cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 108   109   110   111   112 
ANALISIS SWOT KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A MUARA BELITI Anwar Farid; Arisman Arisman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.274-287

Abstract

Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti tergolong Lapas Medium Security, pembinaan diberikan kepada WBP sebagai Lapas medium security dijelaskan di Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pasal 19. Pembinaan berdasarkan revitalisasi pemasyarakatan  telah dilaksanakan oleh Lapas berupa kegiatan pembinaan kemandirian. Penelitian ini menganalisis apa faktor internal dengan faktor eksternal yang dimiliki Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian? Tujuannya mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki Lapas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian serta penentuan strategi dalam mendukung kegiatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan alat analisis SWOT dengan sumber data primer melalui wawancara, pembagian kuesioner, observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data sekunder diperoleh dari penelusuran kebijakan terkait kegiatan pembinaan kemandirian dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan posisi Lapas berada di kuadran I artinya mendukung strategi SO dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian.
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Dn Implikasinya Bagi Transparansi Administrasi Pemerintahan: Studi Kasus MA 329 K/TUN/2019 Dimas Ari Saputra; Nida Zaqiyya Meilinda Widianto; Ratu Sandria Saski Khaillasaffa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.566-571

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 329K/TUN/2019 menjadi salah satu preseden penting dalam hukum administrasi negara terkait batas kewenangan peradilan dalam menilai keputusan administratif yang bersifat evaluatif. Sengketa ini bermula dari keberatan seorang pegawai BAPETEN terhadap hasil uji kompetensi kenaikan jabatan yang menilai unsur moralitas, integritas, profesionalitas, serta rekam jejak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hasil uji kompetensi yang mengandung penilaian evaluatif tidak dapat dinilai ulang melalui kasasi karena fungsi kasasi hanya terbatas pada penilaian penerapan hukumnya. Selain itu, putusan ini memberi implikasi terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik, di mana informasi mengenai proses dan mekanisme uji kompetensi wajib dibuka kepada publik, tetapi informasi evaluatif individu dapat dikecualikan sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara objektivitas penilaian ASN, batas kewenangan peradilan, serta perlindungan informasi pribadi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang akuntabel dan berbasis merit. 
KLARIFIKASI ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA DITENGAH PANDEMI COVID-19 Pristya Noptiaranika
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.18-25

Abstract

This research focuses on the assimilation and integration policy which is given to convicts in an effort to inhibit or break the rate of the spread of Corona viruses which is the authority of the Indonesian Government through the Ministry of Law and Human rights RI. However, the granting of this policy makes the occurrence of feud with the wider community, the feud is the disapproval of society with the provision of this policy.  The author then examines this problem using qualitative approach methods. With the approach of law and case studies. Data obtained through news published on social Media. Through this study, it is expected to answer the community questions about why the assimilation and integration of prisoners are given. The purpose of this research is to give an overview and clarification explanation to the community to the policy of the Government of Indonesia through the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia about the provision of assimilation and integration given to prisoners amid pandemic Covid-19. So that people can understand and know for the reason this habit is given
PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM I Made Dwi Sudarsana; Herry Fernandes Butar Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1560-1567

Abstract

Narapdana merupakan anggota masyarakat yang karena tidak dapat menyesuaikan diri terhadap kehidupan masyarakat lain, sehingga melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan harus diasingkan demi menjalani masa pemidanaan. Selama proses tersebut mereka akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun begitu mereka tetap memiliki hak salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting bagi Narapdana untuk memperlancar segala kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber data.Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Hasil Penelitian, untuk hak kesehatan masih belum sesuai ketentuan, dan juga belum ada standar dari minimnya pelayanan dan sesuai standar. Kesimpulan, pemenuhan hak dan kelayakan air bagi WBP di lapas tersebut masih belum sesuai dengan Undang-undang.
POLA HIDUP SEHAT GUNA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 PADA WARGA BINAAN PEMASYARATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATANKLAS IIA PEMATANGSIANTAR Muhammad Fahrul Syahputera
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1226-1232

Abstract

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus Corona, yang bermula dari Kota Wuhan China dan menyebar ke seluruh penjuru dunia.1 Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales.2 Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, Corona virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.3 Virus Corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.4 Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.
PENERAPAN PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA Desya Septya Mulyana; Yana Indawati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.521-530

Abstract

Karena kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mungkin untuk menghindari gaya hidup yang terlampau banyak dan memenuhi keinginan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri terjadinya tindak pidana korupsi untuk bisa mengikuti perkembangan trend yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu merupakan penelitian dengan membahas bagaimana terkait penerapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lalu ditinjau apakah bersesuaian dengan penerapan yang selama ini diterapkan oleh Jaksa dalam proses penyitaan. Bahan data yang diperoleh berasal dari literatur buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala persoalan yang ada. Pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah penyitaan dan penyitaan properti akibat perubahan langsung perilaku kriminal, serta penyitaan properti akibat pengalihan anggaran publik dan tindak pidana korupsi.
PENERAPAN PRINSIP CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN (CPTED) DALAM PENYELENGGARAAN LIGA 2 PSPS PEKANBARU DI STADION KAHARUDDIN NASUTION RUMBAI Radhwa Mustafina Rifai Fajri; Riky Novarizal
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) dalam penyelenggaraan Liga 2 PSPS Pekanbaru di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Fokus kajian meliputi elemen CPTED seperti pengawasan alami, penguatan teritorial, pengendalian akses, pemeliharaan ruang, serta dukungan aktivitas dalam mengurangi risiko kejahatan, khususnya kerusuhan suporter dan pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stadion telah menerapkan sebagian prinsip CPTED melalui pemasangan CCTV, pengaturan akses masuk, serta penempatan petugas keamanan. Namun, masih ditemukan kelemahan seperti ketidakmerataan distribusi CCTV dan pencahayaan yang belum optimal. Secara keseluruhan, penerapan CPTED berkontribusi dalam meningkatkan keamanan pertandingan serta menciptakan rasa aman bagi pemain, ofisial, dan suporter. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan prinsip CPTED direkomendasikan guna mendukung keberlanjutan keamanan dalam penyelenggaraan Liga 2 di Pekanbaru.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Ardhana Panca Adhari
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.213-224

Abstract

Pada awal tahun 2020  Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization)  dengan ini mendeklarasikan corona satau biasa disebut Covid-19 menjadi wabah penyakit global. Selain menyebabkan kematian pada manusia, pandemi ini menyebabkan menurunnya produktivitas negara-negara di dunia karena sebagian negara memutuskan untuk melakukan lockdown di negaranya supaya mengurangi penyebaran virus tersebut sehingga menyebabkan permasalahan yang terjadi, menjadikan sistem yang ada di suatu negara ikut menurun. Seperti sistem ekonomi, pendidikan, dan pemasyarakatan. Terutama di Indonesia, pada ruang lingkup Pemasyarakatan Indonesia harus menjadikan masalah ini menjadi Pekerjaan Rumah. Karena harus memikirkan bagaimana masalah ini tidak berpengaruh besar terhadap sistem Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kondisi Overcrowding di Rutan atau Lapas menyebabkan dampak buruk bagi pemasyarakatan dalam situasi seperti ini, dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas dengan persentase 205% menyebabkan pelayanan kesehatan yang tersedia tidak bisa melayani secara maksimal terhdapat  karena tidak seimbangnya jumlah narapidana dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada. Pada akhirnya penyakit tersebut rentan untuk menyebar dan terpapar virus Covid-19 ini. Kementrian Hukum dan HAM perlu adanya tindakan terkait hal ini, dengan cara mempersiapkan narapidana untuk melakukan asimilasi terhadap narapidana yang rentan terinfeksi Covid-19. Warga binaan atau narapidana yang masa hukum pidananya 2/3 sampai dengan akhir tahun 2020 yaitu 31 Desember 2020 kemudian mendapatkan keringanan bebas bersyarat terhadap narapdana narkotika karena overcrowded yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia disebabkan oleh penghuni narapidana pengguna narkotika. Sehingga pengaruh atau dampak dari pandemi ini menjadikan sidang ditunda dan diganti melalui vidio call, kemudian pegawai pemasyarakatan yang melakukan work from home secara bergantian dengan pegawai lainnya dan mematuhi peraturan pemerintah dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara rutin. Lembaga Pemasyarakatan pun membantu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 supaya dampak atau pengaruh dari pandemi ini tidak semakin besar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dimana menggunakan pendekatan berupa studi pustaka dan berita. Penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui apa saja pengaruh pandemi ini didalam ruang lingkup pemasyarakatan dan hasil dalam penelitian ini yaitu kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah untuk menghadapi pengaruh dari pandemi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
PENERAPAN DIVERSI DAN IMPLEMENTASI PENETAPAN HASIL DIVERSI PADA KLIEN ANAK DI BAPAS KELAS I PALANGKARAYA Holida Hotman; Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1744-1750

Abstract

Peran pembimbing kemasyarakatan pada perkara anak di tahap penyidikan, kejaksaan, maupun pengadilan sangat berpengaruh pada nasib seorang anak ke depannya. Rekomendasi Litmas yang diberikan oleh PK menentukan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dilakukan dari awal ketika anak akan dilakukan penyidikkan, dimana seorang PK lah yang melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tidak hanya untuk perkara anak namun juga untuk semua perkara. Selain itu terdapat upaya diversi sebagai salah satu penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk diversi atau pengalihan proses penyelesaian di luar persidangan melalui musyawarah untuk ke depannya akan lebih banyak diupayakan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai tahapan diversi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjadi wajib sebagai salah satu kompetensi dari pembimbing kemasyarakatan
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 TANGERANG (STUDI KASUS PETUGAS LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS 1 TANGERANG) Anka Priehanggoro; Kusmiyanti Kusmiyanti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1419-1428

Abstract

Motivasi bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kinerja karyawan dalam dunia pekerjaan, oleh sebab itu dalam konteks ini motivasi kerja pada sebuah instansi pemasyarakatan merupakan suatu hal yang perlu untuk dipelajari dan menarik untuk diteliti karena dengan timbulnya motivasi kerja maka akan mempengaruhi petugas menjadi semangat dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja petugas pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tangerang sehingga landasan teori yang digunakan adalah Teori Motivasi Abraham Maslow. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 188 orang sehingga penarikan sampel berdasarkan metode simple random sampling menggunakan rumus Slovin adalah sebanyak 128 responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil persamaan regresi kedua variabel adalah Y= 13,169 + 0,249X dan hasil analisis serta pengujian hipotesis menunjukkan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja sebesar 77% dan tingkat pengaruh sebesar 0,577 dengan nilai t hitung (2,804)   t tabel(1,978) maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Page 110 of 177 | Total Record : 1767

 108   109   110   111   112 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue