cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 169 Documents
 13   14   15   16   17 
Pengaruh Presidensi KTT G20 Indonesia terhadap Citra Politik Luar Negeri: Perspektif Siyasah Dauliyah Asyari, Niken Diani Pangestika; Azzahra, Nadiva Salma; Rahmatullah, Prayudi
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.3622

Abstract

Presidensi KTT G20 di Bali pada 2022 mencerminkan hubungan internasional Indonesia yang proaktif dan berkomitmen. Dalam forum ini, Indonesia berhasil memajukan isu-isu global seperti transisi energi dan transformasi ekonomi digital. Keberhasilan penyelenggaraan meningkatkan reputasi Indonesia di mata masyarakat internasional, memberikan kontribusi positif pada stabilitas regional dan global. Dampak positif juga terlihat dalam diplomasi Islami, di mana Indonesia, sebagai tuan rumah, menjunjung tinggi perdamaian dan berperan aktif mencari solusi untuk tantangan bersama. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya seputar Presidensi KTT G20, penelitian ini membahas citra politik luar negeri Indonesia setelah menyelenggarakan Presidensi KTT G20 Bali melalui perspektif siyasah dauliyah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, artikel ilmiah, berita, dan dokumen pendukung lain. G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, berfokus pada perekonomian. Terbentuk sebagai respons terhadap krisis moneter 1997-1999, G20 menjadi platform multilateral tanpa pemimpin tetap, mewakili mayoritas populasi dan perdagangan global. Sebagai anggota sejak 1999, Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan isu-isu global dan regional. Presidensi KTT G20 Bali 2022 mencerminkan kepercayaan dunia pada potensi Indonesia dalam diplomasi ekonomi. Dalam perspektif siyasah dauliyah Islam, forum ini menggambarkan penerapan prinsip hukum internasional Islam untuk menjaga perdamaian. Keberhasilan acara tersebut memperkuat citra positif Indonesia di dunia internasional, menunjukkan komitmen pada kerjasama global dan nilai-nilai moral dalam hubungan internasional. 
Eradicating All Rules Through Article 42 of Law 21 of 2023 on The National Capital: A Study of Legal Norms and Morality Al'anama, Muklis; Prabowo, Hendro
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.3924

Abstract

Legal norms in a regulation are the face of the government in implementing a policy, norms become an important point in the purpose of the law itself, namely justice. Norm ambiguity at least has several aspects, namely: open norms, vague norms, norms that conflict with other norms. All of these aspects are a unity in ‘norm conflict’. Article 42 of Law Number 21 of 2023 on the National Capital City (IKN) explains that, if there are regulations that conflict with the IKN Law, other regulations are considered invalid. Thus, many legal academics have criticised the article as a sweeping article. Thus, this research uses a normative research method that examines the norms and politics of law in Article 42 of the IKN Law using a conceptual approach and a statutory approach. Thus, this research shows that in terms of ratio legis, it is not possible for a law to declare another law invalid, which has an equal status as stipulated in Article 7 of Law Number 12/2011 on the Formation of Legislation
Legal Analysis of the Use of Personal Identity as Guarantee in Online Loans Anggriani, Reni; Raqi, Muhammad; Salma, Balqis
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.3925

Abstract

In the developing digital era, the practice of online lending has become a new thing among the public due to its ease and quick access. The use of ID cards as collateral in online lending has become an interesting topic in the legal context. This research aims to analyze whether ID cards can be categorized as documents that can be used as collateral. The research method used is a normative analysis of laws and regulations and other rules that can be used as a legal basis. Because basically ktp is a population document that functions as a means of identifying a person, not as proof of property ownership. However, in practice, personal identity/KTP is sometimes used as one of the requirements for obtaining online loans. This is done to verify the borrower's identity and minimize the risk of fraud. The analysis highlights various legal issues related to the use of ID as collateral in online lending, including aspects of consumer protection, contract validity, and legal liability in cases of identity misuse. This research provides a deep insight into the legal framework governing this practice as well as the challenges faced in law enforcement and consumer protection in the digital age.
Penegakan Hukum Deforestasi terhadap Keadilan Iklim Masyarakat Hukum Adat : Pembelajaran bagi Indonesia dari Brazil Ningrum, Dian Ayu Widya; Cristiana, Maya
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4246

Abstract

Penegakan hukum deforestasi terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat dan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Meskipun terdapat peraturan yang melindungi hutan adat, implementasinya dinilai belum memadai. Sebaliknya, Brazil telah melakukan langkah-langkah maju dalam penegakan hukum terhadap deforestasi dan perlindungan hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat realitas penegakan hukum deforestasi serta meninjau sejauh mana efektivitas penegakan hukum di Indonesia dan dan mengambil pembelajaran dari Brazil, serta mengusulkan format ideal penegakan hukum deforestasi yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencapai keadilan iklim bagi masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan  menganalisis peraturan hukum internasional dan nasional serta perosalan-persoalan deforestasi di kedua negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum deforestasi yang berkeadilan.
Implikasi Hukum Kontrak Elektronik Internasional Berbasis Blockchain pada Platform Illuvium Maulana, Muhammad Asrul; Ailani, Khalisah Leticia
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4258

Abstract

Penelitian ini berfokus menganalisisa klausula baku transaksi elektronik non-fungible token pada platform illuvium dan mengungkap implikasi hukum antara para pihak dalam hukum transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ditemukan klausula baku transaksi elektronik Non-Fungible Token (NFT) pada platform Illuvium menekankan pentingnya kepastian hukum, kehati-hatian, dan iktikad baik dalam penggunaan teknologi informasi, di mana pengguna diharapkan bertanggung jawab atas setiap transaksi. Selain itu, pengguna harus memahami dan menerima risiko yang terkait dengan fluktuasi harga tinggi serta ketidakpastian hukum, dan menyadari bahwa pemilik platform tidak bertanggung jawab atas interaksi antara pengguna atau konten yang diunggah. Dengan demikian, pengguna diharapkan tidak menggunakan layanan untuk aktivitas ilegal atau merugikan pihak lain dan menjaga keamanan informasi serta aset digital mereka.
Implikasi Hukum Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Initial Coin Offering di Indonesia Kurniawan, Nidal Safaraz; Rahmadi Indra Tektona; Rhama Wisnu Wardhana
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4366

Abstract

Dunia kriptografi telah berkembang pesat meskipun masih menghadapi tantangan regulasi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Cryptocurrency juga memunculkan model investasi baru, yakni Initial Coin Offering (ICO), di mana perusahaan berbasis blockchain mengumpulkan modal dengan menawarkan token digital kepada investor. ICO umumnya menggunakan smart contract, yang memungkinkan transaksi otomatis tanpa perantara. Namun, belum adanya regulasi khusus yang mengatur ICO juga penggunaan smarta contract menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hukum dan implikasi hukum dari inovasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian yang diperoleh terkait implikasi hukum smart contract dalam transaksi Initial Coin Offering akan mencakup terkait kebasahan perjanjian, perlindungan hukum, dan kepastian hak investor. Perjanjian yang dibuat melalui smart contract harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam ICO akan melanggar Undang-Undang Mata Uang dan unsur klausa halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian terkait risiko seperti penipuan dan kegagalan proyek dapat meningkat jika tanpa pengawasan yang memadai. Sehingga diperlukan pengaturan ICO juga penggunaan smart contract di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, serta meningkatkan kepercayaan investor. Penyelesaian sengketa bisa dalam transaksi ICO juga penggunaan smart contract dapat melalui litigasi atau non-litigasi dengan tantangan hukum yang masih berkembang.
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan Notarisya, Fathin Fidia; Pulungan, M. Sofyan
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4602

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat hukum adat Kaum selaku penguasa tanah harato pusako tinggi dengan pemerintah Kota Pariaman selaku penguasa tanah timbul (pasie maelo) dalam permohonan pendaftaran hak atas tanah, yang terjadi di wilayah pesisir Kota Pariaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penguasaan pasie maelo atau tanah timbul karena pergeseran garis pantai berdasarkan hukum pertanahan serta menganalisis kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan tanah timbul dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal berdasarkan data sekunder, dengan penelitian yang bersifat eksplanatoris dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan tanah timbul dilakukan menyesuaikan pada keadaan dari tanah timbul, sehingga dapat dikuasai secara langsung oleh negara, maupun dilakukan berdasarkan hak terdahulu dan asas kepentingan umum. Penguasaan dan pelepasan tanah timbul harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas Contradictoire Delimitatie, yaitu asas dalam hukum pertanahan yang mendahulukan kesepakatan batas tanah. Dalam penelitian juga diperoleh temuan bahwa tanah harato pusako tinggi adalah tanah ulayat yang diakui dalam hukum positif dan dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, Kaum Para Penggugat diakui dan dilindungi eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, kedudukan tanah harato pusako tinggi diakui dalam ius constitutum dan tidak boleh diklaim tanpa persetujuan masyarakat hukum adat yang menguasainya.
Analisis Semiotika dan Hukum Humaniter Pada Dark Humor Debat Piers Vs Bassem Mengenai Konflik Hamas-Israel Zuhir, Zaskia Zulaika; Afryansyah; Septi Irianti; Mada Apriandi
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4662

Abstract

This research discusses the semiotics of dark humor thrown by Bassem regarding the Hamas-Israel conflict in the Piers vs Bassem debate. The purpose of this research is to find out the efficacy of dark humor in strengthening the argument and the meanings and thoughts contained in the dark humor delivered by Bassem Youssef. To get these results, descriptive analysis method is used with Charles Sanders Pierce's Semiotics theory. The data source of this research is the dark humor thrown by Bassem in the video 'Hamas-Israel war:  Bassem vs Piers on Palestine's treatment' and managed to silence or produce a reaction from Piers Morgan. After the research, it was found that dark humor can strengthen some arguments because it reveals insights into social events and the impact of the war between Hamas and Israel expressed through dark humor. In addition, from some of his dark humor sentences, there are social phenomena that Bassem Youssef is trying to convey, including 1. Genocide, 2. ‘Human shield’ phenomenon, 3. Crimes against humanity committed by Israeli military groups before the events of October 7, 2023. The use of dark humor can reveal social events that are expected to be one from many ways to answer argument.
Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi Risky, Saiful; Kartikasaari, Dina
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4900

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2024 yang memberikan ruang bagi prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia untuk menduduki jabatan pembantu Presiden non-kementerian. Analisis dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, guna mengidentifikasi ambiguitas hukum yang timbul apabila produk hukum eksekutif tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam ranah normatif dan politik. Penelitian ini menyoroti konflik normatif—ketimpangan hukum—yang muncul berdasarkan prinsip hierarki norma, di mana peraturan presiden seharusnya tunduk pada undang-undang yang lebih tinggi, serta mengungkap potensi reaktivasi peran politik militer yang berpotensi menggoyahkan supremasi sipil dan reformasi militer pasca reformasi. Studi ini juga membandingkan mekanisme judicial review dan praktik pengawasan yudisial di beberapa negara demokratis, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, dan Taiwan. Dalam perbandingan ini, studi kasus seperti putusan Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer (1952) digunakan sebagai landasan dalam menegaskan pentingnya peran pengadilan sebagai alat kontrol atas perluasan kekuasaan militer. Perspektif perbandingan ini memperkuat argumentasi bahwa judicial review merupakan instrumen vital untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan sipil dan militer serta menegakkan supremasi konstitusional. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Perpres No. 137 Tahun 2024 tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melainkan juga mengindikasikan pergeseran paradigma politik hukum yang berisiko mengembalikan elemen-elemen otoritarianisme melalui legalisasi supremasi eksekutif. Oleh karena itu, penegakan hierarki peraturan perundang-undangan melalui intervensi yudisial dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap inovasi hukum terkait hubungan sipil-militer tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan semangat reformasi.

Page 17 of 17 | Total Record : 169

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue