cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
lawcriminal.journal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lawcriminal.journal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law
Published by Institute for Learning Innovation and Counseling
ISSN : 26569922     EISSN : 2684916X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia Journal of Criminal Law adalah peer-review ilmiah yang diterbitkan oleh Intitute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute) yang diterbitkan setiap 6 (Enam) Bulanan yaitu pada bulan Juni dan Desember, sebagai sarana dalam menyebarkan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademik dalam pengembangan di bidang Hukum Pidana, Kriminologi dan Pembaharuan Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 74 Documents
 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene Muhammad Al Habsy Ahmad; Dedi Dedi; Hadriana Hadriana
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v2i2.533

Abstract

Penelitian betujuan untuk menganalisi Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Terjadi Di Wilayah Polres Majene Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menangani Perkara Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Terjadi Di Masyarakat. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di wilayah hukum polres Majene. Hasil Penelitian bahwa Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) ini kemudian dalam tatanan hukum nasional bertentangan dengan asas praduga tidak bersala (presumption of innocence). Jadi seseorang tidak boleh dihukumi bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum, sebab ada kemungkinan seseorang tidak bersalah tetapi menjadi korban tindakan main hakim sendiri. Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum tindakan main sendiri oleh kepolisian adalah dengan upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emtif. The The purpose of this study is to analyze the Factors That Cause Acting Against the Judges Who Happened at the Majene Regional Police Station conducted by the Police in Handling Cases of Self-Defense Actions that Happen in the Community. The research method uses empirical legal research located in Majene Regional Police Station. The results of the study that the act of vigilante (Eigenrichting) later in the national legal order is contrary to the principle of presumption of innocence. So a person must not be punished or not without going through legal proceedings, because there is a possibility that someone is innocent but becomes a victim of vigilante justice. The efforts made for the law enforcement action alone by the police are repressive, preventive and pre-emptive.
The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia Andi Munafri D. Mappatunru
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v2i2.541

Abstract

Tujuan Penelitian untuk menganalisis the pure theory of law dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum di Indonesia sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Positivisme hukum memberikan pengaruh yang cukup significant terhadap pembentukan hukum nasional yang secara filosofis, sosiologis maupun normatif tentu pula mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pembacaan hukum harusnya tidak dilihat secara kaku, namun harus lebih difahami makna moral yang terkandung dalam hukum itu yang tentunya baik dalam pembentukan dan pelaksanaannya diorientasikan pada perlindungan dan kesejahteraan rakyat dimana tempat hukum. The purpose of this research is to analyze the pure theory of law and its influence on the formation of law in Indonesia as Indonesia is a law state. The research method used is a normative legal research method. The results of the study that legal positivism has a significant influence on the formation of national law which philosophically, sociologically and normatively certainly also affect the implementation of law. The reading of the law should not be seen rigidly, but it must be better understood the moral meaning contained in the law which is certainly both in its formation and implementation oriented to the protection and welfare of the people where the legal place
Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yusrianto Kadir; Marten Bunga
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah potensi korupsi lingkungan hidup dilingkungan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa terhadap potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan pencegahan sejak dini sehingga tidak membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan -tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak. This study aims to analyze the potential problems of corruption in local government circles. The research was conducted by using normative legal research methods. The results of the study show that the potential for Corruption in the Local Government Environment with early prevention so that it does not become cultured and will damage and undermine the joints of the life of the nation and state through the hands of irresponsible individuals by taking advantage of opportunities for personal and group interests through supervision Internal and External, Control and evaluation as well as Coordination. Efforts taken in order to Minimize Corruption in Local Government Environments through transparency, regulation, independence, sanctions, accountability, clever work, smart work, hard work, orderly, orderly, imtak.
Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Muhammad Musnur; Muhammad Al Habsy Ahmad
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective is to analyze the effectiveness of the juvenile justice system in Mamuju district and the factors that influence it. The research method uses legal-empirical research. The results of the research show that the implementation of the juvenile criminal justice system in Mamuju Regency according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is still ineffective, the cause is that there is still the implementation of the juvenile criminal justice system from the investigation stage at the police level to the implementation of the criminal process at the level. Correctional Institutions are not implemented according to the order of the law. The effectiveness of the implementation of the juvenile justice system in Mamuju Regency is influenced by the legal factors themselves, the law enforcement factors and the facilities or facilities. Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Kabupaten Mamuju dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukun yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Mamuju menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih kurang efektif, penyebabnya adalah masih terdapat pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dari tahap penyelidikan di tingkat kepolisian sampai pada pelaksanaan proses pemidanaan di tingkat Lembaga Pemasyarakatan kurang terlaksana sesuai perintah Undang-undang. Efektivitas pelaksanaan sistem peradilan anak di Kabupaten Mamuju dipengaruhi oleh Faktor hukum itu sendiri, Faktor Penegak hukum dan Faktor Sarana atau Fasilitas.
Efektivitas Kebijakan Walikota Makassar Dalam Program Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Shelter Warga Ita Purmalasari; Andi Muhammad Rusli; Indar Arifin
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of study is to describe effectiveness of the policy Makassar Mayor regarding the prevention of child violence based on community shelter. This research was conducted in Makassar City using descriptive qualitative approach The results of the research indicate that the implementation of the policy of the Makassar Mayor in preventing child violence based on community shelters is quite optimal. This is based on three indicators. First, the service for complaints about the fulfillment of children’s rights that has been operating 24 hours in P2TP2A and for 37 resident shelters. Second, massive socialization has been carried out in the community, in schools, and in community shelters through community involvement. Third, assistance is provided for both general public and victims, although it is limited due to budget constraints. In terms of effectiveness, it is already sufficient based on three indicators. First, the resource approach is still lacking because the community’s participation to get involved in community shelters is still low in which of the 153 who are formed, only 37 are active. In addition, limited facilities and operational budgets are still become constraints. Second, the process approaches run well involving community involvement in the establishment of shelter and socialization for violence prevention and assistance to victims of child violence. Third, the target approach of the community shelter has been appropriate by conducting socialization in their respective neighborhoods by involving local leaders. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas kebijakan Walikota Makassar tentang pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Walikota Makassar dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan 3 indikator yakni pertama, pelayanan pengaduan pemenuhan hak anak sudah beroperasi 24 jam di P2TP2A dan untuk 37 shelter warga. Kedua, sosialisasi sudah massif dilakukan dimasyarakat maupun sekolah serta shelter warga melalui pelibatan masyarakat. Ketiga, pendampingan dilakukan baik kepada masyarakat umum maupun korban walaupun masih terbatas karena terkendala anggaran. Adapun dalam hal efektifitas sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan3 indikator yakni, pendekatan sumber daya masih kurang karena partisipasi masyarakat untuk terlibat shelter warga masih rendah yakni dari 154 yang dibentuk, hanya 37 yang aktif. Selain itu, ketebatasan fasilitas dan anggaran operasinal masih menjadi kendala. Kedua, pendekatan proses berjalan dengan baik mulai dari pelibatan masyarakat dalam pembentukan shelter, sosilasiasi pencegahan kekerasan maupun pendampingan korban kekerasan anak. Ketiga, pendekatan sasaran shelter warga sudha tepat dengan melakukan sosialisasi di lingkungan masing – masing dengan melibatkan stakeholder sekitar.
Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Imron Rizki A; Safrin Salam; Andi Marlina
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan agama belum memiliki hukum acaranya sendiri padahal banyak perkara yang menjadi kewenangan dari peradilan agama memiliki karakter tersendiri yang sifatnya spesifik dan berbeda dengan perkara pada perdata umum. Kemampuan hakim pada peradilan agama yang paling banyak disorot sejak diberikannya kewenangan pada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sehingga diperlukan perbaikan dari segi penguatan sistem dan peningkatan kemampuan hakim. The research objective is to analyze the effectiveness of religious courts in resolving Islamic economic disputes. The writing method used is the normative writing method with the statutory approach and analytical short. The results of this study indicate that the religious courts do not yet have their own procedural law, even though many cases that are under the authority of the religious courts have their own characteristics which are specific and different from cases in general civil. The capacity of judges in the religious courts has been highlighted the most since the granting of authority to the religious courts to resolve sharia economic disputes. So it is necessary to improve in terms of strengthening the system and increasing the capacity of judges.
Konsep Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sri Hasrina; Said Karim; Hijrah Adiyanti Mirzana
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective of this research was aimed to analyze the concept of public interest in the principle of opportunity in Indonesian criminal justice system. This research applied normative research method through a statutory approach. The researcher analyzed data by taking inventory of regulatory provisions related to research and carried out qualitative descriptive analysis by describing data and facts resulting from research results with an interpretation, evaluation, and general knowledge. The result of the research indicated that the public interest in the principle of opportunity in the explanation of Article 35 Letter C of Ordinance Number 16 of 2004 concerning the Judiciary of the Republic of Indonesia is the interest of the nation and state and/or the wider community. Nevertheless, it has not provided concrete certainty that can lead to different interpretations.
Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas Jihan Armita; Nur Azisa; Hasbir Paserangi
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective of this research to analyze the bank's responsibility for bank account balance breaches by identity fraud and analyze the perspective of criminal law related to bank customer account balance breach by identity fraud. The research method used is normative research method. The problem approach in this study is to use a statute approach. The first activity is to collect legislation that becomes the focus of research. Further classified based on the chronological parts governed by the regulation. Then analyzed using the basic understandings of the legal system. The results of this studies are: 1) Bank's responsibility for bank account balance breach by identity fraud is based on Article 29 of the Financial Services Authority Regulation Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection 2) the perspective of criminal law related to the breach of bank customer account balance by identity fraud refers to Article 32 number 1 jo. Article 48 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 which concerning Information and Electronic Transactions. Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas dan untuk menganalisis perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut Kemudian dianalisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening bank dengan cara pemalsuan identitas didasarkan pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 2) perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas merujuk pada Pasal 32 angka 1 jo. Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar Soraya Nurul Amirah; A. Muin Fahmal; Nur Fadhilah Mappaselleng
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Research objective to analyze the factors that cause children to commit cyberbullying crimes and to analyze the effectiveness of applying restorative justice to children as perpetrators of cyberbullying at the Makassar Police. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 10 investigators at the Makassar Police Station. The results of this study indicate that: (1) children commit cyberbullying crimes due to several factors, including internal factors, lack of social control in terms of parents and the surrounding environment, motivations that encourage perpetrators to carry out cyberbullying, and media as tools for cyberbullying actions; (2) the application of restorative justice to children as perpetrators of cyberbullying crimes by Makassar Polrestabes investigators is less effective in realizing justice and balance for perpetrators of crimes committed by children because there are still many cyberbullying committed by children. Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana cyberbullying dan menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 10 orang penyidik di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) anak melakukan tindak pidana cyberbullying disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal, kurangnya control social dalam hal orang tua maupun lingkungan sekitar, motivasi yang mendorong pelaku dalam melakukan cyberbullying, dan media sebagai tools atas tindakan cyberbullying; (2) penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying oleh penyidik Polrestabes Makassar kurang efektif dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena masih banyaknya terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh anak.
Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri Di Kota Makassar Inka Ayu Lestari; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective is to analyze the implementation of the Industrial Fuel Distributor Cooperation Agreement from PT. Pertamina (Persero) to the Distributor or Agency Company PT Raffy Hilwa Utama, and to find out what factors affect the Industrial Fuel Oil Distribution Agreement (BBM) from PT. Pertamina (Persero) to the Distributor or Agency Company PT. Raffy Hilwa Utama. The research method is empirical juridical. The results of the study of Legal Analysis of the distribution agreement / distribution of industrial fuel between PT. PERTAMINA (Persero) with Agent PT. Raffy Hilwa Utama contains the implementation of the responsibilities or rights and obligations of PT. Raffy Hilwa Utama to distribute industrial fuel to consumers based on the price applied by PT. PERTAMINA (Persero). The agreement between the two parties also regulates the factors that affect the Cooperation Agreement for the Distribution of Industrial Fuel Oil (BBM) which in the event of a dispute over the Industrial Fuel contract between the Agents and PT. Pertamina (Persero) either through deliberation or through the legal jurisdiction of the parties. Tujuan penelitian menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyalur BBM Industri dari PT. Pertamina (Persero) kepada Distributor atau Perusahaan Keagenan PT Raffy Hilwa Utama, dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dari PT. Pertamina (Persero) kepada Distributor atau Perusahaan Keagenan PT. Raffy Hilwa Utama. Metode penelitian ada yuridis empiris. Hasil penelitian Analisis Hukum perjanjian kerjasama pendistribusian / penyaluran BBM Industri antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan Agen PT. Raffy Hilwa Utama memuat mengenai pelaksanaan tanggung jawab atau hak dan kewajiban PT. Raffy Hilwa Utama untuk menyalurkan BBM Industri kepada konsumen berdasarkan harga yang diterapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero). Perjanjian antara kedua belah pihak juga mengatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri yang apabila terjadi sengketa atas kontrak BBM Industri antara para Agen dan PT. Pertamina (Persero) baik melalui musyawarah maupun menempuh lembaga pengadilan wilayah hukum kedudukan para pihak.

Page 3 of 8 | Total Record : 74

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law More Issue