the form of State Administration Decrees (KAN) and factual actions government that is considered harmful. the research used is normative juridical law research. The data collection technique used was through document and literature studies on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Keywords: state administration decisions, state administrative courts, government actions.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERADA DI DAERAH PROVINSI KOTA DAN KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Sobar Sukmana]]>;
<![CDATA[Chairijah ,]]>;
<![CDATA[Tuti Susilawati]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.8392
<![CDATA[ABSTRAKTujuan penelitian ini ialah unutk menjelaskan bahwa hukum perjanjian internasional yang merupakan cabang dari hukum internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran yang radikal seiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subjek-subjek hukum internasional baru non Negara. Indonesia juga mengalami fenomena ini, khususnya terkait dengan otonomi daerah dan lembaga non pemerintah yang interaksinya dengan elemen asing sudah semakin meningkat. Dalam sistem Otonomi Daerah, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional. Kerja sama internasional dalam hal ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Kata Kunci : Hukum Internasional, Perjanjian Internasional, Otonomi Daerah dan Kewenangan Kepala Daerah. ABSTRACTThe purpose of this study is to explain that international treaty law which is a branch of international law today has undergone a radical shift along with the development of international law. International relations as a result of globalization have been marked by fundamental changes, including the emergence of new non-State international legal subjects. Indonesia is also experiencing this phenomenon, particularly in relation to regional autonomy and non-governmental organizations whose interactions with foreign elements have increased. In the Regional Autonomy system, the role of local government becomes very important as one of the actors in the implementation of international relations. International cooperation in this case is cooperation between Provincial, Regency/City Regional Governments and foreign parties related to the interests of the Province, Regency/City area. Keywords: International Law, International Agreements, Regional Autonomy and Regional Head Authorities.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Edi Rohaedi]]>;
<![CDATA[Nandang Kusnadi]]>;
<![CDATA[Bambang Heriyanto]]>;
<![CDATA[Nuradi .]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.8581
<![CDATA[Abstrak Eksekusi merupakan cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Problem pelaksanaan putusan peradilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya peradilan ini. Untuk mengatasi permasalahn tersebut, diantaranya dilakukan penguatan lembaga eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada Perubahan pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, telah dilengkapi lembaga paksa berupa hukuman uang paksa (dwangsom) bagi tergugat yang tidak mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah mengenai kedudukan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Dwangsom merupakan instrumen efektif dalam rangka menjaga nilai eksekutabilitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga untuk menghindarkan kegamangan hakim pengadilan tata usaha negara, maka mendesak untuk segera diterbitkan peraturan pelaksanaan uang paksa sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undnag No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undnag Peradilan Tata Usaha Negara. Kata kunci : Uang Paksa, Eksekusi, Putusan Pengadilan Abstract Execution is a method and conditions used by the instruments of state power to assist interested parties to carry out the judge's decision if the losing party is not willing to comply with the substance of the decision within the specified time. The problem of implementing judicial decisions within the State Administrative Court has existed since the establishment of this court. To overcome these problems, including strengthening the institution of execution of State Administrative Court decisions, the first amendment to the State Administrative Court Law, through Law No. 9 of 2004, has been equipped with a forced institution in the form of forced money punishment (dwangsom) for defendants who do not comply with the decision of the State Administrative Court. This study aims to examine how the position of forced money (dwangsom) against state administrative officials who do not implement the decision of the State Administrative Court. The method used in this study is normative juridical which emphasizes secondary data, namely legal materials that have been documented. Dwangsom is an effective instrument to maintain the executability value of State Administrative Court decisions. To avoid the confusion of the judges of the state administrative court, it is urgent to immediately issue regulations on the implementation of forced money as mandated by Article 116 paragraph (7) of Law No. 5 of 1986 as last amended by Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to the Law on State Administrative Court. Keywords: Forced Money, Execution, Court Verdict ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP GREEN GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR ]]>
<![CDATA[Isep H Insan]]>;
<![CDATA[Abid ,]]>;
<![CDATA[Istianah ,]]>;
<![CDATA[M Lerick W]]>;
<![CDATA[Riham Kasturi S]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/palar.v9i2.8547
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk berdampak langsung kepada permasalahan lingkungan. Salah satu kota yang terdampak lingkungannya akibat pertumbuhan penduduk adalah Kota Bogor. masalah lingkungan yang dihadapi Kota Bogor yaitu kemacetan, sampah, dan pencemaran lingkungan. Pemerintahan Kota Bogor dalam hal ini yang bertanggungjawab secara langsung kepada lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintahan Kota Bogor perlu memberlakukan konsep-konsep green government agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada dan juga dalam penerapannya bukan hanya sekedar pemerintahan yang peduli terhadap lingkungan, melainkan pemerintah yang benar-benar menjalankan visi misi green government terhadap pembangunan kota yang menggunakan energi ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berperdoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif. Kata kunci: dinas lingkungan hidup, keberlanjutan, lingkungan, pemerintahan hijau ABSTRACT The purpose of this study is to explain that population growth has a direct impact on environmental problems. One of the cities whose environment has been impacted by population growth is Bogor City. environmental problems faced by the City of Bogor, namely traffic jams, garbage, and environmental pollution. The Bogor City Government, in this case, is directly responsible to the environment, namely the Bogor City Environmental Service. As stipulated in the Bogor Mayor Regulation Number 107 of 2019 concerning Main Tasks, Functions, Work Procedures and Job Descriptions of Structural Positions in the Environment Service. Bogor City Government needs to implement green governance concepts so that environmental sustainability is maintained. This concept aims to overcome existing environmental problems and also in practice it is not just a government that cares about the environment, but a government that really carries out the green government's vision and mission for developing cities that use environmentally friendly energy. The results of the study show that the Bogor City Environmental Service is guided by Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Environmental Protection and Management and Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Domestic Wastewater. This research method is descriptive analysis with a normative research type. Data was collected through literature and interviews and then analyzed qualitatively. Keywords: environmental service, sustainability, environment, green government]]>
