cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 150   151   152   153   154 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENSIUN PT.PERTAMINA Kania Restu Pratama; Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3072-3083

Abstract

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang bersifat terorganisir. Dalam menyelesaikan kasus yang terorganisir, diperlukan adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Justice Collaborator dapat diartikan sebagai seorang pelaku  suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum.Dalam kasus tindak pidana korupsi dana pensiun PT. Pertamina terdapat  perbedaan  penilaian  antara  penyidik dan   penuntut   umum   dengan   hakim   dalam menentukan   seseorang   tersebut dikategorikan sebagai justice collaborator.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap justice collaborator menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban. Metodologi penelitian ini adalah  yuridis normatif penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam  hukum  positif.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Persoalan  mengenai  kualifikasi justice  collaborator dalam  konteks  formulasi serta  praktiknya  masih  menimbulkan  dilema.  pada  tataran penerapannya  terdapat  kekurangan  dalam  konteks  pelindungan  hukum  bagi seorang justice collaborator
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN ASIMILASI DI RUMAH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 Moh Zakaria
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.48-59

Abstract

Word Health Organizaion Regional Office for Europe mengeluarkan Interim Guidance sebagai panduan dalam menghadapi wabah Covid-19 di lingkungan penjara atau tempat penahanan lainnya yang menjelaskan bahwa mereka yang berada dilingkungan tersebut lebih rentan terhadap infeksi dan penularan covid-19. Berdasrkan Interim Guidance tersebut Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang menerapkan asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan covid-19. Keputusan tersebut bagi banyak sebagian orang dianggap suatu kesempatan guna membebaskan narapidana tertentu serta bertentangan dengan peraturan sebelumnya mengenai pelaksanaan asimilasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.3 Tahun 2018. Untuk mengkaji permasalahan dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan yang ada atau diterapkan terhadap permasalahan/konflik hukum tertentu. Sehingga dapat memberikan preskripsi hukum dan kesimpulan apakah pelaksanaan asimilasi di rumah legal secara hukum. Dalam peraturan terkait ditemukan asas mutatis mutandis guna perubahan atas kondisi “force majure” serta merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam “Salus populi suprema lex esto” yaitu bahwa hendaknya keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi.
PENYELESAIAN KASUS SENGKETA SERTIFIKAT TANAH GANDA MELALUI JALUR MEDIASI Gina Denayu Hanun; Devi Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.936-944

Abstract

Permasalahan dalam pertanahan di Indonesia memang sering kali terjadi, khusus nya dalam kasus sengketa tanah. Namun sayang nya akibat kurangnya kemampuan lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa dibidang pertanahan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Akibat nya masyarakat mulai menggunakan metode atau cara lain dalam menyelesaikan masalah pertanahan nya. Salah satu bentuk masalah yang sering kali terjadi di Indonesia yaitu tanah yang bersertifikat ganda, yaitu tanah yang memiliki dua sertifikat dalam satu lahan yang sama atau di Indonesia sering disebut dengan tumpang tindih lahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan melakukan metode alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Selain untuk menyelesaikan permasalahan sengketa, mediasi sendiri bertujuan agar permasalahan sengketa dapat diselesaikan dengan lebih murah, cepat dan efektif dan juga diharuskan atas dasar pihak yang bersengketa dapat mendapatkan keadilan dan tidak ada perbedaan.
PEMBINAAN KEPRIBADIAN DENGAN METODE PONDOK PESANTREN UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM BAGI NARAPIDANA Saifulloh Hamdani Putra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.578-586

Abstract

AbstrakNarapidana yang menjalani hukuman di penjara pada dasarnya kehilangan kebebasan bergerak selama masa hukumannya, yang berarti bahwa narapidana yang bersangkutan hanya dapat beraktivitas di dalam penjara. Lembaga Pemasyarakatan dalam Sitem Pemasyarakatan memiliki fungsi yaitu sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem pembinaan dalam Pemasyarakatan  menerapkan pemikiran Reintegrasi Sosial, bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan pelaku kejahatan, Pemasyarakan sebagai sebuah sistem pemindanaan berusaha untuk menyatukan kembali pelaku kejahatan dengan lingkungan masyarakat. Lapas / Rutan  menerapkannya  berupa membina narapidana agar mereka memhami dirinya, agar bisa menjadi lebih baik, aktif, dan berhenti melakukan tindak pidana dan lebih pada menjadi orang yang berguna. Langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan untuk mencegah kejahatan tersebut di atas dilakukan melalui pembinaan. Pelaksanaan pembinaan narapidana mencakup berbagai rencana mengenai berbagai aspek kehidupan narapidana. Menyediakan program pengembangan narapidana untuk mencegah terulangnya kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa  pembinaan dalam Lemabaga Pemasyarakatan terdiri dari dua program yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kemandirian biasanya berkaitan dengan keterampilan kerja, sedangkan Pembinaan Kepribadian beupa pendidikan formal tauapun tidak formal diantaranya yitu bimbingan sosial, sadar hukum ,wawasan kebangsaan dan kerohanian.Berbagai bentuk program kepribadian tersebut, yang paling umum di laksanakan adalah pembinaan kerohanian. Kegiatan kerohanian sebagai suatu bentuk pembinaan yang digunakan sebagai sarana pembuka hati narapidana yang diharapkan agar Narapidana memiliki kerpibadian yang mulia dan sehat rohaninya serta mampu meningkatkan keinginannya memperbaiki dirinya dan menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat Bentuk upaya melaksanakan pembinaan kerohanian, khsususnya untuk Narapidana yang beragama islam, salah satunya dengan menggunakan metode pondok pesantren. Metode ini diharapkan sebagai suatu kegiatan pendidikan agama islam bagi Narapidana muslim di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan  mau mau bertobat atas kesalahan dan dosa- dosa yang telah diperbuat.Kata Kunci: Pembinaan Kepribadian, Pondok Pesantren, Pemahaman Agama Islam, Narapidana
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN Erika Fitriani; Winsherly Tan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2083-2095

Abstract

Di Indonesia sendiri, meskipun peraturan perundang-undangan sangat menentang pernikahan dini, hal ini cenderung meningkat setiap tahun. Selain faktor adat bawaan, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial, dan bahkan faktor yang lebih serius, kehamilan ektopik sering terjadi. Inilah sebabnya mengapa pernikahan dini dipraktikkan. Pernikahan dini tidak diperbolehkan, karena menikah berarti memikul tanggung jawab baru, seperti mengasuh keluarga, bertanggung jawab mengasuh anak, dan memastikan anak menjalani kehidupan yang layak. Ini bukan tugas yang mudah, apalagi jika dilakukan di usia yang tidak tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dari permasalahan pernikahan di usia muda yang berujung kesidang perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain library research, Sedang untuk teknik analisis data yang digunkan dalam kajian ini adalah teknik Analisisisi (content analysis). Hasil literature  dari penelitian ini adalah bahwa yang dimaksud dari pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau bisa juga salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Hal tersebut menimbulkan banyak akibat, salah satunya perceraian. Perceraian sendiri mempunyai makna penghapusan perkawinan dengan adanya putusan dari hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan yang dijalani, tentunya berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam Undang-Undang 45 di Indonesia.
IMPLEMENTASI INOVASI JENGMONA TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG Yunike Annisa Nurulita; Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1801-1808

Abstract

Pelayanan kesehatan yang diberikan serta dijamin oleh pihak Lapas merupakan suatu unsur yang sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 pasal 14 yang disebutkan pada hak-hak khusus yang diantaranya ialah hak mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan serta makanan yang layak. Pelayanan kesehatan sendiri adalah salah satu bentuk upaya Kementrian Hukum dan Ham dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi narapidana. Adanya hak bagi narapidana tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang mempunyai inovasi baru untuk memenuhi hak narapidana tersebut. Inovasi ini dinamakan JengMona yang diartikan Jenguk Monitoring Narapidana, hal ini merupakan wujuad dari kepedulian petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dalam hal kesehatan. Kesehatan sangat wajib diperhatikan di dalam Lapas, dapat saja kesehatan terganggu akibat banyaknya pikiran dan juga stress berlebih karena berada di dalam Lapas. Hal ini dapat dirasakan oleh petugas sendiri untuk lebih melihat secara langsung kondisi di dalam Lapas tanpa perlu pergi ke ruang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal inovasi tersebut lebih dalam dan seberapa efektiv yang inovasi ini. Metode yang digunakan delam melakukan peneltian ini merupakan metode deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dalam pemerolehan datanya diperlukan observasi, dan dokumentasi, serta wawancara. Penelitian tersebut di peroleh hasil yang menunjukkan seberapa berhasilnya inovasi ini dan juga timbal balik yang diberikan oleh warga binaan terhadap inovasi yang telah diberikan.
DAMPAK PENGHAPUSAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP IKLIM INVESTASI DI INDONESIA Erna Nurhasanah; Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3405-3412

Abstract

Sejak disusunnya Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hingga disahkan menjadi Undang-Undang menuai polemik dan kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu klaster dalam Undang-Undang tersebut yang menuai kritik ialah pada klaster perizinan berusaha terkait penghapusan Izin Lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak penghapusan izin lingkungan terhadap iklim investasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah dengan dihapusnya ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakibatkan hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara dihapuskan.
PROSES PENEMPATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN PADA LAPAS KELAS IIB TEBING TINGGI Yolanda Friska Oktaviani Sijabat; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.74-79

Abstract

Lembaga pemasyarakatan adalah bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia dimana tempat terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan statusnya berubah menjadi terpidana atau yang disebut narapidana. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan penempatan narapidana yang  baik adalah bagian dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang proses penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,  dan studi dokumentasi yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi . Ketentuan mengenai penempatan narapidana diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakaatan dan PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana diharapkan pelaksanaannya dibarengi dengan fasilitas yang memadai dengan tujuan yang diharapkan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH BANK DALAM PERKARA PERSONAL LOAN Fahrani Zahrotul Uliya; Sri Maharani MTVM
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1234-1246

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai hak konsumen yang dilanggar serta perlindungan hukum untuk konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara personal loan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh bank dalam perkara personal loan. Konsumen yang dirugikan dengan adanya penagihan secara sepihak oleh bank dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini antara lain menjelaskan mengenai hak konsumen yang telah dilanggar oleh bank yang disertai dengan perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen. Dalam penyelesaiannya, konsumen yang dirugikan mendapatkan bantuan dari lembaga perlindungan konsumen sehingga terselesaikan dengan cepat.
KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA UPAYA ARBITRASE Dwi Aprialdi; Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.883-891

Abstract

Penyelesaian sengketa arbitrase didasarkan ada atau tidaknya klausula arbitrase dalam perjanjian. Klausula arbitrase akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Permasalahan yang terjadi antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menurut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, para pihak telah terikat pada klausula arbitrase dan menyetujui penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, namun Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Permasalahan yang akan dibahas dalam yaitu, klausula yang terdapat dalam General Trading Conditions dalam hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi apakah dapat disebut sebagai klausula arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif. Klausula yang terdapat dalam General Trading Conditions tidak dapat dikatakan sebagai klausula arbitrase dikarenakan klausula yang terdapat di dalam General Trading Conditions terkait pemilihan BANI tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (3), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 UU Arbitrase dan APS.

Page 152 of 177 | Total Record : 1767

 150   151   152   153   154 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue