Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA ]]>
<![CDATA[Romauli Sihombing]]>;
<![CDATA[Andi Suriyaman M.Pide]]>;
<![CDATA[Kahar Lahae]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2161-2169
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan kedua menurut hukum adat batak toba. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil menurut hukum adat Batak Toba adalah hak-hak sebagai istri dianggap tidak ada karena dalam masyarakat Batak Toba dalam perkembangannya, apabila perkawinan telah dilakukan secara adat dan agama, maka harus diikuti dengan pencatatan perkawinan pada pencatatan sipil agar status perkawinan menjadi sah dimata masyarakat dan resmi dihadapan Negara. Dari sudut pandang lain, apabila perkawinan dilakukan oleh laki-laki lebih dari satu kali dalam waktu yang bersamaan (poligami), sebagaimana diketahui masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen tidak mengenal sistem perkawinan poligami, maka bisa dikatakan perkawinan poligami dalam masyarakat Batak Toba adalah tidak sah.]]>
<![CDATA[PERUSAKAN PAGAR DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA PERDATA MERUPAKAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Triswidodo Trisidodo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i04.%p
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, alasan-alasan apakah para terdakwa agar proses pidananya dapat ditangguhnya terlebih dahulu sebelum adanya putusan perdata?, Kedua, apakah tindakan perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata merupakan tindak pidana? Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan berkas perkara Nomor 702/Pid.B/2013/PN. PSP.SBH. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata tetap harus ditindak sekalipun putusan perdatanya berbeda hasilnya karena perbuatan itu telah merugikan orang lain sehingga perbuatan merusak seluruh atau sebahagian milik orang lain adalah merupakan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 406 KUHPidana]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT GANDARIA UTARA GUNA MENCEGAH PRAKTEK ABORSI DALAM RANGKA MENJAGA SITUASI KAMTIBMAS ]]>
<![CDATA[Raka Pratika Ramadhan]]>;
<![CDATA[Mulyadi Mulyadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.1-13
<![CDATA[Masyarakat mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, karena hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Seperti halnya permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat salah satunya adalah aborsi. Sampai saat ini masih ditemukan kasus tersebut. Walaupun di dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat aturan berupa larangan maupun sanksi bagi pelaku aborsi, namun hal tersebut masih dihiraukan oleh sebagian masyarakat tersebut. Sehingga dalam hal ini pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk peduli terhadap kasus tersebut dan mencegah supaya kasus tersebut tidak terulang kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kepedulian masyarakat khususnya wilayah gandaria utara terkait kasus aborsi tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah studi yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder serta teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya kepedulian dari masyarakat terhadap hukum yang berlaku khususnya aborsi.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus SHM/1045 Lontar) ]]>
<![CDATA[Alviano Boyko Wijaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.323-332
<![CDATA[This paper discusses the issue concerning of legal certainty over the transfer of disputed land rights in relation to the principle of good faith. The research usud is doctrinal legal research. The results of this study can be concluded that the legal certainty of land rights can be proven by a certificate as strong evidence as stipulated Article 19 Paragraph (2) C UUPA Jo. Article 32 paragraph (2) PP 24/1997. The transfer of land rights carried out by the holder of SHM/1045 Lontar with the recipient of the release of land rights is in accordance with the principle of goof faith as stipulated in article 1338 paragraph (3) Jo. SEMA 4/2016 eventhough the are claims form the other parties, the transfer of land rights is not null and void as stipulated in article 1320 BW Jo. 1337 BW.Key words: Legal Certainty, Transfer of Rights, Land Dispute, SHM/1045 Lontar]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI NARAPIDANA DI RUTAN PURBALINGGA ]]>
<![CDATA[Farhan Zainal Arifin]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.154-166
<![CDATA[Penelitian dilaksanakan guna mengetahui proses pemenuhan hak narapidana berupa hak pendidikan dan pengajaran di dalam penjara. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi dan penelitian kepustakaan dimana data yang diperoleh berasal dari data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif sesuai rumusan masalah. Hasil dari penelitian menunjukan pemenuhan hak tersebut bagi narapidana telah diupayakan maksimal oleh pihak Rutan yang mengacu pada UU Pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran meliputi pendidikan kepribadian dan kemandirian. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaanya adalah waktu yang relative singkat, pola pendidikan tidak dilakukan sesuai jadwal, tenaga pengajar masih kurang, kurangnya motivasi narapidana serta sarana pendidikan minim.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr) ]]>
<![CDATA[Wirayanto Natanegara Aswadi]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1326-1333
<![CDATA[Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Salah satu hal yang dimuat dalam peraturan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen seperti halnya pada perkara yang terjadi dalam Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr di mana perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian melalui debt collector. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tanggung jawab yuridis perusahaan pembiayaan atas perbuatan melawan hukum terhadap konsumen yang didasarkan Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr?. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengaplikasikan bahan pustaka. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa perusahaan pembiayaan patut bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakannya berupa penarikan barang yang merupakan perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DALAM PROSES INTEGRASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Joseph Pasaribu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.989-1000
<![CDATA[Anak didik pemasyarakatan /Andikpas merupakan seorang anak yang sedang melaksanakan pembinaan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA karena melakukan suatu tindak pidana yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum. Namun, terdapat permasalahan lain seperti banyak dari mereka yang pernah menjalani proses pembinaan di LPKA dan kembali harus menjalani Pembinaan karena melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah anak tersebut nantinya bias kembali kemasyarakat atau justru tidak bias beradaptasi dan menjadi residivis. Residivis pada anak terjadi karena beberapa factor salah satunya yaitu rendahnya kesiapan anak untuk melakukan integrasi kedalam masyarakat. Dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah rendahnya kesiapan Andikpas dalam proses integrasi berpengaruh pada timbulnya residivis anak. Indikator kesiapan padaanak dapat kita lihat dari bagaimana efektif nya pembinaanf isik, mental, maupun sosial yang dijalankan di LPKA.. Adapun kebutuhan lain yang harus dimiliki oleh Andikpas sebelum kembali kemasyarakat, seperti kebutuhan sosialisasi yang membuat mereka mendapatkan hak nya sebagai seorang warga negara.]]>
<![CDATA[AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERATURAN ONE MONTH NOTICE PADA PERJANJIAN KONTRAK KERJA PERUSAHAAAN ]]>
<![CDATA[Marshanda Apriyudsy]]>;
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2532-2538
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang konsekuensi yang akan dihadapi para pekerja Ketika melakukan wanprestasi terhadap aturan one month notice di dalam perjanjian kontrak kerja perusahaan atau lebih dikenal sebagai aturan pemberitahuan pengunduran diri dari kantor dari satu bulan sebelumnya. Artikel ini akan menganalisis bagaimana akibat hukum serta penyelesaian sengketa perdata dari tidak terpenuhinya aturan one month notice pada perjanjian kerja di perusahaan,atau dengan kata lain seorang pekerja langsung mengundurkan diri sebelum one month notice terpenuhi. Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data secara studi pustaka dan juga memanfaatkan berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan,buku,dan juga artikel terdahulu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelanggaran terhadap aturan one month notice dapat dikenakan sanksi melalui pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan,dan penyelesaian sengketa perdata dapat melalui perundingan bipartid,konsiliasi,arbtrase,mediasi,serta melalui Pengadilan Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT KETAHANAN PSIKOLOGIS NARAPIDANA MENGHADAPI LOSS OF HETEROSEXUAL RELATIONSHIP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Dini Ramayani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.211-223
<![CDATA[Loss of heterosexual relationship atau kehilangan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Merupakan efek yang dialami oleh narapidana selama menjalani masa pidana. Hilangnya kebebasan untuk menyalurkan kebutuhan seksual merupakan salah satu akibat yang sulit bagi narapidana, terutama bagi mereka yang mempunyai suami atau istri atau pengalaman seksual yang bebas, karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang termasuk menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendasar. Sehingga mempengaruhi ketahanan narapidana. Mengingat kebutuhan seksual dengan lawan jenis merupakan kebutuhan yang mendasar dan melekat pada diri manusia. Ketahanan diri narapidana mengatasi permasalahan Loss of heterosexual relationship yaitu bentuk ketahanan yang dilakukan dengan cara self control ( pengontrolan diri ) dan mekanisme koping. Misalnya dengan mengikutsertakan dirinya mengikuti program pembinaan baik kepribadian ( terlibat dalam kerohanian ) dan juga pada pembinaan kemandirian ( mengitu kegiatan kerja ) maupun menjadi tahanan pendamping ( tamping ) yang sehingga dengan demikian mereka dapat atau memiliki kesibukan yang dapat dilakukan dan menghilangkan hasrat keinginan dan hasrat seksualnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMABAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KOTA AGUNG ]]>
<![CDATA[Karina Syahfitri]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.349-359
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana sampai akhir masa hukumannya, memiliki hak dan kewajiban seorang narapidana sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, salah satunya hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, itu untuk menjamin semua narapidana selalu dalam kondisi baik dan baik fisika. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan  analisis SWOT di Lapas Kelas IIB Kota Agung. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan kualitatif dengan  menggunakan teknik analisis IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) hasil berada pada kuadran II yakni kuadran diantara kekuatan dan ancaman. Dimana Lembaga Pemasyarakatan yang berada dikuadran ini menghadapi banyak ancaman namun masih mempunyai kekuatan dari segi internal. pada kuadran kedua strategi yang dapat diambil adalah strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah strategi yang menuntut organisasi untuk melakukan perubahan guna menutup kelemahannya dan mengejar peluang yang tersedia.]]>
