cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 135   136   137   138   139 
Strategi Pencegahan Satwa Yang Dilindungi Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Refita Arestina; Rio Tutrianto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau dalam pencegahan penjualan satwa dilindungi periode 2023-2025, mengatasi fenomena perdagangan ilegal yang mengancam spesies endemik seperti harimau Sumatera dan trenggiling di kawasan konservasi Riau. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal, penelitian ini melibatkan 8-10 narasumber kunci dari pegawai BBKSDA, staf lapangan, dan masyarakat pinggiran hutan melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif pada operasi patroli dan sosialisasi, serta analisis dokumen laporan tahunan BBKSDA dan data kasus KLHK, dengan triangulasi untuk validitas. Analisis interaktif Miles dan Huberman mengungkap empat tema strategi utama: sosialisasi pre-emptif (45%), pencegahan situasional (30%), penegakan hukum represif (20%), dan rehabilitasi restoratif (5%), dengan efektivitas sedang (skor 6,8/10). Faktor pendukung meliputi sinergi lintas lembaga yang menurunkan kasus 15%, sementara penghambat mencakup keterbatasan SDM dan koordinasi daerah. Temuan ini mengintegrasikan teori Situational Crime Prevention (SCP) Clarke (1980) dengan green criminology, menjelaskan reduksi peluang kejahatan di konteks lokal Riau. Secara teoretis, penelitian berkontribusi pada pengembangan model pencegahan multi-dimensi berbasis bukti empiris; secara praktis, merekomendasikan rekrutmen SDM tambahan 50% dan optimalisasi patroli cyber untuk Renstra KLHK. Saran penelitian lanjutan mencakup studi komparatif multi-provinsi dengan mixed-methods dan analisis GIS hotspot perdagangan daring.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK Muhammad Khemal Andhika; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.190-198

Abstract

Anak adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya dipelihara, diberikan pembinaan dan bimbingan. Kehidupan sosial masyarakat saat ini tidak sedikit fenomena mengenai pemidanaan anak, meskipun ada upaya diversi namun hal ini tidak; berlaku bagi anak yang sudah menjadi residivis. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak dan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Pontianak terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.
ANALISIS SWOT PROGRAM REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANGLI I Gede Resthu Bangkit; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1709-1718

Abstract

Rehabilitasi narkoba merupakan suatu proses penyelamatan para pecandu dari narkoba dan efek sampingnya. Dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 dibahas dalam pasal 54 dinyatakan bahwa pelaku penyalahgunaa narkotika wajib menjalani masa rehabilitasi, yakni rehabilikatsi sosial dan medis. Untuk mendukung Program tersebut Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli mengadakan program Rehabilitasi medis dan sosial bagi mantan pengguna Narkoba. Tujuan Penelitian ini ialah untuk Analisis Program Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Penelitian ini menggunakan mix method yang berupa pendekatan kuantitatif untuk analisis swot dan kualitatif untuk mendeskripsikan hasil dari analisis dengan melakukan wawancara untuk validasinya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan strategi agresif pada kuadran satu dapat menegakan kebijakan yang telah jalankan dan menginovasi kebijakan tersebut agar lebih optimal.
PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Zahrah Putri Arum Nabilah Pratami
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1388-1399

Abstract

Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah berupa surat keterangan berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik/dokter ahli lainnya. Dalam mengungkap suatu kasus, Visum et Repertum memiliki peranan yang sangat penting berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap ada/tidaknya unsur tindak pidana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengungkap suatu kasus. Salah satu yang memerlukan bantuan keterangan ahli ialah dalam mengungkap kasus perkosaan. Perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak yang ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual.  Pemaksaan tersebut seringkali dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan/kekerasan, sehingga membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam membantu penyidik untuk memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda – tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan/kekerasan tersebut.
PENERAPAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN DALAM MENJALANKAN HAK WARGA BINAAN Mohamad Ashraff; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2979-2985

Abstract

Sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan model pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan kepada terpidana dalam sistem peradilan. Narapidana melakukan pekerjaan penyuluhan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab utama lembaga pemasyarakatan. Warga binaan disebut narapidana. Narapidana yang menjalani konseling menikmati sejumlah hak yang diberikan dan dilindungi oleh negara. Jaminan pemberian hak ini telah diatur dalam instrument hukum formal, sehingga pelaksanaannya adalah kewajiban konstitusional. Selain hak dasar, warga binaan pemasyarakatan memilki hak lain, salah satunya adalah asimilasi.. Asimilasi merupakan program pembinaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan interaksi dengan masyarakat. Asimilasi diberikan sebagai komitmen model pemasyarakatan yang dibentuk untuk tercapainya re-integrasi sosial. Fungsi seseorang narapidana harus dikembalikan ke masyarakat sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan yakni agar warga binaan dapat melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Yakni mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan.
PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DAN TAHANAN SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan) Rizki Syahputra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.768-774

Abstract

This article examines health services for prisoners and detainees as a form of fulfilling Human Rights (case study of Class II B Detention Center Bangil Pasuruan). This research is a juridical-empirical legal research with primary data sources through field studies, observations and interviews, and secondary data through literature review in the form of books, prior research, and review of Law No. 32 of 1999 concerning the Rights of Health services for Prisoners. The results of this study indicate that Class II B Detention Center Bangil Pasuruan has not fully implemented the mandate of Law No. 32 of 1999 concerning routine health checks on prisoners and detainees. However, other efforts have been made by cooperating with the Bangil Community Health Center and Pasuruan District Health Office in handling existing health cases.
PENERAPAN ZONA BEBAS SAMPAH DI TUPAREV, KARAWANG Arief Darmawan Tobing; Rani Apriani; Pamungkas Satya Putra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.828-838

Abstract

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk mengurangi pencemaran, pengurasan dan kerusakan lingkungan. Sehingga untuk mengurangi produksi sampah harus dilakukan pengelolaan sampah agar sampah tersebut dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan sampah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Selain itu untuk mengurangi sampah, Kabupaten Karawang memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah agar diterapkan oleh masyarakat Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berdasarkan hukum lingkungan, dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya penerapan zona bebas sampah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pertama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Zona bebas sampah diterapkan oleh DLKH dengan tujuan untuk mempercepat proses pengelolaan sampah di Karawang. Meskipun zona bebas sampah oleh Pemerintahan Kabupaten Karawang dan DLKH sudah diterapkan sejak bulan April, tetapi pada pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena masyarakat sekitar masih awam dengan adanya penerapan zona bebas sampah.
Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Tabanan) Pratistha Pratistha
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.482-493

Abstract

Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak disertai dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya. Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan.
ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI Alfahriandra Perdana Putri; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2002-2007

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban serta penanggulangannya perilaku pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan perspektif kriminologi. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis  normatif sesuai dengan pengaturan pembentukkan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual karena riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan bebas melancarkan aksinya dan cara berpakain korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Upaya pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual dilakukan dengan upaya pencegahan seperti terapi psikologis, meningkatkan kesadaran pengawasan orang tua agar tidak menjadi korban apalagi sampai menjadi pelaku dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayangnya. 
STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI POLIKLINIK RUTAN (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Wonosari) Dumas Karindra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1702-1709

Abstract

Abstrak Implementasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak secara rinci diatur pada Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tetapi secara spesifik diatur pada Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PAS-32 PK.01.07.01 Tahun 2016 perihal standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA serta LPAS. Penelitian ini menggambarkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Wonosari serta upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan pada Rutan. Metode penelitian kualiatif deskriptif, Data yang dipergunakan meliputi data sekunder serta data premier, data sekunder ialah data yang diperoleh sesuai studi kepustakaan serta peraturan-peraturan yang terdapat. Sedangkan data premier di peroleh dari wawancara dan observasi. Teknik mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Tidak tersedianya Dokter serta minimnya biaya menjadi kendala hadiah layanan kesehatan bagi narapidana. Pihak Rutan Kelas IIB Wonosari telah melakukan aneka macam upaya seperti optimalisasi pelayanan kesehatan, berkerjasama dengan instansi lain serta melakukan prefentif mirip controlling secara rutin disetiap blok hunian.

Page 137 of 177 | Total Record : 1767

 135   136   137   138   139 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue