Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
29 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 1 (2025): 2025"
:
29 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Anisa Bagusti, Tiara]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.131-139
<![CDATA[Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimpa siapa saja, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan yang mengakibatkan penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan perlindungan hukum yang komprehensif dan dukungan yang memadai, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih aman dan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap mereka.]]>
<![CDATA[Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Begal Payudara ]]>
<![CDATA[Aziz, Ziyad Addaruquthni Miftah]]>;
<![CDATA[Priyana, Puti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.47-54
<![CDATA[Begal Payudara merupakan realitas yang terjadi di masyarakat dan masuk dalam Tindak pidana Kekerasan seksual hal inI merugikan korban secara fisik maupun psikis. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Yuridis-normatif berarti meletakkan UU Nomor 12 Tahun 2022 sebagai acuan dalam perlindungan dan perlakuan hukum sesuai sanksi yang diterima pelaku. Beberapa waktu lalu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dengan berlakunya Undang-undang ini maka para pelaku dapat dijerat pasal 6 poin a dan b yaitu hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) TERKAIT AKTA HIBAH YANG DIBATALKAN KARENA MENGANDUNG CACAT HUKUM DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN PERATURAN JABATAN PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Qarani, Meta Tarisha]]>;
<![CDATA[Afriana, Anita]]>;
<![CDATA[Nurhayati, Elis]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.171-182
<![CDATA[Tanggung jawab Camat selaku PPATS dalam pembatalan Akta Hibah yang dibuatnya karena mengandung cacat hukum sehingga tidak terpenuhi nya asas kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui Hibah. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Bahwa akibat hukum terhadap kedudukan akta hibah yang dibuat oleh camat selaku PPATS yang mengandung cacat hukum adalah tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat karena melanggar syarat sahnya perjanjian baik secara subjektif yang menyebabkan akta dapat dibatalkan maupun syarat objektif yang berakibat akta batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. PPATS dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta hibah yang cacat hukum dikarenakan kelalaian, ketidakcermatan, maupun kesalahan, terhadap objek tanah yang dialihkan melalui hibah berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN UANG PESANGON TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Imam Saputro, Dimas]]>;
<![CDATA[Arafat, M Rusli]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.92-102
<![CDATA[Ketika terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banyak pekerja yang menuntut haknya. Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Berdasarkan Undang-Undang itu pula banyak dari pengusaha yang merasa keberatan untuk memberikan uang pesangon karena dirasa cukup memberatkan. Karena bagi pengusaha uang pesangon adalah biaya (cost) yang harus dikeluarkan, sedangkan bagi pekerja uang pesangon adalah sarana atau alat untuk memenuhi kehidupan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya selama menganggur setelah terkena PHK. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Data penelitan ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai kewajiban memberikan uang pesangon sebagai akibat PHK, dengan bahan sumber primer yaitu Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, digunakan untuk membahas secara normatif tentang kewajiban membayar uang pesangon sebagai akibat PHK. Sedangkan sumber sekundernya, buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.]]>
<![CDATA[Hakikat Pengembalian Aset Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Binary Option Melalui Platform Binomo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 117/PID.SUS/2022/PT.BTN.) ]]>
<![CDATA[Putri, Irma Oktaviani Biantoro]]>;
<![CDATA[Setyorini, Erny Herlin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.524-535
<![CDATA[Binomo, platform trading online, menawarkan investasi dalam berbagai aset seperti saham, emas, dan perak. Namun, investasi ini merenggut banyak nyawa, dengan kerugian mencapai miliaran. Ada mungkin berhasil serta kalah untuk para penanam modal yang menempatkan uangnya di web trading Binomo. Tujuan riset ini merupakan guna menganalisa hakikat pengembalian aset sitaan perbuatan kejahatan pencucian uang hasil dari Binary Option. Prosedur riset yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini pada dasarnya mengamati Ratio Decidendi dalam putusan pengadilan Nomor : 117/PID.SUS/2022/PT.BTN terhadap hakikat pengembalian asset sitaan tindak pidana pencucian uang. Hasil riset yaitu hakikat pengembalian aset sitaan perbuatan pidana pencucian uang hasil dari binary option digunakan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara ilegal tidak dibiarkan beredar di masyarakat dan untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut. Dengan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, pemerintah juga dapat mengurangi dampak negatif dari tindakan kejahatan tersebut dan mendorong terciptanya keadilan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, pengembalian aset sitaan juga berfungsi sebagai sanksi yang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta sebagai langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari praktik pencucian uang yang merusak integritas sistem keuangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penurunan Kualitas Air Bersih di Perumdam Tirta Tarum Karawang ]]>
<![CDATA[Winata, Aria]]>;
<![CDATA[Apriani, Rani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.9-17
<![CDATA[Konsumen berhak untuk mendapatkan air bersih yang aman dan layak konsumsi, tetapi pada kenyataannya seringkali masyarakat dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perlu adanya tanggung jawab dari pihak penyedia air bersih untuk menanggulangi kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perumdam Tirta Tarum atas penurunan kualitas air bersih dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Perumdam Tirta Tarum atas penurunan kualitas air bersih. Penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen, ketika terdapat konsumen yang merasa dirugikan haknya sebagai dampak dari membeli, menggunakan, memanfaatkan barang atau jasa yang didistribusikan serta diperdagangkannya.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Timur) ]]>
<![CDATA[Marpaung, Lintje Anna]]>;
<![CDATA[Ainita, Okta]]>;
<![CDATA[Majidah, Sanyyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.270-278
<![CDATA[Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, di mana masalah utamayang dihadapi adalah bagaimana prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi,keadilan, partisipasi publik, dan kompetisi politik dapat diterapkan secaraefektif dalam proses Pilkada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode studi literatur, dan observasi langsung terhadap tahapanPilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten LampungTimur berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dengan memperpanjangmasa pendaftaran calon, serta menjamin keadilan dan kesetaraan denganmemberi kesempatan perbaikan dokumen bagi semua pasangan calon.Prinsip partisipasi publik tercermin dari peningkatan jumlah calon yangmemberi masyarakat pilihan, dan kompetisi politik yang sehat terbentukmelalui adanya dua pasangan calon yang mewakili aspirasi berbeda. Meskidemikian, beberapa hambatan, seperti kendala teknis dalam Sistem InformasiPencalonan (SILON) dan ketimpangan sumber daya antar calon, masihmenjadi tantangan dalam penerapan demokrasi guna memastikan Pilkadayang lebih adil dan representatif bagi seluruh calon dan masyarakat.]]>
<![CDATA[SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS BANK MANDIRI BANJARMASIN) ]]>
<![CDATA[Raharyanti, Meinda Berliana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.140-145
<![CDATA[Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak dikategorikan dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sedangkan terdapat fenomena Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminan Kredit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak dapat dilakukan eksekusi guna pelunasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan konsep jaminan yang bertujuan memberikan kepastian kepada kreditur. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kriteria lembaga jaminan manapun, sehingga tidak ada regulasi yang dapat melindungi kreditur. memberikan peringatan jatuh tempo pembayaran tagihan kredit secara terus menerus.Kata kunci: Jaminan, Kredit Bank, Surat Keputusan ]]>
<![CDATA[Kajian Dampak Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Mixue di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Bernaldo, Berlyn]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.55-65
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana implementasi merek Mixue dapat meningkatkan pendapatan suatu usaha, dengan fokus khusus pada pengaruh langsung merek Mixue terhadap minat beli konsumen. Rumusan masalah utama mencakup strategi penerapan merek dalam meningkatkan kinerja bisnis dan dampaknya terhadap perilaku konsumen, terutama dalam membentuk minat beli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara strategi merek dan pertumbuhan pendapatan melalui analisis pengaruhnya terhadap minat beli konsumen.  ]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen dan Pentingnya Asuransi dalam Perusahaan Jasa Pengangkutan Laut ]]>
<![CDATA[Aldiansyah, Virdan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.103-113
<![CDATA[Perlindungan Konsumen dalam jasa pengangkutan laut merupakan hal yang penting. Selain mengandalkan perlindungan konsumen, asuransi dalam pengangkutan laut juga menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk melimpahkan suatu risiko pengangkutan melalui jalur laut dari tertanggung kepada penanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yakni perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Dalam pengangkutan laut, asuransi sangatlah penting bagi pihak perusahaan pengangkutan sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi atas kerugian laut yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga selama proses pengangkutan. Dalam asuransi terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah polis asuransi. Ketentuan mengenai syarat yang harus termuat di dalam polis asuransi secara umum terdapat di dalam pasal 256 dan pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.]]>
