Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

10 11 12 13 14

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEGAWAI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Chrisya Nadine Immanuella; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Salah satu kewajiban seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus menjaga kepentingan klien dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan bantuannya. Notaris sendiri dapat rangkap jabatan sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sertifikat milik klien Notaris maupun PPAT merupakan salah satu yang harus dijaga dengan baik oleh Notaris dan PPAT. Namun, apabila seorang pegawai kantor Notaris atau PPAT memberikan sertifikat kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuan mereka, maka perbuatan pegawai tersebut mengakibatkan Notaris atau PPAT tidak dapat memenuhi kewajiban profesinya. Perbuatan pegawai tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi seorang Notaris atau PPAT apabila pegawai kantornya melakukan pemberian sertifikat milik klien kepada orang lain tanpa sepengetahuan Notaris.Â Kata kunci: Notaris, PPAT, Kewajiban, Sertifikat, Klien, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pegawai.Â AbstractÂ One of the obligations of a Notary under Undang-Undang Jabatan Notaris is to protect the interests of the parties involved in legal actions. Notaries must protect the interests of clients in carrying out legal actions with their assistance. The Notary himself can hold concurrent positions as a Land Deed Official or PPAT as regulated in Article 7 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulation of the Position of Land Deed Official. The certificate belonging to the Notary and PPAT clients is one that must be maintained properly by the Notary and PPAT. However, if an employee of the Notary's office or PPAT gives a certificate to someone other than the client without their knowledge, then the employee's actions result in the Notary or PPAT being unable to fulfill their professional obligations. The employee's actions can be said to be against the law. Therefore, it is necessary to further analyze the legal protection for a Notary or PPAT if his office employee gives the client's certificate to another person without the Notary's knowledge.Â Keywords: Notary, Land Deed Official, Obligations, Certificates, Clients, Tort, and Employees.

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNGAN YANG BUKAN MILIK DEBITUR DI PT. BANK REPUBLIK INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG BIMA Indra Tauhid Putra; , Muhaimin .; , Hirsanuddin .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â ABSTRACTThis study aims to analyze the process of executing mortgages that do not belong to the debtor at PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Bima Branch Office, as well as analyzing the legal protection for the owner of the mortgage object guaranteed by the debtor. This research method uses the normative-empirical research method. This study uses a statutory, conceptual, and sociological approach. In the execution of the Mortgage, either the object of the Mortgage belongs to the debtor or someone else, so that if there is a default by the debtor. Thus, the creditor (bank) can still execute the object of collateral guaranteed by the debtor following the applicable provisions. Second, there is a vague norm regarding legal protection for debtors, especially third parties in imposing Mortgage Rights in the UUHT and the Banking Law.Keywords: Default, Execution, MortgageÂ ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan yang bukan milik debitur pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bima, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik objek hak tanggungan yang dijaminkan oleh debitur. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, ,pendekatan konseptual, dan sosiologis. Dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan entah objek Hak Tanggungan tersebut milik debitur ataupun orang lain, sehingga jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur. Maka, pihak kreditur (bank) tetap dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan yang dijaminkan oleh pihak debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua adanya kekaburan norma tentang perlindungan hukum terhadap pihak debitur terlebih pihak ketiga dalam membeabnkan Hak Tanggungan di UUHT dan UU Perbankan.Kata Kunci: Wanprestasi, Pelaksanaan Eksekusi, Hak Tanggungan

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 510/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL Adela Logika; Teddy Anggoro
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Ketidakmampuan debitor dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya memberikan pengaruh terhadap hartanya sebagai solusi untuk melunasi peminjamannya. Debitor status suami yang dinyatakan pailit dalam status pernikahan berkaitan dengan harta bersama. Di dalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat harta istri. Inilah yang perlu ditegaskan apakah istri ikut menanggung kepailitan suami pada harta bersama atau hanya suami yang perlu menanggungnya. Jenis penelitian ini mengacu pada perspektif hukum normatif. Metode analisisnya dengan mengumpulkan perundangan secara tertulis dan sumber tulisan lainnya yang saling berkaitan. Adapun sumber bahan hukumnya barasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Putusan No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel bahwa kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 64 Ayat 1 UU 37/2004 bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Selain itu, Pasal 23 UU 37/2004 juga mengatur bahwa debitur merujuk pada suami dan istri pada persatuan harta dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, pailitnya seorang suami maka berlaku bagi istri begitupun berlaku sebaliknya. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran. Â Â Kata kunci: Harta Bersama, Hubungan Suami Isteri, KepailitanÂ Â AbstractÂ The debtor's inability to settle his debt obligations has an effect on his assets as a solution to repay the loan. The debtor's husband status who is declared bankrupt in marital status is related to joint assets. It does not rule out the possibility of the wife's property. This is what needs to be emphasized whether the wife shares in the husband's bankruptcy on joint assets or only the husband has to bear it. This type of research refers to a normative legal perspective. The method of analysis is to collect written legislation and other related written sources. The sources of legal material based on primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study are based on Court Decision No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel that the husband's bankruptcy must be borne on joint assets. As in accordance with Article 64 Paragraph 1 of Law 37/2004 that the bankruptcy of husband and wife who marry in a union of assets is treated as the bankruptcy of the union of assets. In addition, Article 23 of Law 37/2004 also stipulates that debtors refer to husband and wife in the union of assets in a marriage bond. In other words, the bankruptcy of a husband then applies to the wife and vice versa. Husband and wife have the responsibility to make payments.Â Â Keywords: Husband and Wife Relationship, Joint Assets, Bankruptcy

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT PALSU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2046 K/PDT/2018) Sheila Erika Suredja; Suparjo .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractLand Deed Making Officials as public officials have a role in land registration and also carry out the function of creating perfect evidence. In making an authentic deed, it is necessary to practice the principles of prudence and accuracy to prevent legal defects, both formally and materially. Land may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning or dismissal and civil sanctions in the form of compensation to the party who feels aggrieved.Â Keywords: Land Deed Official, Certificate, Counterfeiting, Deed, Sale and Purchase, SanctionsÂ AbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum memiliki peran dalam pendaftaran tanah dan juga menjalankan fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna. Dalam pembuatan suatu akta otentik perlu dipraktekkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kecermatan untuk mencegah terjadiya cacat hukum baik secara formil maupun materil.. Dalam praktek, apabila ditemukan bahwa terdapat Â pelanggaran prosedur pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dijatuhkan sanksi baik secara administratif berupa teguran tertulis maupun sanksi pemberhentian dan sanksi keperdataan berupa ganti rugi kepada Pihak yang merasa dirugikan.Â Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sertifikat, Pemalsuan, Akta, Jual Beli, Sanksi.

PENGATURAN PEMBERIAN PERS`ETUJUAN PRESIDEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN MENTERI BERDASARKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Moh Amar Khoerul Umam; Fitriani A Sjarif
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Abstrak Pengaturan Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri dilandasi oleh banyaknya peraturan menteri yang materi muatannya tumpang tindih dan tidak selaras dengan kebijakan Presiden. Akan tetapi Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2021 ini menimbulkan masalah baru, yaitu memperpanjang rantai birokrasi dan mengintervensi perintah delegasi yang sudah diberikan. Berkaitan dengan latar belakang di atas terdapat beberapa persoalan yang akan diulas, antara lain: kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia; implikasi Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri; dan konsep ideal pembentukan Peraturan Menteri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Menteri tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kesan ketidakjelasan kedudukan Peraturan Menteri. Selanjutnya berkaitan dengan jumlah dan disharmoni Peraturan Menteri, Peraturan Menteri merupakan bentuk peraturan paling banyak di antara jenis peraturan lainnya, dimungkinkan menciptakan kewenangan baru, memberikan hak dan kewajiban bagi masyarakat dan kerap melampaui batas hingga mencampuri kewenangan kementerian lain. Sehingga diperlukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, mulai dari mempertegas kedudukan Peraturan Menteri dan mengatur materi muatan Peraturan Menteri; memperjelas kriteria Peraturan Menteri yang harus disetujui, mengembalikan proses Pembuatan Peraturan Menteri seperti semula serta penegasan kewenangan yang didelegasikan tidak perlu diintervensi lagi. Â Kata kunci: Persetujuan Presiden, Pengaturan Peraturan Menteri, Hierarki Perundang-undangan Â Abstract The regulation of Presidential Approval on Ministerial Regulation is caused by hyper Ministerial Regulation whose content overlaps and is not in line with the Presidentâ€™s policy. However, Presidential Regulation No. 68/2021 raises new problems, such as extending the bureaucratic chain. Based on these, there are several issues that will be discussed, including: the position of the Ministerial Regulation in the Indonesian Law Making System; implications of the Presidential Approval on the Draft Ministerial Regulation; and what is the best way to create Ministerial Regulation. The results of this research indicates that the position of the Ministerial Regulation is not included in the hierarchy of Laws of the Republic of Indonesia based on Article 7 (1) of the Law of Law Making which gives the impression that the position of the Ministerial Regulation is unclear. Furthermore, it is related to the number and disharmony of Ministerial Regulations, where Ministerial Regulations are the hyper regulation among other types of regulations, it is possible to create new authorities, give rights and obligations to the citizens and often cross border the authority of other ministries. So that efforts are needed to solve this problem, start from confirming the position of the Ministerial Regulation to hierarchy of legislations strongly; clarifying the criteria for Ministerial Regulations that have to approved, restoring the process of making Ministerial Regulation as before and affirming that the delegated authority does not need to be intervened again. Â Keywords: Presidential Approval, Ministerial Regulation, Hierarchy of Legislations

UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK Joko Sriwidodo; Dwi Andayani Bs.
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara pada lembaga peradilan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses peradilan, sehingga dapat menjawab rasa keadilan masyarakat. Bahwa masalah utama dalam lembaga peradilan kita adalah lambatnya penanganan perkara, sulitnya perkara diakses dan integritas para aparatur penyelenggara peradilan. Dengan mengacu pada tiga masalah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menjadikannya sebagai prioritas dalam melakukan reformasi birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung. Penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan Mahkamah Agung sudah dilaksanakan sejak tahun 1996 hingga saat ini, penggunaan tersebut terus mengalami penyempurnaan. Ditambah lagi dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Kedua PERMA ini semakin mengukuhkan penggunaan teknologi informasi dalam lingkup lembaga peradilan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Upaya Penyelesaian Perkara di Pengadilan?. 2) Bagaimana Upaya Percepatan Penyelesaian PErkara di Pengadilan Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik?. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba memberikan gambaran mengenai Penerapan teknologi infromasi dalam proses peradilan di pengadilan. Dengan tujuan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman dan untuk mengurangi penumpukan perkara serta mengefektifkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara melakukan kajian dan menganalisa terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan dalam Penulisan penelitian ini juga, peneliti melakukan kegiatan pengamatan terhadap praktek yang dilakukan dilapangan. Â Kata Kunci (Keywords) :Â Peraturan Mahkamah Agung, Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik Â ABSTRACTÂ Utilization of information technology in case management in judicial institutions can increase the effectiveness and efficiency of the judicial process, so that it can answer the public's sense of justice. That the main problems in our judiciary are the slow handling of cases, the difficulty of accessing cases and the integrity of the judicial administration apparatus. With reference to these three issues, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia made it a priority in carrying out bureaucratic reform within the Supreme Court. The use of information technology within the Supreme Court has been implemented since 1996 until now, the use continues to experience improvements. Coupled with the issuance of PERMA Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial and the issuance of PERMA Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. These two PERMAs further strengthen the use of information technology within the scope of the judiciary in Indonesia. The problems studied in this study are: 1) What are the Efforts to Settle Cases in Court?. 2) What are the Efforts to Accelerate the Settlement of Cases in Courts According to PERMA Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically?. In this study, researchers want to try to provide an overview of the application of information technology in the judicial process in court. With the aim of responding to the challenges of the times and to reduce the accumulation of cases as well as streamlining the principles of simple, fast and low-cost justice. This research is a normative legal research conducted through library research by conducting studies and analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. And in the writing of this research, the researchers carried out observation activities on the practices carried out in the field.Â Keywords (Keywords): Supreme Court Regulations, Administration and Electronic Courts

PENERAPAN TEORI KEADILAN PADA KEWARISAN ANAK ZINA H. Abid; Nandang Kusnadi; Yenny Febrianty; Chairijah .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Dalam konteks anak luar kawin yang terlahir dari hasil perzinaan, menurut hukum islam antara anak dan ayah biologisnya tidak ada nasab yang sah, maka tidak ada hak mewaris antara mereka berdua. Kompilasi Hukum Islam pun tidak memberikan kedudukan yang jelas terhadap keberadaan anak zina mengenai kewarisan anak zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Teori Keadilan terhadap kedudukan Anak Zina dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan Kompilasi Hukum Islam tidak memberi solusi terhadap kewarisan anak zina. Anak zina yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah secara biologis dengan ayahnya, haruslah juga diberikan wasiat wajibah dari ayah biologisnya sebagai perwujudan rasa keadilan sekalipun hal ini tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi hakim mempunyai kewenangan membuat hukum (judge made law).Â Kata kunci :Teori Keadilan, Kewarisan, Anak ZinaÂ AbstractÂ In the context of an adulterous child born from adultery, according to Islamic law between the child and his biological father, there is no legitimate nasab, then there is no right to bequeath between the two of them. Compilation of Islamic Law also does not give a clear position to the existence of adultery children regarding the inheriting of adulterous children. This research aims to find out the Application of The Theory of Justice to the seat of the Children of Zina in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law on its inherited. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing is done in an analytical descriptive manner. The data collected in this study uses literature studies. The results showed that the application of the Compilation of Islamic Law did not provide a solution to the inheritance of adultery children. Adulterous children who have a biological blood relationship with their father must also be given a will of obligation from their biological father as an embodiment of a sense of justice even though this is not regulated in the law but the judge has the authority to make law (judge-made law).Â Keywords: Theory of Justice, Inherition, Adultery Child.Â

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS TERJADINYA HIBAH SAHAM BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp) Christin Novalia Simanjuntak; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractNotaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully, and be honest in their work and maintain the dignity of the notary. In the Company Law, it is regulated that shareholders either alone or based on a power of attorney have the right to attend the General Meeting of Shareholdersand use their voting rights in accordance with the number of shares owned. Through this article, we can see that if shareholders are unable to attend, they can assign someone else to represent them. The issue raised in this case is the District Court Decision Case Number 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. In this case, Defendant II, was present at the General Meeting of Shareholders on behalf of the Plaintiff, on the basis of the power of attorney which had been revoked. The defendant even gave a share of the party represented to him, even though he did not have the right to do so. Therefore, this study will discuss what legal consequences arise from the act of granting using a power of attorney that is no longer valid and the responsibility of the notary as the party making the grant deed.Â Keywords: Power of Attorney, Shares, Grants, Unlawful Acts.Â Â AbstrakNotaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat Notaris. Dalam UUPT, diatur bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Melalui pasal ini, dapat kita ketahui bahwa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir, maka mereka dapat memberikan orang lain hak untuk mewakili mereka. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. Pada kasus ini, Tergugat II, hadir dalam RUPSLB mewakili Penggugat, atas dasar Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum. Tergugat bahkan melakukan hibah saham pihak yang diwakilkan kepada dirinya, meskipun dia tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa yang timbul dari tindakan hibah menggunakan surat kuasa yang sudah tidak berlaku serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta hibah tersebut.Â Kata Kunci: Surat Kuasa, Saham, Hibah, Perbuatan Melawan Hukum.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN KEPADA MENTERI DAN PENYERAHAN DOKUMEN TERKAIT PADA PENGHADAP (STUDI PADA PT ADE RESKY SEJAHTERA) Shania Puttie Syabilla; Arman Nefi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â ABSTRAKÂ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham dan pemberitahuan kepada Menteri serta akibat hukum dari tidak diserahkannya dokumen surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri kepada Penghadap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Digunakan pula tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penyelenggaraan RUPS, peran Notaris dibutuhkan untuk membuat akta autentik guna menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPS, salah satu nya keputusan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang termasuk perubahan data perseroan. Â Kata KunciÂ Â Â Â Â : Â Â Tanggung jawab; Notaris; Perubahan Data Perseroan; Perbuatan Melawan HukumÂ ABSTRACTÂ This study aims to analyze the responsibility of the Notary to the composition of the deed of the decision of the general meeting of shareholders and notification to the Minister as well as the licit consequences of not submitting the letter of acceptance of the notification of the transmutation in company data from the Minister to the Appellant predicated on the decision of the Makassar District Court Number 109/Pdt.G/ 2018/PN Mks. Through this normative and explanatory juridical research, utilizing secondary data obtained from document and literature studies. Three licit materials are additionally utilized, namely primary licit materials, secondary licit materials, and tertiary licit materials.In holding the GMS, the role of the Notary is needed to make authentic deeds to corroborate the decisions taken at the GMS, one of which is the decision cognate to vicissitudes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners which includes changes to company data.Â Keywords: responsibility; Notary Public; Changes to Company Data; Act against the lawÂ

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ACTIO PAULIANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMO 01/PDT.SUS/ACTIOPAULIANA/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Charla Ferina Anindra; Teddy Anggoro
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan upaya hukum melalui actio pauliana. Penelitian berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016 /PN.Niaga.Jkt.Pst yang bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan Tommy Simorangkir selaku kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana terhadap harta debitor pailit yang juga dimiliki oleh 2 (dua) orang lainnya serta sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus a quo. Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mengajukan gugatan actio pauliana dalam kepailitan dimiliki oleh kurator dan Tommy Simorangkir memiliki kewenangan untuk mengajukan actio pauliana dalam kasus a quo meskipun harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh debitor sendiri, namun meskipun begitu actio pauliana dalam kasus a quo sudah seharusnya ditolak karena tidak terbukti bahwa debitor mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan kreditor. Â Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Actio PaulianaÂ AbstractÂ To protecting the interest of creditors which are prejudiced due to legal actions conducted by debtors, Law Number 37 Year 2004 provides a legal action through actio pauliana. The research based on Verdict Number 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt. The authority of Tommy Simorangkir as a curator in filing an actio pauliana suit towards the debtorâ€™s bankrupt assets in the form of a plot of land which is owned by the bankrupt and 2 (two) other person, and whether the legal consideration of the panel of judges in deciding the case has been correct or incorrect. The type of research which the author uses in this research is a normative research and uses the statue and case approach. The data which is used in this research are secondary data by using legal materials. The result finds that the authority to file an actio pauliana suit in a bankruptcy case is possessed by curators and Tommy Simorangkir has the authority to file actio pauliana although the asset is not only owned by the debtor alone, however, actio pauliana filed in the said case shall be rejected since it is not proven that the debtor is aware that their conduct is prejudicial to the creditor.Â Keywords: Business Law, Bankruptcy, Curator, Actio Pauliana

Page 12 of 36 | Total Record : 354

10 11 12 13 14

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA