Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI JALUR ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Mutiara Komalasari]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2340-2351
<![CDATA[Hubungan hukum antara pekerja dan majikan, merupakan suatu hubungan hukum dengan ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan hubungan hukum lainnya. Hubungan hukum tersebut, merupakan hubungan hukum yang saling melengkapi dan menguntungkan. Serta pada saat yang sama saling bergantung, hal ini dapat menimbulkan suatu konflik diantara pekerja dengan pengusaha. Perselisihan hubungan industrial (PHI), dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan. Para pihak bebas menentukan alternatif solusi, yang akan digunakan untuk meyelesaikan perselisihan hubungan industrial (PHI). Dan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik tersebut, yaitu melalui jalur Non litigasi (Arbitrase). Tujuan penelitian ini ialah, untuk mengetahui tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar jalur hukum atau biasa dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan atau dokumen sekunder sebagai bahan sumber dalam penelitian, dengan cara menganalisis dan menelaah berbagai publikasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Penyelesain Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Kurator Dalam Kepentingan Debitur Yang Dinyatakan Pailit Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus – Pailit/ 2016/ Pn.Niaga Mdn) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.15-29
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku, literatur, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisi data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik untuk menentukan hasil lalu mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas kurator sepenuhnya belum efisien disebabkan oleh kurang sempurnanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yakni: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memahami sepenuhnya fungsi dan peran kurator, dan dalam undang-undang tersebut PKPU tidak jelas mengatur kapan sebenarnya seorang kurator benar- benar mulai berwenang, dalam melakukan pengurusan atau pengamanan harta boedel pailit, Undang-undang ini tidak mempunyai ketentuan yang tegas untuk melindungi kehormatan dari putusan-putusan Pengadilan Niaga. Kata Kunci : Kepailitan, Utang, Kurator,Kreditor, Debitur.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT: FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANTUL ]]>
<![CDATA[Miftah Fragusti Arrazi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.166-177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam menghadapi isu atau permasalahan terkait penanggulangan penyelundupan narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul. Pendekatan yang digunakan menggunakan suatu bendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai bentuk pengumpulan informasi terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) melalui analisis pada matriks Internal Factor Evaluation atau IFE dan Eksternal Factor Evaluation atau EFE yang menguraikan faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan pada indikator strategi agrasif dengan nilai 0,77 untuk IFE dan 1,17 untuk EFE, hal itu berarti menduduki posisi yang strategis yang cukup kuat untuk terus dikembangkan dalam mengatasi dan mencegah isu atau masalah penyelundupan peredaran Narkoba.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Maghfira Fairuz Azzahra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Kejahatan perkosaan merupakan permasalahan serius yang menimbulkan berbagai tantangan bagi penegakan hukum. Perspektif Kriminologi memiliki sifat aktif dan merupakan beberapa representasi bidang pemahaman sosial untuk mengetahui penyebab terjadinya serta mengetahui cara mengatasi kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kejahatan perkosaan dilihat berdasarkan perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif kriminologi, perilaku pelaku kejahatan perkosaan dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai sosial dan budaya. Kejahatan perkosaan dapat dilihat menggunakan teori kriminologi seperti Teori diferensiasi asosiasi dan teori kontrol sosial. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkosaan mulai dari faktor psikologis pelaku, sosial dan budaya, perkembangan teknologi, maupun faktor eksternal. ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA (PEMERINTAH) ATAS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO): STUDI PERLINDUNGAN NASABAH ]]>
<![CDATA[Redhina Elfahra]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.304-312
<![CDATA[PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN, pada tahun 2018 dan 2019 memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Penyebab terjadinya gagal bayar tersebut terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah, mulai dari pengumpulan dana Produk JS. Saving Plan dan terjadinya penyimpangan dalam proses investasi aset yang diduga terdapat Perbuatan Melawan Hukum. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya adalah tanggung jawab negara (pemerintah) atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), serta bagaimana perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan undang-undang (statute-approach) dan pendekatan kasus (case-approach) yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah memilih restrukturisasi polis untuk melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Dibutuhkan perlindungan hukum represif dalam penanganan kasus jiwasraya karena sudah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap nasabah yang dirugikan yaitu, melalui perlindungan hukum dari aspek pidana maupun dari aspek perdata.]]>
<![CDATA[UNDANG-UNDANG DEKRIMINALISASI KANABIS (GANJA) SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVERCAPASITY DI RUMAH TAHANAN DI AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[M. Fadly Abimayu Pradeza]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1468-1479
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-undang Dekriminalisasi Kanabis sebagai upaya untuk mengurangi overcapasitas di rumah tahanan Amerika serikat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang kemudian dianalisis dengan deskriptif-kualitatif. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang kemudian diinventari dan disusun secara sistematis.Hasil penelitian menunjukan (1)Overcapasitas yang terjadi di Amerika terjadi karena Kriminlaisasi terhadap kanabis dimulai pada tahun 1970 setelah presiden Ricard Nixon mengumumkan perang terhadap narkoba. (2) Kriminalisasi kanabis menyebabkan peningkatan populasi penjara yang mencapai puncak pada tahun 2009 dengan jumlah 1.615.500 tahanan. (3) Overcapasitas menyebabkan permasalahan pada beban anggaran negara, masalah social pada narapidana dan keluarga serta stigmatisasi pada narapidana. (4)Dekriminalisasi kanabis digunakan sebagai upaya untuk mengurangi overcapasitas di rumah tahanan Amerika dan mengurangi dampak buruk kriminalisasi kanabis.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM E-COURT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Mutiasari Mutiasari]]>;
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1137-1146
<![CDATA[E-court ini sangat diharapkan dapat mengundang manfaat yang positif dan memberikan kemudahan di masa pandemi Covid-19, namun penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut apakah aplikasi e-court tersebut memang benar-benar dapat menimbulkan manfaat positif atau justru sebaliknya. Maka dari itu penulis ingin membahas mengenai tinjauan hukum e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disertai dengan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait serta pelaksanaan suatu peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan metode wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di masa pandemi Covid-19 ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-court tersebut menimbulkan kemanfaatan hukum karena memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah adanya salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan e-litigasi dan lebih memilih untuk sidang secara langsung di Pengadilan. Selain itu, pengguna lain diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu pada meja e-court di Pengadilan Agama untuk dapat menggunakan layanan e-court serta masih kurangnya informasi dan sosialisasi membuat ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana dalam menggunakan e-court sehingga mengharuskan pihak tersebut mencari informasi langsung pada pihak meja e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan yang terakhir mengenai server Mahkamah Agung untuk layanan e-court membuat pendaftaran perkara dan pengunggahan melalui e-court terkadang tidak selalu berhasil atau memakan waktu yang lama dalam prosesnya.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DENGAN PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR ]]>
<![CDATA[Wisnu Lintang Priaji]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2681-2699
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan. Objek penelitian ini adalah program pembinaan kerpibadian yang di laksanakan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi, dan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan mencari informasi dan beberapa sumber atau narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) hasil deskriptif wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (2) Pemberian program pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan program pembinaan kepribadian di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur (4) Upaya pencegahan penyimpangan seksual di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (5) Keberhasilan dan penghambat upaya pencegahan penyimpangan seksual di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.]]>
<![CDATA[DAMPAK OVER CAPACITY BAGI NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN, FACTOR PENYABAB IMPLIKASI NEGATIVE DALAM PENGOPTIMALISASIAN PEMBINAAN NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Galih Ihza Mahendra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.390-401
<![CDATA[Overcapacity ini terjadi disebabkan karna adanya pertmbuhan penghuni yang tidak sebanding dengan sarana hunian yang telah disediakan oleh pihak lapas. Terdapat beberapa factor yang menimbulkan terjadinya dampak overcapacity antara lain yaitu seperti paradigma atau hukuman itu sendiri yang mana cenderung kepada pidana institutional. Overcapacity ini berimplikasi kearah yang negartif melihat beberapa hal antara lain yaitu rendahnya tingkat dari segi pengamanan atau pengawasan yang diberikan serta terjanya prisonisasi. Dalam upaya menangani solusi overcapacity ini yaitu dengan cara optimalisasi pembinaan narapidana diantranya dengan tindakan yang bersifat non institutional yang berbentuk seperti pidana bersyarat, probation, pidana yang ditangguhkan, kompensasi, restitusi serta penggunaan restorative justice.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Administratif Pegawai Dalam Menyusun Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Nadia Tri Wulandari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini membahas akuntabilitas administratif dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah mencerminkan prinsip akuntabilitas administratif ditinjau dari basis operasional, akuntabilitas internal dan eksternal, subjek urusan, kriteria, mekanisme, serta konsekuensi administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan observasi. Kerangka analisis menggunakan teori akuntabilitas administratif Antonio Bar Cendon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah berjalan sesuai prosedur administratif yang diarahkan oleh bendahara dan didukung mekanisme pemeriksaan internal yang ketat. Namun demikian, belum terdapat pedoman tertulis khusus dan partisipasi publik dalam pengawasan masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif telah terlaksana secara internal, tetapi masih perlu penguatan pada aspek akuntabilitas eksternal.]]>
