Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[DAMPAK POLA TATA LETAK BANGUNAN LAPAS TERHADAP PERAWATAN TAHANAN/NARAPIDANA PADA LAPAS KELAS IIB SLAWI ]]>
<![CDATA[Yusuf Alif Magenta]]>;
<![CDATA[Padmono W Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1793-1805
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat yang digunakan sebagai pelaksanaan pengajaran atau pembinaan bagi narapidana/tahanan. Salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. Lembaga Pemasyarakatan tersebut berlokasi di kabupaten Tegal. Tidak berada di pusat kota, melainkan berada cukup jauh dari pusat kota namun masih tetap memperhatikan akses layanan masyarakat. Salah satu layanan yang perlu diberikan pada narapidana yaitu layanan kesehatan. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu guna memberikan jalan tengah atau strategi untuk mengatasi masalah dari lokasi Lapas yang kurang terjangkau dari akses sarana Kesehatan dan pengaruhnya terhadap perawatan tahanan/narapidana. Metode dalam penelitian menggunakan normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan library research. Data yang ada selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dampak yang disebabkan pola tata letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang kurang terjangkau layanan kesehatan di antaranya perawatan yang tidak optimal, meningkatnya angka kematian di Lembaga Pemasyarakatan, pemenuhan Hak Asasi Manusia yang tidak maksimal, kenyamanan bagi para tahanan/narapidana terganggu, serta kurang terjaminnya kesehatan bagi narapidana/tahanan. Strategi yang bisa digunakan antara lain dengan menjalin kerja sama dengan instansi terkait sehingga fasilitas Lembaga Pemasyarakatan lebih lengkap dan optimal, membangun puskesmas yang dapat dijangkau dari Lembaga Pemasyarakatan dengan cepat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang ada, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan Lapas, serta pengenalan perawat kepada Lembaga Pemasyarakatan agar kualitas dan kuantitas perawat atau petugas kesehatan dapat meningkat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP HILANGNYA DANA DI BANK ]]>
<![CDATA[Karina Luana Pramesti]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1476-1487
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terhadap keefektifan suatu peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa nasabah penyimpan dana di bank memiliki perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang perbankan karena nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank serta nasabah merupakan salah satu faktor terpenting dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan bidang perbankan memiliki hubungan timbal balik terhadap nasabah dimana saling membutuhkan dalam suatu keperluan seperti nasabah yang akan menyimpan dan meminjam dana dibank. Nasabah yang akan menggunakan jasa bank maka bank dapat meningkatkan kualitas tanggungjawab terhadap nasabahnya agar mendapat kepercayaan dari nasabah. Penerapan tugas dan peranan tanggungjawab dari bank tersebut masih banyak yang tidak mencerminkan Undang-Undang Perbankan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Annisa Ruswanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3062-3071
<![CDATA[Tujuan penulisan ini agar mengetahui bagaimana perkawinan usia muda menurut Undang – undang perkawinan dan Undang - undang perlindungan anak serta faktor perkawinan usia muda dan akibat masalah yang terjadi apabila melakukan perkawinan usia muda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui kajian hukum serta aturan hukum. Hasil penulisan mengenai faktor perkawinan usia muda antara lain faktor ekonomi, orang tua, edukatif, individu, dan standar lingkungan. Usia ketika menikah terlalu muda telah membawa perkembangan tersendiri dari kasus-kasus karena tidak adanya perhatian untuk bertanggung jawab atas kehidupan pasangan suami istri. Kewajiban orang tua adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda yang terdapat dalam Undang – undang Perlindungan Anak. Pengarahan kepada masyarakat harus dilakukan agar perkawinan usia muda ini tidak dilaksanakan terus menerus lantaran banyak akibat yang dapat menyertai, orang tua juga harus memikirkan kesempatan anak mereka karena anak memiliki hak istimewa yang harus dijamin dalam Undang –undang perlindungan anak.]]>
<![CDATA[PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM POLA HIDUP SEHAT KEPADA NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Nur Ulfah Insyani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.37-47
<![CDATA[Perilaku kehidupan sehat seseorang yang berada didalam penjara sangat berbeda jauh apa bila dibandingkan dengan seseorang yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat diluar penjara. Didalam Rutan Narapidana/Tahanan lebih cenderung hidup bergerombolan diakibatkan karena ruang hunian yang tidak memadai sehingga resiko terjadinya berbagai macam penyakit dapat muncul dengan mudah akibat pola hidup dan kebersihan yang cenderung diabaikan. Permasalahan dalam penelitian ini membahas Peran petugas pemasyarakatan dalam pola hidup sehat kepada narapidan yang bertujuan agar Narapidana/Tahanan dapat memahami pentingnya pola hidup sehat di Rutan yang disosialisasikan oleh petugas pemasyarakatan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif literatur yang menggunakan kajian pustaka. Hasil penelitian adalah yang didapatkan adalah petugas pemasyarakatan memberikan sosialisasi kepada narapidana agar Narapidana/Tahanan dapat mengetahui bagaimana pola hidup sehat yang baik dan benar,]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Daniar Prameswari Rahadatul Aisy]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.928-935
<![CDATA[Saat ini para pihak yang mempunyai permasalahan sengketa lebih banyak memilih untuk menuntaskan sengketa mereka diluar pengadilan, penyelesaian sengketa yang akan mereka pilih adalah arbitrase, yang saat ini telah di atur pada Undang-Undang Arbitrse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran pengadilan didalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing adalah untuk meyakinkan proses dari penyelesaian sengketa tersebut dari saat pendaftaran sampai kepada pelaksaan putusan tersebut,diamana terdapat beberapa syarat terkait dalam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut yang ditetapkan didalam Pasal 66 UU AAPS, sedangkan dalam Pasal 70 UU AAPS menjelaskan beberapa alasan terkait proses permohonan pembatalan putusan sengekta arbitrasekarena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pengadilan sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang sedang dipermasalahkan, untuk pengadilan sendiri hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa legalitas prosedur dalam pengambilan putusan arbitrase.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK APARTEMEN ATAS DASAR PPJB TERHADAP PENERBITAN SHMSRS ]]>
<![CDATA[Zana Zerlina]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.565-577
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dinyatakan yaitu Sertifikat Hak Milik Atas satuan Rumah Susun ialah tanda bukti kepemilikan atas sarusun. Adanya perlindungan hukum pemilik apartemen terhadap penerbitan SHMSRS sangat diperlukan, karena semakin banyak pengembang yang hanya mementingkan aspek keuntungan semata bagi perusahaan pengembang. Pada penelitian ini bertujuan guna mengerti faktor yang menjadikan penghambat penerbitan SHMSRS pada apartemen serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemilik apartemen Atas Dasar PPJB terhadap penerbitan SHMSRS. Cara penelitian pada penulisan ini mengunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menelaah dan mengkaji data sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwasehubungan dengan faktor penghambat penerbitan SHMSRS pada apartemen merupakan tindakan melanggar hukum oleh developer, yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian pada saat mengalihkan atau menjual apartemen Atas Dasar PPJB tanpa penerbitan SHMSRS. Adapun perlindungan hukum terhadap pemilik satuan Rumah Susun adalah : 1.) KUHPer; 2.) UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun; dan 3.) UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. ]]>
<![CDATA[MEMBANGUN MUTU PENDIDIKAN HINGGA KE WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA ]]>
<![CDATA[Arif Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2073-2082
<![CDATA[Negara hadir untuk memberikan kepastian hak-hak konstitutional warga Negara, tanpa terkecuali hak mendapatkan pendidikan sebagai hak fundamental warga Negara, adapun Indonesia merupakan archipelagic state yang tidak mudah untuk menjangkau antar wilayah, maka pemerintah dan pemerintah Daerah seyogianya memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan pemerataan hak warga Negara. Dalam kajian ini penulis menyajikan tulisan deskriptif prespektif pendekatan yuridis normatif peraturan perundang-undangan sebagai konsep untuk memberikan nilai-nilai mengangkat hak konstitusional warga Negara tanpa terkecuali yang tinggal diwilayah perbatasan Negara bahwa warga Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYIMPANAN DAN PEREDARAN UANG PALSU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA ]]>
<![CDATA[Rizki Akbar Maulana]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1790-1800
<![CDATA[Pentingnya keberadaan uang maka seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara salah satunya dengan mengedarkan, memakai, menyimpan, dan/atau membelanjakan uang palsu. Masalah yang dibahas adalah Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN Pml dan Bagaimana Penegakan Hukumnya Atas Penyimpanan dan Pengedaran Uang Palsu. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif melalui pendekatan berdasarkan kasus dan perundang-undangan. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Nurichah dan Karyono merupakan perbuatan yang secara langsung telah bertentangan dengan hukum. Terkait dengan penegakan hukumnya atas penyimpanan dan pengedaran uang tidak asli tersebut telah diatur secara rinci di dalam Pasal 244 dan 245 KUHP serta Pasal 26 ayat (3) dan 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan menganut asas “lex specialis derogat legi generalisâ€.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANG) ]]>
<![CDATA[Al-Firdaus Al-Firdaus]]>;
<![CDATA[Yaswirman Yaswirman]]>;
<![CDATA[Zefrizal Nurdin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1600-1604
<![CDATA[Dasar hukum perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 Tahun 1974 poin c, mewajibkan seorang mantan suami untuk memberikan nafkah muth’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah kepada mantan istrinya. Hal tersebut berguna untuk menentukan besarnya pemberian nafkah yang akan diberikan kepada mantan istri sebelum sidang talak diucapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim sebagai dasar pertimbangan didalam pemberian nafkah akibat cerai talak. Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan hasil wawancara maupun studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui, didalam memerintahkan pemberian nafkah, hakim memiliki dasar pertimbangan dengan melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami. Apabila mantan istri (penggugat rekonvensi atau termohon) meminta nafkah pasca cerai serta nafkah anak tidak sesuai dengan kesanggupan mantan suami, maka hakim memiliki pertimbangan tersendiri untuk hal tersebut. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan hak dan keadilan bagi istri yang ditalak suaminya.]]>
<![CDATA[EFIKASI DIRI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG TERINVEKSI HIV/AIDS ]]>
<![CDATA[Ghaneisya Anggareksi Swandari Ridwan]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.59-73
<![CDATA[Banyaknya kasus narapidana atau tahanan yang mengidap HIV/AIDS di Lapas atau Rutan di Indonesia dan melihat kerentanan wanita/perempuan terhadap mental dan psikologinya yang juga membuat penulis meneliti tentang narapidana perempuan yang terinfeksi HIV. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dengan melihat efikasi diri narapidana perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS. Penelitian ini dilakukan pada 2 lokus yang berbeda untuk melakukan komparasi hasil dari setiap Lokus. Informan dari penelitian ini adalah 13 orang narapidana, 2 dokter Lapas dan 2 orang Ka.Subsie Bimkemaswat. Penelitian ini menggunakan teori efikasi diri yang memiliki 4 proses dalam pembentukan efikasi diri dan 4 komponen peningkatan efikasi diri. Proses dan komponen tersebut yang dijadikan panduan dalam mewawancarai informan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan efikasi diri narapidana di setiap lokusnya, karena adanya perbedaan perlakuan dan dukungan sosial yang dapat meningkatkan efikasi diri dari narapidana. Berdasarkan analisa disimpulkan bahwa efikasi diri narapidana HIV di Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang lebih baik dibandingkan dengan narapidana HIV di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.]]>
