Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Simbur Cahaya

simburcahaya
Website

Published by Universitas Sriwijaya

ISSN : 14110061 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 169 Documents

1 2 3 4 5

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga Intan Pandini
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

The marriage covenant is an agreement made by two people, a man and a woman, with the real purpose of forming a happy and eternal family based on belief in the one and only God as the first principle in Pancasila. A marriage will result in a marriage of wealth. The marriage agreement is an agreement between the prospective husband and the prospective wife to regulate the marital consequences of their property deviating from the union of wealth. In Article 147 of the Civil Code and Article 29 of Law Number 1 the Year 1974 concerning marriage, the legal act of making Marriage Agreements is made before or at the time of marriage takes place. However, with the issuance of Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015, there are some changes in the Marriage Agreement, which is still a pro and contra in society. The problems studied in this research is the effect of the Law of Marriage Agreement on the Creditor as a Third Party. The method used is normative legal research. The source of legal material used is primary and secondary sources in the form of books and legislation. The research shows that the legal consequences of the Marriage Agreement, made after the marriage by the Parties before the Notary, amends the legal mechanism for the making of the marriage agreement. It now can be made by a Notary without having to be preceded by requesting a judgment of the Court as long as the marriage bond takes place. Whereas the legal effect on the property that has been contracted to a third party, in this case, the creditor, is that the creditor can file the Lawsuit to the Court. If the Creditor can prove that the security of the debt or the agreement as collateral in any form acquired before the marriage agreement is made, then the Creditor may demand repayment of the joint property of the husband and wife.

Implikasi Perubahan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Indonesia Terhadap Relasi Negara Dengan Badan Usaha Milik Negara Bahrul Ilmi Yakup
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

State Owned Enterprise (SOE) is a strategic business entity in Indonesia, or in other countries. Since 1945, laws on Indonesia SOE had been changed 4 times, in four periods namely, 1945-1960 period, 1960-1969 period, 1969-2003 periode, and 2003-now. The law change has been driven Indonesia’s SOE concentrates on two principles profitable and cost-benefit recovery principles. The law change has caused loosened relation pattern between Indonesia state with SOE, then the Indonesia’s SOE metamorphed into commercial business entity.

Analisis Tentang Tobacco Plainpackaging Act In Australia dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia Syahmin AK; Fidelia Syahmin
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

World Trade Organization (WTO) as the international organization under the United Nations has its own trade provisions obligated to its contracting parties. During the exsitance of WTO, there are many cases found from the provision of some contracting parties that are not in accordance with General Agree-ment on Tariff and Trade (GATT) and the other following agreements. One of the case found is Australia„s decision on The National Treatment Enforcement for every domestic and imported tobacco products (cigarettes) which sold in Australia trade area which known as Tobacco Plain Packaging Act. As for the purpose of that act is to increase the society awareness of healthy living by avoiding the tobacco consump-tion impacts. Based on those purpose, this research had been focused on the juridicial review of the har-mony between Australia„s internal regulation towards GATT and the other WTO multilateral agree-ment. As for the result those research, it is found that The National Treatment enforcement of these tobacco products standardization are unsuitable towards GATT and the Techincal Barriers to Trade (TBT) Agreement. In addition, it can be concluded that Australia„s internal regulation are not in accor-dance with the consensus of the other contracting parties under the WTO Multilateral agreements.Keywords: Tobacco PlainPackagingAct, Australia, International Trade, Indonesia.

Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan Rosida Diani
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Pembentukan dan pengembangan perusahaan grup merupakan strategi pertumbuhan eksternal untuk mengakomodir ekspansi bisnis dengan melakukan baik integrasi vertikal atau horizontasl maupun diversifikasi usaha kerjasama dengan perusahaan lain atau mengalokasikan sebagai kegiatan usaha ke perusahaan lain. Dalam konstruksi hukum pada perusahaan grup (holding company), terdapat hubungan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anak perusahaannya. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menjalankan usaha yang jenisnya berbeda-beda, namun perusahaan induk dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya, atau anak perusahaannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana batasan tanggung jawab perusahaan induk terhadap pihak ketiga yang terikat hubungan hukum dengan anak perusahaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh penelitian kepustakaan. Dalam data sekunder yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, diperoleh legalitas pembentukan perusahaan grup di Indonesia, meski tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya, merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat satu tentang subjek hukum yang dapat mendirikan perseroan, aturan tentang akuisisi dan juga aturan tentang pemisahan. Pengoperasian perusahaan grup juga pengaturannya menggunakan pendekatan perseroan tunggal, sehingga mengacu pada konstruksi hukum perusahaan. dalam hukum perusahaan. Dalam Hukum perusahaan dikenal adanya prinsip separate patrimony dan prinsip limited liability. Kedua prinsip tersebut mempertajam eksistensi suatu badan hukum sebagai entitas mandiri terpisah dari pemegang saham. Prinsip separate patrimony berarti perusahaan dapat mempunyai aset sendiri yang terpisah dari investor. Prinsip limited liability berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya saja. Konsekuensinya terhadap pihak ketiga, bahwa perusahaan induk (holding company) tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab kepada pihak ketiga melebihi sahamnya di anak perusahaan. terkecuali pihak ketiga dapat membuktikan apa yang ditentukan di dalam Pasal 3 ayat 2 UU No.40 Tahun2007 Perlu ada suatu pengaturan khusus yang mengantur mengenai holding company, agar lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi anak perusahaan, maupun bagi pihak ketiga.

Perlindungan Hukum Paten Bagi Dosen Sebagai Inventor Dalam Hubungan Dinas Dengan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Instansi Pemerintah Ledy Wila Yustino
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Patent rights regulate legal protection against the results of someone's intellectual thinking that produces technology. Patent protection is regulated in Act No. 13 of 2016 concerning Patents. The lecturer is identical to the results of the study so it is expected to encourage the registration of academic work to the Ministry of Law and Human Rights, so that the lecturers obtain legal intellectual property rights, on the other hand provide protection for the work of lecturers if their work is traced. Legal issues discussed in this thesis: How are significant legal constraints in patent legal protection against inventions produced by lecturers as inventors in official relations with state universities as government agencies? Research methods used in normative legal research contain empirical, normative legal research methods this empirical side concerning the implementation of normative legal provisions (laws) in its action in any particular legal event that occurs in a society. Patent is a form of protection of intellectual property rights, especially in terms of legal protection for lecturers as inventors in official relations with government agencies, Article 13 of the Patent Law and Ministerial Regulation No.72 / PMK.02 / 2015 have regulated it, the Patent Law and Ministerial Regulation as an implementing rule in which there are rules and sanctions in the event of a violation. Various existing constraints such as constraints of legal substance, institutions and legal culture affect law enforcement and patent legal protection, especially Article 13 of the Patent Law, implementing regulations are needed in the form of distribution of benefits that can support the creation of law enforcement. It is hoped that in the future a more complete and adequate implementing regulation can be formed to create legal protection for lecturers as inventors in official relations with universities as government agencies.

Analisis Putusan (Award) Arbitrase Internasional ICSID Dalam Churchill Mining Cases Versus Pemerintah Indonesia Fidelia Fidelia; Syahmin AK
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

ICSID Arbitration as an institution under World Bank is an institution as a dispute settlement, special for handling in the field of investment. As a dispute resolution Institution, ICSID Arbitration has its own mechanism on finishing a dispute which filed, where the steps and mechanism were different with other arbitration Institution. Therefore, there were some question about how this mechanism done well by this ICSID Arbitration in finishing investment dispute. This research used normatif research method which has qualitative to search a implementation based on ICSID Convention, Regulation and Rules of Procedure, the United Kingdom- Indonesia Bilateral Investment Treaty and Republic of Indonesia National Law included. From this research could be known that this investment consisted of some steps, they were file request, screening of a request and registration, number of arbitrators and method of appointment, selection and appointment of Tribunal members, constitution of the Tribunal, first session, other procedures (for Churchill Case only provisional measures used), written procedure, evidence, oral procedure, deliberations, until publication of award.

Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dian Afrilia; Helena Primadianti Sulistyaningrum
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Dalam hubungan hukum antara seorang pelaku usaha dan seorang konsumen pada umumnya konsumen berada di posisi yang tidak beruntung atau bahkan cenderung selalu dirugikan atas konsumsi dari suatu barang dan/ atau jasa yang telah diproduksi produsen selaku pelaku usaha. Maraknya permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia berkaitan dengan tingkat perlindungan konsumen yang rendah yang disebabkan beberapa faktor seperti ketidaktahuan konsumen atau bahkan konsumen yang kurang mau mempermasalahakan hal yang terjadi pada mereka akibat kecurangan pelaku usaha, membuat konsumen hanya berdiam diri bahkan apatis. Dari latar belakang tersebut sebenarnya bagaimakah upaya perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen. Adanya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang dikenal di bidang hukum apakan mampu diterapkan dalam implemtasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 MMahesa Rannie
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Setelah amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari tiga, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Kedudukan ketiga lembaga perwakilan ini secara jelas diatur dalam pasal-pasal yang terdapat pada amandemen UUD 1945. Masing-masing lembaga perwakilan tersebut mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri yang diatur pula dalam amandemen UUD 1945, termasuk MPR. Kewenangan ketiga lembaga perwakilan itu berbeda satu sama lain dan ada perbedaannya dengan kewenangannya sewaktu UUD 1945 belum diamandemen, terutama MPR. Diantara ketiga lembaga perwakilan tersebut, kedudukan dan kewenangan MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang paling banyak mengalami perubahan. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan wewenangnya tidak lagi “sekuat” pada saat UUD 1945 belum diamandemen. Semua ini merupakan konsekuensi dari diperkuatnya sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang menerapkan checks and balances antar lembaga negara, sehingga kedudukan semua lembaga negara, termasuk lembaga perwakilan sejajar dan tidak ada yang lebih tinggi.

Informed Consent As The Agreement In Therapeutic Contract Between Physician and Patient Anggra Yudha Ramadianto
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

The legal relationship between physician and patient in medical service is known as therapeutic contract. The therapeutic contract between physician/dentist and patient is based on two basic human rights, the right to self determination and the right to information. The principle of informed consent in medical service is based on the two basic human rights. In order to respect the patient’s autonomy there are five elements should be considered when executing the informed consent procedure. Those elements are competency, freedom, information, decision, and authorization. In the perspective of law of agreement informed consent as the patients’s agreement is a prerequirement in therapeutic contract that should be given based on patien’s freewill.

Dampak Peraturan Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Prinsip Rahasia Bank Arfianna Novera
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 Year 2017 regulates the Authority of the Director General of Tax the Ministry of Finance has access to financial information for tax purposes. This information can be obtained from financial service institutions carrying out activities in the banking sector, capital market, insurance, other financial service institutions and/or other entities categorized as financial institutions. Through this Government Regulation, the government also eliminates the confidentiality rules of financial service institutions related to opening financial access of customers or taxpayers as contained in Article 2 Paragraph stating in terms of financial service institutions, other financial service institutions, and/or other entities as referred to Paragraph 1 are bound by the obligation to keep confidential based on the provisions of the laws and regulations, the confidentiality obligation does not apply in implementing the Government Regulation. The state of urgency also means that in the General Provisions and Taxation Procedure law regulates data access through requests (by request) and only covers the purpose of inspection, investigation and collection of taxes, precisely here the problem lies in the absence of accurate initial data tax audits are not effective and prone to cause disputes that are endless winding. The government guarantees the confidentiality of public data submitted by financial institutions to the DGT, tax officials who divulge confidential taxpayers and use the information for purposes other than fulfilling tax obligations, will be subject to sanctions according to general provisions and taxation procedures.

Page 3 of 17 | Total Record : 169

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sri Handayani

Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone
+62711-580063

Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sri Handayani

Contact Email srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone +62711-580063

Journal Mail Official simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location Kab. ogan ilir, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sri Handayani

Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Phone
+62711-580063

Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139

Location
Kab. ogan ilir,

Sumatera selatan

INDONESIA