Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP ANAK RESIDIVIS BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (STUDY KASUS DI LPKA KELAS II JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Melisa Yunita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.201-210
<![CDATA[Anak memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Undang-Undang tersebut mengatakan anak yang telah berbuat tindak pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada kenyataannya masih banyak anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana (Residivis) setelah mereka bebas dari LPKA. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA dan apa saja penghambat pelaksanaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa LPKA Kelas II Jakarta melaksanakan pembinaan kepribadian kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN POTENSI KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Mirhandika Febytry]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.340-348
<![CDATA[Humans are social creatures who carry out group activities and are also reliable with other humans. Therefore, humans cannot live without other people psychologically, physically, or biologically. However, with a group life that does not interact in humans, it causes incompatibility between one party and the other, resulting in all kinds of conflicts. This also applies in prisons, the emergence of conflict does not have a tremendous impact if left unchecked. The impact that occurs can be in the form of riots which of course can harm all parties, both materially and in life and safety. Therefore, in an effort to prevent potential riots in prisons, research on the causes of riots in prisons is carried out using variables in the form of cases of riots in several places that have occurred before so that they can be identified more deeply. The method used is Pareto diagram analysis, fishbone analysis, and 5W + 1H analysis.]]>
<![CDATA[Analisis Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tanah PT Lippo Karawaci dan Tresna Hidayah ]]>
<![CDATA[alya nafisa zalianty]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Peninjauan Kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa dalamsistem peradilan di negara Indonesia yang diajukan terhadap putusanpengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau final.Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa digunakan dalamsengketa tanah antara PT Lippo Karawaci Tbk dan Tresna Hidayat terkaitklaim hak milik atas sebidang tanah di Desa Bencongan, KabupatenTangerang. Studi ini menelaah penerapan Peninjauan Kembali olehMahkamah Agung untuk membatalkan putusan-putusan sebelumnya daripengadilan tata usaha negara yang dianggap tidak berwenang mengadilisengketa kepemilikan tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwaupaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali menjadi instrumenpenting untuk menegakkan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketatanah saat putusan pengadilan sebelumnya dinilai cacat hukum danbertentangan dengan asas peradilan. Analisis yang dilakukan menyorotiaspek yuridis serta dampak dari putusan Peninjauan Kembali terhadappraktik penyelesaian sengketa tentang tanah yang terjadi di Indonesia.]]>
<![CDATA[GAMBARAN KESEHATAN MENTAL PETUGAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SIBORONG-BORONG ]]>
<![CDATA[I Putu Sadnyana Dwipa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.62-74
<![CDATA[Permasalahan yang muncul di UPT Pemasyarakatan yakni adanya gangguan stress yang dialami oleh Petugas Pemasyarakatan itu sendiri. Ini berawal dari keseharian selama menjalankan tugas, petugas berkomunikasi, berhubungan atau menghadapi orang- orang bermasalah yang mengalami gangguan kesehatan mental buruk yang mengakibatkan petugas dapat mengalami hal yang sama secara cepat atau lambat.Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh seluruh petugas. Populasi penelitian adalah petugas di Rutan IIB Balige dan Lapas IIB Siborong-Borong. Sampel adalah semua petugas yang sedang menjalankan tugas. Jumlah residen yang menjadi sampel sebesar 55 orang.Masalah kesehatan mental yang rendah dari petugas Rutan Balige maupun Lapas Siborong-Borong perlu menjadi perhatian khusus dari Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan pemulihan kesehatan mental petugas melalui peningkatan kapasitas diri atau pengembangan diri dari setiap petugas Pemasyarakatan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan guna mengatasi masalah kesehatan mental tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF SEBAGAI PENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Alfiansyah Alfiansyah]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1595-1604
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Gangguan Identitas Desosatif sebagai pendorong terjadinya kejahatan melalui tinjauan hukum kriminologi. Menurut teori Charles Goering, kerusakan mental adalah faktor utama kejahatan. Permasalahan ini menarik untuk dikaji secara hukum kriminologi, karena mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini penyebab terjadinya ialah Gangguan Identitas Disosiatif. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap Gangguan Identitas Disosiatif sebagai pendorong terjadinya tindak pidana?; (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana oleh penderita gangguan Gangguan Identitas Disosiatif? Metode yang digunakan yaitu hukum normatif, berdasarkan data pri9mer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Gangguan identitas disosiatif merupakan penyakit mental di mana bermanifestasi sebagai pemisahan atau ketidaksesuaian baik pikiran, memori, lingkungan, perilaku, dan identitas diri. Dengan adanya psikologi kriminal selaku ilmu tentang pengidentifikasian faktor terjadinya kejahatan berdasarkan kondisi mental, menjadikan jawaban untuk bagaimana pemberian hukuman bisa seimbang terhadap kondisi kejiwaan si pelaku kejahatan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lalu Beny Setiawan]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2766-2781
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam jual beli secara online menurut hukum positif IndonesiaPermasalahan yaitu: 1) Bagaimana konsep dan pengaturan jual beli secara online? 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli secara online?Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Adapun Teknik pengumpulan dan penelurusan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan.Analisis sesuai dengan ketentuan tentang jual beli secara umum diatur dalam KUH Perdata, juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang transaksi elektronik (UUITE), sedangkan Undang-undang Transaksi Elektronik mengatur transaski Elektronik pada umumnya, dan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) tentang Perlindungan Konsumen,(UUPK) hanya mengatur jual beli secara konvensional, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli secara online.]]>
<![CDATA[PELAKSANAA PROGRAM CRIMINON SEBAGAI REHABILITASI SOSIAL (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA CIREBON) ]]>
<![CDATA[Ryan Wahyu Firmansyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.508-517
<![CDATA[Penghuni Lembaga pemasyarakatan  di Indonesia menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Sms Gateway Sisten Data Base Pemasyarakatan pada 2 April 2020  yaitu mencapai 203,748 narapidana, penghuni tersebut di dominasi oleh Tindak kejahatan Narkotika sejumlah 47,054 narapidana, perlunya pemulihan bagi tindak pidana kejahatan narkotika dengan program criminon sebagai rehabilitasi sosial untuk memulihkan sikap perilaku yang positif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dengan mengambil sumber studi literatur, wawancara dengan instruktur program criminon, serta observasi dalam pelaksanaan program criminon. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan program criminon di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Dril Koanfrontasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri, dapat mengendalikan emosi sehingga mempunyai emotional quotient yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pasca Program Criminon petugas keamanan dan ketertiban memonitoring dengan cara merekrut menjadi narapidanan pendamping. Kendala dalam pelaksanaan program tersebut kurang menunjangnya alat tulis, peserta lanjut usia menjadi kendala dalam pelaksanaan.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN HOTEL TERKAIT HAK GUNA RUANG ATAS TANAH DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Victor Trihart Paul Batubuaja]]>;
<![CDATA[Jemmy Sondakh]]>;
<![CDATA[Mercy Maria Magdalena Setlight]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.589-603
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum hak guna ruang atas tanah (HGRAT) bangunan gedung hotel di Kota Manado, dan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pencegahan terhadap kerugian dalam kegiatan bisnis pembangunan hotel di Kota Manado. Metode Penelitian ini dilakukan terhadap asas hukum dan aturan hukum yang berlaku dan menganalisis kelebihan dan kelemahannya serta menganalisis harmonisasi antara aturan tersebut dengan aturan lain baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif yuridis. Hasil Penelitian Menunjukkan dalam Pengaturan hukum hak guna ruang atas tanah (HGRAT) bangunan hotel di Kota Manado terdiri dari aturan umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasal 681 dikaitkan dengan penelitian ini maka berdasarkan hak dasar bangunan Hotel Manadodapat mencegah pembangunan yang peninggiannya menghalangi pemandangan laut yang merupakan keunggulan dari hotel Lagoon. Selanjutnya, pengaturan yang terkait lainnya terdiri dari aturan yang lebih khusus tentang bangunan gedung dan kebijakan peremerintah Kota Manado yang hanya sebatas mengatur tentang persyaratan administrasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu alas hak jika harus menempuh upaya hukum akibat kerugian dalam kegiatan bisnis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM EKSEKUSI FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Jamal Hamdani]]>;
<![CDATA[Rahmat Jaya]]>;
<![CDATA[Winsen Tredy Stelven]]>;
<![CDATA[Jahratunnisa Jahratunnisa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.591-598
<![CDATA[Riset ini bertujuan melakukan analisis terhadap manifestasi perlindungan hukum bagi debitor dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yuridis normatif diterapkan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif berhasil memperkuat perlindungan hak konstitusional debitor dengan mewajibkan mekanisme pengadilan apabila unsur kesepakatan cedera janji tidak terpenuhi. Namun secara empiris, implementasi putusan tersebut dinilai belum efektif karena maraknya praktik penarikan paksa sepihak oleh penagih utang yang diwarnai intimidasi. Ketidakefektifan ini dipicu oleh ketiadaan pedoman teknis aparatur penegak hukum, rendahnya literasi hukum debitor, serta dominasi penggunaan kontrak baku oleh lembaga pembiayaan yang mengabaikan asas keseimbangan. Diperlukan regulasi pedoman eksekusi yang seragam serta pengawasan standar klausula perjanjian demi mewujudkan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[SPOTIFY SEBAGAI OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: STUDI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI) ]]>
<![CDATA[Ahmad Sultan Zielias]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.280-289
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pemungutan pajak pertambahan nilai atas Spotify yang merupakan subjek pajak yang berada di luar negeri dilihat dari Studi pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang segala ketentuannya diatur dialam perundang-undangan. Berkembangnya teknologi membawa dampak berkembangnya pula pajak digital lintas negara, salah satunya kegiatan transaksi Spotify di wilayah pabean Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan PMK No. 48/PMK.03/ 2020 sebagai dasar hukum pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap subjek pajak luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis. Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai yang optimal untuk mewujudkan penerimaan pajak bagi kesejahteran Negara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi mekanisme pemuungutan pajak pertambahan nilai terhadap Spotify sebagai subjek pajak luar negeri telah diatur di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penjelasan terperinci mengenai tata cara pemungutan hingga pelaporan dan peran Pemerintah yang dominan membuat penerimaan negara dalam sektor perpajakan dapat maksimal.]]>
