Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

11 12 13 14 15

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK Arsyilla Destriana; Tiurma Mangihut Pitta Allagan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Tujuan studi ini ialah untuk mengkaji peran PPAT dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pertanahan melalui Sertipikat Elektronik, esensi kepemilikan atas tanah, kondisi sistem administrasi pertanahan nasional, dan urgensi sertipikat tanah elektronik dalam memecahkan problematika sengketa pertanahan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa hak atas tanah merpakan hak ekonomi yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara. Di sisi lain, upaya pemerintah belum dapat menangani ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pertanahan, sertipikat tanah elektronik dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa pertanahan.Â Kata Kunci: Sertipikat Tanah Elektronik, Kepastian Hukum, Administrasi Pertanahan, PPAT.Â AbstractÂ The purpose of this study is to examine the essence of reviewing the role of PPAT in the context of administering land administration through Electronic Certificates, land ownership, the condition of the national land administration system, and the urgency of electronic land certificates in solving land disputes in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that land rights are economic rights that must be protected, fulfilled, and respected by the state. On the other hand, the government's efforts have not been able to deal with legal uncertainty in the land administration system in Indonesia. In the perspective of land law, electronic land certificates can be an effort to resolve land disputes.Â Keywords: Electronic Land Certificate, Legal Certainty, Land Administration, PPAT.

ISBATH NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5O TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA Nandang Kusnadi; Suhermanto ,; Hari Nur Arif
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAK Â Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya. Cara-cara pembuatan perjanjian perkawian ini telah diatur maka para pihak tidak lagi dapat menentukan sendiri secara bebas. Dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang perkawinan yaitu dalam undang-undangÂ dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah penting sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dalam Pasal 5 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sendiri berfungsi agar seseorang mempunyai alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan karena bukti sah tersebut dikeluarkan oleh negara. Selai itu fungsi pencatatan perkawinan adalah sebagai penentu sahnya perkawinan bagi perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Bagi seseorang yang perkawinannya tidak dicatat yang bersangkutan tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum atas perkawinannya tersebut sebelum mengajukan permohonan isbath di Pengadilan Agama. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk dijadikan alat pengawas agar jangan sampai perkawinan tersebut melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan hak-hak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta dasar hukum yang kuat untuk isteri jika hendak menggugat cerai suami atau sebaliknya. Masalah lain yang akan timbul ketika suatu perkawinan dicatat adalah ketika suami sudah menalak isterinya hingga tiga kali namun tidak melaporkannya ke Pengadilan Agama maka surat nikah tersebut dapat dijadikan dalih untuk suami isteri itu tetap tinggal bersama.Â Â Kata kunci : Isbat nikah, perkawinan, perceraian, kantor urusan agama Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABTRACT Â Marriage is an inner and outer bond between man with a woman to form households Â (families) are happy and eternal deity by the Almighty, it is described in Article 1 of Act No. 1 of 1974 about Marriage. Basically, marriage is a covenant between a man and a woman. The marriage covenant is a sacred covenant to establish a happy and lasting family forever. Ways of making the covenant has been set then the parties can no longer define themselves freely. In general explanation in item 4 letter b of The Law of Marriage is the law stated that a marriage is valid if conducted according to the laws of each religion and their belief, besides that every marriage should be recorded according to the legislation in force. Registration of marriage is important as well as the recording of other important events. In Article 5 letter a Compilation of Islamic Law explains that in order to ensure order for the marriage of Islam every marriage should be recorded. Registration of marriage itself functions that a person has the evidence to prove that he really has done as proof of valid marriage was issued by the State. Furthermore, it was recorded a function as a determinant of legitimate marriage is marriage for legal marriage under Islamic law. For someone whose marriage is not recorded in question cannot obtain the legal protections of marriage before applying isbath in the Religious Court. While the purpose of registration of marriages is to be used as an inspectoral tool lest marriage violates Islamic law and regulations in force, the fulfillment of the rights of the wife and the children born of the marriage, as well as the legal basis for the wife if the husband wanted a divorce or vice versa. Another problem that may arise when a marriage has noted is when the husband had to divorce his wife three times, but did not report it to the Religious Court, the marriage certificate can then be used as a pretext for marriage still live together.Â Â Â Key Word : Isbat Marriage, Marriage, Divorce, Office of Religious Affairs

ASPEK HUKUM PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Eka Ardianto Iskandar; Hari Nur Arif; Rachel Simbayak
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAK Â Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial guna menyelesaikan perselisihan di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Pasal 57 UU PPHI, yang bunyinya: â€œHukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan IndustrialÂ adalahÂ HukumÂ Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalamÂ lingkunganÂ PeradilanÂ Umum,Â kecualiÂ yangÂ diatur secara khusus dalam undang-undang iniâ€.Terhadap putusan yang telah diputuskan melalui Perselisihan Hubungan Industrial dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi selama 14 hari sejak putusan dijatuhkan. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tidak diatur secara tegas dalam Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaiannya diserahkan kepada stelsel hukum acara perdata, hal ini juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempertegas bahwa untuk perselisihan hubungan industrial dapat diajukan upaya hukum luar biasa. Namun demikian dalam praktiknya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang memuat rumusan hukum kamar perdata khusus PHI bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Nomor 48 Tahun 2009 dan akan mempengaruhi hakim PHI di dalam mengadili perkara PHI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi hukum di tengah banyaknya permohonan peninjuan kembali yang diajukan oleh para pihak namun ditolak oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan karena sangat mungkin Hakim melakukan kekhilafan dan ternyata setelah perkaranya diputus pada tingkat Kasasi ditemukan bukti-bukti baru yang sebelumnya belum diajukan dan diperiksa pada tingkat kasasi. Penelitian ini dilakukan dengan metodeÂ yuridis normative dan disajikan secara deskriptif analitis dengan mengkaji bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang dan beberapa buku yang mengkaji mengenai ketenagakerjaan. Â Kata Kunci : Upaya hukum, perselisihan, industrial Â Â ABSTRACT Â The Industrial Relations Dispute Court (PHI) was established in accordance with the mandate of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes in order to settle disputes in the manpower sector, especially regarding rights disputes, disputes over interests, disputes over termination of employment and disputes between trade unions/labor unions in one company. Article 57 of the PPHI Law, which reads: "The procedural law applicable to the Industrial Relations Court is the Civil Procedure Law applicable to the Courts within the General Courts, except those specifically regulated in this law". Industrial legal action can be filed in the form of cassation for 14 days after the decision is rendered. Extraordinary legal remedies in the form of reconsideration are not explicitly regulated in Number 2 of 2004, the settlement is left to the civil procedural law system, this is also as regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which emphasizes that industrial relations disputes can be filed extraordinary legal action. However, in practice, there is a Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018 which contains the legal formulation of the special civil chamber for the Courts of Industrial Relations (PHI) that in this case there is no judicial review. This, of course, contradicts the provisions stipulated in Number 48 of 2009 and will affect the judges of the Courts of Industrial Relations (PHI) in adjudicating PHI cases. The purpose of this research is to provide a legal solution in the midst of the many requests for judicial review submitted by the parties but rejected by the Supreme Court based on the existence of SEMA Number 3 of 2018. This of course creates a sense of injustice because it is very possible for the judge to make a mistake and it turns out that after the case is decided at the cassation level, new evidence has been found that had not previously been submitted and examined at the cassation level. This research was conducted using a normative juridical method and presented in an analytical descriptive manner by examining secondary legal materials in the form of laws and several books that examine employment. Â Key Word : Legal remedies, disputes, industrial.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2518 K/Pdt/2018) Fidela Faustina; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPerjanjian jual beli tanah merupakan salah satu perjanjian yang sering ditemukan di masyarakat khususnya di Indonesia. Akan tetapi, jual beli tanah sering mengalami berbagai macam permasalahan yang mana salah satu penyebabnya adalah kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan perjanjian itu sendiri. Dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak jarang ditemui adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Itikad buruk sering ditujukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya yang beritikad baik. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut cara penentuan itikad baik dan buruk serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam jual beli tanah.Â Kata kunci: Perjanjian, Jual beli tanah, Itikad, dan Perlindungan Hukum.Â AbstractLand sales and purchase agreement is one of many agreements that often can be found in our society especially in Indonesia. However, land sales and purchase often get various problems that one of the cause is mistake when that agreement was made. When that agreement was made, occasionally followed with bad faith from one of the partie. Bad faith often done for their own interest so that will cause lost for the other partie that had a good faith. That situation of course will cause injustice for parties who get lost. Therefore, there needs to further analysis about how to determine good faith and bad faith also how legal protection to partie that have a good faith in land sales and purchase.Â Keywords: Agreement, Land sales and purchase, Faith, and Legal Protection.

ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA SENGKETA KEPEGAWAIAN Bayu Prasetyo; Rezky Robiatul Aisyiah Ismail; Fikri Ananta Nur Rasyid; Illa Amanda Nur Asih
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Ratio Decidendi merupakan aspek yang terpenting dalam mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim (ratio decidendi) Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian meliputi dasar pengujian objek sengketa kepegawaian terhadap aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Pemerintah Daerah dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara baik dari sisi prosedur dan substansi keputusan tata usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas, kepastian hukum dan asas kecermatan.Â Kata Kunci: Argumentasi Hukum, Pertimbangan Hakim, Keputusan Tata Usaha Negara.AbstractÂ Ratio Decidendi is an important aspect in realizing justice, provide legal certainty and provide benefits to the parties to the dispute. The purpose of this writing is to analyze the Arguments of the Law Against Consideration of the Judge In the Ruling of the Dispute Case Staffing. The research method used is a normative approach. The results showed that the Arguments of the Law Against Consideration of the Judge (ratio decidendi) In the judgments of the Dispute Personnel includes basic testing object employee dispute against the authority, aspects of the procedure and aspects of the substance. Local government in issuing the.decision of the administration of the state both in terms of procedure and substance of the decision of the administration of the State should not be in conflict with the provisions of laws and regulations and is based on general principles of good governance, particularly the principle of professionalism, legal certaint and the principle of accuracy.Â Â Keywords: Argumentation Law, The Consideration Of The Judge, The Decision Of The State Â Administration.

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 6226/KAMAL MUARA (PULAU D REKLAMASI) DIATAS HAK PENGELOLAAN No. 45/KAMAL MUARA OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA Mohammad Agung Satria Rochmatulloh; Suparjo .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractÂ Land registration is a series of activities conducted by the government on an ongoing basis and in an orderly manner which comprise the collection, processing, recording, presentation, and maintenance of physical and juridical data in the form of maps and registers concerning lands and apartments, including the issuance of right-evidencing documents for lands on which rights have been established as well as certain rights which encumbrances it. The implementation of land registration is become essential since such land registration aims to provide legal certainties and legal protection for the holder of rights over the land as well as to keep in operations orderly land administrative procedures. This writing uses a normative juridical method, namely research conducted to examine written legal norms which apply to analyze the issuance of Certificate of Rights to Build No. 6226/Kamal Muara over Rifhts to Management No. 45/Kamal Muara by North Jakarta Land Office with secondary data types and data collection tools for document studies or library materials. The result of this writing states whereby the issuing of certificate, which is part of land registration, in the form of Rights to Build No. 6226/Kamal Muara over Rights to Management No. 45/Kamal Muara with size of the land is 3.200.000 m2 registered as PT. K which located in Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta is meet with land procedures as well as applicable laws so that could make legal certainty on it and protection of public rights who will make use of such of a land. Keywords: Land, Certificate, Administration, Issuing, Registration, Right.Â AbstrakÂ Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pelaksanaan pendaftaran tanah menjadi penting karena pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis yang berlaku untuk menganalisis penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan 6226/Kamal Muara oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerbitan sertipikat, yang merupakan bagian dari pendaftaran tanah, berupa Hak Guna Bangunan No. 6226/Kamal Muara diatas Hak Pengelolaan No. 45/Kamal Muara dengan luas bidang tanah 3.200.000 m2 atas nama PT. K yang terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara telah memenuhi administrasi pertanahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak-hak (rights) masyarakat yang akan memanfaatkan area tanah tersebut. Â Keywords: Administration, Certificate, Land, Reclamation, Registration, Rights.

OTENTISITAS AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI MELALUI ONLINE DIMASA PANDEMI COVID 19 Gana Prajogo; Abdul Salam
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Penelitian ini membahas Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangi melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19. Notaris wajib menjalankan aktivitas pekerjaanya dengan mematuhi protocol kesehatan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau panduan pencegahan Covid-19 yang berlaku umum seperti penggunaan masker, penyediaan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Berbagi dokumen draf akta kepada klien sebelum penandatanganan melalui jalur daring yang aman juga penting untuk dipertimbangkan guna menghindari revisi berkepanjangan dan mempercepat proses penandatanganan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.Â Kata Kunci : Otentisitas, Akta Notaris, Pandemi Covid 19Â ABSTRACTÂ This study discusses the Authenticity of Notary Deeds Signed Online During the Covid 19 Pandemic. Notaries are required to carry out their work activities by complying with health protocols that have been issued by the Government or generally accepted Covid-19 prevention guidelines such as the use of masks, provision of hand sanitizer, enforcement of working hours employee shifts and improvement of general office cleanliness. Sharing draft documents with clients prior to signing via secure online channels is also important to consider in order to avoid lengthy revisions and speed up the signing process. The notary can be held accountable if there is an element of error he did.Â Keywords : Authenticity, Notary Deed, Covid 19 Pandemic

KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI TELEKONFERENSI Octavianna Evangelistas; Daly Erny
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakRapat Umum Pemegang SahamÂ (RUPS) telekonferensi merupakan proses pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan meggunakan media elektronik dimana Notaris dapat hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk membuatkan akta terkait keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi tetap sah dengan elektronik apabila dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang. Namun yang menjadi kendala ialah tidak dimungkinkannya seorang Notaris melakukan kegiatannya dalam membuat akta melalui telekonferensi maupun media elektronik lainnya melainkan harus bertemu secara langsung. Tujuan penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait tentang Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi agar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi ini dapat terlaksana guna memudahkan para pihak dalam melakukan kegiatan bisnis. Adapun metode yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif. Peraturan-peraturan di Indonesia khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris sepatutnya dapat mengakomodir dan memberikan ruang agar Notaris dapat membuatkan aktanya dengan tidak bertatap muka secara langsung melainkan menggunakan telekonferensi.Â Kata kunci: akta relaas, rapat umum pemegang saham, telekonferensiÂ AbstrakThe teleconference of General Meeting of Stakeholders is a meeting process that uses an electronic media which Notary will attend the meeting to make a deed for its resolution. The teleconference of General Meeting of Stakeholders remains valid if exercised in accordance with the regulations. However, there is still an issue for the Notary in exercising his duty for making a deed that it should be on the â€œtraditional wayâ€ where the Notary and all the parties are meet offline. The purpose of this writing is expected to be input for related parties regarding the Legal Standing of the Notary Deed in the General Meeting of Stakeholders via Teleconference so that the implementation of the General Meeting of Stakeholders via this teleconference can be carried out to facilitate the parties in conducting business activities. The method used is a normative juridical research method. The regulations in Indonesia, especially the Law Number 2 of 2014 concerning Notary, should be able to accommodate and to provide a space so that the Notary would be able to make his deed by not meeting face to face but using a teleconference.Â Keywords: deed, GMOS general meeting of stakeholders, teleconference

KEWAJIBAN BAGI NOTARIS DAN PPAT YANG MERANGKAP JABATAN UNTUK MEMILIKI WILAYAH KEDUDUKAN DALAM SATU WILAYAH KERJA YANG SAMA Nabila Mazaya Putri; Henny Marlyna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik. Di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT, diatur mengenai kebolehan Notaris dan PPAT untuk merangkap jabatan, namun dengan syarat wajib memiliki tempat kedudukan yang sama. Seringkali atas ketentuan ini ditemukan permasalahan, karena pada kenyataannya terdapat PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris namun memiliki tempat kedudukan yang berbeda dengan kantor Notarisnya begitu juga sebaliknya.Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai kewajiban bagi PPAT yang merangkap sebagai notaris untuk memiliki wilayah kedudukan yang sama dengan kantor Notarisnya, dan akibat hukum bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris dan berkedudukan di wilayah yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan primer dan sekunder. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu metode Â penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT dapat saling rangkap jabatan antara satu sama lain dengan syarat bahwa kantor PPAT harus memiliki wilayah jabatan yang sama dengan wilayah jabatan Notaris. Akibat hukum apabila tidak mentaati aturan tersebut, berdasarkan UUJN Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: (a). Peringatan tertulis; (b). Pemberhentian sementara; (c). Pemberhentian dengan hormat; atau (d). Pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT, PPAT akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara oleh Menteri. Terhadap akta PPAT apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan cacat hukum, akta tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.Â Kata Kunci: Notaris, PPAT, Wilayah Jabatan, Rangkap Jabatan.Â Â AbstractÂ Notary and PPAT are public officers who has an obligation to make authentic deed. Based on both Notary and PPAT regulations, PPAT can concurrent Notary as long as they have one working area within the territory of notary office. In reality, we can find that PPAT who has a dual position with Notary, has a different working area.This research will review about the obligation of PPAT that has a dual position as a notary to has the same working area with the notary office and the legal consequences for PPAT that has a dual position as a notary and has a different working area with the notary office. This research is using juridicial normative methods, with statute approach. The source of the data is the secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods.It can be concluded that the results of this research are PPAT that has a dual position as a notary are obliged to have the same working area with the notary office. Legal consequences for PPAT that has a dual position as a notary and has a different working area with the notary office, is they have to faced the sanction. Based on UUJN the sanctions are (a) written warning; (b) temporary discharge; (c) respectfull discharge; (d) unrespectfull discharge, and the sanction based on Peraturan Pemerintah, PPAT will discharged temporarly from their job. Legal consequenses to PPAT deeds that proven legally disabled will become null and void or can be canceled.Â Keywords: Notary, PPAT, Working Area, Dual Positions

KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERKAWINAN Muhammad Akbar Syawal; Fully Handayani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakSyarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami istri. Manakala syarat tersebut dilanggar maka perkawinan mereka dapat dibatalkan sehingga perkawinan yang terjalin dianggap tidak pernah ada. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan oleh penulis dengan memperhatikan penggunaan data sekunder dan bahan-bahan hukum lainnya. Fokus penulisan akan membahas kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan sesama jenis dan akibat hukumnya apabila pengajuan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan oleh Hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesama jenis manakala para pihak dan keluarga tidak mengajukan hal tersebut. Kewenangan Jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta aturan-aturan turunannya. Pembatalan perkawinan sesama jenis antara Muhlisin bin Kalamullah dan Mita alias Supriyadi sejatinya telah menghapuskan ikatan suami istri di antara mereka sehingga perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.Â Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sesama Jenis, Jaksa.Â AbstractThe conditions of marriage stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage are things that must be fulfilled by prospective married couples. When these conditions are violated, their marriage can be annulled so that the marriage is considered as never exist. Normative juridical approach is a method used by authors with regard to the use of secondary data and other legal materials. The focus of the writing will discuss the authority of the Prosecutor in the annulment of same-sex marriage and the legal consequences if the marriage annulment application is granted by the Judge. The study concluded that prosecutors are authorized to file same-sex marriage annulments when parties and families do not file it. The authority of the Prosecutor in applying for the annulment of the marriage is based on the provisions of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor of the Republic of Indonesia and its derivative rules. The annulment of same-sex marriage between Muhlisin bin Kalamullah and Mita alias Supriyadi has actually abolished the bond of husband and wife between them so the marriage that has occurred is considered as never exist.Â Key words: Annulment of Marriage, Same-Sex Marriage, Prosecutor.

Page 13 of 36 | Total Record : 354

11 12 13 14 15

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA