Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Simbur Cahaya

simburcahaya
Website

Published by Universitas Sriwijaya

ISSN : 14110061 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 169 Documents

1 2 3 4 5

Pelaksanaan Pembiayaan Konstruksi BTN IB Dengan Akad Musyarakah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari’Ah Pekanbaru Nurjannah, Ayu
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

This thesis discusses the implementation of the construction financing in Musyarakah contract in Islamic banking practices. Musyarakah financing is a venture capital partnership between the bank and its customers that cannot simply be removed from regular financing paradigm. So that, the provisions concerning the financing of working capital in general are also applied in the implementation of Musyarakah financing. Any financing provided by the bank to the customer would raise the risk of financing, so does Musyarakah financing. This study formulated two formulations of problems; (1) How is the implementation of the construction financing BTN iB with Musyarakah agreement with PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Branch Shariah Pekanbaru?, (2) What are the obstacles and problem solvings in the implementation of construction financing BTN iB with Musyarakah agreement with PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Branch Shariah Pekanbaru?. This study uses empirical juridical approach. The data used are primary data in the form of interviews and documents and library studies and secondary data obtained from primary law materials and secondary law. The data were then analyzed qualitatively

Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Muhammad Setya Ady Syarifuddin
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Article of Law No. 31 of 1999 which was amended and Supplemented by Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime are explained that prosecutors as state lawyers can make civil claims to restore State financial losses. This type of research is juridical-normative research using a legal, conceptual, and case approach. The results of the analysis of researchers, that the duty of the Prosecutor is not only limited as a Public Prosecutor in criminal cases, in this case the Civil Prosecutor's Law also has the duty, authority and role as a State Attorney in terms of returning as much as possible in eradicating criminal acts of corruption. This is in accordance with the civil lawsuit filed by the Prosecutor in case No.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj.

Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian Rosida Diani Diani
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

The Board of Commissioners is a corporate organ that has the duty to carry out supervision in general and / or specifically in accordance with the articles of association and provide advice to directors. The organ of the commissioner is selected by the General Meeting of Shareholders (GMS) must also be responsible to the GMS. As a supervisor of the performance of the board of directors, what is the responsibility of the commissioner if the company suffers a loss. Legal research used is normative legal research. Normative legal research is legal research that puts law as a system of norms. The norm system in question is regarding principles, norms, rules of law and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). In carrying out its duties if the company loses, each member of the board of commissioners is personally responsible for the company's loss if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. In the event that the board of commissioners consists of two or more commissioners, the responsibility applies jointly to each member of the board of commissioners. Exceptions to this responsibility are if the member of the commissioner can prove that he has carried out supervision in good faith and prudence for the benefit of a Limited Liability Company (PT) and in accordance with the purpose of the PT, and does not have personal interests, directly or indirectly, for resulting in losses, and has provided advice to directors to prevent the occurrence or continuation of such losses

Peran Pertanggunjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan Ruben Ahmad
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung Theta Murty; Henny Yuningsih
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi penghasil timah.Kegiatan penambangan timah yang dilakukan di provinsi ini mayoritas dilakukan dengan tanpa izin atau ilegal, sehingga menyebabkan kerugian terhadap berbagai sektor, seperti keuangan negara dan juga kerusakan lingkungan. Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Upaya Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penambangan Timah Illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan metodelogi yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.Dalam rangka penegakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penambangan timah illegal, dalam hal ini Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak Kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap penambangan timah illegal, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti.Pertambangan timah illegal di Bangka Belitung telah menimbulkan berbagai macam dampak negatif, baik terhadap masyarakat, lingkungan, dan bahkan Negara. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik apabila praktek penambangan timah illegal tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa upaya yang diharapkan dapat menghentikan praktek pertambangan timah secara illegal di Bangka Belitung, yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Perusahaan Swasta, maupun masyarakat lokal itu sendiri. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dibagi menjadi Upaya Penal dan Upaya Non Penal.

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Merek Muhammad Setya Ady Syarifuddin
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Consensus agreement is a way of resolving disputes, but if the consensus agreement is not reached, the problem of resolving disputes over service brand licensing agreements which are generally civil matters can be filed in the District Court as agreed. This type of research is normative juridical research. Results obtained, the licensing agreement is different from the transfer of rights because it is only a license to use the brand, not to transfer the rights of the brand so that the rights to the brand still exist with the licensor as the brand owner or the holder of their rights. Making and implementing license agreements is based on the principle of agreement in general contract law. This, not only provides a legal guarantee for the licensee to use the licensee brand, for the brand owner is a protection as well as the controller that his brand is used by the licensee with permission and knowledge from him.

Kecerdasan Buatan Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia Paulus Wisnu Yudoprakoso
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Indonesia is a constitutional state is regulated in Article 1 verse (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Its logical consequence is that every Indonesian citizen must submit to and obey the applicable law, legislation in this case. In its development, the law is expected to be constantly able to answer change and challenge of the people in changing time. Law is expected to always accommodate people to find the answers. It is in line with the Industrial Revolution 4.0 which currently happens. In this case, Artificial Intelligence is intended to support the forecasting and ranking on the matters which might require legislation in the future

Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Mahesa Rannie; Zulhidayat -
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Struktur politik dan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar pasca amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah pemurnian sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang telah disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahan presidensial sebetulnya tidak mengenal adanya koalisi. Koalisi lazimnya dipraktekkan dalam sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi dalam kondisi sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang multipartai, koalisi merupakan suatu “keharusan” demi keberlangsungan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia pasca amandemen UUD 1945 khususnya amandemen ketiga. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah dianalisis maka diketahui bahwa pola koalisi yang terjadi di Indonesia selama tiga periode pemerintahan pasca amandemen ketiga UUD 1945, didapati pola koalisi yang sedikit berbeda. Akan tetapi dari ketiga pola koalisi tersebut dapat ditarik kesamaan bahwa pola koalisi dalam sistem pemerintahan Indonesia cenderung mudah rapuh dan terpecah belah serta memerlukan kompromi antara berbagai pihak, antara lain eksekutif, legislatif, dan partai politik. Untuk itulah seharusnya ada pengaturan yang jelas mengenai koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia ini agar tidak mudah terpecah belah demi pemerintahan yang efektif, efisien, dan stabil.

Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) : Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada Mona Ervita
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Dalam permasalahan ini, penulis akan mengkaji teori pidana dan pertanggungjawaban komando. Teori pertanggungjawaban komando sering kali dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan martabat dari manusia dilanggar yang mengakibatkan hilangnya hak-hak di dalam dirinya yang seharusnya diakui dalam keadaan apapun. Pertanggungjawaban ini dianggap sangat perlu karena menghindari kesewenang-wenangan pimpinan atau atasan sipil atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya namun tidak mengambil tindakan yang patut untuk mencegah. Selain itu, penulis juga menganalisis kasus yang dialami oleh Kurt Meyer, seorang Komandan dari Divisi Kavaleri SS Panzer ke-12 dari Jerman pada periode Perang Dunia ke-II yang diduga sebagai terdakwa dalam kejahatan perang.

Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Ahmad Yunus
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Sebagai langkah konkrit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sampai keakar-akarnya, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan langkah pada tahap penyidikan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Hal tersebut dilakukan karena dalam kasus tertentu pengungkapan siapa-siapa pelaku yang terlibat sering terkendala karena minimnya informasi yang didapat dari keterangan pelaku sendiri maupun saksi-saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai extra ordinary crimes dilakukan secara sistematis oleh white collar crime dengan menggunakan jaringan yang kuat dan rapi, sehingga sulit untuk menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual dari terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, Jika penyidikan hanya mengandalkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang hanya melihat dan mendengar terhadap bukti surat yang diajukan, maka sulit bagi penyidik untuk sampai pada pelaku intelektualnya.

Page 2 of 17 | Total Record : 169

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sri Handayani

Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone
+62711-580063

Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sri Handayani

Contact Email srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone +62711-580063

Journal Mail Official simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location Kab. ogan ilir, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sri Handayani

Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone
+62711-580063

Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA