cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 131   132   133   134   135 
MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN TERHADAP KASUS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK DENGAN MODUS SKIMMING. Aprijulianur Azzahra; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1008-1018

Abstract

Transaksi dalam dunia perbankan sudah banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan memiliki peran penting bagi perekonomi negara. Transaksi utama dibidang perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Transaksi bank yang banyak dipakai oleh masyarakat masa ini adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, namun walaupun sudah banyak digunakan oleh masyarakat terdapat beberapa kejahatan yang dialami masyarakat sebagai nasabah bank seperti pembobolan rekening. Dalam dunia perbankan salah satu penyelesaian yang banyak digunakan adalah mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa yang sangat efektif di dunia perbankan, khususnya bagi pihak bank maupun nasabah. Penelitian hukum dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bahannya berasal dari data primer dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka, serta menganalisis Undang-undang khususnya yang berkaitan dengan mediasi perbankan. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DIRUMAHKAN TERKAIT REMUNERASI DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Dhitania Annisa; Andriyanto Adhi Nugroho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.657-669

Abstract

Dengan adanya pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang berdampak pada aturan pemerintah serta alasan kesehatan untuk melakukan kegiatan work from home, dan berdampak kepada pekerja yang dirumahkan, kebijakan ini berdampak pada pemberian remunerasi terhadap tenaga kerja. Penelitian ini mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan terkait remunerasi dalam masa pandemi Covid-19.Hal ini melatarbelakangi permasalahan mengenai bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan terkait remunerasi pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta konsekuensi terhadap perusahaan yang tidak memberikan remunerasi pada tenaga kerja yang dirumahkan selama pandemi Covid-19.Dari hasil penelitian menyatakan bahwa berkaitan mengenai perlindungan dan pengupahan pekerja di tempat kerja, pengusaha dapat memberikan penangguhan pembayaran upah apabila pengusaha tidak dapat membayar upah sesuai dengan peraturan upah minimum, melalui persyaratan dimana harus melakukan perundingan dengan pekerja terlebih dahulu. Pengusaha melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kepada pekerja dengan mengabaikan kewajiban para pengusaha untuk membayar selisih upah minimum penangguhan. 
PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF KOTA BATAM Pius Sutri Gusnadi Purba; Padrisan Jamba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2153-2160

Abstract

Dalam menjalankan suatu usaha masyarakat juga harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut, khususnya dinegara Republik Indonesia. Menjalankan suatu usaha ada juga masyarakat yang berani melanggar peraturan yang berlaku demi mencari keuntungan yang lebih besar, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Di Kota Batam peredaran rokok ilegal begitu menjamur, praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemain besar saja, penjual diwarung kecil juga ada menjual rokok ilegal tersebut guna untuk memperoleh keuntungan yang besar. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilakukan dikantor Bea Cukai Kota Batam Tipe B dengan mengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitin tersebut pihak Bea Cukai telah melakukan upaya preventif dan represif guna untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Dalam upaya tersebut pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu pelaku penyeludup yang menggunakan high speed dalam melakukan operasi mereka diwilayah perairan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Syahril Syahril
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v1i04.%p

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah yang menjadipertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan suatu tuntutan pidana atas perkara pidana Penadahan? Kedua, apakah alasan Jaksa Penuntut Umum lebih mendominasi dalam mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa didalam suatu perkara pidana penadahan? Dalam peneltian ini digunakan metode penelitian library research dan field research, yaitu dengan teknik mengumpul data interview dan studi dokumentasi. Dan kemudian akan dilakukan analisa dengan teknik induksi dan deduksi. Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pidana adalah akibat yang ditimbulkan dan bagaimana cara terdakwa melakukannya. Sedangkan alasan Jaksa Penuntut Umum lebih dominan mempertimbangkan tuntutan JaksaPenuntut Umum terhadap terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana penadahan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU DAN ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIAN Ardy Chandra Tjiong; Winner Sitorus; Sakka Pati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1872-1882

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah pengampuan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian antara Ayah dan Ibu tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Anak di bawah umur tetap berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak itu telah dewasa. Dalam hal ayah tetap tidak memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya, maka terdapat beberapa upaya hukum yang ditempuh yaitu dengan menuntut Pihak Ayah untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan menggunakan Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR, Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak serta Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bahwa Pihak Ayah telah menelantarkan anaknya karena tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH BANTEN) M. IKHSAN R. J. IRIANTO
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3483-3491

Abstract

Anak yang menjadi kurir narkotika merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai Crime Without Victim yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga adalah korban. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, dan perlakuan secara adil. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriftif analisis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui library research dan field research, yang didapat melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, yakni: Pengaturan hukum anak sebagai kurir narkotika menurut hukum pidana ialah pengenaan pasal terhadap anak sama dengan orang dewasa, yakni Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan  sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika ialah dengan menggunakan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika dapat dilihat melalui sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum serta melalui faktor penegakan hukum terdiri dari penegak hum, undang-undang, fasilitas atau sarana, masyarakat dan kebudayaan sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan padaproses memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika, yaitu Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversi yang berkeadilan restoratif (untuk kepolisian, jaksa dan hakim), Peningkatan pendidikan (khusus untuk polisi), Harus melakukan perubahan (kepolisian) dan Pemberian pelatihan kepribadian (hakim, jaksa dan polisi).
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Lugas Ragil Pratama; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.148-153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang bermasalah dengan hukum saat pra-peradilan dan saat peradilan. Penulis pada penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan dalam penanganan pidana anak harus dengan pendekatan keadilan restorasi melalui diversi. Hanya kasus yang memenuhi syarat bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahunlah yang mendapat diversi. Diversi harus terus diusahakan dari proses penyidikan sampai. Dan apabila diversi gagal, selama proses persidangan harus tetap mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengubah protokol pengadilan.
ASIMILASI UNTUK MENGURANGI DAMPAK BURUK PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK Yahya Rofi Triatmaja
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1320-1325

Abstract

Umumnya konsep diri yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan dalam kondisi yang beragam. Berdasarkan informan yang ada pada penelitian ini ditemukan anak dengan konsep diri yang positif, maupun anak yang tergolong memiliki konsep diri negatif. Meskipun tidak ada ciri-ciri perbedaan yang sangat terlihat antara keduanya. Konsep diri yang dimiliki oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor- faktor yang berada di dalam diri anak tersebut, maupun yang berada diluar anak tersebut. Faktor yang mempengarui yaitu lingkungan sosial dimana terdapat berbagai pola kehidupan yang merupakan bagian dari proses pembinaan yang nantinya bertujuan untuk memperbaiki anak tersebut. Lingkungan yang terkondisikan untuk mendukung kegiatan pembinaan tersebut apabila dilaksanakan dengan baik dapat memperbaiki konsep diri dari anak itu sendiri. Lalu faktor kognitif yaitu memberikan kemudahan bagi dirinya untuk mengenal dirinya secara baik dan menerima kondisinya saat itu. Anak yang memiliki kematangan kognitif akan lebih mengetahui kelebihan atau kekurangan, potensi, serta arah tujuan hidup kedepannya.dan juga faktor pengalaman atau perubahan besar itu sangat mempengaruhi konsep diri seorang anak. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, perubahan besar yakni berada di dalam Lapas dapat menimbulkan perubahan pada konsep diri anak tersebut
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN BALAP LARI LIAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Riono Dharmawan; Mulyadi Mulyadi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.979-988

Abstract

Selama masa pandemi COVID-19 muncul beberapa fenomena baru yang terjadi di kalangan remaja di berbagai wilayah. Salah satunya adalah balap lari liar yang dilakukan sebagai bentuk penyalur kejenuhan akibat adanya Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dan karantina wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk penegakan hukum kegiatan balap lari liar pada masa pandemic COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan dari kegiatan balap lari pada masa pandemic COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap kegiatan balap lari liar ditegakkanya aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bentuk pelanggaran dalam kegiatan tersebut secara maksimal, seperti UU Jalan maupun UU Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kegiatan tersebut, yaitu seperti mebuat aturan khusus dan memaksimalkan peran peraturan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Aparat berwenang juga dapat meningkatkan pengawasan patroli dan menciptakan sinergitas antara aparat berwenang dengan masyarakat umum dalam mencegah dan membubarkan kegiatan balap lari liar tersebut.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL (E-COMMERCE) STUDI KASUS KERUDUNGBYRAMANA BANDUNG Vybianca Nurmalita; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2518-2531

Abstract

Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online, pertanggungjawaban pengelola situs belanja terhadap kerugian yang dialami konsumen pada saat bertransaksi jual beli melalui situs belanja online. Metode pengumpulan data adalah data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce.

Page 133 of 177 | Total Record : 1767

 131   132   133   134   135 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue