Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
42 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
42 Documents
clear
<![CDATA[PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Armando Rizky Rizaldy]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.06 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.298-303
<![CDATA[Lansia ialah kelompok rentan dengan berbagai risiko kesehatan. Naraapidana pada keIompok rentan mudah terserang gangguan kesehatan, salah satunya kekerasan fisik, mental dan fisik. Kelompok rentan berada di tempat berbahaya, dan tempat berbahaya adalah penjara. PeneIitian ini bertujuan untuk mengetahui status kesehatan narapidana paruh baya dan lanjut usia di Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung di Indonesia. Melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan survei. Analisis kuaIitatif dilakukan terhadap hasil yang diperoleh peneliti. Analisis data kualitatif erat kaitannya dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Setelah dilakukan analisis kualitatif, dilakukan pendahuluan deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan dan mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini tmenunjukkan bahwa perawat, psikolog, dan petugas lapas bekerja sama untuk mencegah kekerasan fisik dan psikologis, meningkatkan gaya penanganan narapidana lanjut usia, dan meningkatkan fasilitas keagamaan dan spiritual.]]>
<![CDATA[PERAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN KLIEN ANAK DALAM MELAKSANAKAN WAJIB LAPOR DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG ]]>
<![CDATA[I Made Indra Kusuma Yudha]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.039 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.213-219
<![CDATA[Peradilan yang digunakan untuk menangani suatu perkara pidana anak disebut Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib mengupayakan diversi. Dalam pelaksanaannya, tidak semua penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus menjalani proses peradilan pidana hingga memperoleh vonis dari hakim. Setelah memperoleh vonis dari hakim, maka andikpas akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak yang didapatkan oleh Anak selama menjalani masa pidananya di LPKA adalah Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Setelah Andikpas memenuhi syarat maka akan menjalani program pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Perumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran keluarga terhadap kepatuhan klien anak untuk wajib lapor di Bapas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan jenis pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan fakta lapangan terkait kegiatan wajib lapor bagi klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Hasil menunjukkan bahwa peran keluarga terhadap kepatuhan klien anak untuk wajib lapor menunjukkan peran yang positif. Peran yang dilakukan keluarga dalam bentuk penyedia kebutuhan anak, memberikan perlindungan, peran keluarga dalam memberikan afeksi / rasa aman, dalam memberikan dukungan sosial, dalam mendidik anak dan dalam menanggapi saran dari Petugas Kemasyarakatan. Adapun hal yang dapat yang dilakukan Balai Pemasyarakatan dalam meningkatkan kepatuhan anak adalah Menunjang program wajib lapor dengan database informasi yang dapat diakses keluarga dan Memberikan dukungan kepada keluarga untuk memotivasi klien anak.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PEMAHAMAN PETUGAS PEMASYARAKATAN TENTANG NILAI-NILAI HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI LAPAS KELAS IIB TEGAL ]]>
<![CDATA[Ikhsan Kafabi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.424 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.126-137
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemahaman nilai-nilai HAM terhadap petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Tegal, membahas isu tentang minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia oleh petugas memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan karena tidak memahami fungsi dan tugasnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kemudian dianalisis dengan deskriptif-kualitatif, Jenis data penelitian adalah data primer yang didapatkan secara langsung dari narasumber dengan menjawab susunan pertanyaan dari peneliti melalui wawancara kepada pihak yang dianggap mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas, teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan petugas yang kemudian disusun secara sistematis.Hasil penelitian menunjukan bahwa masih perlunya peningkatan pemahaman terkait hak asasi manusia sebagai pelaksana kegiatan terhadap warga binaan pemasyarakatan, mengikutsertakan petugas dalam pelatihan teknis agar memiliki kemampuan professional guna mencegah penyimpangan akibat kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dalam kewajibannya sebagai petugas pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Dewi Safitri]]>;
<![CDATA[Bambang Waluyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.955 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.279-287
<![CDATA[Dampak pandemi Covid-19 saat ini telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan termasuk pada Dunia Peradilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (E-Litigasi). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai perkembangan regulasi serta optimalisasi Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan terobosan sekaligus komitmen oleh para penegak hukum dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di masa pandemi seperti sekarang ini, dalam rangka optimalisasi kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik perlu diadakannya pembaharuan hukum melalui revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) menjadi suatu norma baru bersifat permanen bagi lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang agung dan Modern berbasis teknologi.]]>
<![CDATA[Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Reintegrasi Anak ]]>
<![CDATA[Dafinah Hashifah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.808 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.29-42
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi merebaknya kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Upaya untuk memulihkan kembali kondisi anak yang telah menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat berpetan dalam proses Reintegrasi anak. Dalam program reintegrasi, PK berperan aktif untuk memberikan hak Anak saat menjalani masa pidana di LPKA hingga ia dapat Bereintegrasi kembali di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui apa saja peranan PK dalam melaksanakan proses reintegrasi anak. Dan menjadi sarana publikasi kepada masyarakat untuk membantu proses reintegrasi anak Penelitian bersifat pendekatan kualitatif yang didukung dengan metode pengumpulan data berupa penulusaran studi literature, peraturan perundangundangan, Studi Kasus, dan data yang bersumber dari berita di media sosial. Proses reintegrasi sosial yang dilakukan PK tentu tidak akan berhasil jika dilakukan sendiri, namun perlu adanya ikut serta dari beberapa relasi dan kerjasama pihak terkait terkhusus masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) ]]>
<![CDATA[Indra Gunawan Suwarno]]>;
<![CDATA[Imam Haryanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.242 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.342-347
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) dan kepastian hukum yang diberikan bea materai kepada surat perjanjian jual beli online (e-commerce). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (yuridis). Hasil penelitian yang didapatkan adalah fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Kesimpulan yang didapatkan adalah fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) memiliki fungsi sebagai dasar pemberian pajak atas dokumen dan kepastian hukum atas surat perjanjian jual beli online (e-commerce) merupakan bentuk dari isi surat perjanjian tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN KONTEN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Yanathifal Salsabila Anggraeni]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.827 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.254-261
<![CDATA[Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat dapat dirasakan manfaatnya. Hampir semua orang kini memiliki gawai yang dapat mereka gunakan untuk mengunduh dan mengakses beberapa media sosial bahkan menjalankan bisnis secara online. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Banyak sekali pengguna Instagram yang memanfaatkan media sosial ini untuk berkomunikasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Mudahnya akses Instagram membuat media sosial ini sangat digemari, namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan Instagram malah dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian konten untuk keperluan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkanuntuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih luas untuk menyelesaikan kasus yang sedang diangkat.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DENGAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Dendi Firnando]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.47 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.176-182
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pemenuhan Hak Narapidana Dengan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika. Penelitian ini yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penulisan jurnal ini adalah jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian diinventari dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan (1) pemenuhan hak narapidana narkotika dalam memperoleh remisi sudah terealisasikan dan berjalan dengan sangat baik. (2) Pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkotika dilakukan secara teliti dan selektif.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBINAAN TERHADAP WBP (WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN) NARKOTIKA DILAPAS (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) ]]>
<![CDATA[Khoirul Umam Sutanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.168 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.90-102
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis penerapan sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat sistem pembinaan tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik observasi. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa Sistem pembinaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) telah sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berupa adanya kegiatan bimbingan dan Pembinaan yaitu kegiatan Pembinaan kepribadian dan kemandirian. Faktor pendukung jalannya sistem pembinaan yakni adanya kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan dan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu juga terdapat faktor penghambat jalannya sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) antara lain kurangnya antusias Warga Binaan Pemasyarakatan, masalah sarana dan prasarana, masalah sumber daya manusia, masalah pendanaan serta masalah kelebihan kapasitas.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA (PEMERINTAH) ATAS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO): STUDI PERLINDUNGAN NASABAH ]]>
<![CDATA[Redhina Elfahra]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.551 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.304-312
<![CDATA[PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN, pada tahun 2018 dan 2019 memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Penyebab terjadinya gagal bayar tersebut terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah, mulai dari pengumpulan dana Produk JS. Saving Plan dan terjadinya penyimpangan dalam proses investasi aset yang diduga terdapat Perbuatan Melawan Hukum. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya adalah tanggung jawab negara (pemerintah) atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), serta bagaimana perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan undang-undang (statute-approach) dan pendekatan kasus (case-approach) yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah memilih restrukturisasi polis untuk melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Dibutuhkan perlindungan hukum represif dalam penanganan kasus jiwasraya karena sudah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap nasabah yang dirugikan yaitu, melalui perlindungan hukum dari aspek pidana maupun dari aspek perdata.]]>
