Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PREDARAN SKINCARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM ]]>
<![CDATA[Asti Mala Putri]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1227-1233
<![CDATA[Kosmetik atau skincare adalah salah satu kebutuhan manusia yang terus berkembang dari masa ke masa, skincare sangatlah penting dalam menujang penampilan seseorang dan bahkan semakin berkembangnya sekarang skincare adalah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan gaya hidup semakin kompeks ini. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat konsumsi masyarakat terhadap produk skincare atau kosmetik semakin meningkat, disisi lain pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan mengunakan produk skincare yang tepat, aman dan benar. Pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap konsumen yang mengunakan produk skincare atau kosmetik yang tidak terdaftar atau memalsukan izin BPOM dan juga akibat hukum pada pelaku usaha yang tidak memiliki izin BPOM atau bahkan memalsukan izin BPOM beserta dengan solusinya. Bagaimana upaya BPSK sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen pada produk skincare non BPOM dan juga bagaimana sosialisasi hukum perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan sistem penegakan hukum perlindungan konsumen yang efektif agar pelaku usaha tidak semena-mena karna kurang nya pengetahuan konsumen terhadap hukum perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[OBSERVASI PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH DI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG ]]>
<![CDATA[Indra Sutrisno Abidin]]>;
<![CDATA[Devi Hamzah Siti Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.872-882
<![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang atau yang sering dikenal dengan (UNSIKA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri satu-satunya yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan, perlu adanya menjaga kebersihan lingkungan kampus agar terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. Sistem penanganan dan pengurangan sampah di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi, karena pada kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu sumber informasi diperoleh dari Pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu Bapak Rt. Jaja selaku pengurus kebersihan kampus Universitas Singaperbangsa terkait dengan pengelolaan sampah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara dan observasi secara mendalam kemudian data tersebut disajikan di dalam bentuk tabel dan narasi untuk menjelaskan hasil analisis data tersebut.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN ASUSILA YANG DIREKAM SECARA SEMBUNYI – SEMBUNYI (Pada Kasus Kedai Kopi Starbucks di Jakarta Pusat) ]]>
<![CDATA[Wilian Wilian]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2408-2414
<![CDATA[CCTV (Closed Circuit Television) bisa diartikan sebagai perangkat kamera video computerized yang digunakan untuk mengirim signal ke layar screen di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara constant, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi region publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat. Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja.]]>
<![CDATA[Analisis Kualitas Layanan Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIa Pamekasan ]]>
<![CDATA[Abdurrahman Faizal Bahari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.84-102
<![CDATA[Kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan sudah diterapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta indikatornya. Pelayanan yang sudah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan berlum berjalan sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan, masih terdapat beberapa kendala yang harus di benahi kembali dan di tingkatkan lagi, seperti sarana dan prasaerana, anggaran, dan lain – lain . Faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan di Lapas Narkotik Kelas  IIA Pamekasan adalah kurangnya sarana dan prasarana, dan Sumber daya manusia. Sedangkan faktor yang mendukung pelaksanaan layanan berupa semangat dari petugas pemasyarakatan yang saling mendukung satu sama lain, mengadakan rapat semacam koordinasi serta evaluasi setiap bulannya, kemudian memberikan penanaman kesadaran melakukan pelayanan yang di berikan kepada narapidana.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Melvina Octaria]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.231-244
<![CDATA[Intensitas transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia semakin meningkat. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik. Metode yang digunakan berupa metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utamanya, serta metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan melalui putusan Hakim Pengadilan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non-litigasi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK ATAS PENYELAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syachnazz Natasya Goeslow]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Penyidik memiliki peran penting dalam menentukan arah penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, penyalahgunaan wewenang sering terjadi dan berdampak pada pelanggaran hak asasi Manusia serta menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, etik, dan administratif. Secara filosofis, penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas hukum. Sementara secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan budaya impunitas dalam institusi kepolisian. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penagawasan masih lemah dan belum efektif dalam menegakan akuntabilitas penyidik. Diperlukan reformasi sistem pengawasan yang transparan dan independen guna mewujudkan keadilan susbtansif.]]>
<![CDATA[PIDANA SEUMUR HIDUP JIKA DIKAITKAN DENGAN METODE PEMBINAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Muji Tamha Mahesa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.349-367
<![CDATA[Pidana penjara iseumur hidup memiliki banyak pandangan tentang makna dan artinya didalam masyarakat dimana yang dikatakan dengan pidana penjara seumur hidup yaitu suatu hukuman kurungan penjara yang di jalani terpidana sejak terpidana masih hidup hingga meninggal dunia, dan menepis presepsi masyarakat selama ini yang mengatakan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah hukuman kurungan yang dijalani terpidana pada saat vonis di jatuhkan, pidana seumur hidup sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan yang di gagas oleh Dr. Saharjo, S.H. dalam pidato yang berjudul pohon beringin pengayoman dimana perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dimana tujuan sistem pemasyarakatan lebih condong kepada perlindungan individu atau narapidana itu sendiri sehingga memunculkan kontradiksi antara keduanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kaitan bentuk pidana penjara seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan serta pembinaan narapidana seumur hidup di kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak ada ke khusussan dalam teknik pembinaan mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada umumnya. Saran penulis dalam penelitian ini adalah membuat regulasi baru pengganti regulasi lama tentang pemberian remisi maupun asimilasi bagi narapidana, tujuan pemidanaan seumur hidup haruslah di sesuaikan dengan tujuan pemasyarakatan, serta perlu adanya bentuk pembinaan khusus di Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana terpidana seumur hidup.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DONATION BASED CROWDFUNDING TERKAIT TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DITINJAU DARI UU ITE ]]>
<![CDATA[Christian Wahyu Adi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1529-1540
<![CDATA[Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang sudah tidak relevan lagi untuk mengakomodir sistem donation based crowdfunding. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulis akan mengkaji lebih lanjut bagaimana tanggung jawab platform dona-tion based crowdfunding saat ini dan bagaimana regulasi pene-rapan tanggung jawab penyedia layananan sistem elektronik berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elek-tronik. Regulasi penggalangan dana tidak mengatur tanggung jawab terkait penyedia layanan elektronik donation based crowd-funding. Mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik beserta turunanya maka sebenarnya penyedia layanan memiliki beban tangg-ungjawab. Pemerintah perlu mengatur secara khusus terkait regulasi donation based crowd-funding agar memiliki kepastian hukum. Memberi penegasan pada regulasi terkait batasan-batasan tanggung jawab pihak penyelenggara donation based crowdfunding terhadap kerugian pengguna layanan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH ]]>
<![CDATA[Fajar Agung Nugraha]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1196-1200
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Penelitian ini menggunakan yuridis empris yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder mengenai Penenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas, pada LAPAS Kelas II B Gunung Sugih terdapat 10 Narapidana penyandang Disabilitas, 3 diantaranya merupakan Narapidana Penyandang Disabilitas Lansia (Lanjut Usia) dan 7 Narapidana lainnya penyandang Disabilitas bukan Lansia (Lanjut Usia). Hasil penelitan ini bahwa Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih sudah berjalan dangan baik dan dan sesuai dengan peraturan yang berdasarkan Undang – undang yang berlaku. Narapidana penyandang disabilitas merasa sangat nyaman dan sangat terbantu karena adanya penyediaan fasilitas khusus Disabilitas dan merasa Hak kebutuhannya terpenuhi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Muhammad Fuad Kamal]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.488-496
<![CDATA[Penyusunan artikel ini bertujuan buat mengenali dan mengidentifikiasi pengaruh perkembangan teknologi di era digital terhadap investasi dan pasar modal. penulisan riset ini memakai metode normatif, adapun hasil dari riset ini ialah buat mengenali bagaimana dampak tertumbuhan teknologi di era digital sekarang ini kepada investasi dan pasar modal. Pertumbuhan teknologi di masa digital ini sangat lah berpengaruh terhadap minat masyarkat untuk berinvestasi di pasar modal, di karenakan ketersediaan sarana serta prasanara memudahkan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Dan pengaruh lainnya dari perkembangan teknologi ini adalah masyarakat sangat mudah dalam mendapatkan informasi tentang pengetahuan investasi di pasar modal. Di karenakan banyaknya minat masyarakat didalam berinvestasi di pasar modal ini membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.]]>
